Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (5/5), mulai dari Ekonomi RI tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, hingga BPS sebut jumlah pengangguran turun jadi 7,24 juta orang.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA untuk disimak kembali pada Rabu:

BPS: Ekonomi RI tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Penyaluran KUR ke usaha mikro capai Rp70 triliun hingga Mei 2026

Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha mikro mencapai sekitar Rp70 triliun hingga 3 Mei 2026 dari total realisasi penyaluran KUR sebesar Rp96 triliun.

“Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu: Pemerintah siapkan insentif mobil dan motor listrik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

“100 ribu pertama, kalau habis, kita kasih lagi (insentifnya). Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) akan menjelaskan seperti apa, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) juga akan memberikan seperti apa (skemanya). Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pendapatan negara Rp574,9 T, APBN defisit 0,93 persen pada kuartal I

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

BPS sebut jumlah pengangguran turun jadi 7,24 juta orang

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang pada Februari 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang.

Angka tersebut menurun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kesenjangan antara angkatan kerja yang berstatus antara pekerja penuh waktu dan paruh waktu (freelance) terus berlanjut di kuartal I-2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penambahan angka pekerja penuh waktu sekaligus terjadinya peningkatan pekerja freelance .

Secara akumulasi, total angkatan kerja yang masuk usia produktif per Februari 2026 sebanyak 154,91 juta orang. Dari jumlah itu, sekira 147,67 juta orang telah mendapatkan pekerjaan. Namun tidak semuanya mendapatkan kepastian pekerjaan secara penuh waktu.

"Jika dirinci, maka penduduk yang bekerja ini terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang), pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang atau jumlahnya menurun sebanyak 940.000 orang," kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia merincikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat turun. TPAK pada Februari 2026 sebesar 70,56% atau turun tipis dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 70,60%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin TPAK Laki-laki mencapai 84,57% atau meningkat dibanding Februari 2025. Sementara, TPAK Perempuan sebesar 56,41% atau menurun dibanding Februari 2025.

Sampai Februari 2026, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran dan industri.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08 persen basis poin.

Penurunan TPT terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.Buruh Masih Hidup di Era VOC, PDIP: Karena UU Ketenagakerjaan Belum Disahkan

"Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran , yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025," kata Amalia.

JAKARTA - Di balik citra pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir, China kini menghadapi tantangan baru yang berpusat pada generasi mudanya.

A. Jathindra, direktur think-tank Trinco Centre for Strategic Studies (TCSS), mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang meningkat di China mulai mengubah dinamika sosial dan ekonomi di negara tersebut.

“Selama lebih dari 40 tahun, China dikenal dengan transformasi ekonomi yang cepat, ditandai dengan pertumbuhan industri, urbanisasi, dan munculnya kelas menengah,” sebut Jathindra, dikutip dari Eurasia Review, Sabtu (11/4/2026).

“Namun di balik capaian tersebut, generasi muda China kini menghadapi ketidakpastian yang semakin besar,” sambungnya.

Ekonom Gao Shanwen menjadi sorotan setelah menyebut kondisi generasi muda China sebagai “lifeless” dalam sebuah forum investor. “China kini dipenuhi orang tua yang bersemangat, generasi muda yang lesu, dan kelompok usia menengah yang putus asa,” ujarnya.

Di berbagai kota besar seperti Beijing dan Chengdu, generasi muda dilaporkan menghadapi kombinasi tekanan berupa daya beli yang menurun, prospek pekerjaan yang tidak pasti, serta ketergantungan pada kebijakan subsidi pemerintah untuk mendorong konsumsi.

Pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir meluncurkan berbagai program subsidi untuk meningkatkan belanja masyarakat, termasuk insentif untuk mengganti peralatan rumah tangga dan perangkat elektronik. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 62,5 miliar yuan untuk program tersebut.

Dalam skema ini, konsumen dapat memperoleh potongan harga hingga 15 persen untuk sejumlah produk seperti televisi, lemari es, dan pendingin udara, serta subsidi untuk perangkat digital seperti ponsel dan tablet.

Namun, menurut laporan tersebut, kebijakan ini mencerminkan masalah yang lebih mendasar, yakni melemahnya daya beli masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Subsidi dinilai tidak lagi sekadar insentif, melainkan menjadi alat struktural untuk menopang permintaan domestik.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan muda. Meski tingkat pengangguran perkotaan secara umum berada di kisaran 5 persen, angka untuk kelompok usia muda jauh lebih tinggi.

Proyeksi Bank Dunia dan OECD

Bank Dunia memperkirakan tingkat pengangguran usia muda mencapai sekitar 17,7 persen pada 2025. Sementara data resmi menunjukkan angka sekitar 16,9 persen untuk kelompok usia 16 hingga 24 tahun.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. Sebagian di antaranya beralih ke pekerjaan informal atau berpenghasilan rendah.

Setiap tahun, lebih dari 12 juta lulusan baru memasuki pasar kerja di China, memperketat persaingan dan memperbesar tekanan terhadap pasar tenaga kerja.

Dampak dari kondisi ini juga terlihat pada sektor konsumsi. Pertumbuhan penjualan ritel dinilai masih bergantung pada program stimulus pemerintah dan belum mencerminkan peningkatan kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China melambat dari sekitar 5 persen pada 2025 menjadi sekitar 4,4 persen pada 2026.

Sektor properti, yang sebelumnya menjadi penopang utama kekayaan rumah tangga, juga mengalami pelemahan. Penurunan harga properti dan investasi disebut turut mengurangi kemampuan belanja masyarakat.

Di tengah kondisi ini, muncul pula perdebatan terkait akurasi data pertumbuhan ekonomi China. Beberapa pengamat menilai angka resmi cenderung optimistis, meskipun tidak secara langsung dimanipulasi oleh pemerintah pusat.

“Jika perkiraan saya benar, pertumbuhan ekonomi China mungkin berada di kisaran 3 hingga 4 persen dalam beberapa tahun ke depan,” kata Gao.

Kehati-hatian Generasi Muda

Tekanan ekonomi tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis generasi muda. Di media sosial China, istilah seperti “lying flat” dan “involution” semakin populer untuk menggambarkan sikap menarik diri dari kompetisi dan frustrasi terhadap terbatasnya peluang.

Istilah “lying flat” bahkan sempat menjadi viral setelah seorang pengguna internet membagikan pengalamannya hidup dengan pengeluaran minimal selama dua tahun tanpa pekerjaan.

Meski demikian, pemerintah China terus menekankan pentingnya stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berbasis inovasi, termasuk di sektor teknologi, kecerdasan buatan, dan manufaktur maju.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa bagi banyak generasi muda, narasi tersebut belum cukup menjawab kebutuhan mendasar, seperti pekerjaan yang stabil dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada subsidi.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tantangan terbesar China ke depan mungkin bukan lagi pada sektor produksi atau ekspor, melainkan pada melemahnya kepercayaan generasi mudanya terhadap masa depan.

Jika tren ini berlanjut, perubahan sikap generasi muda dari optimisme menjadi kehati-hatian dinilai dapat membawa dampak jangka panjang terhadap arah ekonomi dan sosial China.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

Melalui Forum Diskusi Aktual bertajuk “Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah”, BSKDN mendorong penyusunan instrumen yang komprehensif dan berbasis data untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan, upaya penurunan pengangguran di daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses tata kelola yang mendukungnya. Menurutnya, pengukuran kinerja harus mencakup berbagai dimensi mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN pada Selasa (17/3/2026).

Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun metodologi pengukuran tersebut, termasuk dengan akademisi dan kementerian/lembaga terkait. Yusharto berharap dukungan berbagai pihak dalam merancang indikator serta ketersediaan data yang memadai dapat mendukung proses observasi di lapangan.

Lihat video: UMP Naik! Tapi Jangan Sampai Pengangguran Ikut Naik



“Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif,” imbuhnya.

Yusharto menjelaskan, pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga dari sisi peningkatan kesempatan kerja. “Kita mau lihat dari dua aspek baik terkait tingkat pengangguran terbuka, maupun dari aspek kesempatan kerja, ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Senior The SMERU Research Institute Asep Suryahadi menekankan pentingnya indikator yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara lebih spesifik dan kontekstual. Menurutnya, ada beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain tingkat pengangguran usia muda yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, serta dominasi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap guncangan pasar.

Dia menilai, tanpa indikator yang tepat, upaya pengukuran kinerja daerah berisiko tidak mampu menangkap akar persoalan ketenagakerjaan yang sesungguhnya. "Ada indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian sehingga tantangan ketenagakerjaan dapat terjawab dengan tepat," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan M. Mustafa Sarinanto menyampaikan, tren pengangguran nasional menunjukkan perbaikan pascapandemi, meskipun masih menyisakan tantangan pada aspek kualitas pekerjaan.

“Memang pengangguran sempat meningkat sejak pandemi COVID-19, namun saat ini sudah mulai melandai. Dari 2021 hingga 2025, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terjadi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah,” jelas Mustafa.

Dirinya juga menyoroti, dominasi sektor informal yang masih tinggi dan cenderung stagnan menjadi indikator pasar kerja belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih produktif.

“Ini menandakan kita tidak hanya berbicara soal penurunan angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Karena itu, pengukuran tidak bisa hanya mengandalkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi,” ucapnya.

... pasar kerja Indonesia pada November 2025 berada dalam kondisi yang cukup solid dari sisi kuantitas. Pengangguran rendah, partisipasi meningkat, dan jam kerja membaik. Tidak ada tanda tekanan signifikan.

Jakarta (ANTARA) - Data ketenagakerjaan November 2025 memperlihatkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,74 persen, turun dibanding Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang. Angkatan kerja bertambah dan tingkat partisipasi meningkat menjadi sekitar 70,59 persen. Tambahan tenaga kerja yang masuk pasar dapat terserap tanpa memicu kenaikan pengangguran.

Rilis resmi Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas, tidak ada tekanan berarti di pasar tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi global yang masih menghadapi perlambatan dan ketidakpastian, stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan domestik.

Namun, rendahnya pengangguran bukan satu-satunya ukuran kesehatan pasar kerja. Struktur penyerapan tenaga kerja, status pekerjaan, produktivitas, serta dinamika upah menjadi faktor penentu kualitas yang tidak kalah penting. Di titik inilah analisis perlu diperdalam.

Struktur lapangan usaha masih menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada November 2025, sekitar 27,99 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap tenaga kerja sekitar hampir 18,67 persen, sementara industri pengolahan sekitar 13,86 persen. Tiga sektor ini tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Dominasi tersebut mencerminkan bahwa transformasi struktural ekonomi berjalan bertahap. Indonesia memang mengalami pertumbuhan pada sektor jasa modern dan industri tertentu, tetapi belum pada skala yang menggeser komposisi tenaga kerja secara signifikan. Sebagian besar pekerja masih berada di sektor yang padat karya dan bernilai tambah menengah ke bawah.

Implikasinya terlihat pada pergerakan produktivitas dan upah. Selama tenaga kerja terkonsentrasi pada sektor dengan nilai tambah terbatas, ruang kenaikan pendapatan nasional akan bergerak perlahan. Perubahan struktur ekonomi tidak terjadi dalam waktu singkat, terutama pada negara dengan karakteristik wilayah luas dan heterogen seperti Indonesia.

Meski demikian, terdapat dinamika positif pada beberapa sektor. Penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat peningkatan jumlah pekerja yang cukup berarti. Industri pengolahan juga menunjukkan tambahan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi riil dan konsumsi domestik tetap berjalan.

Dari sisi status pekerjaan, sekitar 42,30 persen tenaga kerja berada di sektor formal. Selebihnya masih bekerja secara informal. Kenaikan proporsi pekerja formal pada November 2025, jika dibanding kondisi Agustus 2025 memang ada, tetapi tidak signifikan.

Sektor informal di Indonesia memiliki fungsi yang kompleks. Di satu sisi, ia menjadi bantalan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mencegah lonjakan pengangguran ketika peluang formal terbatas. Di sisi lain, informalitas sering dikaitkan dengan produktivitas rendah, pendapatan yang tidak stabil, dan keterbatasan perlindungan sosial.

Karena itu, agenda peningkatan kualitas pasar kerja tidak cukup hanya dengan menekan angka informalitas. Hal yang lebih mendasar adalah meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil, memperluas akses pembiayaan, teknologi, serta pelatihan manajerial. Ketika skala dan efisiensi usaha meningkat, formalisasi akan terjadi secara lebih alami dan berkelanjutan.

Indikator jam kerja turut memberikan gambaran kondisi permintaan tenaga kerja. Proporsi pekerja penuh —yang bekerja minimal 35 jam per minggu termasuk mereka yang sementara tidak bekerja— mencapai hampir 68 persen. Tingkat setengah pengangguran turun menjadi sekitar 7,81 persen. Perbaikan ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memanfaatkan tenaga kerja secara cukup intensif.

Dalam banyak perekonomian, penyesuaian jam kerja biasanya menjadi respons awal terhadap pelemahan permintaan sebelum terjadi pengurangan tenaga kerja. Fakta bahwa jam kerja relatif stabil bahkan membaik menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak sedang menguat.

Namun tantangan kualitas tidak berhenti di situ. Rata-rata upah buruh nasional pada November 2025 tercatat Rp3,33 juta per bulan dan relatif stabil dibanding Agustus 2025. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga menandakan bahwa akselerasi produktivitas belum meluas.

Perbedaan upah antar lapangan usaha cukup lebar. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencatat rata-rata upah jauh di atas angka nasional, sementara beberapa sektor jasa lainnya berada jauh di bawahnya. Variasi ini pada dasarnya adalah cerminan dari perbedaan produktivitas dan struktur usaha.

Selama struktur tenaga kerja belum bergeser secara signifikan ke sektor bernilai tambah tinggi, rata-rata upah nasional akan bergerak secara gradual. Oleh karena itu, transformasi sektoral dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam mendorong kenaikan pendapatan yang lebih luas.

Distribusi kesempatan kerja antar kelompok usia juga perlu diperhatikan. Tingkat pengangguran usia 15–24 tahun masih berada di atas 16 persen. Angka ini memang lazim lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya, karena fase transisi dari pendidikan ke dunia kerja selalu menjadi periode yang paling menantang.

Namun demikian, tingkat pengangguran muda yang relatif tinggi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Lulusan SMK dan SMA mencatat tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja untuk keterampilan menengah belum tumbuh secepat suplai tenaga kerjanya.

Penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta sistem informasi pasar kerja yang lebih terintegrasi menjadi penting untuk mempercepat proses penyerapan tenaga kerja muda. Tanpa perbaikan di sisi ini, bonus demografi tidak akan sepenuhnya termanfaatkan.

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih terlihat. Rata-rata upah perempuan di berbagai sektor masih berada di bawah laki-laki. Faktor penyebabnya beragam, termasuk jenis pekerjaan, sektor, serta pola partisipasi kerja. Peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja perlu diiringi dengan akses yang lebih luas terhadap pekerjaan produktif dan jenjang karier yang setara.

Selain itu, meningkatnya jumlah pekerja komuter menunjukkan bahwa peluang kerja masih terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu. Mobilitas tenaga kerja meningkat seiring pertumbuhan kawasan industri dan jasa. Fenomena ini mencerminkan dinamika ekonomi yang aktif, tetapi juga menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan agar kesempatan kerja tidak terlalu terpusat.

Jika seluruh indikator tersebut dilihat secara menyeluruh, pasar kerja Indonesia pada November 2025 berada dalam kondisi yang cukup solid dari sisi kuantitas. Pengangguran rendah, partisipasi meningkat, dan jam kerja membaik. Tidak ada tanda tekanan signifikan.

Namun dari sisi kualitas, proses perbaikan masih berjalan bertahap. Struktur sektoral belum berubah secara drastis, informalitas masih dominan, dan kenaikan produktivitas belum meluas ke seluruh sektor.

Dalam jangka menengah, arah perbaikan menjadi jelas. Transformasi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi perlu dipercepat. Peningkatan keterampilan tenaga kerja harus lebih selaras dengan kebutuhan industri. Dukungan terhadap usaha kecil agar lebih produktif menjadi kunci dalam memperluas formalisasi yang berkelanjutan.

Stabilitas pasar kerja saat ini memberikan ruang untuk melakukan penguatan struktural tersebut. Tantangannya bukan lagi sekadar menjaga agar pengangguran tetap rendah, melainkan memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia semakin produktif, stabil, dan mampu mendorong peningkatan pendapatan secara lebih luas.

Pasar kerja yang sehat tidak hanya diukur dari rendahnya pengangguran, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan berdaya saing.

Data November 2025 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Langkah berikutnya adalah mempercepat peningkatan kualitas agar stabilitas tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih merata.

*) Lili Retnosari merupakan pakar statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerhati Isu Sosial Ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah meningkatnya tantangan ketenagakerjaan dan perubahan cepat kebutuhan industri, Bostan Group melalui PT. Bostan Royal Nusantara mengambil langkah strategis dengan memperkuat program pengembangan kompetensi profesional skala nasional. Perusahaan ini berdiri sebagai bagian dari solusi atas persoalan pengangguran melalui pendekatan pendidikan berbasis kebutuhan industri.

Direktur Utama Bostan Group, M Sutan HS menegaskan, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesenjangan kompetensi (skill gap) antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.

“Masalah utama bukan sekadar kurangnya pekerjaan, tetapi kurangnya kesiapan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM). Industri berkembang sangat cepat, sementara banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang relevan. Di sinilah kami hadir,” ujar M Sutan HS.

Tren Pengembangan Kompetensi SDM



Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital, otomatisasi, serta perubahan model bisnis telah mengubah standar kompetensi tenaga kerja. Banyak perusahaan kini mencari tenaga profesional yang tidak hanya memiliki ijazah formal, tetapi juga keterampilan teknis dan soft skills yang teruji.

Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Akibatnya, tingkat pengangguran, khususnya pada usia produktif, masih menjadi tantangan nasional. Bostan Group melihat persoalan ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab sosial korporasi.

Bostan Royal Institute: Pilar Pengembangan SDM

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bostan Group mengembangkan unit pendidikan dan pelatihan bernama Bostan Royal Institute. Lembaga ini dirancang sebagai pusat pengembangan kompetensi profesional berbasis praktik dan kebutuhan pasar kerja.

Irnanda Setia selaku Direktur Bostan Royal Institute menjelaskan, bahwa kurikulum disusun berdasarkan pendekatan aplikatif dan berbasis studi kasus nyata. “Kami menyusun program yang selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Fokus kami bukan hanya teori, tetapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja,” ujarnya.

Sedangkan Manager Bostan Institute, Wafa Al Mumtazy Muny memastikan implementasi program berjalan sesuai standar mutu dan target capaian kompetensi peserta.

Program yang ditawarkan meliputi: pendidikan, pelatihan & sertifikasi profesional berbasis kompetensi dengan gelar non-akademik, workshop peningkatan keterampilan kerja, penguatan soft skills dan etika professional, kelas pengembangan diri dan kesiapan kerja, program berbasis kebutuhan sektor industri tertentu terutama bidang hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing peserta di pasar kerja nasional.

“Melalui Instagram bostan royal institute @bostanroyalinstitute dan website bostanroyal.com diupdate mengenai program-program yang akan dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan, semuanya terdokumentasi sebagai bukti komitmen kami di era modernisasi,” ujar wafa.

Dalam menjalankan ekspansi program skala nasional, Bostan Group didukung oleh struktur kepemimpinan yang solid dan berintegritas. Dr. Anwar Sadat, S.H., M.H., CM., CPLA., CPLD menjabat sebagai Dewan Kehormatan. Selain Dr. Anwar Sadat, terdapat beberapa dosen yang menjadi fasilitator pada Bostan Royal Institute yakni Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., M.Ak., M.H., CCLA, Indra Rizki Rukhiyana, S.H., M.H., Rifky Pradana S.H., M.H., CLE, Elman Alfin Bago, S.H., M.H dan beberapa dosen praktisi lainnya.

Bostan Group menargetkan ekspansi program secara nasional melalui model pelatihan online, hybrid, dan digital learning. Strategi ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

M Sutan HS menekankan, bahwa tujuan utama perusahaan adalah menciptakan SDM yang adaptif dan mampu mengikuti perubahan industri. “Industri tidak akan menunggu. SDM Indonesia harus bergerak cepat, adaptif, dan memiliki kompetensi terukur. Kami ingin menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha,” tegasnya.

Bostan Group meyakini, pengurangan pengangguran harus dilakukan melalui pendekatan sistematis: peningkatan kompetensi, konektivitas dengan industri, serta pembentukan mental profesional. Dengan program yang dirancang berkelanjutan, perusahaan berharap dapat: meningkatkan kesiapan kerja generasi muda, membantu pekerja meningkatkan keterampilan (upskilling), mendukung transisi karier (reskilling), dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia

Ke depan, Bostan Group berkomitmen memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan, komunitas profesional, dan sektor industri guna menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Menuju SDM Adaptif dan Kompetitif

Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan berbasis kompetensi dan tata kelola yang profesional, Bostan Group memposisikan diri sebagai bagian dari solusi nasional dalam menjawab persoalan pengangguran.

“Ketika kompetensi meningkat, peluang terbuka. Dan ketika SDM siap, industri akan tumbuh. Itulah visi besar kami,” tutup M Sutan HS.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi angkatan kerja muda, termasuk lulusan SMA dan SMK.

“Ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Emas di tahun 2045 nanti,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah lulusan SMA dan SMK di tahun 2024-2025 adalah sebanyak 3,28 juta orang.

Airlangga mengatakan, 20 persen (31,05 juta orang) dari total angkatan kerja Indonesia adalah lulusan SMA. Sementara, lulusan SMK berkontribusi 14 persen (20,8 juta orang) dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 148 juta orang.

Oleh karena itu, pemerintah menilai penting bagi angkatan kerja muda untuk memiliki keahlian dan sertifikat kompetensi agar kesempatan bekerja di sektor formal dapat meningkat.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun kini mempersiapkan program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan SMA dan SMK yang rencananya dimulai pada April 2026.

Kemnaker sudah membuka Pelatihan Vokasi Nasional tahap pertama dan menyediakan 37 kelompok pelatihan atau kejuruan di antaranya teknologi informasi, komunikasi, bisnis, manajemen, pariwisata, fesyen, otomotif, kelistrikan, mekanisasi pertanian, hingga konstruksi.

Proses pelatihan vokasi pun akan dilakukan secara daring, luring, dan hibrida bersama para mentor bersertifikasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas bagi para peserta program yaitu makan siang, uang transportasi senilai Rp20 ribu/hari, serta asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Selain itu, diberikan pula modul-modul pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah para peserta menyelesaikan program.

“Semoga para pelajar SMA dan SMK bisa mengikuti program yang memperpendek jarak antara pendidikan dengan lapangan kerja ini,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, informasi lebih lengkap mengenai program Pelatihan Vokasi Nasional ini dapat diakses melalui laman skilhub.kemenaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Ini terobosan untuk membuka jaringan serta memudahkan akses anak muda di Kota Tangerang mendapatkan pekerjaan

Kota Tangerang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Banten, menyebutkan Program Gampang Kerja berhasil menyerap 430 calon pekerja profesional untuk menjalani program On The Job Training atau magang di 11 perusahaan sepanjang tahun 2025.

"Ini menjadi terobosan baru untuk membuka jaringan serta memudahkan akses anak-anak muda di Kota Tangerang mendapatkan pekerjaan secara profesional karena difasilitasi langsung oleh Disnaker tanpa biaya,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Tangerang, Sabtu.

Capaian lain dari Program Gampang Kerja selama tahun 2025 yakni Pemkot Tangerang berhasil menyerap 2.034 pencari kerja lewat program Job Fair dan menyalurkan 6.206 pencari kerja lewat 116 Bursa Kerja Khusus (BKK)

Ujang mengatakan Pemkot Tangerang berharap Program Gampang Kerja dapat berjalan secara lebih maksimal sehingga angka pengangguran terbuka terus turun.

Berdasarkan data BPS, program unggulan Gampang Kerja berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka yakni dari 5,92 persen di tahun 2024 menjadi 5,88 persen pada tahun 2025.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program Gampang Kerja selama setahun ini. Hasilnya luar biasa, Program Gampang Kerja berjalan sangat efektif dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran di Kota Tangerang,” ujar Ujang.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan kesejahteraan pekerja juga mengalami peningkatan pada tahun ini melalui Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang sebesar 6,5 persen, dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.399.405 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup pekerja.

"Tak hanya kondisi industri yang kami tekankan tetapi juga kesejahteraan pekerja yang terus meningkat sebagai bukti investasi yang berkembang baik," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan program Magang Nasional bagi calon angkatan kerja baru.

“Salah satu yang penting adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang meningkat, maka orang itu punya kesempatan untuk meningkatkan opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan income yang lebih besar,” kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Adapun pemerintah melalui program Magang Nasional yang diluncurkan pada tahun lalu, berupaya agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberi pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan lulusan baru sebelum terjun ke pasar kerja.

Para peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi nantinya akan diberikan uang saku setara upah minimum kota/kabupaten (UMK) dalam program berdurasi enam bulan tersebut.

Namun, Esther menyoroti pentingnya aspek keberlanjutan dari program ini, agar para peserta bisa naik kelas untuk mendapatkan pekerjaan formal yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari, baik di universitas maupun saat menjalani magang.

“Magang memang sifatnya temporer. Artinya apakah dengan setelah dia magang itu, kalau tidak ada program magang lagi, apakah dia bisa sustain atau mendapatkan income yang sustaining,” ujar Esther.

“Program atau kebijakan yang bagus adalah memberikan ‘pancingan’, bukan ketergantungan,” katanya lagi.

Sementara itu, baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan adanya penyesuaian uang saku peserta Magang Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program magang sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

Uang saku dalam program ini berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program Magang Nasional dapat diperluas bagi lulusan baru (fresh graduate) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tidak hanya bagi lulusan perguruan tinggi.

“Harapan kami, pertama kuota (diperbanyak). Lalu, kami harapkan bukan hanya diperluas untuk yang S1 saja, tapi mungkin bisa diperluas juga dari sisi jumlah atau penambahan kuota khusus untuk anak-anak SMK supaya mereka juga mendapatkan skill yang lebih baik lagi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Sarman menilai upaya peningkatan kompetensi bagi lulusan SMK juga perlu menjadi perhatian khusus untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/2) mengungkapkan dari 7,35 juta orang pengangguran per November 2025, lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran terbanyak sebanyak 8,45 persen, disusul lulusan jenjang SMA di angka 6,55 persen.

Program Magang Nasional yang berdurasi selama enam bulan tersebut, lanjut Sarman, diharapkan bisa dimanfaatkan peserta magang dengan baik. Karena tidak hanya mendapatkan uang saku dan persiapan menjelang memasuki dunia kerja, tapi sekaligus memperluas jejaring dan akses.

“Tentu kita harapkan dalam jangka enam bulan ini, harapan kita tentu para anak-anak magang sudah mendapat pekerjaan baru yang sesuai apa yang mereka dapatkan selama mereka ikut magang di perusahaan (yang mereka masuki),” ujar Sarman.

“Katakanlah misalnya kalau mereka magang di sektor hospitality seperti hotel dan restoran, ke depan juga mereka sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang sama. Tentu yang kita dorong itu adalah bagaimana supaya berbagai program-program strategis pemerintah ini itu betul-betul bisa dipercepat prosesnya,” imbuhnya.

Senada, pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, akses magang yang diperluas untuk lulusan SMK penting karena mereka berada di usia produktif yang harus dibekali dengan kompetensi tambahan agar bisa bersaing di dunia kerja.

“Magang Nasional ini menurut saya lebih difokuskan karena memang faktanya pengangguran terbuka kita tinggi dan mereka adalah lulusan SMA/K dan kuliah yang belum punya skill karena di dunia pendidikannya tidak dibekali, belum punya pengalaman, belum punya modal dan jejaring,” kata Timboel.

“(Jika tidak difasilitasi) Maka mereka akan semakin susah mendapatkan pekerjaan formal,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai penciptaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) padat karya seperti tekstil, dapat memacu pembukaan lapangan kerja yang lebih luas.

“Menurut saya (rencana tersebut) bagus. Saya mendorong, mendukung supaya pemerintah bisa lebih cepat merealisasikan BUMN padat karya, sehingga bisa membuka lapangan kerja untuk sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki,” kata Timboel saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 50 persen angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD-SMP.

Oleh karena itu, Timboel menilai opsi pendekatan pembukaan lapangan kerja oleh pemerintah saat ini memang harus fokus ke industri padat karya, alih-alih padat modal yang biasanya memerlukan tenaga kerja dengan keahlian spesifik.

“Sektor padat karya memang sangat dibutuhkan, karena 53 persen angkatan kerja kita masih lulusan SMP ke bawah yang tentunya (apabila) mereka juga diharapkan untuk berkompetisi dengan para sarjana dengan skill yang cukup besar dan sebagainya, akan sangat tidak mampu,” kata Timboel.

“Oleh sebab itu memang keberpihakan pemerintah untuk menjaring para pekerja angkatan kerja kita yang memang mayoritas lulusan SMP ke bawah itu harus dilakukan, seiring dengan peningkatan skill-nya,” ujarnya menambahkan.

Timboel melanjutkan, pembukaan lapangan kerja di sektor padat karya yang dilakukan bersama dengan peningkatan kompetensi pekerja diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun perekonomian lokal dan nasional.

“Sehingga kalau pun ada (industri) padat modal dan teknologi, kita sudah menyiapkan sumber daya manusia atau SDM-nya. Harus ada intervensi dari pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (11/1).

Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.

Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

Dengan adanya pembentukan BUMN tekstil baru, maka diharapkan bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.

Selain tekstil, pemerintah juga berencana memperkuat sektor elektronik, khususnya semikonduktor yang dinilai masih menjadi celah besar dalam industri nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai akses dan perluasan pekerjaan formal sangat krusial bagi peningkatan dan keberlangsungan daya beli konsumsi rumah tangga masyarakat.

“Bicara soal keberlanjutan konsumsi ini juga harus dilihat sebagai upah dari kemampuan para masyarakat, pekerja khususnya, memiliki pekerjaan yang bersifat formal sehingga mendapatkan kepastian upah, jaminan sosial, jam kerja dan sebagainya,” kata Timboel saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara struktur, konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total produk domestik bruto (PDB), yakni sebesar 53,14 persen pada triwulan III 2025.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pendorong utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 2,54 persen pada periode yang sama.

Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, konsumsi rumah tangga melambat baik secara tahunan (yoy) maupun kumulatif (ctc).

Timboel mengatakan, konsumsi rumah tangga salah satunya sangat bergantung pada pendapatan masyarakat. Jika akses pekerjaan formal diperluas, maka diharapkan masyarakat memiliki kepastian dan kualitas upah untuk kebutuhan hidupnya.

“Sementara, kalau (pekerja) informal itu tidak bisa untuk dijamin keberlanjutannya, keberlangsungannya, dan kualitas upahnya. Tapi pembukaan lapangan kerja informal lebih besar, memang faktanya juga pekerjaan yang lebih banyak itu 59 persen itu kan di sektor informal,” ujar Timboel.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi langsung dalam upaya penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya beli dan optimisme masyarakat, hingga pengurangan tingkat pengangguran yang saat ini masih cukup menantang.

“Berdasarkan data BPS, jika (angka) pengangguran terbuka (7,28 juta orang) dan setengah menganggur (11,67 juta) ditambahkan, setidaknya para pencari kerja kita bisa mencapai hampir 19 juta orang. Dan bagi mereka, pendapatannya juga tidak jelas bahkan tidak punya pendapatan sama sekali,” kata Timboel.

“Nah, ini yang memang kembali harus diupayakan pembukaan lebih besar lagi dengan orientasi pada sektor formal, sehingga bisa memastikan kualitas upah, jaminan sosial, pelindungan, jam kerja dan sebagainya,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026