PLN EPI memandang literasi keuangan sebagai bagian penting dari pengembangan kualitas sumber daya manusia

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meningkatkan literasi dan ketahanan keuangan pegawai di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Direktur Manajemen Human Capital and Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat mengatakan kemampuan mengelola keuangan pribadi kini menjadi kompetensi penting yang perlu dimiliki setiap pegawai, seiring meningkatnya tantangan ekonomi seperti perubahan suku bunga, dinamika geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga volatilitas pasar keuangan.

"PLN EPI memandang literasi keuangan sebagai bagian penting dari pengembangan kualitas sumber daya manusia," dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan tersebut, PLN EPI menyelenggarakan Financial Wellbeing Series pada Senin (22/6/2026) yang diikuti seluruh pegawai.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membekali pegawai dengan pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan finansial, serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangannya," ujar Dedeng.

Menurut dia, kesehatan finansial yang baik akan membantu pegawai bekerja lebih fokus, produktif, dan mampu mengambil keputusan secara lebih bijak dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi.

Karena itu, penguatan literasi keuangan menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun insan yang adaptif dan berdaya saing.

PLN EPI meyakini bahwa pegawai yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, mampu merencanakan masa depan secara lebih matang, serta berkontribusi secara optimal bagi perusahaan.

Melalui penguatan literasi keuangan, PLN EPI juga tidak hanya membangun insan yang unggul secara profesional, tetapi juga mendorong terciptanya budaya finansial yang sehat, sehingga pegawai memiliki ketahanan finansial yang kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi di masa depan.

Selain membahas prospek ekonomi dan strategi investasi, peserta Financial Wellbeing Series juga mendapatkan wawasan mengenai pengelolaan keuangan pribadi, mulai dari penyusunan tujuan finansial, pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, hingga pentingnya dana darurat sebagai fondasi kesehatan finansial.

Materi tersebut diharapkan dapat membantu pegawai membangun perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Program Financial Wellbeing Series merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam mendukung pegawai melalui pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 5,3 juta ton, memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan tekanan inflasi pangan dunia.

Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang semakin kokoh, CBP yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional.

"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," kata Yudhi dalam Economic Conference of The National Sustainable Food Programme sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang bagus, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan angka cadangan beras pemerintah kita yang dikelola oBulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton, itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," ujar Yudhi.

Menurutnya penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.

Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," tutur Yudhi.

Sehingga tim ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi pelanggaran tersebut, tetapi juga mengantisipasi potensi-potensi kenaikan-kenaikan harga dan pelanggaran-pelanggaran dari sisi mutu dan juga keamanan pangan.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," ucap Yudhi.

Penguatan ketahanan pangan nasional juga mendapat dukungan kuat dari Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Sedangkan, inflasi bulanan (month-to-month) Mei berada di level 0,28 persen atau terkoreksi dari bulan sebelumnya yang berada di level 0,13 persen.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menegaskan seluruh program pengendalian inflasi pangan diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Selain itu meningkatkan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun petani.

"Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," kata Ricky.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Daulat Energi Ridwan Hanafi menilai pemanfaatan batu bara masih sangat relevan dalam menjaga kesinambungan energi nasional di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.

"Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih aman. Salah satu faktor utamanya adalah kekuatan sumber daya energi domestik, khususnya batu bara yang hingga kini masih menjadi penopang utama pembangkit listrik nasional," kata Ridwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dari konflik di Timur Tengah hingga perang antara Rusia dan Ukraina menjadikan ketahanan energi menjadi isu strategis yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara.

"Seperti kita ketahui perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang di mediasi oleh Pemerintah Pakistan telah gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik. Tentu kegagalan ini memicu lonjakan harga minyak dan gas alam, terus meningkat dan gangguan pasokan energi global mengalami tekanan besar bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada impor energi," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2025, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 31,9 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton.

Cadangan tersebut tersebar di 23 provinsi, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia.

Ridwan melanjutkan kondisi tersebut memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Ketika harga minyak dan gas melonjak di pasar internasional, negara dengan pasokan batu bara domestik yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan biaya energi.

"Biaya pembangkitan listrik dapat lebih terkendali sehingga dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat bisa diminimalkan," tuturnya.

Kendati demikian, kebijakan energi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah. Krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi impor mengandung risiko besar.

"Di sisi lain, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor minyak dan sebagian gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuat di batu bara, sektor migas nasional masih perlu diperkuat," ungkap Ridwan.

Untuk itu, upaya peningkatan "lifting" (pengangkatan) minyak dan gas alam menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda. Peningkatan produksi dalam negeri akan berkontribusi langsung dalam mengurangi ketergantungan impor, memperkuat neraca energi nasional serta meningkatkan ketahanan terhadap gejolak harga global.

"Ke depan, strategi energi Indonesia perlu berpijak pada keseimbangan yang realistis, seperti memanfaatkan secara optimal keunggulan batu bara sebagai penopang utama listrik nasional sambil mendorong peningkatan produksi minyak dan gas serta secara bertahap mengembangkan energi baru dan terbarukan," ucap Ridwan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih akan mempertahankan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga efisiensi energi dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5) Bahlil mengatakan Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar sehingga pemanfaatannya masih diperlukan di tengah dinamika ketahanan energi global.

Ia juga menilai Indonesia tidak bisa terburu-buru meninggalkan batu bara, terutama ketika sejumlah negara maju justru kembali membuka opsi penggunaan energi fosil tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mendorong penguatan kebijakan terpadu guna menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global yang tidak pasti.

Menurut Erik, pelemahan rupiah tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal, terutama derasnya arus modal keluar serta meningkatnya preferensi investor global terhadap aset berbasis dolar Amerika Serikat.

"Pentingnya langkah strategis yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyasar perbaikan struktural," kata Erik dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu.

Nilai tukar rupiah masih tertekan meskipun berada dalam kondisi undervalued menjadi perhatian serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Kondisi ini, kata Erik, mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan fundamental domestik dengan dinamika pasar keuangan global yang semakin tidak pasti.

Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan global masih menjadi determinan utama dalam pergerakan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Secara fundamental, jelasnya, kondisi ekonomi Indonesia relatif kuat dengan inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang stabil, serta cadangan devisa yang cukup untuk menjaga stabilitas jangka pendek.

Namun demikian, kekuatan tersebut belum cukup untuk menahan tekanan dari global financial cycle yang didorong oleh ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter negara maju.

Erik mendorong penguatan investor domestik sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap modal asing, sehingga volatilitas nilai tukar dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

Optimalisasi instrumen moneter, penguatan koordinasi fiskal, serta komunikasi kebijakan yang kredibel dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Erik menegaskan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat struktur industri dalam negeri.

"Dengan fondasi ekonomi yang lebih kokoh, Indonesia diharapkan mampu menghadapi gejolak global dengan lebih resilien sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Polandia menjajaki peluang kerja sama sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas dalam menghadapi dinamika global melalui kolaborasi teknologi, investasi, dan pengembangan sumber daya pertanian berkelanjutan.

"Saya menerima Wakil Menteri Pertanian Polandia, kaitannya bagaimana kita memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang pertanian dengan Polandia," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta, Senin.

Wamentan menekankan hal itu saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Polandia Małgorzata Gromadzka di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.

Ia menyampaikan pemerintah terus mendorong penguatan kerja sama internasional di sektor pertanian sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Wamentan Sudaryono menegaskan Indonesia mengambil posisi terbuka dalam kerja sama internasional, termasuk memanfaatkan momentum perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa untuk memperkuat sistem pangan nasional.

"Indonesia adalah negara yang terbuka. Kita nonblok dan kita kerja sama dengan siapapun, termasuk mengambil kesempatan yang besar. Kita ingin kerja sama dalam hal ini, kerja sama dagang antara ekspor-impor dan kemudian hal-hal yang lain yang barangkali bisa termasuk investasi,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, di tengah tekanan global akibat konflik, perang, dan disrupsi rantai pasok, kerja sama antarnegara tidak bisa lagi bersifat umum, tetapi harus konkret melalui pembukaan akses pasar, penyederhanaan prosedur teknis, serta penguatan investasi dan riset pertanian.

“Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama antara negara-negara dalam bidang perdagangan, investasi, hingga penelitian, dan sebagainya," tutur Wamentan.

Menurutnya dalam situasi global yang penuh tantangan akibat konflik, perang, dan krisis, kerja sama bilateral antarnegara dinilai semakin penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan dan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara secara teknis membahas peluang dan tantangan perdagangan sejumlah komoditas strategis.

Polandia mendorong ekspor produk seperti daging sapi, produk susu, gandum, hingga buah berry. Sementara Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan standar kesehatan, sertifikasi veteriner, serta proses audit sebelum akses pasar dibuka.

Indonesia juga menegaskan sikap kehati-hatian untuk komoditas tertentu, seperti unggas, dengan mempertimbangkan faktor keamanan hayati serta perlindungan produksi dalam negeri. Di sisi lain, peluang tetap terbuka untuk komoditas lain sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan kebutuhan pasar domestik.

Sudaryono menekankan sektor pertanian memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui perdagangan semata, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat.

“Terutama agrikultur yang sangat penting, karena agrikultur artinya makanan, bagaimana kita bisa mengamankan makanan kita untuk Indonesia, dan juga bagaimana negara lain, seperti Polandia juga bisa menjaga makanan mereka untuk mereka sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama melalui pembentukan kelompok kerja teknis guna mempercepat penyelesaian berbagai protokol perdagangan, termasuk untuk komoditas daging sapi dan produk susu.

Langkah itu diharapkan dapat mempercepat proses audit, penyelarasan standar, serta implementasi perdagangan secara langsung setelah persyaratan terpenuhi.

Selain itu, kerja sama juga akan diperluas melalui pertemuan pelaku usaha, penjajakan investasi, serta peluang penandatanganan nota kesepahaman antar pemerintah guna memperkuat kerangka kerja sama jangka panjang.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Polandia Małgorzata Gromadzka menilai kerja sama dengan Indonesia memiliki potensi besar karena kedua negara memiliki karakteristik produksi yang saling melengkapi.

“Saya sangat senang dapat berkunjung di Indonesia dan dapat berdiskusi tentang produk pertanian, kita bekerja sama dalam pertukaran produk agrikultur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti posisi strategis Polandia sebagai pintu masuk pasar Eropa, sekaligus melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia.

“Saya percaya kita memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral,” kata Małgorzata Gromadzka.

Dia berharap peluang kerja sama itu tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan pangan global yang semakin kompleks.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memperkuat arah kebijakan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa, menyatakan pemerintah memanfaatkan dinamika global yang terjadi untuk mempercepat berbagai kebijakan dan investasi di sektor energi bersih.

“Tapi di satu sisi kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy, dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable atau energi baru terbarukan, seperti geothermal, solar untuk elektrifikasi, hidro, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut disusun secara komprehensif untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap energi nasional ke depan.

“Sehingga ini merupakan suatu langkah secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang tentunya akan menimbulkan dampak yang positif terhadap penggunaan energi kita ke depan,” kata Rosan.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan energi menjadi bagian dari paket transformasi budaya kerja nasional dalam menghadapi dinamika global.

Ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan stabilitas fiskal terjaga, serta ketersediaan energi yang aman.

Airlangga menjelaskan, pemerintah meluncurkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional yang mencakup efisiensi energi dan perubahan pola kerja yang lebih produktif serta berbasis digital.

Salah satu langkahnya adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dan imbauan serupa bagi sektor swasta, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sektor.

Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, serta peningkatan penggunaan transportasi publik.

Dalam upaya memperkuat kemandirian energi, katanya pemerintah juga akan mengimplementasikan kebijakan biodiesel, B50 mulai 1 Juli 2026, yang diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil secara signifikan, serta menghemat anggaran subsidi energi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Eric Hermawan mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.

Menurutnya, langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mampu mengendalikan harga BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Eric dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan peran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia cukup signifikan dalam memastikan kebijakan energi berjalan adaptif di tengah tekanan geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

"Upaya pemerintah dalam menjaga harga BBM tetap stabil patut diapresiasi, karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan stabilitas harga BBM menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi nasional agar tetap terkendali, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di tengah dinamika kawasan, termasuk ketegangan di jalur distribusi energi global, pemerintah dinilai mampu mengambil langkah antisipatif sehingga dampaknya terhadap harga BBM domestik dapat diminimalkan.

Eric mengharapkan kebijakan yang telah berjalan dapat terus dipertahankan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keberpihakan kepada masyarakat luas.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupayakan harga BBM bersubsidi, seperti pertalite dan solar, tidak naik di tengah krisis energi.

"Saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik. Sekalipun krisis, tetapi tetap kami perhatian keadaan rakyat," ujar Bahlil ketika melakukan sidak di Jawa Tengah, dipantau secara daring dari Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (26/3).

Presiden Prabowo Subianto disebut memberi arahan kepada Bahlil dan Purbaya untuk mencari jalan keluar agar tidak memberatkan rakyat di tengah krisis energi yang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Sejauh ini, belum ada rencana untuk menaikkan harga bagi BBM subsidi. Stok energi yang meliputi BBM jenis bensin, solar serta elpiji pun masih aman.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai produksi padi tetap terjaga di tengah dinamika iklim 2026, didukung berbagai upaya pemerintah dalam menjaga produksi, distribusi sarana, serta pendampingan kepada petani.

"Kami optimistis produksi padi nasional pada 2026 tetap terjaga di tengah dinamika iklim yang masih berpotensi memicu curah hujan tinggi di sejumlah wilayah pertanian," kata Dewan Pakar DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Entang menegaskan, tantangan iklim tidak serta-merta menjadi penghambat produksi. Justru, berbagai program Kementerian Pertanian yang fokus pada peningkatan produksi dinilai telah berada di jalur yang tepat dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan nasional.

“Saya yakin petani tetap mampu berproduksi dengan baik meskipun terjadi hujan ekstrem. Pemerintah secara serius membangun optimisme petani melalui berbagai program yang nyata dan terukur,” ujar Entang.

Menurutnya, kesiapan produksi dan penyerapan gabah pada musim panen 2026 ditopang oleh distribusi benih unggul, penambahan alokasi pupuk subsidi, serta dukungan sarana pengelolaan air seperti sistem pompanisasi yang membantu mengatur lalu lintas air di lahan pertanian.

“HKTI mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempersiapkan musim tanam para petani. Persiapan tanam adalah fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan produksi padi nasional,” tegasnya.

Entang menilai, keberhasilan peningkatan produksi padi nasional sepanjang 2025 menjadi bukti konkret bahwa kerja bersama antara pemerintah dan petani membuahkan hasil positif. Persiapan tanam yang matang pada periode sebelumnya dinilai menjadi kunci agar capaian tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkat pada 2026.

“Petani harus tetap optimistis dan menjaga semangat. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar dan sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada beras yang berkelanjutan,” katanya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen Januari-Maret 2026 memiliki peningkatan yang cukup siginifikan, diperkirakan mencapai 3,28 juta hektare, atau meningkat sebesar 15,32 persen dibandingkan Januari-Maret 2025 yang hanya 0,42 juta hektare untuk bulan Januari, 0,76 juta hektare untuk Februari dan 1,67 juta hektare untuk Maret.

Dari sisi produksi, sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara produksi padi tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,06 juta ton GKG atau 13,29 persen secara tahunan.

Capaian tersebut, lanjut Entang, sejalan dengan proyeksi lembaga internasional seperti FAO dan USDA yang memperkirakan produksi beras Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton.

“Lonjakan produksi ini menunjukkan bahwa produktivitas, perluasan luas panen, serta kebijakan yang berpihak kepada petani menjadi modal kuat menghadapi musim tanam berikutnya, termasuk awal 2026 yang masih menjanjikan,” ujarnya.

HKTI juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, khususnya dalam memastikan kesiapan tanam petani di tengah dinamika iklim.

Pendampingan lapangan, kemudahan akses sarana produksi, serta kepastian distribusi input pertanian dinilai penting agar petani dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

Menurutnya Indonesia sudah membuktikan mampu menggenjot produksi. Tantangan ke depan hanya menjaga dan melestarikan capaian itu agar swasembada beras tidak hanya menjadi prestasi sesaat, tetapi berkelanjutan.

"Ini pekerjaan besar yang harus dijalankan dengan kehormatan dan tanggung jawab,” kata Entang.

HKTI optimistis, dengan persiapan tanam yang matang dan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor pertanian nasional akan tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh daerah.

“Harus optimistis, karena apa yang dibangun hari ini bisa menjadi percontohan bagi masa tanam berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menegaskan komitmen pihaknya untuk terlibat aktif dalam mengawal dan memastikan keberhasilan program sektor pertanian nasional.

“Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Wamentan Sudaryono saat membuka Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berlangsung terbatas di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyatakan seluruh insan HKTI siap menjadi garda terdepan bersama para petani di Indonesia untuk mewujudkan swasembada menuju kedaulatan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian

Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai World Economic Forum (WEF) Davos Swiss 2026 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam membantu penyelesaian berbagai dinamika global, terutama persoalan ketimpangan yang semakin kompleks.

Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Nikmah dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan sebagai lembaga yang mengadvokasi pembangunan berkeadilan, pihaknya memandang ajang yang digelar 19-23 Januari 2026 di Swiss ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian, khususnya pada negara berkembang.

Adapun isu yang penting dibahas menurut INFID yakni dampak masifnya teknologi kecerdasan buatan (AI), serta dampak utang luar negeri yang semakin tinggi bagi negara berkembang.

Menurut dia, WEF tahun ini mengusung tema “A Spirit of Dialogue” dengan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu isu utama.

Di satu sisi, AI diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 15 triliun dolar AS sebelum 2030. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang tepat, AI berpotensi memperlebar jurang ketimpangan di negara berkembang.

Data G20 Technical Papers pada Presidensi Afrika Selatan 2025 menunjukkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang anggota G20 masih tergolong tinggi.

Sejak 2000 hingga awal 2020, rasio ketimpangan pendapatan Indonesia konsisten di level tujuh, jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang dan Prancis yang berada di kisaran tiga.

Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi AI terhadap penurunan ketimpangan masih sangat terbatas.

Laporan United Nations Development Programme (UNDP) berjudul The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries di tahun 2025 juga menggarisbawahi potensi disrupsi AI terhadap pasar tenaga kerja.

Otomatisasi diperkirakan mendorong peralihan pekerja ke sektor informal dan mengurangi lowongan kerja, dengan ancaman terhadap 24 persen pekerjaan di negara berkembang.

Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, INFID menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan AI yang membutuhkan pasokan listrik besar.

White Paper WEF 2025 memperkirakan konsumsi listrik global terkait AI akan tumbuh hingga 50 persen per tahun sepanjang 2023–2030, sehingga menuntut inovasi yang selaras dengan agenda transisi energi.

“Inilah mengapa Presiden Prabowo penting untuk mengalamatkan masalah ini di forum WEF. AI tanpa tata kelola yang baik dan inovasi ramah lingkungan sangat berbahaya, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok rentan di dalamnya yang notabene sebelum kehadiran AI pun sudah hidup di garis kemiskinan dan terdampak signifikan oleh ketimpangan,” ujar dia.

Tak hanya AI, INFID juga mendorong kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat solidaritas Selatan-Selatan, khususnya terkait persoalan utang luar negeri.

Data UNCTAD 2025 mencatat, setengah negara berkembang mengalokasikan sedikitnya 6,5 persen pendapatan ekspor untuk membayar utang publik eksternal.

Bahkan, sekitar 3,4 juta orang hidup di negara yang belanja pembayaran bunga utangnya lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan dan pendidikan.

Di tingkat nasional, utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 9.645 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 40,3 persen per September 2025.

Meski masih terkendali, beban jatuh tempo utang dan pembayaran bunga yang terus meningkat dinilai dapat membatasi ruang fiskal untuk sektor produktif.

“Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, disrupsi kecerdasan buatan dan melonjaknya utang luar negeri berpotensi memperdalam ketidakadilan struktural di tingkat global,” kata Nikmah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kawasan Asia saat ini berada pada titik perubahan besar. Pergeseran kekuatan global yang terjadi dalam dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa pusat gravitasi ekonomi, politik, dan keamanan dunia semakin bergeser ke Timur.

Dalam konteks ini, kebangkitan China sering kali dibaca melalui lensa kekhawatiran, bahkan ancaman. Namun, membaca ulang dinamika geopolitik Asia justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya penuh dengan kekhawatiran.

Dalam tulisan di South China Morning Post, Veronica Lukito mengingatkan bahwa pertanyaan tentang apakah kebangkitan China baik bagi Asia cukup relevan. Ia menegaskan upaya untuk menghentikan kenaikan China telah gagal, dan hari ini satu-satunya cara menghentikan kebangkitan China adalah melalui perang yang akan menghancurkan dunia. Oleh karena itu, yang lebih penting bukanlah bagaimana mencegah Tiongkok bangkit, tetapi bagaimana Asia mengelola kebangkitan itu.

Asia yang Beragam, Bukan Satu Kawasan yang Seragam
Salah satu dasar membaca geopolitik Asia adalah memahami keragaman internalnya. Asia bukan Eropa. Tidak ada kerangka integrasi ekonomi menyeluruh, apalagi institusi politik supranasional yang menyerupai Uni Eropa.

Asia adalah rumah bagi demokrasi terbesar di dunia, negara-negara otoritarian yang kuat, ekonomi hijau, serta negara berkembang yang masih mencari arah. Keragaman ini membuat dominasi tunggal sangat sulit terjadi. China boleh menjadi raksasa ekonomi, tetapi pengaruh politiknya tetap dibatasi oleh dua faktor utama.

Pertama, kawasan Asia masih sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk urusan keamanan. Terlepas dari penurunan relatifnya, AS tetap menjadi aktor militer paling dominan, dengan jaringan aliansi yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun dalam waktu dekat.

Kedua, negara-negara Asia, dari India hingga Jepang, dari Korea Selatan hingga ASEAN, memiliki kepentingan masing-masing dalam menjaga otonomi strategis. Mereka tidak akan mudah membiarkan satu kekuatan mendominasi kawasan.

Kebangkitan China: Tantangan atau Keseimbangan Baru?
Bagi banyak negara Asia, kebangkitan China membawa ambivalensi. Di satu sisi, ada ketergantungan ekonomi yang semakin kuat. Di sisi lain, ada kecemasan tentang skala dan arah kekuasaan China. Namun, kita perlu membaca ulang dinamika kawasan untuk memberikan sudut pandang yang lebih seimbang.

China tidak ingin mengulang kesalahan Amerika Serikat atau Uni Soviet sebagai hegemoni global. Seperti halnya yang dituliskan Veronica yang berjudul "Kebangkitan China Baik Untuk Asia", Beijing tidak ingin menjadi hegemoni global berikutnya.

China lebih pragmatis daripada ideologis; lebih berhitung daripada ekspansionis tanpa batas. China telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi utama Asia. Integrasi perdagangan, rantai pasok, investasi, dan pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kesejahteraan banyak negara. Tantangan tentu ada, tetapi kontribusi ekonomi China tidak dapat diabaikan.

Kehadiran China yang kuat membuat stabilitas kawasan tidak lagi bergantung pada satu kekuatan saja. Di sinilah peluang muncul. Persaingan dua kekuatan besar, selama dikelola dengan baik justru membuka ruang bagi negara-negara Asia untuk memperkuat kemandirian mereka. Asia bukan hanya penonton dalam kompetisi China-AS, tetapi memiliki kapasitas untuk mengatur jarak, memilih kepentingan, dan memanfaatkan dinamika baru ini.

Hedging: Strategi yang Rasional di Kawasan yang Tidak Pasti
Dalam lanskap geopolitik seperti ini, banyak negara Asia memilih strategi hedging yaitu tidak memihak secara ekstrem, tetapi membangun hubungan baik dengan kedua pihak. Strategi ini sering dikritik sebagai tidak tegas, padahal justru mencerminkan kecerdasan geopolitik.

Indonesia misalnya, tidak berkepentingan untuk menjadi bagian dari blok mana pun. Kepentingan nasional kita justru terletak pada kawasan yang stabil, terbuka, dan tidak terpolarisasi secara kaku. Dengan demikian, menjaga hubungan konstruktif dengan China sekaligus mempertahankan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat adalah langkah realistis.

Strategi ini bukan hanya pilihan Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh banyak negara Asia Tenggara, India, dan bahkan negara-negara Timur Laut Asia yang memiliki hubungan lebih problematik dengan China.

Asia Sedang Menulis Babak Barunya
Kebangkitan China mengubah Asia, tetapi bukan berarti kawasan ini kehilangan ruang untuk menentukan nasib sendiri. Justru dalam struktur multipolar yang sedang terbentuk, negara-negara Asia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih konstruktif, lebih mandiri, dan lebih pengaruh.

Narasi bahwa China akan menguasai Asia secara total adalah penyederhanaan yang tidak sesuai dengan realitas. Asia terlalu besar, terlalu beragam, dan terlalu dinamis untuk dikuasai satu aktor.

Tantangannya jelas ada, tetapi peluangnya tidak kalah besar. Yang kita perlukan adalah kemampuan membaca konteks, merumuskan kepentingan nasional dengan tegas, dan menavigasi kompetisi besar dengan kecerdasan strategis.

Karena pada akhirnya, masa depan Asia tidak ditentukan oleh China atau Amerika Serikat semata melainkan oleh kemampuan negara-negara Asia sendiri untuk membentuk arah sejarah kawasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan, dikutip dari situs DPR, Jumat (6/11/2025).

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkara tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, menurut Puan, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

Meski menyatakan pimpinan DPR akan membahas soal keputusan MKD ini, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Sebab, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," tegas Puan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) buka suara perihal pergerakan nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap dolar AS. Melansir data Refinitiv, pada pukul 09.20 WIB, rupiah anjlok 0,24% ke level Rp 16.735/US$, menjadikannya mata uang terlemah diantara mata uang Asia lainnya. Pada penutupan sore ini, rupiah berakhir di level Rp 16.720.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh dinamika global yang masih membayangi. Namun, dia menegaskan BI tetap berkomitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Tentunya, Bank Indonesia akan selalu berada di pasar untuk berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memanfaatkan semua instrumen yang kita punya," tegasnya saat ditemui di DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Saat ini, menurutnya, BI masih memaksimalkan upayanya untuk mengelola instrumen yang dimiliki di pasar spor, NDF, DNDF dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Dia pun menegaskan bank sentral berkeyakinan prospek ekonomi Indonesia tetap bagus, pertumbuhan inflasi, pasar SBN dan cadangan devisa terjaga kondusif. Dengan demikian, dia yakin rupiah akan stabil dan cenderung menguat ke depannya.

"Dan kita berkeyakinan rupiah itu pelemahannya itu sementara berangsur-angsur juga akan menguat," ujarnya.