Bisnis.com, PALEMBANG — Kasus Tuberkulosis (TBC) di Sumatra Selatan terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga akhir Mei 2026, terdapat sebanyak 6.699 kasus TBC ditemukan di 17 kabupaten/kota, Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sumsel Ira Primadesa mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 27 Mei 2026, total temuan kasus tersebut terdiri atas 6.574 kasus TBC Sensitif Obat (SO) dan 125 kasus TBC Resistan Obat (RO).

"Sehingga secara akumulasi temuan kasus TBC di Sumsel saat ini mencapai 6.699 kasus," ujar Ira, dikutip Jumat (12/6/2026).

Dari jumlah tersebut, Kota Palembang menyumbang 2.111 kasus atau hampir sepertiga dari total temuan di Sumsel. Rinciannya meliputi 2.073 kasus TBC SO dan 38 kasus TBC RO.

Menurut Ira, tingginya jumlah kasus di Palembang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas serta interaksi masyarakat.

Angka tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 3.148 kasus di tingkat provinsi.

Meski demikian, jumlah kasus yang ditemukan masih jauh di bawah estimasi beban TBC di Palembang yang diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 orang.

"Karena itu, pemerintah terus memperkuat upaya deteksi dini dan pengobatan pasien.Saat ini, cakupan pengobatan TBC di Palembang telah mencapai sekitar 73% atau menjangkau sekitar 6.000 pasien," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman menambahkan, tren peningkatan kasus TBC masih terjadi di sejumlah daerah, terutama di Palembang, Lubuklinggau, dan Prabumulih.

"Memang kasus TBC di Sumatera Selatan cukup tinggi. Kalau kita lihat perkembangannya, memang ada peningkatan dari tahun 2025 ke 2026," kata dia.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu menjadi prioritas yaitu melakukan pemeriksaan medis dan skrining ketat terhadap seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC.Hal itu ditunjukkan untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut.

"Pencegahan yang paling utama itu memastikan penderita TBC mendapatkan pengobatan hingga sembuh dan patuh mengkonsumsi obat," tutupnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak memakai makanan olahan pabrik besar sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebut imbauan itu sesuai Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengatur dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan UMKM, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes.

"Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK," kata Nanik dalam di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (12/12).

Ia lalu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat, antara dapur MBG dengan masyarakat setempat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Para orang tua juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

Nanik menjelaskan semua memang harus memiliki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), yang merupakan izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

PIRT ini diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Karena itu, Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.

"Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sekitar 49 ribu kasus Tuberkulosis (TBC) hingga November 2025. Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati menyebut Kemenkes menargetkan 70ribu kasus TBC ditemukan tahun ini. Ani menegaskan pemberantasan TBC dimulai dari temuan kasus, agar pasien segera mendapatkan pengobatan. Dari 49 ribu kasus yang sudah terdata, lebih dari 90% telah memulai pengobatan.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 14/11/2025) berikut ini.