Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas harga telur anjlok hingga Rp21 ribu per kilogram (kg).

Kementan telah menyurati Bada Gizi Nasional (BGN) terkait usulan ini. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG juga diusulkan untuk mengutamakan pembelian telur dari peternak lokal di sekitar lokasi.

"Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menyampaikan surat kepada BGN pada 8 Mei 2026 guna mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).

Kementan juga meminta pembelian telur tersebut dilakukan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram (kg).

"Pelaksanaan pembelian sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah," imbuh Agung.

Kementan terus mengawal stabilisasi harga telur agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak. Menurut Agung, tekanan harga yang terjadi sebelumnya dipengaruhi kombinasi peningkatan pasokan, perlambatan serapan pasar, serta distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah sentra produksi.

Usulan Kementan tersebut kemudian ditindaklanjuti BGN melalui Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026 yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG, pembelian dari peternak lokal, serta pengadaan sesuai HAP.

Masalahnya anjloknya harga telur ayam menjadi perhatian pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis lalu (4/6).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN untuk memperkuat penyerapan telur di daerah sentra produksi yang mengalami tekanan harga, salah satunya Jawa Timur,

"Kemarin ada beberapa daerah ya, terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur itu kan turun. Sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan Kepala BGN yang baru, bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur," kata Budi.

Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan telur dalam berbagai program bantuan pangan saat harga anjlok. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan produksi sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengoptimalkan manajemen penyerapan melalui SPPG sehingga produk pangan strategis seperti telur, ikan, dan daging ayam dapat terserap lebih baik ketika terjadi kelebihan pasokan di sentra produksi.

Harga telur ayam turun selama tiga bulan berturut-turut hingga menyentuh Rp20.600 per kilogram (kg) di tingkat peternak.

Anjloknya harga telur mendorong ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Blitar Raya menggelar aksi di Blitar, Jawa Timur, untuk meminta perlindungan pemerintah.

Koordinator Peternak Rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan harga telur ayam di kandang saat ini hanya sekitar Rp20.600 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai Rp23 ribu per kilogram.

"Harga telur anjlok. Hari ini di kandang Rp20.600 per kilogram, sementara HPP di kami itu Rp23 ribu per kilogram. Padahal HAP (Harga Acuan Pembelian) sebesar Rp24.500 sampai Rp26.500 per kilogram," kata Suyanto, Senin (2/6), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, tekanan terhadap peternak tidak hanya datang dari anjloknya harga telur, tetapi juga kenaikan biaya produksi, terutama pakan ternak.

Ia menyebut harga pakan ayam kemasan 50 kilogram naik hingga Rp30 ribu per karung. Pakan yang sebelumnya dijual Rp370 ribu per karung kini naik menjadi Rp400 ribu, sedangkan pakan yang sebelumnya Rp400 ribu kini mencapai Rp430 ribu per karung.

Selain itu, harga jagung sebagai bahan baku utama pakan juga masih tinggi di kisaran Rp6.400-Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak terpaksa menjual aset pribadi demi mempertahankan usaha mereka.

Peternak juga mengaku khawatir dengan rencana masuknya investor asing di sektor peternakan ayam yang dikhawatirkan semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) per porsi tidak berubah. Jatahnya tetap Rp10 ribu per porsi, meski pemerintah memangkas anggaran MBG tahun ini.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," imbuhnya.

Ia lantas mengungkapkan sejumlah efisiensi dalam pelaksanaan program MBG setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari 6 hari menjadi 6 hari dalam sepekan. Pengurangan hari layanan ini berlaku untuk sebagian besar sekolah.

Namun, ada pengecualian bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujar Dadan.

Langkah efisiensi lainnya adalah pembatasan pelayanan MBG pada masa libur sekolah. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappissus) Aris Marsudiyanto mengingatkan agar Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berkualitas.

Sebab, tingkat indeks MBG sudah dihitung secara matemaik menyesuaikan situasi di lapangan.

"Jadi tingkat indeks Makan Bergizi Gratis yang sekarang ini ada sudah kita hitung ya secara matematik riil dan implementasi di lapangan dengan harga-harga yang ada," tuturnya Aris di depan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/4/2026).

Sehingga di pundak SPPG inilah ada tanggung jawab besar dari mereka untuk anak-anak bangsa.

Aris menegaskan, MBG untuk memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, tak boleh sembarangan memberikan menu yang tak sesuai prosedur.

"Mohon yang ada di sini sampaikan ke seluruh teman-temannya ya para pengusaha SPPG yang sekarang ini ada 22.000-an ya untuk sama-sama kita mempunyai tanggung jawab memperbaiki bangsa ini dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aris menyampaikan jika dirinya menemukan kecurangan dari pengusaha yang terlibat MBG di lapangan.

Kecurangan yang dimaksud ialah menyediakan menu yang jauh dari kata baik sehingga sekitar 1.700 SPPG dihentikan sementara operasionalnya.

Misalnya, satu ayam utuh harusnya dipotong sebanyak 12 bagian. Namun, di lapangan malah dipotong menjadi 16-20 bagian.

"Sampai detik ini saya koordinasi terus dengan BGN sudah 1.700 sekian SPPG yang di-suspend diberhentikan sementara evaluasi. Mereka harus perbaikin berikan proposal untuk perbaikan," katanya.

Aris juga mengingatkan agar pengusaha yang terlibat MBG jangan mementingkan profit saja.

"Saya minta kepada bapak-bapak ibu-ibu yang di sini ya mohon sebagai pengusaha ya jangan hanya berpikir profit, profit, profit, profit dan profit," tegasnya.

Menu MBG tak bisa seragam

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan menyeragamkan menu MBG di seluruh SPPG.

Sebab, penyeragaman menu MBG membuat tekanan pada bahan pangan tinggi dan melonjaknya harga.

BGN juga ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal hingga kesukaan masyarakat setempat penerima manfaat MBG pada olahan makanan yang bergizi sehat.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," jelas Dadan, Kamis (23/4/2026).

Dadan memberikan contoh, pada saat ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 lalu, BGN menyeragamkan menu MBG yakni nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat.

Hasilnya harga telur naik Rp 3.000 dan kebutuhannya mencapai 2.200 ton.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepala Bappisus ke Pengusaha MBG: Jangan Hanya Berpikir Profit dan Profit" dan "BGN Enggan Seragamkan Menu MBG di Seluruh SPPG, Ini Alasannya"

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan menyeragamkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Indonesia.

Sebab, penyeragaman menu MBG membuat tekanan pada bahan pangan tinggi dan melonjaknya harga.

BGN juga ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal hingga kesukaan masyarakat setempat penerima manfaat MBG pada olahan makanan yang bergizi sehat.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," jelas Dadan dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Dadan memberikan contoh, pada saat ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 lalu, BGN menyeragamkan menu MBG yakni nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat.

Hasilnya harga telur naik Rp 3.000 dan kebutuhannya mencapai 2.200 ton.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," jelasnya.

Dadan sekaligus meluruskan soal pernyataannya membutuhkan 19.000 ekor sapi itu hanya perkiraan saja bila seluruh SPPG serentak memasak olahan daging sapi pada hari yang sama.

Bila hal itu dilakukan, satu SPPG butuh seekor sapi.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan.

Tim optimalisasi MBG

Sementara itu, BGN membentuk tim optimalisasi MBG agar penggunaan anggaran lebih efisien.

"Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa," kata kata Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, Senin (20/4/2026).

Tim ini nantinya menyisir sekolah mana yang berhak atau tidak menerima MBG.

Misalnya sekolah-sekolah swasta berbiaya mahal tak akan menerima MBG, termasuk sekolah negeri yang berada di kawasan elite.

Tim juga membagikan kuesioner supaya mengetahui apakah mau menerima MBG atau tidak.

"Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin," kata Nanik.

Tim optimalisasi MBG menyasar lebih dulu sekolah-sekolah di DKI Jakarta baru nantinya ke daerah lain.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepala BGN Meluruskan, 19.000 Sapi Bukan Kebutuhan Harian MBG, tapi Hanya Pengandaian" dan "Tim Optimalisasi MBG Dibentuk agar Anggaran BGN Efisien"

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan isu kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, kondisi itu tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif.

Dadan menjelaskan kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram.

"Kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 kilogram, itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ujarnya.

Ia menegaskan menu dalam program MBG tidak hanya terdiri dari daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.

BGN, lanjut Dadan, tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan, salah satunya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujar Dadan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mengatur distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan jenis makanan yang disajikan.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan MBG dibagikan dalam skema lima hari.

MBG untuk siswa sekolah dibagikan dalam bentuk makanan segar karena kualitasnya masih bisa dijaga.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG).

"Makanan fresh food dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah," ujar Nanik dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Sementara, bahan makanan berisiko bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan didistribusikan hingga hari Sabtu dengan penanganan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Nanik, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda dalam mendistribusikan MBG bagi penerima manfaat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di daerah terpencil itu, menu MBG yang dibagikan merupakan makanan kering yang tidak sulit diolah.

Pemerintah menyesuaikan kebijakan itu dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas penyimpanan yang terbatas di kawasan 3T.

Melalui kebijakan ini diharapkan semua penerima manfaat tetap bisa mendapatkan pasokan gizi meski di daerah yang sulit dijangkau.

"Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," Nanik.

Sebagaimana diketahui, layanan MBG di kawasan 3T belakangan menjadi sorotan.

ANTARA FOTO/Teguh Prihatna Petugas menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Senin (2/2/2026). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepulauan Riau mencatat sebanyak 41.369 penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilayani program MBG yang tersebar di 133 kelurahan dan desa di wilayah Kepulauan Riau.

Mengutip Tribun Lampung, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu bersujud di depan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Mewakili rekan-rekannya yang menjadi kepala daerah 3T, ia mengaku sudah lelah menghadapi kemiskinan.

“Sehingga terima kasih semuanya. Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak-Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami,” kata Amizaro di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kebijakan pendistribusian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah selama lima hari.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa distribusi makanan dalam program MBG telah diatur berdasarkan jenis dan ketahanannya.

Nanik menjelaskan penyaluran MBG untuk anak sekolah berjalan dengan skema distribusi lima hari. Dia menilai kebijakan ini efektif untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu.

“Makanan fresh food dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

BGN menyampaikan seluruh skema distribusi ini tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip keamanan pangan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.

Berbeda dengan anak sekolah, pendistribusian untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) tetap mengacu pada mekanisme yang telah berlaku, yakni sampai hari Sabtu.

Sementara itu, khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah menerapkan pendekatan berbeda. Di wilayah tersebut, pendistribusian makanan difokuskan pada bahan pangan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks.

“Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan,” ujarnya.

Nanik menyampaikan kebijakan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T.

Dengan kebijakan ini, BGN berharap seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang layak meskipun berada di wilayah dengan tantangan logistik.

Hemat Anggaran Rp40 Triliun

Diberitakan sebelumnya, rencana pemangkasan penyaluran MBG menjadi 5 hari sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menyebut pemangkasan penyaluran MBG menjadi 5 hari ini merupakan upaya efisiensi anggaran.

Purbaya menjelaskan, jika selama ini MBG dibagikan enam kali (Senin—Sabtu) dalam seminggu, maka ke depan dicanangkan hanya sebanyak lima kali (Senin—Jumat) dalam sepekan.

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Adapun, skenario efisiensi MBG ini disiapkan menyusul eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang sebabkan harga minyak dunia melonjak, sehingga akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meminta menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan bahan baku Rp10.000 per porsi agar memiliki kualitas setara dengan makanan bintang 5.

Kepala BGN Dadan Hindayana berharap agar kolaborasi antara ahli gizi dan koki profesional dapat melahirkan menu khas MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi, melainkan juga memiliki kualitas setara hidangan kelas atas dengan harga yang tetap terjangkau.

“Saya berharap suatu hari keluar inovasi-inovasi makanan dari ahli gizi dan chef-chef profesional sehingga akan keluar khas program Makan Bergizi yang kualitasnya sekelas bintang 5 tapi harganya harga program MBG dengan bahan baku Rp10.000,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Menurut dia, inovasi produk menjadi semakin penting, terutama dalam pelaksanaan program selama bulan Ramadan. Pada periode tersebut, makanan yang disajikan tidak hanya harus bergizi dan segar, tetapi juga memiliki daya tahan lebih lama.

“Inovasi produk ini penting terutama terkait dengan program selama bulan Ramadan, di mana kita membutuhkan makanan yang berkualitas tinggi, fresh, tapi tahan lama. Nah ini tantangannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Dadan menuturkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus meningkat dalam satu tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya, jumlah SPPG masih sekitar 1.000 unit. Adapun, kini jumlahnya telah meningkat signifikan menjadi sekitar 25.000 unit di Indonesia.

Dadan menyebut peningkatan skala ini turut membawa tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Dia menilai hal tersebut masih dalam batas wajar jika dilihat dari keseluruhan jumlah yang beroperasi.

“Jadi kalau ada 62 yang membuat viral menjadi sesuatu yang luar biasa dari 25.000, jadi kalau dihitung secara persentasi sebetulnya kecil tetapi itulah yang kemudian dilihat oleh masyarakat,” tuturnya.

Seperti diketahui, BGN menghentikan sementara operasional 62 SPPG selama Ramadan akibat kualitas menu yang tidak memenuhi standar, dari total sekitar 25.000 SPPG yang telah beroperasi.

Kendati demikian, Dadan menilai jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan mayoritas mitra yang telah menjalankan program dengan baik.

Dadan menambahkan, BGN kini menerapkan aturan yang lebih tegas. Setiap laporan viral yang menunjukkan kualitas menu tidak sesuai dengan standar akan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian sementara operasional SPPG terkait.

Menurut Dadan, laporan masyarakat yang menjadi viral justru membantu BGN mendeteksi berbagai permasalahan di lapangan dengan cepat.

Dia menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar kualitas layanan MBG merata di seluruh daerah. Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi perhatian bagi BGN.

“Dengan adanya laporan dari masyarakat dan diviralkan, akhirnya kami dengan sangat mudah mendeteksi semua hal yang kurang baik yang terjadi di lapangan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwamasyarakat, termasuk orang tua siswa, bolehdan berhak mengunggah menu program makan bergizi gratis (MBG) ke media sosial.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan unggahan menu MBG di media sosial merupakan bagian dari pengawasan.

“Saya malah senang setiap orang mem-posting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa membantu BGN pusat dalam memantau kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Dia menilai transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan standar mutu program tetap terjaga.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” ujarnya.

Dadan juga menyatakan dirinya tidak pernah menyampaikan ancaman pemidanaan terhadap orang tua maupun pihak mana pun yang membagikan informasi terkait menu MBG.

“Jadi, saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat mem-postingmenu MBG,” lanjutnya.

Hal ini menyusul beredarnya informasi tidak benar yang menyebut BGN akan memidanakan masyarakat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika mengunggah menu MBG.

Berdasarkan catatanBisnis, hingga saat ini terdapat 24.000 SPPG untuk program MBG yang tersebar di Indonesia. Peningkatan jumlah dapur SPPG tersebut seiring dengan adanya skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

BGN menilai percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

Menurutnya, model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Adapun, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan. Dadan menilai skema ini jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.

Bisnis.com, Batam – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Batam menuai sorotan dari sejumlah orang tua dan tenaga pendidik. Mereka menilai komposisi dan porsi makanan yang dibagikan pada hari pertama masuk sekolah usai libur belum sepenuhnya memenuhi harapan peningkatan asupan gizi siswa.

Seorang pengajar SD IT Elyasin, Lubukbaja, Rasyid, mengaku prihatin setelah melihat menu yang diterima murid. Menurut dia, paket makanan yang dibagikan terdiri atas biskuit, sepotong jagung, dan tiga butir kurma dalam porsi kecil.

Ia menjelaskan, terdapat dua kategori pembagian, yakni porsi kecil dan porsi besar. Namun, perbedaan keduanya dinilai tidak signifikan karena porsi besar hanya mendapat tambahan satu keping biskuit.

Rasyid berpendapat, apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, frekuensi pembagian dapat disesuaikan agar kualitas menu tetap terjaga.

“Lebih baik tidak setiap hari, tetapi kandungan gizinya lebih optimal,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan sejumlah wali murid yang mengaku berharap menu berbuka yang diterima anak-anak lebih variatif dan bernilai gizi seimbang.

Menanggapi hal itu, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam Defri Frenaldi menjelaskan bahwa selama Ramadan makanan yang dibagikan berupa menu kering agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.

Menurut dia, komposisi menu telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya di daerah bertugas melaksanakan kebijakan tersebut sesuai pedoman yang berlaku.

Defri menyebutkan, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.
“Skema pembelanjaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan sesuai realisasi pengeluaran yang dibuktikan dengan nota pembelian yang sah,” kata dia, Kamis 26 Februari 2026.

Ia menambahkan, penyusunan menu kering tanpa bahan pengawet dan tanpa kategori ultra-processed food (UPF) menjadi tantangan tersendiri. Selain mempertimbangkan nilai gizi, penyedia juga harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki izin resmi.

“Kami terus melakukan evaluasi agar kualitas layanan semakin baik. Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan perbaikan,” katanya.

Defri memastikan aduan masyarakat dapat disampaikan langsung ke SPPG setempat. Apabila tidak memperoleh tanggapan, laporan dapat diteruskan ke koordinator wilayah maupun melalui layanan pengaduan Badan Gizi Nasional di nomor 127.

Ia menegaskan, seluruh laporan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan menu-menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa dan penerima manfaat lainnya saat Ramadan.

Hal itu diungkapkan Zulhas saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nikmat Barokah di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya, Kamis (19/2)

Menurut Zulhas, sebagian besar menu MBG yang biasanya berupa masakan nasi, sayur hingga daging, kini diganti makanan-makanan kering yang bisa disantap siswa kapan saja, saat waktu berbuka puasa atau sahur.

"Bulan puasa nanti bagi yang berpuasa dikasih makan dengan kering. Tadi ada contohnya. Ada telur, ya. Kan telur direbus saja. Jadi kapan saja bisa dimakan, kan? Dua roti, tiga bisa kurma, ya. Ada empat kacang tadi," kata Zulhas.

Sementara itu, pembagian MBG bagi kalangan santri di pesantren, waktunya digeser dari siang ke sore hari saat buka puasa. Adapun bagi ibu hamil, ibu menyusui atau non-muslim tetap melaksanakan seperti biasa.

"Yang pondok pesantren geser. Biasanya kami makan siang, bisa dikasih pada waktu buka puasa, waktunya geser. Ibu-ibu hamil dan yang non-muslim tetap," kata Ketua Umum PAN ini.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sekaligus mendorong percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

Zulhas menyebut Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 2.110 SPPG dan lebih dari separuhnya telah mengantongi sertifikat SLHS.

"Di Jawa Timur sudah ada 2.110 SPG dan separuh lebih sudah memiliki SLHS. Yang di sini sudah lengkap, SLHS ada, halal ada, HACCP juga ada. Ini bisa menjadi contoh bagi SPG lainnya karena aman dan gizinya sudah sesuai," ujarnya.

Sementara itu, pengelola SPPG Nikmat Barokah, Yayuk Eko Agustin, mengatakan seluruh menu makanan kering yang didistribusikan selama Ramadan melibatkan produk dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal.

"Menu keringnya ada roti, abon, telur asin, telur biasa, dan buah. Semua dari UKM," kata Yayuk.

Yayuk menambahkan distribusi makanan dilakukan ke sekolah-sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.Selama masa libur, distribusi difokuskan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

Setiap harinya, SPPG Nikmat Barokah mendistribusikan sekitar 3.500 porsi makanan, termasuk untuk siswa, guru, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penyesuaian menu program makan bergizi gratis (MBG) menjadi makanan kering selama Ramadan berisiko menyimpang dari tujuan utama.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal.

Untuk diketahui, sejumlah makanan kering MBG yang diberikan selama Ramadan antara lain kurma, telur rebus, telur asin atau pindang, buah, susu, hingga abon.

“Lebih baik diberikan saja bahan baku masakan untuk satu minggu, karena kalau makanan kering ini peluang tidak sesuai pemenuhan gizinya besar sekali. Melenceng dari tujuan mulianya pemerintah,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip Senin (16/2/2026).

Eliza menyarankan agar pemerintah mengganti skema makanan kering dengan paket bahan pangan segar yang berimbang, seperti beras, sayuran, protein, buah, susu, dan kacang hijau. Paket tersebut dapat diberikan secara mingguan kepada murid dan orang tua agar manfaat gizinya tetap terjaga selama Ramadan.

Menurutnya, makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi. Selain itu, makanan seperti kurma dan susu belum tentu dikonsumsi oleh anak penerima karena preferensi selera, sehingga berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain.

Eliza juga mengingatkan agar penyesuaian menu MBG selama Ramadan tidak bersifat simbolik semata.

“Jangan sampai menu SPPG selama Ramadan hanya bersifat simbolik seperti kurma dan susu tanpa keseimbangan makro-mikronutrien lainnya, karena dampak gizinya bisa lebih rendah dibanding menu reguler,” ujarnya.

Dari sisi pasar, Eliza menyoroti potensi tekanan harga pangan akibat lonjakan permintaan komoditas tertentu, terutama kurma yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

Dia menuturkan MBG menyerap bahan pangan dalam volume besar, sehingga jika tanpa perencanaan stok dan pengadaan yang baik, program ini dapat memicu permintaan tambahan sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga akibat persaingan dengan konsumen rumah tangga.

Eliza menuturkan, tanpa adanya MBG pun harga pangan seperti daging ayam dan telur biasanya sudah meningkat selama Ramadan akibat lonjakan permintaan, sementara pasokan terbatas oleh siklus produksi.

“Jika tidak dikelola dengan perencanaan pengadaan yang matang, MBG berpotensi memperburuk tekanan harga pangan Ramadan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada program MBG, melainkan pada desain pelaksanaan serta integrasinya dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Intinya bukan pada programnya, tetapi pada desain eksekusi dan integrasi dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional agar harga-harga pangan relatif stabil dan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah bawah,” pungkasnya.