Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menerjunkan kurang lebih sekitar 1.980 petugas dan pengawas dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan ribuan petugas sensus telah melakukan pendataan sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Arrief menjelaskan program Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bila DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sedangkan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

"Jadi DTSEN kemarin itu Kota Surabaya sebagai pilot project. Kalau sensus ekonomi seluruh di Indonesia. Ini (sensus ekonomi) proyek 10 tahun sekali," ujarnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, BPS Kota Surabaya telah melakukan pendataan terhadap usaha besar mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan pendataan door-to-door dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 usaha.

"Ini (data) baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an, perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha," ungkapnya.

Meski begitu, Arrief mengaku pihaknya menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata. Akan tetapi, ia percaya diri bahwa target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemkot Surabaya.

"Ada beberapa yang istilahnya rumah-rumah yang mungkin agak menolak karena respondent burden. Respondent burden itu bosan, karena kok didata terus, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaallah nanti kita akan bisa mendapatkan datanya masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.

Menurutnya, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian dari masing-masing rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai sentral agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.

"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.

Oleh sebab itu, Eri pun mengajak kepada segenap masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas sensus BPS melakukan pendataan.

Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran.

Ia menegaskan data yang diperoleh secara akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan stimulus dalam berbagai bentuk.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapuro (minta maaf) kepada warga Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada njenengan (anda) terkait sensus ekonomi nyuwun tolong (minta tolong) dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu, pergerakannya berapa, dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan," pungkasnya.