Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dua operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada hari yang sama, Rabu (4/2/2026).

Purbaya mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan penegak hukum kepada anak buahnya di dua unit di bawah Kemenkeu itu. Namun, dia mengatakan kementeriannya bakal tetap memberikan pendampingan hukum.

Bendahara Negara mengatakan pegawai pajak dan bea cukai yang bersalah harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Tetapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tetapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kami temenin aja sampai prosesnya selesai," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).

Purbaya tak memandang proses hukum yang bergulir menjadi pukulan bagi dua institusi di bawahnya yang fokus mendorong penerimaan negara. Akan tetapi, itu justru menjadi titik masuk untuk memperbaiki dua institusi tersebut.

"Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak abrik. Kan yang dapet yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Emang ada sesuatu yang aneh di situ," tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Menurut Purbaya, pegawai pajak maupun bea cukai yang nantinya dinyatakan bersalah pada masing-masing perkara berpeluang diberhentikan.

Adapun, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan KPK terkait dengan OTT yang dilakukan.

"Sudah. Kami kerja sama kok," ujarnya singkat usai ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut. OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil dan memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo (SU), terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses pembayaran pajak untuk periode 2016–2020.

Suryo Utomo, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Selasa (25/11/2025).

Di hari yang sama Suryo Utomo diperiksa Kejagung, penyidik turut memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang, Bernadette Ning Dijah Prananingrum (BNDP), guna melengkapi rangkaian pemeriksaan dalam perkara tersebut.

Kejagung saat ini memang tengah mendalami dugaan praktik dugaan korupsi pajak pada rentang 2016–2020. Dugaan sementara menunjukkan adanya kerja sama ilegal antara oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah wajib pajak.

Kolusi dalam korupsi dugaan pajak tersebut dilakukan untuk menurunkan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan atau wajib pajak tertentu. Sebagai kompensasi, pihak wajib pajak diduga memberikan sejumlah uang kepada pegawai pajak yang terlibat.

Profil Suryo Utomo

Suryo Utomo merupakan pejabat lama di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia memulai perjalanan kariernya sebagai aparatur sipil negara pada 1993.

Saat itu, selepas lulus kuliah dari Universitas Diponegoro (Undip), ia diterima sebagai pegawai pajak dan ditempatkan sebagai pelaksana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Setelah menjadi PNS pajak, ia melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat (1998), dan program Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perjalanan kariernya terus menanjak. Pada 1998, ia dipercaya menjadi Kepala Seksi PPN Industri, lalu pada 2002 menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan. Di tahun yang sama, Suryo mendapatkan promosi sebagai Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri.

Empat tahun kemudian, ia memimpin Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Pada 2008, ia kembali mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Kariernya terus berlanjut. Pada 28 Maret 2009, Suryo ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

Setahun setelahnya, ia dipercaya memegang jabatan Direktur Peraturan Perpajakan I. Kemudian, mulai 31 Maret 2015, ia menduduki posisi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

(Tim penulis: Meutia Fauzia, Yoga Sukmana)

Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com berjudul: "Ini Profil Dirjen Pajak Suryo Utomo"

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal peluang eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diperiksa di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan saat ini kans memeriksa Sri Mulyani masih belum ada.

"Sementara tidak ada [opsi memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani]. Sementara," ujar Anang di Kejagung, Rabu (25/11/2025).

Dia menekankan kembali bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak alias Tax Amnesty yang sudah dilakukan di era pemerintahan sebelumnya.

"Ini kan tidak terkait dengan kebijakan Tax Amnesty, enggak ada. Ini di luar itu konteks ya," Imbuhnya.

Sementara itu, Anang mengungkap pihaknya telah memeriksa total 40 saksi dalam perkara ini. Namun, dia tidak menjelaskan pihak yang sudah diperiksa terkait ini.

Anang hanya menyatakan bahwa 40 saksi itu ada yang berasal dari internal pemerintah atau birokrat dan di luar pemerintah yakni swasta, termasuk orang yang dicekal dalam perkara ini.

“Yang dicekal ya? Yang dicekal sudah. Sudah diperiksa. Tapi saya tidak bilang lima atau berapa ya. Cuman yang dicekal itu sudah ada diperiksa,” pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa kasus yang mejerat nama Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono dan bekas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi terkait dengan program Tax Amnesty yang dilakukan beberapa tahun lalu.

Adapun Vitor dan Ken menjadi dua pihak yang dicegah ke luar negeri oleh Imigrasi atas permintaan penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung.

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mendapatkan laporan dari Jaksa Agung mengenai penyidikan yang dilakukan di lingkup salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dia memastikan kasus itu terkait dengan dugaan korupsi pajak yang terjadi sebelum dia menjabat Menkeu.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang ga terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ada informasi yang diterima olehnya mengenai penyidikan yang bergulir di Korps Adhyaksa. Namun, dia mengaku beberapa anak buahnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," tuturnya.

Adapun Purbaya membantah bahwa proses hukum yang dilakukan Kejagung merupakan upaya bersih-bersih di direktorat jenderal itu. Apalagi, sebelum ini Kejagung juga diketahui mengusut dugaan korupsi ekspor limbah CPO yang ada di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Purbaya menyebut instruksinya kepada Kemenkeu, dalam hal ini otoritas pajak, untuk kerja dengan benar dalam mengelola penerimaan negara. Apalagi, sampai dengan Oktober 2025 ini, penerimaan pajak baru 70,2% dari outlook.

"Itu kan [kasus] di masa lalu, bukan zaman sekarang dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya," ucapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejagung membenarkan telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak.

Lima orang itu adalah Ken Dwijugiasteadi, Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman. "Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi memperkecil pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan modus perkara dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dalam kasus ini diduga oknum pada Ditjen Pajak melakukan kongkalikong dengan wajib pajak.

Misalnya, dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

"Ya, tapi kan dia ada kompensasi, untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada ada ini, ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Namun, Anang belum menjelaskan perkara ini secara detail, termasuk soal duduk perkaranya. Meskipun demikian, dia menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini.

"Saksi sudah. Sudah ada diperiksa. Sudah ada beberapa orang diperiksa. Tapi nggak bisa bilang berapa," imbuhnya.

Di samping itu, Anang mengungkap bahwa kasus ini dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak ini sudah naik penyidikan.

Dengan demikian, penyidik pada Jampidsus Kejagung RI saat ini tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini.

"Iya [penyidikan]," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kejagung telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat termasuk pejabat Ditjen Pajak juga sudah dilakukan terkait perkara ini. Hanya saja, pihak Kejagung belum memerinci lokasi maupun barang bukti yang disita dari penggeledahan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah pejabat pajak terkait dengan kasus dugaan korupsi pajak 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kasus ini berkaitan dengan tindakan dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020," ujar Anang saat dihubungi, Senin (17/11/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan perkara ini secara detail. Dia hanya mengungkap perkara ini berkaitan dengan oknum pegawai pajak pada direktorat Pajak di Kemenkeu RI.

"[Diduga] oleh oknum/pegawai pajak pada direktorat pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," imbuhnya.

Adapun, Anang juga telah menginformasi kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya, penyidik saat ini tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini.

"Iya [penyidikan]," pungkasnya.