KENDARI - Sebagai komitmen dalam meningkatkan literasi keuangan dan pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Universitas Mandala Waluya Kendari dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 2 dengan tema “Cerdas Investasi Digital”. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh total lebih dari 70 peserta.

Dalam sesi edukasi tersebut, Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berinvestasi. Namun, kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak dan bertanggung jawab.

MNC Sekuritas Gencar Edukasi Pasar Modal Syariah hingga Cikarang dan Cibinong



“Transformasi digital membuat investasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah. Edukasi menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses untuk berinvestasi, tetapi juga cara berinvestasi yang tepat. Ke depannya, MNC Sekuritas akan terus memperluas jangkauan edukasi ke berbagai daerah di Indonesia guna mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional,” ujar Andri.

Sejalan dengan kampanye pelindungan investor yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas secara konsisten mengintegrasikan materi pelindungan konsumen dan keamanan investasi dalam setiap program edukasinya. Peserta tidak hanya dibekali pengetahuan investasi pasar modal, tetapi juga pemahaman untuk mengenali investasi yang aman untuk menghindari penipuan berkedok investasi.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Keamanan transaksi pengguna adalah prioritas kami. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat teknologi keamanan, tetapi juga terus mengedukasi publik sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen GoPay,

Jakarta (ANTARA) - Penyedia layanan dompet digital GoPay bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku memperkuat literasi keuangan dan keamanan transaksi digital bagi guru serta pelajar agar terhindar dari berbagai modus penipuan keuangan.

Melalui gelar wicara (talkshow) Cerdas Bertransaksi Digital di Pattimura Park Kota Ambon, Maluku, sebanyak 150 guru dan siswa mendapatkan edukasi berbagai modus penipuan digital, seperti tautan palsu (phishing), penipuan melalui fake customer service, bukti transfer palsu, hingga modus refund atau salah transfer.

“Keamanan transaksi pengguna adalah prioritas kami. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat teknologi keamanan, tetapi juga terus mengedukasi publik sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen GoPay,” kata Kepala Divisi Kepatuhan GoPay Yogi Harsudiono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan mengusung tema berhati-hati dalam bertransaksi yang sejalan dengan kampanye kolektif perlindungan konsumen, Yogi menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi digital dan perlindungan konsumen guna mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun para peserta juga dibekali langkah praktis aman bertransaksi, yaitu tidak membagikan PIN dan OTP kepada siapa pun, menjaga data pribadi, menggunakan aplikasi resmi, serta menghindari tautan mencurigakan.

Selain itu, peserta juga diajak memahami langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami indikasi penipuan, seperti tidak panik, menyimpan bukti transaksi, segera menghubungi layanan resmi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dicky Afrianto menekankan pentingnya peningkatan literasi keamanan bertransaksi di sekolah untuk membangun budaya transaksi digital yang aman sejak dini.

“Di tengah pesatnya sistem pembayaran digital, penguatan literasi digital dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting, khususnya bagi generasi muda,” katanya.

Melalui kegiatan edukasi tersebut, Dicky berharap guru dan siswa tidak hanya menjadi pengguna layanan digital yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi penggerak budaya transaksi yang aman di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi GoPay sebagai pelaku industri sistem pembayaran atas peran aktif dalam kampanye edukasi perlindungan konsumen yang mengusung tema, ‘Kalau Ragu, Stop Dulu’,” kata Dicky.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan jasa keuangan dan pengembangan ekonomi.

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas guna menciptakan akses layanan keuangan yang lebih inklusif, aksesibel, dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra di Palu, Rabu, mengatakan penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan jasa keuangan dan pengembangan ekonomi.

Ia menjelaskan OJK telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan, business matching, sekaligus peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi penyandang disabilitas.

"Kami mendorong penyandang disabilitas agar semakin cakap dalam mengelola keuangan, memiliki akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memperoleh peluang pengembangan usaha dan pembiayaan melalui kegiatan business matching,” katanya.

Menurut dia, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha jasa keuangan didorong menyediakan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, antara lain formulir huruf braille bagi penyandang disabilitas netra, media informasi yang aksesibel, layanan prioritas, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga telah meluncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas bertema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045” hasil kolaborasi bersama Kementerian Sosial RI, Kementerian PPN/Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas RI.

"Buku tersebut disusun untuk memberikan panduan sederhana mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan uang dan bantuan sosial, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, hingga memampukan penyandang disabilitas untuk mulai berinvestasi secara bijak dan aman," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan materi dalam buku tersebut dapat menjadi “tameng” dalam menghadapi berbagai modus kejahatan di sektor jasa keuangan.

Dalam pengembangannya, pedoman tersebut juga akan tersedia dalam format ramah disabilitas seperti braille, audiobook, dan format lainnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat) memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan GROW with RupiahCepat, dengan menghadirkan fasilitas pojok baca di SD Muhammadiyah Worawari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan literasi dasar sejak usia dini. Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, kemampuan membaca pelajar Indonesia masih tergolong rendah, menempati peringkat ke-63 dari 81 negara di dunia dan peringkat ke-6 di ASEAN.

Adapun nilai kemampuan membaca pelajar Indonesia hanya mencapai 359, angka ini jauh di bawah rata-rata anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan minat baca dan kemampuan memahami informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih adaptif dan kritis.

Melalui program ini, RupiahCepat memberikan bantuan pojok baca berupa rak dan buku bacaan yang diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan serta mendorong budaya membaca di lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan 49 siswa dan 13 guru SD Muhammadiyah Worawari.

Direktur PT Kredit Utama Fintech Indonesia, Anna Maria Chosani menyampaikan, bahwa literasi membaca merupakan fondasi penting dalam membentuk kemampuan berpikir dan memahami informasi.

“Kami percaya bahwa membangun kebiasaan membaca sejak dini merupakan langkah penting dalam membentuk generasi yang lebih kritis dan mampu memahami berbagai informasi dengan baik. Melalui pojok baca ini, kami berharap siswa memiliki akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan yang bermanfaat,” ujar Anna.

Kepala SD Muhammadiyah Worawari, Sri Pujilestari turut mengapresiasi dukungan tersebut. “Pojok baca ini sangat bermanfaat bagi siswa kami dalam meningkatkan minat baca dan memperluas wawasan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari proses pembelajaran sehari-hari,” ungkap Sri.

Selain pengadaan fasilitas literasi, RupiahCepat juga melengkapi kegiatan ini dengan sesi edukasi interaktif yang membahas pengelolaan keuangan secara sederhana dan kontekstual bagi anak-anak, seperti pentingnya menabung serta memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Materi disampaikan melalui pendekatan yang menyenangkan, termasuk video edukasi, diskusi, dan permainan.

Berikan Literasi Keuangan kepada Mahasiswa melalui Pindar Mengajar

Di tingkat pendidikan tinggi, RupiahCepat turut berpartisipasi dalam program edukasi “Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama civitas akademika di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, yang diikuti oleh ratusan mahasiswa.

3 Tips Meningkatkan Literasi Keuangan Digital



Dalam kegiatan tersebut, RupiahCepat menyampaikan materi yang berfokus pada manajemen keuangan personal, termasuk pengelolaan arus kas, prinsip budgeting sederhana, serta pentingnya menetapkan prioritas pengeluaran untuk menghindari perilaku konsumtif.

Selain itu, mahasiswa juga dibekali pemahaman mengenai pemanfaatan layanan keuangan digital secara bijak dan produktif, termasuk untuk kebutuhan yang memberikan nilai tambah seperti pendidikan atau pengembangan usaha.

Anna menambahkan, bahwa edukasi di tingkat perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang lebih siap menghadapi ekosistem keuangan digital.

“Mahasiswa merupakan kelompok yang aktif dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memastikan mereka tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang kuat agar dapat menggunakan layanan tersebut secara bijak, bertanggung jawab, dan produktif,” tambah Anna.

Melalui kedua kegiatan ini, RupiahCepat menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat secara menyeluruh, baik literasi dasar maupun literasi keuangan, sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat yang lebih cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan di era digital.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa pendidikan formal memegang peran sentral dalam membangun kapasitas keuangan masyarakat sejak dini melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa dengan mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan formal dan kurikulum, maka Indonesia membangun fondasi yang kuat agar setiap individu mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak sepanjang hidupnya.

“Upaya ini memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara regulator, pendidik, industri, dan komunitas,” kata Dicky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

OJK juga memandang bahwa pendidikan keuangan perlu melampaui ruang kelas, antara lain melalui platform digital, kampanye nasional, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem literasi keuangan yang kuat dan inklusif.

Regulator pun terus mendorong penguatan literasi keuangan generasi muda melalui jalur pendidikan keuangan dalam sistem pendidikan formal guna membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketahanan finansial sejak dini.

“Literasi keuangan harus mampu diwujudkan menjadi kesehatan keuangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga ketahanan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta kesejahteraan keuangan jangka panjang, khususnya bagi generasi muda,” kata Dicky.

Pada Jumat, OJK bersama Organisation for Economic Co-operation and Development International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyelenggarakan webinar internasional sebagai bagian dari peringatan Global Money Week 2026.

Chair of the OECD International Network on Financial Education Magda Bianco menyampaikan bahwa edukasi dan literasi keuangan merupakan modal penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan.

“Kemudahan akses informasi, hadirnya berbagai instrumen investasi baru, serta maraknya informasi investasi dari sumber yang tidak selalu kredibel menjadi peluang sekaligus risiko. Karena itu, kompetensi keuangan perlu dibangun sejak dini,” kata Magda.

Menurutnya, salah satu alasan utama mengapa kompetensi keuangan perlu diajarkan sejak usia sekolah karena pengetahuan yang diperoleh sejak dini akan lebih mudah tertanam dan dikuasai hingga dewasa.

Selain itu, pembelajaran sejak dini dapat membantu mengurangi kesenjangan akibat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih setara dalam menghadapi masa depan.

Magda juga menegaskan bahwa berbagai bukti empiris menunjukkan kompetensi keuangan dapat meningkatkan ketahanan individu dalam menghadapi guncangan.

Guncangan dimaksud termasuk risiko penipuan, membantu mengelola utang secara bijak, menghindari utang berlebih, serta mendorong keputusan investasi yang lebih rasional melalui pemahaman atas risiko dan imbal hasil.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi keuangan dipandang tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kediri (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, memberikan edukasi literasi keuangan syariah sejak dini dengan sasaran pelajar, sehingga mereka bisa lebih mengerti tentang literasi keuangan.

Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri, Rabu mengemukakan tentang pentingnya edukasi literasi keuangan terlebih lagi ke pelajar.

“Capaian literasi ini menjadi modal penting untuk terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah," katanya dalam keterangan yang diterima di Kediri.

Ia mengatakan OJK membuat program School of Syariah (SOS). Salah satu lokasi edukasi adalah di Kabupaten Ngawi.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara OJK Kediri, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Ngawi, dan PT BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) tersebut diikuti sebanyak 200 pelajar SMP di Kabupaten Ngawi.

Acara tersebut sebagai upaya menanamkan pemahaman pengelolaan keuangan syariah dan membangun kebiasaan menabung sejak usia dini.

"Melalui School of Syariah, kami ingin memperkuat pemahaman tersebut sejak usia sekolah, agar generasi muda tidak hanya mengenal, tetapi juga percaya diri memanfaatkan produk keuangan syariah secara bijak dan bertanggung jawab. Inilah langkah nyata membuka jalan kebaikan bersama keuangan syariah,” ujar Ismirani.

Ia menambahkan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat telah mencapai 43,42 persen.

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 13,41 persen, yang mencerminkan ruang pertumbuhan yang masih sangat terbuka sehingga dengan edukasi itu diharapkan masyarakat makin paham terhadap keuangan syariah.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pelaksanaan kegiatan SOS di Kabupaten Ngawi tersebut.

Ia menegaskan edukasi keuangan sejak usia sekolah merupakan investasi strategis untuk membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

"Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas finansial dan menjadi agen literasi keuangan syariah di lingkungannya," kata dia.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar memperoleh materi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, manajemen uang saku, kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan judi daring, serta pengenalan produk dan layanan perbankan syariah yang legal dan diawasi oleh OJK.

Kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye nasional Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 yang mengusung tema “Membuka Jalan Kebaikan Bersama Keuangan Syariah".

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Marketplace investasi Cermati Invest (PT Artha Investa Teknologi), bagian dari Cermati Fintech Group (PT Dwi Cermat Indonesia), berkolaborasi dengan Corporate IT & IS Kompas Gramedia menyelenggarakan edukasi keuangan untuk mendukung kemandirian finansial masyarakat.

Direktur Cermati Invest Darwin Soesanto menekankan bahwa edukasi keuangan adalah langkah awal yang sangat penting untuk membantu masyarakat mencapai kemandirian finansial.

“Kami ingin mendorong masyarakat untuk beralih dari sekadar menyimpan uang menjadi pengelola aset yang cerdas,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, edukasi keuangan tersebut menyoroti strategi piramida perencanaan keuangan, mulai dari fondasi arus kas (cash flow) hingga distribusi kekayaan.

Para peserta diberikan pemahaman bahwa investasi bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan tentang menyusun lapisan keamanan yang dimulai dari dana darurat serta pengelolaan utang yang sehat.

Peserta juga didorong untuk melakukan diversifikasi untuk menjaga nilai aset tetap produktif dan menerapkan manajemen risiko melalui berbagai produk keuangan, mulai dari tabungan, deposito, surat berharga, saham, reksa dana, serta emas digital.

Edukasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi masyarakat agar mampu memiliki kendali penuh atas keuangan pribadi mereka di masa mendatang.

Cermati Fintech Group pun berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif serupa di masa mendatang sebagai bagian dari upaya perseroan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

“Kami berharap sesi diskusi interaktif ini dapat membantu para peserta menjadi lebih percaya diri dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan target kebutuhan mereka,” kata Darwin Soesanto.

GM Customer Facing Platform Corporate IT & IS Kompas Gramedia Vebri Anggara menyatakan, kolaborasi dengan Cermati Invest sejalan dengan visi perusahaan, yakni “Enlightening People” (memberikan pemahaman kepada masyarakat).

“Pemahaman mengenai perencanaan keuangan yang sehat sangat penting saat ini, dan kami senang dapat berkesempatan memfasilitasi diskusi yang mendalam bagi para rekan-rekan di kantor kami,” ucap Vebri Anggara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Investasi terbesar bagi kemajuan bangsa adalah menyiapkan pemikir dan peneliti yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Aladin Syariah Tbk memberikan beasiswa program doktoral (S3) kepada Muhammadiyah Scholarship Agency (MSA) untuk memperkuat kapasitas riset di tingkat pendidikan tinggi.

Direktur Bank Aladin Syariah Arief Satrio Putra dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat mengatakan, program beasiswa itu diharapkan dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian akademik yang relevan, aplikatif, serta memiliki nilai kebermanfaatan luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional, sejalan dengan komitmen Muhammadiyah terhadap terwujudnya "Indonesia Berkemajuan".

“Investasi terbesar bagi kemajuan bangsa adalah menyiapkan pemikir dan peneliti yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia. Melalui dukungan beasiswa S3 ini, akan memperkuat ekosistem akademik, dan juga mendorong lahirnya riset yang dapat menggerakkan perubahan nyata di ekonomi, sosial, dan kemanusiaan,” kata dia saat penyerahan beasiswa program doktoral (S3) kepada Muhammadiyah Scholarship Agency (MSA) yang diterima oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti di Universitas Muhammadiyah Bandung.

Bank Aladin Syariah, kata Arief, ingin mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan kapasitas riset di tingkat pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Muhammadiyah Scholarship Agency Ahmad Romadhoni Surya Putra menyampaikan, apresiasi atas kolaborasi strategis ini.

Ia menegaskan bahwa dukungan dari Bank Aladin Syariah akan memperkuat kapasitas mahasiswa program doktoral dalam menghasilkan riset yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan persoalan masyarakat.

Ia juga menilai bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kontribusi persyarikatan menuju Indonesia Berkemajuan.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, Bank Aladin Syariah terus berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam mendorong pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah yang modern, andal, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, PT Bank Aladin Syariah Tbk juga menyalurkan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa tingkat magister (S2) yang merupakan anggota Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2025.

Bank Aladin Syariah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menjalin kerja sama untuk memperkuat edukasi digital dan pemberdayaan keuangan syariah agar dapat mewujudkan ekosistem syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Pinjaman daring atau pinjol terus diminati karena memberikan akses pendanaan yang lebih cepat dibandingkan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Ketua ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai kasus gagal bayar pinjol masih sering terjadi. Menurutnya, banyak faktor yang memicu galbay, mulai dari kondisi keuangan yang tidak stabil, kesalahan dalam mengatur pengeluaran, hingga minimnya pemahaman atas syarat pinjaman. Padahal konsekuensi gagal bayar cukup berat, seperti denda yang membengkak, tekanan psikologis, hingga potensi persoalan hukum.

Risiko lain yang kerap luput disadari adalah turunnya skor kredit di SLIK OJK. Dampaknya, pengguna akan kesulitan mengajukan kredit lain, termasuk kredit kendaraan maupun KPR. Karena itu kemampuan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo menjadi kunci agar konsumen terhindar dari teror penagih utang.

OJK menyebut pengaduan terkait debt collector menjadi salah satu yang paling banyak diterima. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sekitar separuh dari total keluhan konsumen berkaitan dengan praktik penagihan.

Ia menegaskan upaya yang dilakukan OJK mencakup langkah preventif dan kuratif, salah satunya melalui penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Selain regulasi, OJK terus mengintensifkan edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban saat mengambil pinjaman. Friderica atau kerap yang disapa Kiki mengingatkan bahwa permintaan terhadap perlindungan konsumen harus diimbangi tanggung jawab untuk membayar kewajiban.

Ia menyampaikan pesan sederhana, yaitu jika tidak ingin berhadapan dengan penagih utang maka cicilan harus dibayar sesuai ketentuan.

"Kita terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa," kata Kiki, dikutip Minggu (16/11/2025).

Bagi konsumen yang menghadapi kesulitan keuangan, langkah paling aman adalah menghubungi lembaga keuangan dan meminta restrukturisasi. Kiki menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan perusahaan, namun sikap proaktif dari debitur dapat menghindari eskalasi masalah. Menurutnya, lebih baik berinisiatif menjelaskan kondisi daripada menghindar sampai akhirnya dicari oleh penagih.

"Tapi dari pada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi," kata Kiki.

Kesadaran untuk mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil pinjaman menjadi benteng utama agar masyarakat tidak terjebak dalam tekanan utang dan teror debt collector.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program literasi dan edukasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan sudah dilaksanakan dalam 42.121 program dan menjangkau lebih dari 200 juta peserta di seluruh Indonesia hingga Oktober 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan program literasi dan edukasi keuangan seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ditujukan agar masyarakat dapat mengelola keuangan secara bijak, tangguh, dan juga berkelanjutan.

"Tentu saja ini memerlukan orkestrasi dan juga sinergi dan kolaborasi yang terus menerus antara seluruh pemangku kepentingan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Program literasi dan edukasi keuangan, ujar dia, menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang sedang merencanakan keuangan untuk masa depan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan pertama kali diluncurkan pada Agustus 2024.

Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mampu merencanakan masa depan finansialnya dengan lebih baik, tidak lagi trial and error, tetapi penuh kendali dan arah yang jelas mencapai cita-cita finansial.

Menurut dia, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Misalnya, masih banyak masyarakat yang terkena scam atau penipuan.

Jika merujuk data Indonesia Anti-Scam Center hingga November 2025, kerugian masyarakat akibat ulah penipuan yang dilaporkan kepada Indonesia Anti-Scam Center sudah mencapai Rp7,3 triliun, termasuk lebih dari 323 ribu laporan masyarakat.

JIka dibandingkan data pelaporan anti-scam negara lain, setiap harinya rata-rata terdapat 150-200 laporan penipuan.

"Di kita, sehari kita bisa terima 800-1.000 laporan masyarakat yang terkena scam,” kata Friderica.

Modus penipuan yang dilakukan, kata Friderica, antara lain penipuan transaksi belanja yang jumlahnya lebih dari 58 ribu laporan. Karena itu, aksi penipuan ini sangat mengkhawatirkan.

Selain penipuan transaksi belanja, modus lainnya, kata Friderica, adalah telepon palsu dan juga penipuan investasi.

“Berpura-pura menjadi teman kita, saudara kita, berpura-pura mengalami kecelakaan dan lain-lain yang kemudian meminta, yang tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir secara rasional begitu, karena panik dan sebagainya," ujar dia.

OJK menganggap peningkatan literasi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

"Masyarakat juga harus semakin waspada, harus mampu membentengi dirinya sendiri agar tidak terjebak ke dalam jebakan seperti scam atau investasi bodong," ujar dia.

Hingga Mei 2025, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen. Angka itu meningkat dibanding 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus penipuan keuangan makin canggih dan marak. Terbaru, modus penipuan menggunakan kode QR palsu untuk menjerat para korbannya.

Modus itu dilakukan saat mereka memindai atau scan QR akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

"QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant," jelas dia.

Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkas dia.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Pinjaman online (Pinjol) memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif populer bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, dengan kemudahan dan kecepatan proses yang berbeda dari layanan konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90). Data OJK menunjukkan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Di tengah lonjakan pembiayaan pinjol, muncul seruan untuk sengaja melakukan gagal bayar (galbay). Padahal hal ini bisa menjadi bumerang bagi yang melakukannya.

Selain risiko hukum, galbay juga berdampak pada penurunan skor kredit SLIK OJK bagi penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengajuan kredit seperti pembelian kendaraan bermotor atau kredit rumah.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa penagihan kredit macet menjadi satu hal yang sering diadukan masyarakat.

Kiki mengingatkan agar konsumen bukan hanya meminta hak perlindungan konsumen, tetapi juga bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran. "Kita terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa," kata Kiki, dikutip Rabu (12/11/2025).

Apabila konsumen tidak bisa membayar, Kiki menyarankan untuk konsumen secara aktif meminta restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Akan tetapi dia mengatakan keputusan akhir mengenai restrukturisasi merupakan hak perusahaan keuangan.

"Tapi dari pada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi," katanya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]