Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan P. Roeslani menyatakan pemerintah memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendorong investasi di sektor energi bersih. Langkah ini menjadi bagian dari agenda transformasi nasional yang lebih luas.

“Di satu sisi kami mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable energy baru terbarukan seperti geothermal, solar, untuk elektrifikasi, hydro dan lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Menurut Rosan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari “8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional” yang juga mencakup sektor energi. Pendekatan ini diharapkan memberikan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap konsumsi energi nasional.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah setiap hari Jumat. Sementara itu, sektor swasta akan menyesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan sesuai karakteristik masing-masing industri.

Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Penggunaan transportasi publik juga menjadi fokus dalam upaya penghematan energi.

Efisiensi turut diterapkan pada perjalanan dinas, dengan pengurangan hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri. Langkah ini dinilai mampu menekan konsumsi energi berbasis fosil secara signifikan.

“Ini merupakan satu langkah secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, yang tentunya akan menimbulkan dampak positif terhadap penggunaan energi,” tambah Rosan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika global sekaligus upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Pemerintah juga akan mulai menerapkan kebijakan B50 pada 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil secara signifikan.

Menurut Airlangga, implementasi B50 yang didukung oleh kesiapan Pertamina berpotensi menekan penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

“Dan ini dalam satu tahun, tentu dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi dari biodiesel yang nilainya diperkirakan Rp48 triliun,” ujarnya.

Dengan kombinasi kebijakan efisiensi dan akselerasi EBT, pemerintah optimistis transisi energi dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi mengumumkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional, di antaranya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebagai upaya menghemat BBM.

Langkah kebijakan pemerintah itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya untuk mengubah budaya dan transformasi ke depan dalam menghadapi tantangan geopolitik yang saat ini sedang panas. Kondisi perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel memang telah memberi dampak terhadap gejolak ketersediaan serta harga minyak global.

"Ini [kebijakan pemerintah] menjadi momentum yang sangat baik buat masyarakat efisienkan cara bekerja kita, mengubah cara bertransportasi kita, mengubah cara konsumsi BBM kita sehari-hari," ujar Prasetyo dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu, yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinasi sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalam car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," kata Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha. "Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN dan swasta sekaligus efisiensi mobilitas mulai besok, Rabu (1/3/2026).

Hal ini Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," terang Airlangga.

Adapun pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi WFH untuk ASN, pengaturannya akan diperinci dari SE Menpan RB. WFH ini akan berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinasi sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Selanjutnya, efisiensi perjalan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalma car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Adapun untuk pendidikan, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut kegiatan belanjar mengajar bagi pendidikan dasar hingga menengah akan tetap dilaksanakan secara fisik atau luring. Ajang olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler juga tidak akan dibatasi.

Meski demikian, nantinya akan ada pembatasan untuk kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan tinggi semester keempat ke atas akan sesuai dengan SE Mendikti Saintek.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk melakukan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Bagi mobilitas, masyarakat juga diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.