Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan kebijakan penghematan anggaran seiring dengan risiko pembengkakan defisit APBN imbas meroketnya harga energi global.

Langkah efisiensi yang diberi label prioritisasi dan refocusing anggaran belanja itu diyakini berpotensi menghemat hingga Rp130,2 triliun. Sasarannya adalah pos anggaran yang dianggap tidak prioritas.

"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional dan kegiatan seremonial," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa kemarin.

Airlangga menuturkan kebijakan tersebut ditempuh supaya anggaran lebih fokus dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah anggaran rehabilitasi dan konstruksi bencana Sumatra, serta percepatan dan penajaman belanja kementerian/lembaga.

"Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga ini dalam range Rp121,2 hingga Rp130,2 triliun," terangnya.

WFH ASN & Swasta

Selain penghematan anggaran, pemerintah turut memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta. Kebijakan ini akan mulai berlaku besok, Rabu (1/4/2026).

Pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi WFH untuk ASN, pengaturannya akan diperinci dari SE Menpan RB. WFH ini akan berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat.

Pembatasan Kendaraan Dinas

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan selama car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

WFH untuk Swasta

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Aktivitas Pendidikan

Adapun untuk pendidikan, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut kegiatan belajar mengajar bagi pendidikan dasar hingga menengah akan tetap dilaksanakan secara fisik atau luring. Ajang olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler juga tidak akan dibatasi.

Meski demikian, nantinya akan ada pembatasan untuk kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan tinggi semester keempat ke atas akan sesuai dengan SE Mendikti Saintek.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk melakukan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Bagi mobilitas, masyarakat juga diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.

Efisiensi MBG

Pemerintah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring.

Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN dan swasta sekaligus efisiensi mobilitas mulai besok, Rabu (1/3/2026).

Hal ini Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," terang Airlangga.

Adapun pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi WFH untuk ASN, pengaturannya akan diperinci dari SE Menpan RB. WFH ini akan berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinasi sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Selanjutnya, efisiensi perjalan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalma car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Adapun untuk pendidikan, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut kegiatan belanjar mengajar bagi pendidikan dasar hingga menengah akan tetap dilaksanakan secara fisik atau luring. Ajang olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler juga tidak akan dibatasi.

Meski demikian, nantinya akan ada pembatasan untuk kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan tinggi semester keempat ke atas akan sesuai dengan SE Mendikti Saintek.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk melakukan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Bagi mobilitas, masyarakat juga diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mendalami kajian terkait wacana pemotongan gaji jajaran kabinet dan anggota DPR di tengah situasi global yang penuh tekanan.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo, pembahasan terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan secara rinci oleh pemerintah.

“Sedang kita detilkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman, yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi,” tuturnya kepada wartawan

Dia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini dalam kondisi aman. Sistem cadangan yang ada bersifat dinamis karena terus diisi kembali seiring dengan distribusi yang berjalan.

Kendati demikian, pemerintah menilai situasi global saat ini perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi.

“Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa arahan Presiden harus dimaknai sebagai dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memulai langkah penghematan dari internal, baik di kementerian maupun lembaga.

“Tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” ucapnya.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut, pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi publik serta pembatasan kendaraan dinas guna menekan konsumsi BBM.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga efisiensi anggaran di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penghematan melalui pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak harga energi akibat konflik Timur Tengah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain pemotongan gaji, Pakistan juga membatasi ketersediaan BBM untuk seluruh kementerian, mewajibkan 60% kendaraan pemerintah tidak digunakan, serta menghentikan belanja asing, kendaraan, dan mebel untuk waktu yang tidak ditentukan.

"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," tandas Prabowo.