REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden (RI) Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) yang dilakukan secara simbolis di KDKMP Nglawak, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian ini disebut sebagai tonggak bersejarah dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

Prabowo menegaskan KDKMP ini merupakan milestone bagi sejarah Indonesia karena mampu membangun ekosistem koperasi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Ia optimistis melalui KDKMP, Indonesia tidak akan lagi dipandang sebagai bangsa yang lemah namun menjadi bangsa yang kuat dan besar karena peran masyarakat desa melalui gerakan koperasi.

"Saya kira kalau dicari di negara-negara lain apalagi di sejarah bangsa kita, suatu pemerintahan yang (bisa) meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi secara fisik itu belum ada. (Sehingga) saya kira hari ini adalah hari yang cukup penting," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan fisik koperasi dimulai pada November 2025 dan dalam tujuh bulan berhasil dioperasionalkan lebih dari seribu unit. Atas capaian ini, Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran Menteri, Kepala Badan/Lembaga di Kabinet Merah Putih.

Menurutnya Prabowo, KDKMP akan menjadi fondasi utama dalam strategi pemerintah membangun ekonomi desa atau kelurahan. Program ini akan digabungkan dengan inisiatif lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Desa Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga keyakinannya terhadap efektivitas program dalam upaya membangun perekonomian di desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

"Program MBG kalau ditopang dengan KDKMP dan nanti akan ditopang dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan ujungnya adalah hilirisasi dan industrialisasi. Melalui KDKMP nanti akan kita sediakan kredit murah untuk rakyat," ucap Prabowo.

Prabowo menekankan sinergi antar program lintas Kementerian dan Lembaga perlu diperkuat khususnya KDKMP. Karena KDKMP akan menjadi program kebanggaan nasional karena menjadi instrumen dalam mengubah arah ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi.

"Mari kita maju bersama dengan rasa percaya diri bahwa melalui koperasi ini ekonomi Indonesia akan menjadi yang kuat, karena fundamental kita kuat," katanya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersyukur prosesi peresmian operasionalisasi secara simbolis terhadap 1.061 KDKMP untuk wilayah Jatim dan Jateng dapat berjalan lancar. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem KDKMP yang selanjutnya akan diresmikan ribuan KDKMP secara bertahap di wilayah lainnya.

"Nanti di bulan Agustus (2026), meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan akan diresmikan lagi 20.000 KDKMP, tapi kami akan berusaha maksimal untuk lebih dari pada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," kata Ferry.

Dengan beroperasinya KDKMP ini, Ferry menegaskan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/ kelurahan akan terwujud. Kehadiran KDKMP ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustainable dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan potensi tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam implementasi skema bunga pinjaman 6% per tahun pada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih jika tidak disertai dukungan ekosistem yang memadai.

Seperti diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah berupa unit simpan pinjam.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai keberlanjutan bisnis koperasi harus tetap menjadi perhatian utama, meski bunga pinjaman yang ditawarkan 6% per tahun memberikan manfaat secara sosial.

Menurutnya, tanpa dukungan ekosistem seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi terdapat risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang.

“Dari sisi keberlanjutan bisnis koperasi, perlu dipastikan adanya dukungan ekosistem, seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi. Tanpa itu, ada risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Kadin mengingatkan agar implementasi unit simpan pinjam pada KopDes/Kel Merah Putih tetap menjaga keseimbangan dengan lembaga keuangan lain dan tidak menimbulkan distorsi pasar sehingga diperlukan kerangka level playing field.

Namun demikian, Kadin memandang inisiatif pemerintah menghadirkan pembiayaan berbunga rendah merupakan langkah positif untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat desa.

Dia menilai, kehadiran bunga kredit yang lebih rendah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi, sekaligus memperkuat basis ekonomi rakyat.

Kadin juga melihat potensi besar KopDes Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok domestik.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, pelaku usaha di desa bisa meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi urbanisasi. Ini juga bisa memperkuat rantai pasok domestik dari desa ke kota,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun ini diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, mulai dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjamanonline, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ferry menjelaskan skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes/Kel Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) untuk ikut terlibat dalam penguatan ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, terutama sebagai pemasok peralatan produksi pertanian.

Kemenkop menilai kolaborasi antara CCPIT in Indonesia, Induk Koperasi Unit Desa, dan koperasi desa sebagai kunci membangun rantai pasok pertanian yang lebih efisien.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai keterlibatan CCPIT berpotensi membentuk ekosistem ekonomi berkelanjutan bagi pengembangan koperasi nasional.

Menurutnya, Kemenkop perlu melakukan kolaborasi bersama CCPIT in Indonesia dan Induk Koperasi Unit Desa dalam mempercepat operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih.

“Saya meyakini kolaborasi seperti ini bakal memperkuat ekosistem bisnis yang sedang kita bangun bagi KopDes Merah Putih,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

Ferry menyebut sektor pertanian desa memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional apabila dikelola secara kolektif melalui koperasi. “Karena itu, KopDes Merah Putih diminta menjadikan pertanian sebagai unit usaha utama,” ujarnya.

Terlebih, Ferry menilai masih banyak potensi sumber daya alam desa yang belum digarap secara optimal. Desa-desa di Indonesia, menurutnya, menyimpan lahan dan komoditas pertanian yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru.

“Kalau potensi itu dikelola bersama, dampaknya bisa dirasakan luas, bukan hanya oleh anggota koperasi, tetapi juga masyarakat sekitar,” lanjutnya.

Di samping meningkatkan produksi pangan, keterlibatan koperasi dalam pengelolaan pertanian juga dinilai mampu menciptakan efek ganda bagi perekonomian desa.

Dia memandang, aktivitas usaha koperasi justru berpotensi membuka lapangan kerja baru serta memperkuat rantai ekonomi lokal.

Ferry menegaskan KopDes/Kel Merah Putih tidak boleh bergerak secara seragam di seluruh wilayah. Sebaliknya, dia menilai koperasi harus diarahkan untuk mengelola potensi spesifik yang dimiliki masing-masing daerah agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

“Keberadaan Kopdes Merah Putih harus diarahkan pada pengelolaan potensi spesifik yang dimiliki masing-masing daerah, bukan sekadar menjalankan usaha seragam,” pungkasnya.