Bisnis.com, INDRAMAYU- Sebanyak 201 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah dibangun di Kabupaten Indramayu hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 71 unit di antaranya dinyatakan siap beroperasi untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.

“Pembangunan KDKMP di Kabupaten Indramayu saat ini telah mencapai 201 unit dengan target 210 unit pada akhir Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71 gerai telah selesai dibangun dan siap dioperasikan,” kata Komandan Kodim 0616 Indramayu, Letkol Tulus Widodo dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Tulus mengatakan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan koperasi modern berbasis kebutuhan lokal.

Di Indramayu, koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat distribusi sembako, penyaluran barang subsidi, hingga tempat penampungan hasil pertanian dan peternakan warga.

Menurut Tulus, keberadaan koperasi di setiap desa diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat sekaligus membuka akses pasar bagi hasil produksi petani dan peternak lokal.

"Koperasi nantinya akan menyediakan kebutuhan sembako, termasuk barang subsidi, sekaligus menjadi tempat penampungan hasil pertanian dan peternakan masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing," ujarnya.

Selain berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, setiap unit koperasi juga dirancang menyerap tenaga kerja lokal. Koperasi dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan, sistem operasional, stok barang, hingga armada distribusi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu koperasi serupa hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan koperasi harus menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat sekaligus menciptakan kemandirian desa.

Menurut Prabowo, koperasi dibangun dengan semangat gotong royong dan ekonomi kekeluargaan agar masyarakat desa memiliki kekuatan ekonomi yang lebih mandiri.

"Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang membutuhkan. Karena itu koperasi dan UMKM harus makin kuat," ujar Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan hingga saat ini secara nasional terdapat 9.294 unit KDKMP yang telah selesai dibangun dan 1.061 unit mulai dioperasikan.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit koperasi desa dapat selesai dan beroperasi penuh pada 16 Agustus 2026. Program tersebut diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa sekaligus memperluas distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustainable dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara memastikan sebagian besar keuntungan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan dikembalikan ke masyarakat desa.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan operasional awal KopDes/Kel Merah Putih akan dijalankan oleh Agrinas selama dua tahun dengan pendekatan modern dan profesional.

“Dia [KopDes/Kel Merah Putih] akan dijalankan dulu oleh Agrinas secara modern, secara profesional, dengan digitalisasi, dengan terbuka, dan melibatkan pengurus koperasi desa sebagai pengawas, pengontrol, pengendali, dan pemantau,” kata Joao saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dalam periode tersebut, Joao memastikan porsi keuntungan yang dikembalikan ke desa sangat dominan, yakni 97%.

“97% keuntungannya akan diserahkan kembali kepada desa selama dua tahun itu, dan selanjutnya terus selama operasional,” jelasnya.

Nantinya, Joao menyampaikan sebanyak 82% dari keuntungan tersebut akan disalurkan langsung setiap bulan kepada masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 dalam bentuk kupon.

Kupon tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, seperti pembelian gas melon LPG, obat-obatan, alat tulis, pulsa listrik, hingga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Adapun, distribusi manfaat tersebut akan dilakukan melalui skema kupon yang berputar di dalam ekosistem desa.

“Jadi keuntungan itu akan dibagi kepada warga desa itu sebanyak 82% dari total keuntungannya, yang diberikan dalam bentuk kupon yang akan digunakan untuk dibeli di desa itu kembali,” terangnya.

Lebih lanjut, Joao menuturkan bahwa landasan hukum operasional KopDes/Kel Merah Putih tersebut akan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) yang saat ini masih ditunggu penerbitannya.

Hingga saat ini, Joao menyampaikan terdapat 3.513 KopDes/Kel Merah Putih yang telah berdiri. Koperasi tersebut kini tengah dipersiapkan untuk segera memasuki tahap soft opening.

Selain itu, dia menambahkan KopDes Merah Putih juga akan difungsikan sebagai pusat distribusi berbagai barang subsidi pemerintah.

“Semua yang subsidi pemerintah akan dibagi di Koperasi Merah Putih. Di mana nanti di Koperasi Merah Putih tersebut akan menjadi wadah komunal, yang dikontrol komunal untuk mengakses barang-barang yang disubsidi yang menjadi milik komunal,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam ajang pertemuan para Cendikiawan Muslim di acara Ramadan Leadership ICMI 2026, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan pentingnya transformasi koperasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas pangsa pasar halal Indonesia yang dinilai belum signifikan di tingkat global.

Di hadapan peserta yang sebagian besar merupakan kalangan intelektual dan profesional muslim, Deva menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 140 juta generasi muda dari kalangan milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha yang akan menjadi penentu arah ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk social engineering untuk mengubah stratifikasi sosial dan memutar kembali arus ekonomi dari yang terpusat di kota menjadi berbasis desa. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi secara modern,” ujar Deva.

Menurutnya, tantangan terbesar koperasi hari ini adalah regenerasi dan modernisasi. Data menunjukkan rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia mencapai 55 tahun, dengan dominasi koperasi simpan pinjam. Kondisi ini menandakan perlunya reposisi koperasi agar lebih relevan dengan generasi produktif dan sektor riil.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi pada tahun 2026 mengelola dana bergulir sebesar Rp2,1 triliun. Kebijakan strategis pun diarahkan untuk mengubah komposisi pembiayaan: dari sebelumnya 85 persen untuk koperasi simpan pinjam, kini menjadi 80–85 persen difokuskan pada koperasi sektor produksi.

“Ini adalah keberpihakan negara agar koperasi tumbuh setara dengan swasta dan BUMN. Ada 14 sektor ekonomi prioritas mulai dari pertanian, perikanan, perumahan, hingga sektor strategis lainnya yang kami dorong,” jelasnya.

Dalam konteks ekonomi syariah, Deva menyoroti ironi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun pangsa pasar halal globalnya masih tertinggal dibandingkan negara seperti Malaysia. Padahal potensi pasar halal dunia terus tumbuh signifikan, mulai dari makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, hingga industri halal berbasis teknologi.

LPDB Koperasi sendiri dalam mendukung ekonomi syariah melalui koperasi memiliki dua skema pembiayaan, yakni konvensional dan syariah. Saat ini, porsi pembiayaan syariah baru berada di kisaran 30 persen. Ke depan, LPDB mendorong peningkatan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor produksi dan industri halal.

“Kita harus menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama penguatan ekosistem halal nasional. Kemitraan strategis sangat penting, termasuk dengan ICMI dan berbagai lembaga sertifikasi halal,” tegasnya.

Ia mencontohkan kolaborasi yang dijajaki dengan LPPOM MUI di bawah Majelis Ulama Indonesia, di mana koperasi karyawan dapat mengakses pembiayaan LPDB untuk memperkuat aset dan modal kerja, sehingga memperbesar dampak ekonomi umat.

Dari sisi tata kelola, LPDB Koperasi terus melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan good governance, akselerasi digitalisasi, pengembangan SDM berbasis kompetensi, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses analisis proposal pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana APBN yang dikelola tetap aman, akuntabel, dan produktif.

Sejak berdiri pada 2008, total penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi telah mencapai Rp21 triliun. Dengan prinsip tiga sukses sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian LPDB menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus prudent karena bersumber dari APBN dan memiliki konsekuensi hukum.

“Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Namun untuk bangkit, koperasi harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Jika kita ingin menguasai pasar halal global, maka koperasi harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” pungkas Deva.

Melalui momentum Ramadan dan sinergi bersama ICMI, LPDB Koperasi mengajak lahirnya koperasi-koperasi baru berbasis komunitas intelektual dan generasi produktif, sebagai fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan pentingnya transformasi koperasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas pangsa pasar halal Indonesia yang dinilai belum signifikan di tingkat global. Hal itu dikatakannya dalam ajang pertemuan para Cendikiawan Muslim di acara Ramadan Leadership ICMI 2026.

Di hadapan peserta yang sebagian besar merupakan kalangan intelektual dan profesional muslim, Deva menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 140 juta generasi muda dari kalangan milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha yang akan menjadi penentu arah ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk social engineering untuk mengubah stratifikasi sosial dan memutar kembali arus ekonomi dari yang terpusat di kota menjadi berbasis desa. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi secara modern,” ujar Deva.

Menurutnya, tantangan terbesar koperasi hari ini adalah regenerasi dan modernisasi. Data menunjukkan rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia mencapai 55 tahun, dengan dominasi koperasi simpan pinjam. Kondisi ini menandakan perlunya reposisi koperasi agar lebih relevan dengan generasi produktif dan sektor riil.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi pada tahun 2026 mengelola dana bergulir sebesar Rp 2,1 triliun. Kebijakan strategis pun diarahkan untuk mengubah komposisi pembiayaan, dari sebelumnya 85 persen untuk koperasi simpan pinjam, kini menjadi 80–85 persen difokuskan pada koperasi sektor produksi.

“Ini adalah keberpihakan negara agar koperasi tumbuh setara dengan swasta dan BUMN. Ada 14 sektor ekonomi prioritas mulai dari pertanian, perikanan, perumahan, hingga sektor strategis lainnya yang kami dorong,” kata Deva.

Dalam konteks ekonomi syariah, Deva menyoroti ironi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun pangsa pasar halal globalnya masih tertinggal dibandingkan Malaysia. Padahal potensi pasar halal dunia terus tumbuh signifikan, mulai dari makanan-minuman, fashion muslim, farmasi, hingga industri halal berbasis teknologi.

LPDB Koperasi mendukung ekonomi syariah melalui koperasi memiliki dua skema pembiayaan, yakni konvensional dan syariah. Saat ini, porsi pembiayaan syariah baru berada di kisaran 30 persen. Ke depan, LPDB mendorong peningkatan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor produksi dan industri halal.

“Kita harus menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama penguatan ekosistem halal nasional. Kemitraan strategis sangat penting, termasuk dengan ICMI dan berbagai lembaga sertifikasi halal,” kata Deva.

Ia mencontohkan kolaborasi yang dijajaki dengan LPPOM MUI di bawah Majelis Ulama Indonesia. Koperasi karyawan dapat mengakses pembiayaan LPDB untuk memperkuat aset dan modal kerja, sehingga memperbesar dampak ekonomi umat.

Dari sisi tata kelola, LPDB Koperasi terus melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan good governance, akselerasi digitalisasi, pengembangan SDM berbasis kompetensi, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses analisis proposal pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana APBN yang dikelola tetap aman, akuntabel, dan produktif.

Sejak berdiri pada 2008, total penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi telah mencapai Rp 21 triliun. Dengan prinsip tiga sukses sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian LPDB menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus prudent karena bersumber dari APBN dan memiliki konsekuensi hukum.

“Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Namun untuk bangkit, koperasi harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Jika kita ingin menguasai pasar halal global, maka koperasi harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” kata Deva.

Melalui momentum Ramadan dan sinergi bersama ICMI, LPDB Koperasi mengajak lahirnya koperasi-koperasi baru berbasis komunitas intelektual dan generasi produktif, sebagai fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 27.000 bangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih rampung pada April 2026. Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 80.000 KopDes/Kel Merah Putih di Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini pembangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih sudah berjalan di sekitar 26.000–27.000 titik. Selain itu, inventarisasi lahan yang siap digunakan telah mencapai sekitar 44.000 lokasi.

Dia menuturkan tingkat penyelesaian rata-rata bangunan KopDes/Kel Merah Putih telah melampaui 50%, sehingga pemerintah optimistis sebanyak 26.000 unit akan rampung pada April 2026.

“Harapannya nanti Maret atau April, 26.000 yang dibangun di tahap awal itu sudah selesai fisiknya. Nah itu kelihatan langsung. 26.000–27.000 itu kalau sudah selesai bangunan fisiknya, kelihatan fisiknya,” kata Ferry dalam YouTube, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut, Ferry menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan pada Juli 2026 mendatang akan ada tambahan koperasi yang rampung.

“April ini akan menjadi momentum yang penting bagi kementerian koperasi karena challenging-nya di sini, ini harus sukses,” ujarnya.

Ferry menjelaskan program KopDes/Kel Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo untuk mengembalikan koperasi pada fungsi strategisnya sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, yang masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan.

Dia menuturkan proses pembentukan KopDes/Kel Merah Putih dilakukan melalui pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up, mulai dari pembentukan badan hukum hingga musyawarah di tingkat desa dan kelurahan.

Nantinya, KopDes/Kel Merah Putih akan memiliki beragam unit usaha, seperti gerai sembako yang dikelola dengan konsep ritel modern, apotek dan klinik desa, lembaga keuangan mikro, pergudangan, serta layanan logistik lengkap dengan sarana transportasi.

Selain itu, sambung Ferry, koperasi juga diberi keleluasaan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, seperti kuliner, kerajinan, hingga usaha produktif lainnya.

Sejalan dengan pembangunan fisik, Kemenkop juga telah menyiapkan aspek sumber daya manusia dan sistem dengan melatih pengurus dan pengelola koperasi agar mampu mengelola koperasi secara modern.

Dia menuturkan, pihaknya telah merekrut sebanyak 8.000 business assistant (BA) dan ditempatkan untuk mendampingi KopDes/Kel Merah Putih. Serta, juga ada project management officer (PMO) untuk membantu operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih melalui BA dengan menyusun standardisasi pelaporan, model bisnis, maupun aspek lainnya.

Di samping itu, Kemenkop juga membangun Sistem Informasi Manajemen KopDes/Kel Merah Putih yang akan memuat profil koperasi, sistem transaksi, hingga data usaha secara real time.

Makassar (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan seluruh Koperasi Merah Putih dapat beroperasi penuh pada akhir 2025.

Upaya percepatan dilakukan agar koperasi ini segera berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama di sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, dan usaha mikro.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan pemerintah daerah menargetkan sebagian besar koperasi sudah aktif beroperasi pada akhir Oktober 2025, dan seluruhnya beroperasi penuh di penghujung tahun.

“Oktober menjadi momentum penting bagi Koperasi Merah Putih untuk mulai bergerak. Semoga koperasi menjadi motor ekonomi masyarakat,” kata Andi Eka Prasetya.

Program Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk di Makassar serta berbagai kabupaten dan kota di Sulsel kini memasuki tahap percepatan operasionalisasi setelah proses pendirian rampung beberapa bulan sebelumnya.

Langkah ini diambil agar koperasi segera memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal.

Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan 50 persen dari total 3.059 koperasi Merah Putih yang telah terbentuk dapat beroperasi penuh sebelum akhir tahun 2025.

Target tersebut dinilai realistis mengingat dukungan lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendamping.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi turut memberikan dukungan berupa pendampingan teknis, bantuan pembiayaan, penguatan kemitraan usaha, hingga pembangunan sarana pendukung koperasi.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.

Sementara itu, pengurus Koperasi Merah Putih di Maros, Abd Hasan, menegaskan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bersama.

Apabila program berjalan sesuai rencana, pada akhir 2025, ribuan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan sekaligus contoh sukses pengembangan koperasi modern di Indonesia.

Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi kerakyatan yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

Program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 ini bertujuan memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan akses keuangan dan layanan dasar bagi warga desa dan kelurahan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025