Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustainable dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih berpeluang mengelola berbagai bisnis, termasuk perkebunan kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ferry menuturkan bahwa KopDes/Kel Merah Putih telah diminta untuk mengambil peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta kawasan perikanan.

“Bahkan kami juga sudah diminta untuk ikut mengelola kebun-kebun sawit dan juga kawasan-kawasan industri nelayan yang ada di kawasan-kawasan perikanan,” kata Ferry.

Ferry menyampaikan bahwa teranyar, KopDes/Kel Merah Putih telah mendapat lampu hijau untuk mengelola tambang mineral, seiring meluncurnya PP 39/2025. Dalam hal ini, koperasi kini sudah bisa mengelola tambang mineral dengan luas sampai dengan 2.500 hektare.

Selain itu, lanjut dia, koperasi termasuk KopDes/Kel Merah Putih juga mendapat izin mengelola sumur minyak rakyat.

“Sekarang koperasi juga sudah diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat yang ada di daerah-daerah,” ujarnya.

Ferry menjelaskan bahwa setiap KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki enam gerai utama. Perinciannya, menjual barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, hingga apotek desa dan klinik desa.

Dalam hal apotek dan klinik desa, Ferry menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar setiap KopDes/Kel Merah Putih menyediakan obat dan fasilitas kesehatan sampai dengan ke tingkat desa.

Kemudian, KopDes/Kel Merah Putih juga harus memiliki kantor, kegiatan simpan pinjam (perkreditan) atau pembiayaan, dan gudang. Serta, logistik untuk mengangkut barang seperti truk.

“Oleh karena itu memang kita butuh, ini sesuai dengan tulisan tadi koperasi naik kelas. Jadi ini mudah-mudahan dengan bantuan Kementerian Hukum proses naik kelasnya menjadi tambah lancar,” tuturnya.

Untuk diketahui, koperasi mendapatkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau WIUP batu bara dengan cara prioritas.

Dalam PP 39/2025 disebutkan bahwa verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

Nantinya, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk koperasi harus memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP mineral logam atau WIUP batu bara.

Di samping itu, koperasi harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan cakupan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan mineral logam atau batu bara. Serta, merupakan koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database koperasi.

Selanjutnya, luas WIUP mineral logam maupun WIUP batu bara untuk koperasi paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.