Bisnis.com, JAKARTA — Ekspansi perkebunan kelapa sawit skala industri di Indonesia tercatat melambat pada 2025. Namun, deforestasi yang terkait dengan ekspansi tersebut tidak menunjukkan penurunan secara nasional. Di sisi lain, konversi hutan untuk sawit di Papua justru melonjak dua kali lipat dan menjadi yang tertinggi sejak 2018.

Analisis terbaru TreeMap, perusahaan geospasial asal Prancis, melalui platform Nusantara Atlas yang berbasis citra satelit Sentinel-2 dan Planet mencatat ekspansi sawit industri mencapai 101.120 hektare pada 2025, turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, luas deforestasi yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan sawit relatif stabil, yakni 31.073 hektare pada 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dari 30.956 hektare pada 2024.

Secara regional, ekspansi kebun dan deforestasi terkait ekspansi sawit tercatat menurun di Kalimantan dan Sumatra. Sebaliknya, tren meningkat di Papua dan dalam skala lebih kecil terlihat di Sulawesi.

Di Papua, deforestasi akibat ekspansi sawit mencapai 7.333 hektare pada 2025, melonjak dari 3.510 hektare pada 2024. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

“Pola ini mengindikasikan pergeseran ekspansi sawit ke arah timur, dari Sumatra dan Kalimantan menuju Papua yang ketersediaan lahannya makin terbatas,” tulis TreeMap dalam laporan yang dirilis awal Maret 2026.

Adapun konversi lahan gambut untuk budidaya sawit industri tercatat turun 35% menjadi 7.593 hektare pada 2025, dibandingkan dengan 11.686 hektare pada tahun sebelumnya.

Pada tingkat konsesi, tercatat 65 konsesi sawit melakukan pembukaan hutan pada 2025, dan 28 di antaranya terlibat dalam konversi lahan gambut. Namun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan keseluruhan konsesi yang terlibat, mengingat luas pembukaan hutan di dalam konsesi yang teridentifikasi mencapai 21.823 hektare. Angka tersebut sekitar dua pertiga dari total 31.073 hektare deforestasi untuk ekspansi sawit tahun lalu.

Berdasarkan agregasi tingkat grup usaha, TreeMap mengungkap bahwa kelompok usaha yang terafiliasi dengan keluarga Fangiono tercatat sebagai kontributor terbesar deforestasi terkait sawit pada 2025, untuk tahun ketiga berturut-turut.

Melalui jaringan perusahaannya, termasuk Ciliandry Anky Abadi (CAA), New Borneo Agri/Sulaidy, dan FNG Bona Nusantara, Grup ini disebut bertanggung jawab atas sekitar 7.800 hektare konversi hutan. Hampir 80% atau sekitar 6.179 hektare terjadi di Papua.

Keluarga Fangiono juga memiliki First Resources, produsen sawit berbasis di Singapura yang memasarkan minyak sawit bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Sejak 2021, sejumlah organisasi masyarakat sipil telah mengajukan pengaduan kepada RSPO terkait dugaan hubungan yang tidak diungkap antara perusahaan-perusahaan tersebut. Pada 2025, Sekretariat RSPO menyatakan First Resources tidak melanggar aturan keanggotaan dan menolak tudingan tersebut.

“Keputusan ini menuai kritik dari organisasi lingkungan yang menilai putusan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk karena dapat membuka ruang bagi perusahaan tetap mempertahankan sertifikasi sembari melakukan pembukaan hutan,” catat TreeMap.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan larangan penanaman kelapa sawit sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi berbasis pertanian. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan yang dinilai berpotensi menggerus produktivitas pangan lokal serta mengganggu keseimbangan ekologi wilayah.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menilai, struktur ekonomi Kuningan tidak dirancang untuk bergantung pada komoditas perkebunan skala besar seperti kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang didominasi lahan pertanian pangan, kawasan resapan air, dan bentang alam hijau, ekspansi sawit justru dinilai berisiko menimbulkan biaya ekonomi jangka panjang.

Tahun lalu, upaya penanaman sawit mulai terdeteksi melalui rencana pembukaan lahan seluas 24 hektare di Blok Ciambal, Desa Dukuhbadag, Kecamatan Cibingbin. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan lintas instansi, petugas menemukan sekitar 3.000 bibit kelapa sawit yang siap ditanam. Aktivitas tersebut langsung dihentikan dan lokasi disegel untuk mencegah kerugian lanjutan.

"Langkah cepat ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah juga menghentikan distribusi bibit guna memastikan tidak terjadi perluasan penanaman di wilayah lain," kata Dian, Jumat (2/1/2026).

Dari perspektif ekonomi daerah, Diskatan menilai konversi lahan pangan menjadi perkebunan sawit berpotensi menurunkan kapasitas produksi pangan lokal. Penurunan produksi tersebut dikhawatirkan berdampak pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan.

Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah menegaskan, setiap aktivitas usaha perkebunan wajib tunduk pada regulasi perizinan. Hingga saat ini, perusahaan yang berencana mengembangkan sawit di wilayah tersebut belum menyelesaikan seluruh persyaratan administratif, mulai dari izin lokasi, izin lingkungan, hingga izin usaha perkebunan.

Selain aspek perizinan, Wahyu menyoroti besarnya risiko ekologis yang berimplikasi langsung pada ekonomi daerah. Perubahan tata guna lahan secara masif dapat memengaruhi siklus air, meningkatkan risiko banjir dan longsor, serta menurunkan daya dukung lingkungan.

"Dampaknya akan memicu biaya pemulihan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek dari sawit," ujarnya.

Pemerintah daerah menilai pengalaman sejumlah wilayah lain menunjukkan bahwa ekspansi sawit tanpa perencanaan matang sering berujung pada konflik lahan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, Kuningan memilih memperkuat sektor pertanian pangan dan komoditas yang sesuai dengan karakter wilayah sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.

Ke depan, Pemkab Kuningan berencana melakukan kajian lanjutan terkait pemanfaatan lahan agar selaras dengan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas perkebunan juga akan diperketat guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran lanjutan. Masyarakat pun didorong untuk terlibat aktif dalam pengawasan tata kelola lahan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit baru di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan sumber daya alam.

Kebijakan tersebut ditegaskan melalui surat edaran resmi pemerintah provinsi yang menginstruksikan pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk tidak menerbitkan izin baru perkebunan sawit. Dedi menilai, karakter geografis Jawa Barat yang relatif padat penduduk dan memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air tidak sejalan dengan pengembangan sawit skala luas yang berpotensi menekan ketersediaan air serta meningkatkan risiko kerusakan ekologis.

Selain menghentikan perluasan, pemerintah provinsi juga mendorong pengalihan komoditas pada lahan sawit eksisting secara bertahap ke tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi agroklimat Jawa Barat, sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan ini menandai sikap tegas Pemprov Jabar dalam menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan belum melihat proyeksi penurunan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia imbas bencana di kawasan Sumatra beberapa waktu lalu.

Budi mengaku belum mendapatkan laporan dari perusahaan terkait potensi penurunan ekspor. Dia berharap agar tidak ada masalah berarti seiring penanganan dampak bencana yang sedang berlangsung.

“Kan semua sudah mau diatasi dengan baik, ya mudah-mudahan enggak ada masalah,” kata Budi saat ditemui usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di samping itu, Budi menyatakan bahwa ekspor produk CPO Tanah Air dapat meningkat dengan upaya perluasan pasar, salah satunya melalui perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA).

Menurutnya, CPO berpotensi menjadi salah satu produk yang diberikan kemudahan akses pasar ke negara-negara EAEU di samping produk lain seperti produk tekstil dan alas kaki.

“Produk-produk kita seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki, CPO memiliki potensi pasar yang cukup bagus di sana,” ujar Budi.

Adapun, ekspansi komoditas sawit tengah menjadi perhatian publik menyangkut bencana di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyegel dan memasang plang pengawasan menyusul dugaan kontribusi aktivitas sejumlah perusahaan dalam bencana banjir yang melanda kawasan tersebut.

Penyegelan tersebut antara lain dilakukan di area operasional kebun dan pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (SNP) di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mencegah operasi yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan demi keselamatan masyarakat serta pemulihan ekosistem.

“Langkah ini adalah penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat,” kata dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025).