Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat emisi surat utang korporasi mencapai Rp66,28 triliun hingga Maret 2026. Angka ini sejalan dengan proyeksi Pefindo terhadap tren penerbitan obligasi korporasi yang meningkat pada tahun ini.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan dari total mandat tersebut, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi mendominasi dengan nilai mencapai Rp32,98 triliun. Mengekor di belakangnya, penerbitan obligasi senilai Rp12,91 triliun dan PUB sukuk senilai Rp12,45 triliun.

Di satu sisi, tiga industri yang mendominasi rencana penerbitan surat utang datang dari sektor pembiayaan, perbankan, dan entitas terkait pemerintah. Rencana penerbitan surat utang dari ketiga industri ini mencerminkan 41,08% dari total mandat yang dicatatkan Pefindo per Maret 2026.

”Pefindo hingga akhir Maret kemarin, mencatatkan mandat surat utang korporasi dan yang belum listing mencapai Rp66,28 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Bersamaan dengan itu, Pefindo cukup optimistis penerbitan anyar surat utang pada tahun ini berada pada besaran Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei—Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diprediksi masih solid di sisa tahun ini.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena pemberian suku bunga spesial (special rate) kepada deposan kelas kakap yang dinilai mendistorsi mekanisme pasar dan menghambat transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke perbankan.

Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, otoritas moneter mengungkapkan bahwa pangsa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mendapatkan special rate mencapai angka yang signifikan, yakni Rp2.656,79 triliun per Oktober 2025.

Angka tersebut setara dengan 27% dari total DPK perbankan nasional. Besarnya porsi dana mahal ini membuat biaya dana (cost of funds) perbankan tetap tinggi meski BI telah memangkas suku bunga acuan secara agresif sebesar 150 basis poin (bps) sepanjang tahun ini.

"Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi pada bekerjanya mekanisme pasar karena daya tawar para deposan besar yang lebih kuat terhadap bank di tengah struktur industri perbankan yang lemah karena terlalu banyaknya jumlah bank," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Data BI menunjukkan rata-rata suku bunga deposito dengan special rate tersebut masih bertengger di level 5,21% pada Oktober 2025. Padahal, suku bunga deposito 1 bulan secara umum sudah turun menjadi 4,25% pada periode yang sama.

Peran Dana Pemerintah

Menariknya, BI mencatat bahwa entitas pemerintah (BUMN dan Non-BUMN) menjadi salah satu kontributor utama dalam fenomena ini. Total dana deposan kelompok Pemerintah yang menikmati special rate mencapai Rp817,16 triliun, dengan rata-rata suku bunga deposito sekitar 5,10%.

Kondisi ini menciptakan inefisiensi yang parah dalam struktur pendanaan bank. Hal ini tecermin dari melebarnya selisih (spread) antara suku bunga special rate dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Hal ini tecermin dari besarnya spread antara suku bunga deposito spesial dengan maksimum suku bunga penjamin LPS dengan median sekitar 1,17% sejak tahun 2012 dan bahkan meningkat menjadi 1,71% pada Oktober 2025," papar BI.

Inefisiensi di sisi penghimpunan dana ini pada akhirnya berdampak pada sisi penyaluran kredit. Bank terpaksa mematok suku bunga kredit yang tinggi untuk menutup biaya dana yang mahal, ditambah dengan premi risiko dan biaya overhead yang besar.

Akibatnya, penurunan suku bunga kredit berjalan sangat lambat. BI mencatat penurunan suku bunga kredit hanya sebesar 20 bps sepanjang tahun berjalan hingga Oktober 2025, jauh tertinggal dibandingkan penurunan BI-Rate.

Respons Kebijakan

Untuk merespons rigiditas tersebut, BI akan memperkuat efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui jalur suku bunga (interest rate channel).

Melalui mekanisme ini, bank yang lambat menurunkan suku bunganya akan diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) yang lebih tinggi. Sebaliknya, insentif pelonggaran likuiditas akan diberikan kepada bank-bank yang terbukti responsif memangkas suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan BI.

"Bank Indonesia juga akan terus menjalin koordinasi KSSK untuk menempuh langkah-langkah bersama yang diperlukan untuk mempercepat penurunan suku bunga deposan besar (special rate) dan penurunan margin suku bunga kredit," tegas BI.