Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal desakan anggota DPR untuk melarang penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector).

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

"Seluruh tenaga penagih wajib mengikuti training/pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Entjik pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi. Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika atau di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen.

Entjik mengatakan AFPI memiliki komite etik yang anggotanya terdiri dari beberapa pengacara dan kantor hukum.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya .

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol Ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," terangnya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Hong Kong: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memimpin delegasi Indonesia dalam ajang Hong Kong FinTech Week (HKFW) 2025, salah satu pameran dan konferensi fintech terbesar di dunia yang mempertemukan regulator, investor, dan pelaku utama industri keuangan digital global.

Partisipasi dalam HKFW 2025 menjadi langkah strategis AFPI untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan fintech lending di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menarik minat investor global terhadap model bisnis fintech lending Indonesia yang inovatif dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

HKFW 2025 mengusung tema “Fintech Redefined: Building Trust and Global Connectivity” serta menghadirkan 37.000 peserta, 800 pembicara, 700 exhibitor, dan perwakilan lebih dari 30 negara.

Dalam forum ini, AFPI berperan aktif sebagai exhibitor bersama anggotanya yakni Amartha, Pinjamin, Privy, dan MonetaPay, sekaligus berkesempatan menampilkan potensi kolaborasi, model bisnis berkelanjutan, serta kontribusi fintech lending terhadap inklusi keuangan nasional.

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menegaskan momentum ini bukan sekadar ajang promosi, tetapi juga kesempatan memperluas kemitraan strategis lintas negara untuk ekosistem Pindar.

“Melalui Hong Kong FinTech Week, kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech lending yang berkembang pesat dengan tata kelola yang kuat dan prinsip perlindungan konsumen sebagai prioritas. Model bisnis kami bukan hanya inklusif, tetapi juga investor-friendly karena dijalankan di bawah kerangka regulasi yang jelas dan berintegritas tinggi,” ujar Entjik, di Hong Kong, dikutip dari siaran pers, Jumat, 7 November 2025.

Lebih lanjut, Entjik menekankan pentingnya kolaborasi dengan Hong Kong dalam memperkuat konektivitas regional.

⁠“Hong Kong memiliki peran strategis sebagai pusat finansial dan inovasi di Asia bahkan di dunia. Kolaborasi dalam bidang teknologi, pendanaan, dan tata kelola akan membantu mempercepat pengembangan sektor fintech Indonesia agar semakin kompetitif dan berstandar internasional,” tambahnya.

Pindar menjadi salah satu pendorong utama inklusi keuangan di Indonesia, dengan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya belum terlayani lembaga keuangan formal. Didukung infrastruktur digital yang semakin merata mulai dari identitas digital, konektivitas internet, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan, Pindar kini mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok daerah.

“Melalui infrastruktur digital yang kuat, platform fintech lending dapat menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat dan menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Dalam konteks regional, hal ini juga membuka peluang bagi kolaborasi lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN dan Tiongkok,” jelas Entjik.

Partisipasi AFPI dan para anggotanya di HKFW diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan fintech di Asia Tenggara, serta membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Dalam kunjungan ke Hong Kong, AFPI juga berkesempatan menjadi pembicara dalam sesi yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring memberikan edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengenai pentingnya memahami dan memilih pinjaman daring yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yasmine mengajak para PMI agar tidak mudah tergiur tawaran pinjol ilegal yang kerap menjerat dengan bunga tinggi dan praktik penagihan tidak beretika. Edukasi ini juga menekankan bagaimana memeriksa legalitas platform pinjaman secara mandiri serta mengenali ciri-ciri pinjol ilegal yang perlu diwaspadai.

“Dengan pemahaman yang baik, PMI dapat menggunakan layanan Pindar untuk tujuan positif seperti mendukung kebutuhan usaha, pendidikan, atau membantu keluarga di Tanah Air,” ujar Yasmine.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)