JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) Perguruan Tinggi Batch 2. Pendaftaran berlangsung mulai 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.

Program yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja,” kata Darmawansyah dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang memiliki ijazah, tetapi juga tenaga kerja yang mampu menunjukkan kompetensi secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Karena itu, sertifikat kompetensi dinilai dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Tahapan dan jadwal sertifikasi

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen persyaratan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah melengkapi dokumen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta jadwal asesmen yang tersedia melalui sistem.

Pendaftaran yang telah diajukan akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi. Pelaksanaan asesmen dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai dengan skema sertifikasi yang diikuti. Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Dorong daya saing peserta magang

Kemnaker menyatakan program sertifikasi kompetensi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing peserta pemagangan sekaligus memperkuat keterkaitan antara program pemagangan dan sistem sertifikasi kompetensi nasional.

Melalui sertifikasi tersebut, peserta diharapkan memiliki bukti kompetensi yang diakui secara nasional sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub Perguruan Tinggi Batch 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id..

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - MNC University melalui MNC Academy sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi BNSP Level IV pada 11–12 Februari 2026, yang dilanjutkan dengan Uji Kompetensi pada 14 Februari 2026 di Kampus MNC University, Jakarta Barat. Program ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan skema sertifikasi trainer berbasis standar nasional di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai institusi pendidikan yang mengembangkan konsep beyond classroom learning, MNC University secara konsisten membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. Penyelenggaraan sertifikasi ini mempertegas peran MNC University tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai pusat pengembangan profesional yang terstandar dan terukur.

Sebanyak 11 peserta yang terdiri dari calon instruktur internal, dosen, serta profesional dari berbagai sektor mengikuti program ini secara intensif dalam format kelas terbatas. Pendekatan ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih fokus, partisipatif, dan berbasis praktik, sehingga setiap peserta memperoleh pendampingan optimal dalam mengembangkan kompetensinya sebagai trainer profesional.

Selama pelatihan, peserta dibekali penguatan metodologi pelatihan berbasis kompetensi, prinsip andragogi, penyusunan perangkat ajar sistematis, teknik komunikasi instruksional, hingga strategi pengelolaan dinamika kelas. Pembelajaran dikemas secara aplikatif melalui diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, serta praktik microteaching yang menjadi komponen utama program.

Pada tahap akhir, peserta mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mitra berlisensi BNSP. Proses asesmen mencakup verifikasi portofolio, observasi praktik, dan wawancara kompetensi sesuai Skema Sertifikasi Metodologi Pelatihan Level IV KKNI. Sertifikasi ini menjadi pengakuan resmi atas kompetensi peserta dalam merancang dan melaksanakan pelatihan sesuai standar nasional.

Tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas materi dan fasilitasi menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian sertifikat, tetapi juga pada penguatan kompetensi substantif yang relevan dengan dunia profesional.

Melalui inisiatif ini, MNC University semakin menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan pendidikan formal dengan pengembangan kompetensi profesional berbasis standar nasional. Ke depan, program ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan pusat pelatihan trainer profesional yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing nasional, sekaligus memperkuat peran MNC University sebagai mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal desakan anggota DPR untuk melarang penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector).

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

"Seluruh tenaga penagih wajib mengikuti training/pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Entjik pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi. Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika atau di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen.

Entjik mengatakan AFPI memiliki komite etik yang anggotanya terdiri dari beberapa pengacara dan kantor hukum.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya .

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol Ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," terangnya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sektor ketenagakerjaan mesti dibersihkan dari berbagai modus korupsi dan pungli. Ketentuan tentang sertifikasi higiene industri yang selama ini kondisinya seperti benang kusut perlu segera dibenahi. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pekerja di daerah yang selama ini tidak jarang terjadi penyimpangan dan ajang pemerasan tidak boleh terjadi lagi.

Sungguh ironis angka kecelakaan kerja di Indonesia semakin tinggi, pada tahun 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai 462.241 kasus dengan rincian sebanyak 91,65 persen termasuk peserta penerima upah. Tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan bahwa sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih buruk.

Pengawasan dan tata kelola di bidang K3 diurus oleh Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Balai ini merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kemenaker. Selama ini kegiatan pelatihan untuk sertifikasi dan biaya pelatihan K3 dirasa memberatkan perusahaan dan pekerja yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan Sertifikat K3 melalui Uji Kompetensi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), seseorang harus menjalani pelatihan K3. Pelatihan itu memakan waktu dan biaya cukup besar. Sertifikat keahlian tersebut ditempuh dalam waktu sekitar seminggu dengan membayar sekitar Rp 5,5 juta.

Perkembangan teknologi produksi mesti diikuti dengan kedisiplinan pekerja dan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) utamanya aspek higiene industri. Kedisiplinan tersebut diakselerasi oleh transformasi revolusi Industri 4.0. Di negara maju sudah terlihat jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi mulai diambil alih oleh mesin. Namun begitu kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia masih menekankan aspek padat karya.

Meskipun kebijakan padat karya namun perlu kedisiplinan higiene yang sesuai dengan transformasi dan kemajuan teknologi. Pelatihan ahli K3, contohnya dalam bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT) bertujuan meningkat pengetahuan dan pembinaan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian pesawat uap dan bejana tekan sesuai dengan regulasi pemerintah.

Materi pelatihan PUBT disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Perlu dicatat bahwa penerapan bejana tekan dari waktu ke waktu mengalami transformasi teknologi dan berkembang sangat cepat. Transformasi itu terjadi di beberapa proses industri barang dan jasa ataupun untuk sarana umum dan bahkan di beberapa rumah tangga.

Menurut catatan otoritas ketenagakerjaan, di bagian PUBT tingkat risiko kecelakaannya cukup tinggi sehingga membuat perusahaan harus mengantisipasi dan mitigasi. Kedisiplinan pekerja yang menangani instalasi PUBT juga perlu ditegakkan untuk menghindari kecelakaan kerja.

Adanya tenaga kerja dengan jumlah yang memadai yang memiliki sertifikat Ahli K3 PUBT adalah aspek penting dalam mendukung pencegahan kecelakaan kerja PUBT yang mungkin terjadi karena dapat meminimalkan faktor-faktor menyebabkan kecelakaan.

Perkembangan teknologi pesawat uap dan bejana tekan terus mengalami kemajuan dengan fokus untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Kemajuan tersebut dengan cara penggunaan material yang lebih kuat, Selain itu juga sistem monitor yang lebih praktis,dan teknologi pembakaran yang kinerjanya lebih bagus.

Seperti misalnya pabrik smelter kini sudah banyak yang melakukan transformasi teknologi terkait boiler. Yakni menggunakan boiler listrik baru yang berbasis energi terbarukan. Hal ini untuk menggantikan boiler lama yang menggunakan bahan bakar HSFO. Boiler baru itu mendapat suplai listrik dari PLTA. Sehingga bisa dikatakan nol emisi. Sedangkan pada model sebelumnya menggunakan bahan bakar HSFO (high sulfur fuel oil).

Boiler merupakan salah satu alat penting dalam produksi nikel. Uap yang dihasilkan dari alat ini berguna untuk proses atomisasi di burner rotary dryer dan reductionkiln dan juga memanaskan sulfur yang digunakan pada proses reductionkiln serta berfungsi untuk memanaskan pipa bahan bakar.

Selain ramah lingkungan, kinerja boiler tersebut juga lebih efisien dan efektif dalam proses pengolahan bijih nikel. Mampu memproduksi uap dalam tempo hanya 10 menit dari kondisi warm, Sedangkan boiler model sebelumnya perlu beberapa jam. Di sisi lain, biaya operasional boiler baru ini lebih hemat atau ekonomis 33 kali dibanding model sebelumnya atau dapat menghemat sekitar 5 juta dollar AS per tahun.

Pelatihan dan Sertifikasi Higiene Industri biasanya terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri. Tenaga kerja selain mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan upah kerja yang layak juga mesti mendapatkan jaminan higiene industri yang memadai. Sehingga dampak gangguan fisik dan psikis dari para pekerja akibat proses produksi dari lingkungan pabrik bisa diatasi bahkan dinetralisir hingga titik nol.

Secara hukum ketenagakerjaan, Undang Undang yang terkait dengan higiene perusahaan kesehatan sudah ada sejak lama, yakni UU 11/1962 mengatur mengenai hygiene untuk usaha umum dan usaha pemerintah dalam pendidikan, bimbingan, pengawasan, pemeriksaan higiene lingkungan, hasil produksi dan penggunaan alat yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam perjalanan waktu, peraturan tersebut terus disempurnakan atau direvisi sesuai dengan kemajuan teknologi.

Secara teoritis higiene industri adalah ilmu yang mempelajari cara mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan kondisi tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit pada pekerja. Ahli higiene industri menggunakan pemantauan lingkungan dan metode analisis untuk mendeteksi tingkat paparan pekerja dan menerapkan rekayasa, pengendalian praktik kerja, dan metode lain untuk mengendalikan potensi bahaya kesehatan.

Pada saat ini perlu transformasi higiene industri di berbagai tempat kerja dengan langkah pertama melakukan analisis tempat kerja. Analisis tempat kerja merupakan langkah awal yang penting yang membantu seorang ahli higiene industri menentukan pekerjaan dan stasiun atau ruang kerja mana yang menjadi sumber masalah potensial.

Selama analisis tempat kerja, ahli higiene industri mengukur dan mengidentifikasi paparan, tugas yang bermasalah, dan risiko. Analisis tempat kerja yang paling efektif mencakup semua pekerjaan, operasi, dan aktivitas kerja.

Ahli higiene industri memeriksa, meneliti, atau menganalisis bagaimana bahan kimia atau bahaya fisik tertentu di tempat kerja tersebut mempengaruhi kesehatan pekerja. Jika ditemukan situasi yang membahayakan kesehatan, ahli higiene industri merekomendasikan tindakan perbaikan yang tepat.

Bagi karyawan, pelatihan dan sertifikasi higiene industri mestinya bisa meningkatkan kompetensinya secara mendalam. Karyawan menjadi paham bahkan juga mengetahui hingga sejarah filosofi tentang PUBT.

Filosofi itu bermula pada tahun 1760, ketika James Watt, seorang berkebangsaan Inggris, telah berhasil memakai uap sebagai kekuatan pendorong. Dia adalah yang pertama membuat instalasi tenaga uap yang terdiri dari sebuah ketel uap dan mesin uap yang terpisah alat tersebut dinamakan Waggon Boiler, karena bentuknya seperti gerobak/wagon.

Baik boiler maupun alat lainnya memerlukan perhatian khusus dalam bidang K3. Hal tersebut dikarenakan pesawat uap memiliki potensi bahaya yang kompleks mulai dari yang paling ringan yaitu pajanan panas, bising lingkungan, hingga peledakan yang secara masif bisa meratakan plant usaha yang menggunakannya.

Untuk menghindari potensi bahaya tersebut biasanya dilakukan riksa uji secara berkala. Tidak luput juga dengan sertifikasi operator, teknisi, dan ahli yang dapat memahami cara mengoperasikan serta pemeliharaan pesawat uap dengan aman.

(miq/miq)