Palu (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut baru tujuh perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C yang telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Pewarta: Fauzi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini belum ada pencabutan izin secara administratif terhadap tambang emas Martabe di Sumatera Utara, milik PT Agincourt Resources.

Nama PT Agincourt Resources (IUP Tambang) masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya buntut bencana besar banjir Sumatra.

Bahlil menyebut pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final terkait kelanjutan izin tambang tersebut.

"Sampai dengan sekarang kan Martabe itu diumumkan untuk dicabut, tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM, artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Ia menegaskan kementeriannya tengah melakukan pendalaman menyeluruh terhadap aspek hukum dan lingkungan, sebelum memutuskan langkah berikutnya.

"Nah, untuk ke sana kita lagi melakukan kajian yang mendalam kajian yang mendalam, dan tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan, maka itu tetap akan dilakukan sanksi, tapi kalau tidak, kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Menurut Bahlil, pendekatan yang diambil pemerintah harus tetap berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum.

"Kalau orang enggak bersalah kan enggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain ya," ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan stabilitas investasi serta keberlanjutan kegiatan ekonomi di daerah pertambangan dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, langkah yang diambil harus tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlangsungan usaha.

"Kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik. Sudah barang tentu kalau ada pelanggaran lingkungan dan segala macam kita akan memberikan sanksi secara proporsional," ujarnya.

Sebelumnya, BPI Danantara membentuk BUMN baru bernama PT Perminas untuk mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe dari PT Agincourt Resources.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut Perminas merupakan perusahaan baru di bawah Danantara dan berbeda dengan holding BUMN tambang MIND ID.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut akan dikelola oleh Danantara.

Sebanyak 22 perusahaan kehutanan akan dikelola PT Perhutani, sementara 6 perusahaan non-kehutanan, termasuk sektor tambang dan perkebunan, diserahkan kepada Antam atau MIND ID.

Prasetyo juga menegaskan proses administrasi pencabutan izin masih berjalan dan membantah anggapan bahwa perusahaan yang izinnya dicabut tetap bebas beroperasi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima laporan hasil investigasi Satgas PKH terkait 28 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran, terdiri atas 22 perusahaan pemanfaatan hutan dan enam perusahaan di sektor tambang, perkebunan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi secara komprehensif puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan terkait IUP di kawasan Parung Panjang, Bogor yang kini dilakukan penghentian sementara,saat ini masih dalam tahap evaluasi.

"Khusus untuk evaluasi yang Parung Panjang sekali lagi ini sedang finalisasi dari UPT, dari ITB, dari IPB dan nanti pak gubernur mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau yang tidak berizin sudah jelas itu harus dihentikan. Yang tidak berizin harus dihentikan," katanya dikutip Rabu (10/2/2026).

Di luar kawasan tersebut, sebanyak 47 IUP sudah diterbitkan pada tahun ini karena dinilai sudah mengikuti semua aturan yang berlaku. Sementara sisanya masih menunggu proses evaluasi.

“Ada 47 IUP yang operasional dan masih ada 29 IUP yang belum bisa operasional, dihentikan sementara karena satu dan lain hal ya berdasarkan evaluasi dari Dinas ESDM,”katanya.

Sebanyak 29 izin usaha pertambangan yang belum disetujui ini akan dilakukan evaluasi kembali secara menyeluruh sesuai perundang-undangan

“Tentu nanti hasilnya akan disampaikan secepatnya. Kalau izin tambang yang ilegal atau tambang yang ilegal tentu kita akan berhentikan sebagaimana peraturan perundang-undangan," katanya.

Pemprov Jabar menginginkan tata kelola pertambangan dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti program pasca penambangan, lalu dana Corporate Social Responsibility (CSR) apakah dianggarkan atau tidak.

"Harus ada kepastian pasca penambangan, kemudian juga pemberian CSR-nya seperti apa dan lain sebagainya. A sampai Z ya. Karena tambang ini kan resiko tinggi, tentu harus dipenuhi semua ketentuan," kata Herman.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar saat ini masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang sudah mendapatkan IUP. Dan tetap bersikap tegas jika ada pelanggaran.

"Supaya kita bukan hanya memberikan teguran, penindakan, tapi juga kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ini momentum yang baik untuk perbaikan usaha tambang ke depan," ujarnya.

Urusan tambang di Bogor sendiri lahir usai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerbitkan surat teguran kepada sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 itu, Dedi menegaskan penghentian sementara seluruh aktivitas tambang mulai 26 September 2025.

Dalam dokumen yang diterima media, Sabtu (27/9/2025), keputusan ini diambil setelah pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK mengenai pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah tersebut.

Evaluasi yang dilakukan pada 19 September 2025 menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan.

"Masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta berpotensi terjadinya kecelakaan," tulis Dedi dalam surat tersebut.

Dedi menilai pelaksanaan tata kelola tambang, termasuk rantai pasok yang dilakukan perusahaan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan amanat Surat Edaran sebelumnya.

Oleh karena itu, penghentian sementara dianggap perlu demi memberikan tekanan agar perusahaan memperbaiki praktiknya.

Gubernur sendiri tidak bergeming dengan desakan di lapangan terkait pembukaan kembali tambang. Dalam sebuah kesempatan ia sempat mengultimatum para pengusaha tambang di kawasan Bogor untuk tidak menjadikan warga tameng menghadapi pemerintah provinsi.

Dedi Mulyadi menilai, aktivitas pertambangan di daerah harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya kebijakan penertiban tambang diambil dengan berbagai kajian mendalam mulai dari keselamatan masyarakat hingga kelestarian lingkungan

Di sisi lain, meski bertindak tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp45 miliar, untuk 15.293 warga tambahan yang belum menerima kompensasi usai terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi menuturkan, belasan ribu warga tersebut akan menerima kompensasi untuk satu bulan, karena belum menerima pendistribusian biaya pengganti penutupan sementara tambang sebesar Rp3 juta pada Desember 2025 lalu.

Pada Desember tahun lalu, kompensasi baru diberikan kepada 2.938 kepala keluarga (KK) yang terdampak dari tiga kecamatan, Rumpin, Parungpanjang dan Cigudeg. Dalam waktu dekat, sisa warga dari kacamatan tersebut akan menerima kompensasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola lahan usaha 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah akibat pelanggaran lingkungan dan bencana banjir di Pulau Sumatra.

Purbaya menegaskan pengalihan pengelolaan lahan tersebut tidak akan mengganggu iklim usaha maupun perekonomian nasional. Menurutnya, sebagian besar dari 28 perusahaan tersebut selama ini beroperasi secara ilegal.

"Sebagian besar perusahaan ini adalah perusahaan ilegal. Izinnya tidak jelas dan menggunakan lahan hutan lindung," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1).

Ia juga memastikan perlakuan perpajakan atas peralihan pengelolaan tersebut tetap dilakukan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah, kata Purbaya, akan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tuntas, termasuk pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan serta ganti rugi atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

"Pada dasarnya perlakuannya akan lebih fair. Kalau semuanya sudah clear, akan diproses secara hukum sesuai undang-undang dan peraturan yang ada," katanya.

Purbaya menambahkan penertiban perusahaan ilegal menjadi bagian dari komitmen pemerintah terhadap agenda ekonomi hijau yang kini menjadi fokus banyak negara.

"Tapi karena sebagian besar yang ilegal ya dibereskan dulu karena kan mereka praktik merusak lingkungan dan green economy kan salah satu fokus dari seluruh negara saat ini, jadi kita akan ke arah sana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut akan dikelola oleh BPI Danantara.

Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan kehutanan akan dikelola oleh PT Perhutani, sementara enam perusahaan non kehutanan, termasuk sektor tambang dan perkebunan, akan dikelola oleh Antam atau MIND ID.

"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk nantinya mengelola lahan atau kegiatan ekonomi. Berarti 22 perusahaan kalau yang (dikelola) Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," tambahnya.

Prasetyo juga membantah anggapan bahwa perusahaan yang izinnya dicabut masih diperbolehkan beroperasi. Ia menyebut saat ini proses administrasi pencabutan izin masih berjalan.

Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dari total 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan bergerak dalam usaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.

Adapun sisanya, 6 perusahaan bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Aceh (3 Unit):

1. PT Aceh Nusa Indrapuri

2. PT Rimba Timur Sentosa

3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Unit):

1. PT Minas Pagai Lumber

2. PT Biomass Andalan Energi

3. PT Bukit Raya Mudisa

4. PT Dhara Silva Lestari

5. PT Sukses Jaya Wood

6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Unit):

1. PT Anugerah Rimba Makmur

2. PT Barumun Raya Padang Langkat

3. PT Gunung Raya Utama Timber

4. PT Hutan Barumun Perkasa

5. PT Multi Sibolga Timber

6. PT Panei Lika Sejahtera

7. PT Putra Lika Perkasa

8. PT Sinar Belantara Indah

9. PT Sumatera Riang Lestari

10. PT Sumatera Sylva Lestari

11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun

12. PT Teluk Nauli

13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Aceh (2 Unit)

1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)

2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara (2 Unit)

1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)

2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat (2 Unit)

1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)

2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 45 perusahaan batu bara hingga mineral dapat berimbas pada iklim investasi dan sentimen pelaku usaha.

Adapun, pencabutan itu dilakukan lantaran tak memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi tambang.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pencabutan izin perusahaan tambang tersebut oleh Kementerian ESDM sebagai upaya penertiban izin yang tidak aktif, bermasalah, atau tidak memenuhi kewajiban.

"Tentunya langkah ini positif untuk membersihkan atau menata tata kelola perizinan tambang," ucap Bisman kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Namun, dia menuturkan bahwa efektivitas pencabutan izin itu sangat bergantung pada transparansi dasar pencabutan dan konsistensi penerapannya.

Menurutnya, pencabutan ini juga secara umum tidak terlalu pengaruh pada produksi. Kendati, pencabutan izin bisa berdampak pada investasi karena kebijakan itu bisa memengaruhi sentimen pelaku usaha.

"Oleh karena itu perlu disertai penjelasan yang memadai. Pemerintah perlu transparan menyampaikan alasan pencabutan serta memastikan tahapan pencabutan telah sesuai regulasi," jelas Bisman.

Bisman menambahkan bahwa pencabutan 45 izin perusahaan perlu dilakukan berbasis data dan prosedur hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk menekan kepatuhan bisa juga dengan pengawasan dan mekanisme pemberian peringatan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, 45 perusahaan itu merupakan bagian dari IUP 190 perusahaan yang sebelumnya dibekukan.

Tri menegaskan bahwa langkah pencabutan telah sesuai prosedur. Sekitar 45 perusahaan itu sebelumnya telah diberi peringatan.

Bahkan, Tri juga menyebut sebagian perusahaan itu tak kunjung memenuhi panggilan untuk mengurus perizinan terkait dengan penempatan jaminan reklamasi tersebut.

"Sampai sekarang sudah kita panggil bisa dipastikan 35 atau 45 itu kita terminate [mengakhiri] mungkin nantinya," ucap Tri dikutip dari Sinir dalam kanal YouTube Kementerian ESDM dikutip Senin (26/1/2026).

Tri menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk bermusyawarah dengan perusahaan-perusahaan itu. Namun, perusahaan tak menyampaikan minat menaruh reklamasi tambang.

"Kami coaching, hasil mereka kita panggil ada yang ga dateng dan beberapa kali tidak menyampaikan dan lain sebagainya, nah terhadap yang itu nanti kita cabut izinnya," tuturnya.

Kendati demikian, Tri tak merinci nama-nama perusahaan batu bara yang dimaksud. Dia hanya menegaskan bahwa 35 atau 45 perusahaan itu bagian dari 190 perushaan yang IUP-nya dibekukan pada September 2025 lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tetap memperhatikan nasib pekerja di 28 perusahaan yang izinnya dicabut buntut bencana banjir di Sumatra.

Prasetyo mengungkapkan pencabutan izin tersebut bukan keputusan mendadak. Pasalnya, ada proses audit dan investigasi yang dilakukan.

Hasilnya, 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hal itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin dengan memperhatikan aktivitas ekonomi.

"Satgas PKH melaporkan dan Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut yang terdiri dari 22 perusahaan bergerak di bidang kehutanan. Kemudian, ada juga enam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan tambang," ujar Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1), seperti dikutip Detik Finance.

Ia juga menegaskan pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil dengan mengedepankan penegakan hukum. Namun, pemerintah tetap memperhatikan dampaknya terhadap para pekerja.

"Kita berharap hukum ditegakkan tapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik terhadap saudara-saudara kita yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan tersebut maupun nantinya terhadap pengelolaan ke depan yang harapannya ini seperti tadi disampaikan akan dapat menambah kekayaan bagi negara kita," jelasnya.

Menurut Prasetyo, lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan perusahaan itu akan diambil alih oleh BPI Danantara.

Rinciannya, 22 perusahaan akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan tambang sisanya akan dikelola oleh Antam atau MIND ID.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," ujarnya.

"Danantara telah menunjuk perusahaan namanya PT Perhutani untuk nantinya mengelola, mengelola lahan atau kegiatan ekonomi dari berarti 22 perusahaan kalau yang Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo membantah anggapan perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Ia memastikan saat ini proses administrasi masih berjalan.

"Izin mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran 'Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi'," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra, Selasa (20/1).

Berikut daftar lengkap 28 perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo:

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Aceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah membuka kembali lima perusahaan tambang yang sebelumnya dibekukan. Hal ini menjadi bagian dari proses normalisasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah terhadap 190 perusahaan yang sempat dihentikan sementara operasionalnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan dari total 190 perusahaan yang dibekukan, sebanyak 100 perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dibuka kembali. Sementara dari jumlah tersebut, lima perusahaan telah diizinkan beroperasi.

"Jadi hari ini sama besok kita kumpulkan lagi. Kita coaching. Apa kendalamu? Nah ini kita coaching di kantor. Nah dari yang 190 itu yang kemarin sudah 5 sekarang. Terus kemudian yang sudah mengajukan itu sekitar seratusan. Makanya kita panggilin," ujar Tri ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pertambangan Dan Energi ke 80 di Monas, Jakarta, dikutip Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara perihal keputusan pemerintah yang menangguhkan sementara kegiatan operasional sebanyak 190 perusahaan tambang batu bara dan mineral.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Pasalnya, sebelum penangguhan dilakukan, pemerintah telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Gini, yang 190 itu kan sebelum di pending, itu surat sudah diberikan tiga kali oleh Dirjen Minerba. Jadi bukan ujug-ujug ya. Pemerintah selalu berhati-hati dan sangat melakukan dengan kaedah-kaedah aturan," ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan bahwa inti persoalan sebenarnya sederhana, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun perusahaan untuk menganalisa kapasitas produksinya.

"Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai, dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nanti tambang ini kan tidak untuk generasi kita. Itu anak cucu kita ke belakang," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah membuka kembali lima perusahaan tambang yang sebelumnya dibekukan. Hal ini menjadi bagian dari proses normalisasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah terhadap 190 perusahaan yang sempat dihentikan sementara operasionalnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan dari total 190 perusahaan yang dibekukan, sebanyak 100 perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dibuka kembali. Sementara dari jumlah tersebut, lima perusahaan telah diizinkan beroperasi.

"Jadi hari ini sama besok kita kumpulkan lagi. Kita coaching. Apa kendalamu? Nah ini kita coaching di kantor. Nah dari yang 190 itu yang kemarin sudah 5 sekarang. Terus kemudian yang sudah mengajukan itu sekitar seratusan. Makanya kita panggilin," ujar Tri ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pertambangan Dan Energi ke 80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara perihal keputusan pemerintah yang menangguhkan sementara kegiatan operasional sebanyak 190 perusahaan tambang batu bara dan mineral.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Pasalnya, sebelum penangguhan dilakukan, pemerintah telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Gini, yang 190 itu kan sebelum di pending, itu surat sudah diberikan tiga kali oleh Dirjen Minerba. Jadi bukan ujug-ujug ya. Pemerintah selalu berhati-hati dan sangat melakukan dengan kaedah-kaedah aturan," ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan bahwa inti persoalan sebenarnya sederhana, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun perusahaan untuk menganalisa kapasitas produksinya.

"Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai, dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nanti tambang ini kan tidak untuk generasi kita. Itu anak cucu kita ke belakang," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sebanyak 44 Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mengajukan pembukaan operasional kembali. Sebanyak 44 IUP tersebut merupakan bagian dari 190 IUP yang dibekukan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan sebanyak 44 IUP sudah menyerahkan dokumen jaminan reklamasi (jamrek) agar bisa beroperasi kembali. Namun, pihaknya baru mengizinkan operasi untuk 4 IUP yang telah mengajukan.

"Dari 44 (IUP) itu yang sudah memenuhi 4. 4 sekarang sudah dibuka," jelasnya di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (16/10/2025).

Adapun, sisa IUP yang belum menyerahkan dokumen jamrek dalam kurun waktu 60 hari sejak dibekukan, maka sisa IUP tersebut bisa dicabut izin operasinya.

Seperti diketahui, keputusan pembekuan 190 IUP tersebut tertuang dalam Surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, dan ditandatangani pada 18 September 2025.

"Ya, 60 hari lagi nanti kita cabut, setelah kita berhentikan sementara itu," tegasnya.

Jika izin operasinya sudah dicabut pemerintah, maka sisa IUP yang tidak memenuhi kewajiban dokumen jamrek tidak akan bisa kembali beroperasi ataupun mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk operasi di tahun mendatang.

"Jangankan RKAB. Dicabut (izinnya), oh udah nggak bisa ngapa-ngapain," tambahnya.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan 190 IUP yang dibekukan operasinya oleh pemerintah didorong untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Pihaknya menilai tidak mempersulit pengusaha yang hendak memenuhi aturan yang berlaku.

"Sudah mengajukan 44 (IUP), 4-nya sudah oke. Jadi sebenarnya, itu nggak kita membuat susah, cuma juga tolong ikuti aturan yang ada. Itu saja kok," kata Bahlil ditemui di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (16/10/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dari 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibekukan sementara, baru 4 perusahaan yang bisa kembali beroperasi.

Itu artinya masih ada 186 IUP yang dibekukan oleh Bahlil karena perusahaan-perusahaan tambang tersebut belum memenuhi pembayaran jaminan reklamasi pasca tambang.

"Dari 190 (IUP), itu 4-nya sudah jalan, sudah dibuka, karena sudah memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam proses pembangunan RKAB," ujar Bahlil di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Rabu (25/10/2025).

Ia menuturkan, sebenarnya sudah ada 44 perusahaan yang mengajukan permohonan pembukaan kembali IUP.

Namun, baru 4 perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.

Menurutnya, pembekuan sementara ratusan IUP tersebut bertujuan memastikan para pelaku usaha tambang memenuhi kewajiban mereklamasi lahan tambang yang telah dieksploitasi.

"Banyak yang tidak melakukan reklamasi, kalau tidak ada jaminan reklamasi, terus habis nambang, pasca tambang tidak reklamasi, terus siapa yang akan melakukan reklamasi ini," kata Bahlil.

Maka dari itu, ia menekankan pentingnya para pelaku usaha memenuhi aturan yang berlaku, dalam hal ini membayarkan jaminan reklamasi pasca tambang.

Jika sudah memenuhi kewajiban tersebut, maka IUP akan kembali dibuka.

"Jadi sebenarnya, itu nggak kita membuat susah, cuman juga tolong ikuti aturan yang ada. Itu aja kok," ucapnya.

Adapun pembekuan 190 IUP tertuang dalam surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025.

Surat tersebut ditandatangani pada 18 September 2025.

Surat itu menyebutkan bahwa pembekuan dilakukan sebagai sanksi bagi perusahaan tambang yang tak memberikan jaminan reklamasi pasca tambang.

Selain karena pelanggaran jaminan reklamasi, pembekuan juga terkait masalah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).