PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat naik kelas melalui partisipasi dalam National Financial Health Event (NFHE) 2025 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihadiri Ratu Maxima selaku UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health pada akhir November lalu.

Digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, NFHE menjadi wadah strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait kesehatan finansial serta mendorong perilaku keuangan yang lebih bijak, khususnya di kelompok rentan.

Direktur Operations BNI, Ronny Venir menjelaskan, keikutsertaan BNI adalah wujud kontribusi nyata dalam menghadirkan ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

"BNI hadir untuk memberikan edukasi keuangan dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, UMKM, pekerja migran, dan komunitas peduli lingkungan," ujar Ronny dalam keterangan tertulis.

Pada kegiatan ini, BNI turut membuka booth interaktif yang menampilkan beragam produk kerajinan tangan, tas, dan dompet hasil karya UMKM binaan. Kehadiran booth tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga media untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.

Ronny menambahkan, partisipasi BNI selaras dengan strategi pemberdayaan UMKM yang terdiri dari tiga tahapan, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas penetrasi pasar UMKM hingga tingkat internasional.

Dalam rangkaian NFHE, BNI juga menjadi salah satu narasumber dalam sesi talkshow yang membahas dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta edukasi keuangan bagi berbagai segmen seperti UMKM, guru, pekerja migran, mahasiswa, serta komunitas peduli lingkungan.

Menurut Ronny, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus mempercepat UMKM naik kelas.

"Partisipasi ini sekaligus menunjukkan peran BNI sebagai Agent of Development yang mendukung program pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada profit berkelanjutan," ujar Roni.

Melalui kontribusi pada NFHE 2025, BNI mewujudkan komitmen memperluas edukasi keuangan, mendorong akses pembiayaan, serta memfasilitasi digitalisasi dan perluasan pasar UMKM. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya BNI memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA), Ratu Máxima Belanda menyoroti kesenjangan kapabilitas keuangan generasi muda, termasuk di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam Women’s World Banking (WWB) Youth Financial Health Discussion di Surakarta.

Dilansir Selasa (2/12), Ratu Máxima menekankan pentingnya memastikan bahwa anak muda tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan untuk menggunakannya secara aman.

Ia menilai bahwa akses tanpa kapabilitas justru dapat meningkatkan kerentanan terhadap risiko keuangan digital dalam generasi muda.

Laporan Women’s World Banking mengidentifikasi adanya kesenjangan kepercayaan diri dan kapabilitas yang masih berlangsung di Indonesia.

Meski banyak anak muda memahami pentingnya menabung, berinvestasi, dan menghindari pinjaman berisiko tinggi, mereka sering kali belum memiliki alat, bimbingan, maupun sistem pendukung yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan nyata.

Ratu Máxima menegaskan bahwa kepercayaan diri dan perlindungan finansial merupakan fondasi bagi masa depan yang stabil.

Ia berkomitmen menyampaikan suara anak muda kepada berbagai pemangku kepentingan yang ia temui selama kunjungan, dengan tujuan mendorong kolaborasi yang lebih kuat dalam mendukung kesehatan finansial generasi muda.

Adapun Women’s World Banking menilai generasi muda berada pada fase penting dalam mempercepat pemberdayaan finansial mereka di Indonesia. Menurutnya, tanpa intervensi yang tepat untuk memperkuat kapabilitas dan kepercayaan diri, anak muda berisiko tertinggal dalam membangun fondasi keuangan yang kokoh.

Women’s World Banking meyakini bahwa dengan langkah-langkah yang terarah, pemerintahdapat mempersiapkan generasi berikutnya untuk membuat keputusan finansial yang lebih aman, bijaksana, dan berkelanjutan.

Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari turut melepas kepergian Ratu Maxima usai melakukan lawatan ke Indonesia.

Ratu Maxima sebelumnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada lawatan negara kali ini. Perempuan itu meninggalkan Tanah Air pada Kamis (27/11) malam.

Friderica mengatakan dirinya mengenang Ratu Maxima sebagai sosok yang hangat dan memiliki empati besar terhadap orang lain.

"Dengan senyum tulus dan tatapan yang penuh empati, Queen Máxima telah menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan sejati terletak pada kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan hadir bagi orang lain," kata Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam akun Instagramnya.

Dia menuturkan kepergian kembali Ratu Belanda tersebut bukan perpisahan, tapi justru mengingatkan terhadap nilai-nilai kebaikan dan kesederhanaan.

Ratu Maxima sendiri tiba di Indonesia pada Senin (24/11).

Sebelumnya, kedatangan Ratu Maxima di Istana Merdeka pada Kamis, disambut tarian Indang dari Sumatera Barat dan marching band. Prabowo juga menyambut langsung Ratu Maxima saat keluar dari mobil Mercedes-Benz berwarna hitam.

Setelah bersalaman, mereka sempat menyaksikan tarian tradisional. Kemudian, keduanya saling memperkenalkan delegasi masing-masing sebelum memasuki Ruang Kredensial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI menegaskan komitmen menjaga kesehatan sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta ketahanan keuangan rumah tangga.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan pengembangan pasar keuangan, asuransi, pensiun, dan pembiayaan jangka panjang.

Berbagai kebijakan itu diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.

“Ibarat tubuh manusia, masing-masing sektor memiliki peranan yang sangat penting. Sektor keuangan adalah nadi yang mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Sehatnya sektor keuangan mencerminkan sehatnya perekonomian Indonesia,” ujar Masyita.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi dengan mitra internasional.

Kolaborasi itu bertujuan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jaga kesehatan finansial kita untuk menjaga masa depan kita,” tutur Masyita.

Komitmen yang disampaikan oleh Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu merespons pernyataan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda, yang melakukan kunjungan ke RI sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

Ratu Maxima dalam Agenda Kesehatan Finansial Nasional (NFHE) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (27/11), menegaskan pentingnya menjaga kesehatan finansial di masyarakat karena tingginya kualitas kesehatan finansial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara ke depannya.

Menurut Ratu Belanda, para regulator perlu berfokus setidaknya pada tiga aspek untuk membangun kesehatan finansial di masyarakat.

Aspek pertama yaitu menyadari bahwa ekosistem keuangan inklusif yang dibangun harus memiliki tujuan akhir menciptakan kesehatan finansial bagi masyarakat.

Aspek kedua adalah mengubah paradigma regulator dari sekadar “tidak berbuat buruk” jadi “mendorong perbuatan baik”, seperti dengan memberi insentif bagi masyarakat untuk menabung.

Sedangkan aspek ketiga adalah kesepahaman antara pihak regulator dan pihak swasta untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan finansial.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengumpulkan para pelaku industri keuangan, mulai dari perbankan, asuransi hingga dana pensiun. Mereka akan berdialog dengan tim dari Ratu Belanda Maxima selaku Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan dan Kesehatan Finansial (UNSGSA).

Langkah ini menjadi tindak lanjut diskusi antara jajaran OJK dan Ratu Maxima mengenai pentingnya kesehatan finansial atau financial health pada Kamis (27/11).

“Kami sudah sempat secara singkat mengidentifikasi beberapa langkah kerja sama konkret. misalnya melakukan semacam satu pertemuan dialog menyeluruh dengan mengundang dari pihak industri keuangan dan melibatkan juga tim dari Queen Maksima dan kemudian mendalami lebih lanjut dari masing-masing pilar,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers United Nations Secretary General’s Special Advocate for Financial Health and Indonesia Financial Services Authority di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut Mahendra, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik internasional terkait pengembangan kesejahteraan keuangan dari tim yang dimiliki Ratu Maxima. Ia menjelaskan, penugasan Maxima sebagai Special Advocate for Financial Health masih relatif baru. Maxima sebelumnya menjabat sebagai Special Advocate for Financial Inclusion selama 15 tahun, sejak 2009 hingga 2024.

“Konsep ini sendiri [financial health] juga mengalami satu pemahaman kepentingan yang jauh lebih strategik daripada sebelumnya ini dalam beberapa waktu belakangan,” katanya.

Mahendra menjelaskan, sektor jasa keuangan Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi kebijakan yang lengkap untuk mendukung kesejahteraan keuangan, terutama setelah hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 2023. Elemen-elemen arsitektur tersebut tersebar dalam kewenangan OJK, pemerintah, dan Bank Indonesia, namun kontribusi industri jasa keuangan tetap menjadi faktor krusial.

Tiga Kunci Pengelolaan Keuangan Ala Ratu Maxima

Ratu Maxima menjelaskan bahwa langkah awal menuju kesejahteraan keuangan adalah kemampuan mengatur anggaran dan memprioritaskan kebutuhan. Ia menyoroti fenomena banyaknya masyarakat yang memiliki beberapa rekening sekaligus, sehingga arus keluar-masuk uang menjadi sulit dikendalikan.

“Kita semua hidup dalam dunia digital, termasuk di Indonesia. Banyak hal baru bermunculan dan tampak menarik, sehingga orang mudah terdistraksi dari pengelolaan anggarannya.,” ujar Maxima.

Menurutnya, setelah akses keuangan tersedia, tantangan berikutnya adalah membantu masyarakat menyusun anggaran, memahami kondisi keuangan secara menyeluruh dan membedakan antara kredit yang sehat serta yang berlebihan. Sistem juga perlu mampu memberikan peringatan ketika beban kredit seseorang sudah terlalu tinggi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Maxima menyebut tiga langkah kunci. Pertama membentuk national council on financial health atau dewan atau lembaga tingkat nasional. Menurutnya, dewan ini akan mulai mengukur tingkat kesehatan finansial masyarakat, termasuk mendorong perbankan melakukan penilaian terhadap nasabah.

Salah satu inisiatifnya adalah default saving, yaitu otomatis mengalihkan 10% penghasilan seseorang ke rekening tabungan saat dana diterima. Skema ini dinilai dapat membantu masyarakat yang belum mampu menabung, sekaligus mempercepat penyelesaian utang.

Kedua, memperkuat perlindungan finansial. Ia menilai sektor asuransi membutuhkan inovasi besar karena tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Menurt dia, semakin miskin seseorang, semakin besar risiko yang dihadapinya. Karena itu dibutuhkan pendekatan baru yang lebih inovatif dalam produk asuransi.

Ketiga, mengembangkan inovasi tabungan, termasuk tabungan mikro. Menurut dia, menabung Rp 5.000 per hari, misalnya, dapat berkembang menjadi instrumen investasi sederhana. Maxima mengatakan, kesempatan berinvestasi saat ini masih sangat terbatas bagi sebagian besar masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Suasana akrab tampak mewarnai pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ratu Maxima di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025), ketika keduanya saling bertukar cendera mata usai agenda bilateral.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerahkan tiga cendera mata yaitu vas bunga dari wilayah Pesisir Utara Jawa, kain sutra Batik “Boketan” khas Pekalongan dengan nuansa ungu bermotif bunga, serta miniatur rumah adat.

“Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” ujar Prabowo sembari memperlihatkan salah satu hadiah tersebut.

Ratu Maxima tampak begitu terkesan, terutama saat melihat kain sutra bernuansa ungu yang dipuji olehnya karena keindahannya.

“Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ucap Ratu Maxima.

“Tidak setiap hari Anda datang,” jawab Prabowo.

Prabowo juga mempersembahkan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, simbol kekayaan tradisi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan.

“Ini dari Sulawesi,” kata Prabowo ketika menunjukkan miniatur tersebut.

Sebagai bentuk balasan, Ratu Maxima memberi Prabowo buku Between The Sea & The Sky karya fotografer internasional Jimmy Nelson, yang dikenal melalui karya terkenalnya Before They Pass Away. Hadiah itu diberikan sebagai wujud apresiasi dan persahabatan.

Tak berhenti di situ, Ratu Maxima juga membawa hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo, yaitu sebuah boneka berjersey oranye, warna identitas Belanda yang terinspirasi dari Wangsa Oranje-Nassau.

“Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” ujar Ratu Maxima.

“Dia yang paling setia. Terima kasih,” balas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratu Belanda Maxima mengunjungi Indonesia selama 24-27 November 2025.

Indonesia menjadi negara kedua yang dikunjungi Ratu Maxima dalam rangka menjalankan mandat global United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA).

Dalam kunjungannya, dia mengkampanyekan kesehatan keuangan (financial health). Sebuah konsep yang menjadi kelanjutan dari literasi dan inklusi keuangan.

Lantas, apa alasan Ratu Belanda Maxima menyoroti kesehatan keuangan?

Saat menghadiri National Financial Health Event, Ratu Maxima mengungkapkan tantangan keuangan global kini bergeser dari memperluas akses layanan keuangan menjadi memastikan masyarakat mampu mengelola keuangannya secara sehat.

Selama 15 tahun terakhir, inklusi keuangan global meningkat pesat. Hal ini ditandai oleh individu yang memiliki rekening bank masih di bawah 50 persen pada 2007, kini angka tersebut telah melebihi 80 persen dari total penduduk dunia.

Namun setelah itu muncullah masalah baru karena kepemilikan rekening bank ternyata tidak serta-merta dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang.

"Itu (memiliki rekening bank) adalah sarana untuk mencapai tujuan. Bukan tujuan itu sendiri. Dan itulah mengapa sekarang saya beralih ke kesehatan finansial karena sekarang kita benar-benar harus berpikir, setelah memiliki akses, bagaimana kita membantu orang menggunakan akses itu untuk meningkatkan kehidupan mereka? Untuk membantu mereka mengelola kehidupan sehari-hari?" ujar Ratu Maxima.

Untuk itu, fokus baru yang perlu diperkuat ke depan bukan lagi soal inklusi keuangan tetapi menanamkan konsep kesehatan keuangan kepada masyarakat.

Bagaimana masyarakat dapat menggunakan akses layanan keuangan tersebut untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran, menabung, memiliki dana darurat, serta mengambil keputusan kredit yang tepat.

Dalam kunjungannya ke Solo pada Selasa (25/11/2025), Ratu Maxima mendengar langsung kekhawatiran seorang ibu rumah tangga terkait biaya tak terduga, terutama biaya pendidikan anak.

Masalah ini menurutnya bisa diselesaikan jika ibu itu memupuk kebiasaan menabung meskipun dalam jumlah kecil.

"Jadi itulah mengapa kita harus fokus pada kesehatan keuangan," imbuhnya.

Dia juga menyoroti pentingnya asuransi, baik asuranis kesehatan, asuransi jiwa, maupun asuransi untuk usaha, agar masyarakat tidak terjebak pada pinjaman berbunga tinggi saat menghadapi situasi darurat.

"Dan juga tentang dana darurat. Anda tahu, dana kecil yang Anda miliki jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Daripada pergi ke pemberi pinjaman uang dengan suku bunga tinggi yang justru akan membuat Anda semakin banyak utang dan stres," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai, konsep kesehatan finansial yang dikampanyekan Ratu Maxima sangat tepat untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

Istilah financial health (kesehatan keuangan) sendiri relatif baru diperkenalkan di Indonesia. Padahal definisi financial health lebih menyeluruh dibanding inklusi dan literasi keuangan yang selama ini menjadi fokus utama OJK.

"Jadi kami baru dapat pencerahan dari Ibu Ratu mengenai hal ini dan kami lihat ini benar-benar tepat terhadap kebutuhan Indonesia," ujar Mahendra pada kesempatan yang sama.

Meski saat ini tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Namun peningkatannya juga harus dibarengi dengan pemahaman terkait kesehatan finansial.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

Terlebih, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok umur 15-17 tahun. Pasalnya, generasi tersebut hanya memiliki indeks literasi keuangan sebesar 51,68 persen dan inklusi keuangan 74 persen.

"Kami siap untuk melakukan kerja sama dengan UNSGSA dan tentu pada gilirannya kita juga akan mengajak semua Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dalam program literasi inklusi untuk juga masuk dalam program kesehatan keuangan bagi kita semua. Begitu harapannya," ucap Mahendra.

Ratu Belanda Maxima menyoroti maraknya modus penipuan keuangan secara digital di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, total kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan sepanjang Januari-Oktober 2025 telah mencapai Rp 75 triliun.

“Sebanyak tujuh dari sepuluh orang Indonesia menghadapi percobaan penipuan digital setiap minggu, dan satu dari empat orang pernah kehilangan uang akibat penipuan,” kata Ratu Maxima dalam konferensi pers United Nations Secretary General’s Special Advocate for Financial Health and Indonesia Financial Services Authority di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut dia, ada beberapa hal penting yang dapat dicermati otoritas untuk memperkuat perlindungan masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan publik terhadap aksi penipuan keuangan. Beberapa di antaranya adalah penggunaan digital ID, sistem pertukaran data serta program edukasi yang memberikan peringatan kepada masyarakat tentang modus penipuan terbaru.

Menurut Maxima, modus scam selalu berubah setiap hari. Oleh sebab itu, edukasi secara instan (real time) amatlah penting. Dia juga menyatakan sudah banyak negara yang menerapkan peringatan otomatis ketika seseorang akan melakukan pembayaran.

“Misalnya [ada peringatan] Hati-hati, ini modus penipuan terbaru. Itu terbukti efektif,” ujar Maxima.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2025, total kerugian masyarakat akibat penipuan di sektor keuangan mencapai Rp 7,5 triliun sepanjang Januari–Oktober 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan berada di angka 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.

Friderica mengungkapkan kasus scam semakin memprihatinkan. Salah satu modus yang paling banyak dilaporkan adalah penipuan transaksi belanja, dengan lebih dari 58 ribu laporan dan kerugian menembus Rp 1 triliun.

“Sehari, kita bisa menerima 800–1.000 laporan masyarakat yang terkena scam,” ujar Friderica dalam acara Financial Healing yang diselenggarakan Katadata di Jakarta, Jumat (14/11).

Modus lain yang marak adalah fake call. Menurutnya, banyak korban tertipu oleh pelaku yang menyamar sebagai kerabat atau mengaku mengalami kecelakaan, lalu meminta uang dalam kondisi yang membuat korban panik sehingga tidak sempat berpikir rasional.

“Karena panik, mereka langsung mentransfer sejumlah uang yang diminta,” kata Friderica.

Ia juga menyoroti meningkatnya kasus penipuan investasi. Tren investasi yang tengah digandrungi anak muda justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk menawarkan investasi bodong.

Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden, sepakat melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan Pemerintah Indonesia dan UNSGSA siap untuk menindaklanjuti kerja sama yang lebih luas terkait bidang kesejahteraan keuangan (financial health).

Hal ini menjadi bagian dari hasil pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

“Tadi Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau berdua sepakat untuk melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan UNSGSA baru mengidentifikasi beberapa langkah kerja sama, termasuk menyelenggarakan pertemuan atau dialog secara komprehensif dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Menurut dia, pertemuan ini penting agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat menentukan prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama belajar dari praktik terbaik di dunia.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan, menurut UNSGSA, mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

“Kami sendiri dari OJK sangat senang bisa menjadi bagian dari kunjungan ini. Kami juga mendukung penuh kerja sama antara Pemerintah dan Ratu Maxima. Kami siap untuk menindaklanjuti,” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada dasarnya telah mencakup kelengkapan arsitektur sektor jasa keuangan untuk pemenuhan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK sebagai regulator jasa keuangan, melainkan juga pemerintah melalui kementerian terkait serta Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran.

Dalam hal ini, kesejahteraan keuangan berarti tidak hanya berhenti pada aspek literasi dan inklusi keuangan melainkan mencakup aspek yang lebih luas, terutama berkaitan dengan ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memang pemahaman dalam suatu konsep utuh ini baru kita mendalaminya dalam kunjungan Ratu Maxima ini, kesejahteraan keuangan sebagai konsep kesatuan. Tapi masing-masing elemen arsitekturnya sudah ada di dalam UU P2SK,” jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyadari bahwa selama ini dunia lebih fokus pada upaya peningkatan inklusi atau mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat dan melupakan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” kata dia.

Ratu Maxima menegaskan bahwa kesejahteraan keuangan bukan menjadi isu yang hanya terjadi di Indonesia melainkan isu global.

Ia mencontohkan bahwa sekitar 22 persen penduduk Belanda tidak “sehat” secara finansial dan 25 persen rentan secara finansial. Sementara itu di Amerika, hanya 41 persen penduduk yang dianggap sehat secara finansial.

“Beberapa hal telah kami sampaikan (kepada Pemerintah Indonesia). Kita masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik. Kami memiliki data mengenai kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia, tetapi mungkin kita seharusnya fokus pada upaya untuk benar-benar meningkatkannya. Karena itu, kami telah memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” kata Ratu Maxima.

Sebelumnya pada Kamis (27/11) siang, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

Pemerintah juga akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, bertemu dengan Ratu Belanda Maxima yang merupakan Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Pertemuan mereka membahas lebih mendalam tentang urgensi kesehatan finansial.

“Yang menjadi tujuan dari kedatangan Ratu Maxima dari Belanda mengenai bagaimana kita membangun kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan. Memang untuk Indonesia, ini relatif masih baru istilah kesejahteraan atau kesehatan keuangan. Yang biasa kita kenal selama ini adalah financial inclusion, financial literacy, inklusi dan literasi keuangan,” ujar Mahendra dalam acara UNSGSA for Inclusive Finance for Development di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut penuturannya, kesejahteraan atau kesehatan finansial memiliki esensi yang penting di tengah masyarakat, terutama di lingkungan rumah tangga, dengan kaitan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Mahendra menyebutkan ada perpaduan empat pilar utama dalam kesehatan finansial menuju pemberdayaan rumah tangga (empowering household strength).

Pilar pertama adalah inklusi finansial, yaitu memberikan akses keuangan kepada masyarakat, baik anak muda, kaum perempuan, pelajar, maupun komunitas disabilitas dalam bentuk akses pada tabungan, pembiayaan atau kredit, dan mekanisme pembayaran.

Pilar kedua adalah membangun daya tahan terhadap perubahan mendadak atau financial shock. Misalnya terjadi musibah berupa jatuh sakit atau kecelakaan, sehingga tidak memiliki kemampuan memadai untuk meneruskan hidup secara normal atau memiliki kehidupan yang pas-pasan.

“Yang ketiga pilarnya adalah bagaimana pada saat seseorang itu sudah pasca pekerjaan, sudah pensiun, sudah tidak lagi produktif. Nah, ini juga menjadi satu kesatuan dalam membentuk financial health rumah tangga,” ujarnya.

Pilar keempat, kemampuan confidence dalam pengelolaan uang, kaitannya dengan menghadapi berbagai tawaran dari kegiatan keuangan ilegal atau tidak memiliki izin yang merugikan, termasuk skill dalam melakukan pemulihan dana yang dimanipulasi.

“Jadi kami baru dapat pencerahan dari Ibu Ratu mengenai hal ini dan kami lihat ini benar-benar tepat terhadap kebutuhan Indonesia. Harapannya, program kesehatan atau kesejahteraan keuangan juga masuk sejalan dengan sudah berjalannya kerja sama program literasi inklusi,” terangnya.

Mahendra menekankan, kesehatan finansial memang merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga diharapkan bisa secara perlahan diimplementasikan.

“Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan mudah-mudahan juga memberikan bekal pemahaman bagi kita. Tidak usah khawatir kalau belum mengerti, saya juga baru mengerti 5 menit yang lalu. Jadi ini adalah hal yang baik untuk kita pelajari dan kita bertumbuh terus, karena ini yang diperlukan dan kita belajar dari yang terbaik yang ada secara internasional dari Ratu Maxima,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Belanda yang berperan sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health pada Kamis (27/11/2025).

Dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan tinggi atas kontribusi Ratu Maxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Yang Mulia Ratu Maxima, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda disini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kamis (27/11/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Indonesia memerlukan strategi nasional yang terstruktur dan kuat, termasuk pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden dan mempercepat implementasi kebijakan.

“Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan kita bisa bergerak sangat cepat,” tegas Kepala Negara.

Menanggapi komitmen tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan, sembari menekankan pentingnya tujuan akhir dari inklusi finansial.

Ratu Maxima juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar, namun masih perlu memperkuat implementasi agar manfaat inklusi benar-benar dirasakan masyarakat kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM.

“Saya pikir sekarang saatnya melihat alasan di balik inklusi keuangan. Kita ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini dan esok, serta tidak terjerumus dalam masalah. Jadi, saya pikir Itulah inti dari kesehatan finansial,” ujar Ratu Maxima.

Ratu Belanda Maxima mengingatkan, pentingnya kesehatan finansial atau financial health masyarakat karena dampaknya yang luas, tak hanya pada stabilitas finansial individu dan keluarga, tetapi ketahanan ekonomi nasional. Maxima yang datang ke Indonesia sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan dan Kesejahteraan Keuangan (UNSGSA) menekankan kesehatan finansial masyarakat sebagai salah satu prioritas PBB.

“Ini akan membantu keberlanjutan ekonomi jangka panjang dan menjadi jaring pengaman agar masyarakat Indonesia lebih produktif,” ujar Maxima usai berdiskusi dengan berdiskusi dengan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (27/11).

Maxima menjelaskan, kesehatan finansial merupakan ukuran kemampuan seseorang atau keluarga dalam mengelola kewajiban keuangan saat ini dengan baik, serta memiliki keyakinan terhadap kondisi finansial di masa depan.

Berdasarkan data internal PBB, hampir setengah orang dewasa Indonesia memiliki tabungan, tetapi hanya satu dari empat orang yang menabung melalui bank atau dompet elektronik. Mayoritas masih mengandalkan arisan atau mekanisme informal lainnya.

Kemudian pada sisi kredit, hanya satu dari dua orang dewasa pernah meminjam uang, tetapi hanya satu dari tujuh orang yang mengakses kredit dari lembaga resmi. Sebagian besar pinjaman masih bersumber dari keluarga atau teman.

Di sektor pembayaran, adopsi QRIS mendorong perilaku non-tunai. ASPI mencatat pada 2025 terdapat 57 juta pengguna QRIS dan 39 juta merchant yang telah terhubung.

EmpatPilarKesejahteraan Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, konsep kesehatan finansial masih relatif baru di Indonesia, meski praktiknya sudah lazim di tingkat rumah tangga. Adapun saat ini, Indonesia masih fokus pada indikator literasi dan inklusi keuangan.

Mahendra memaparkan, empat pilar utama untuk mencapai kesehatan finansial. Pertama akses dan literasi keuangan. Pilar ini meliputi pemahaman dan akses terhadap produk keuangan seperti tabungan, kredit, pembiayaan dan layanan pembayaran. Pilar ini sejalan dengan mandat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Biasanya ini yang menjadi fokus kita semata-mata dan memang di dalam undang-undang nomor 4 2023 tentang pengembangan penguatan jasa keuangan menjadi tolak ukur yang utama dalam melihat seberapa maju kemajuan inklusi keuangan dan literasi keuangan di kita,” kata Mahendra di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11).

Kedua, ketahanan terhadap guncangan finansial. Menurutnya, masyarakat perlu membangun daya tahan menghadapi risiko seperti sakit, kecelakaan, atau musibah melalui dana darurat, asuransi, dan proteksi pemerintah seperti BPJS Kesehatan.

Ketiga, perencanaan keuangan jangka panjang. Dia menyatakan, termasuk kepesertaan dalam dana pensiun seperti DPLK atau BPJS Ketenagakerjaan, serta tabungan jangka panjang lainnya.

Keempat, kepercayaan diri menghadapi risiko keuangan ilegal. Meningkatkan literasi dan edukasi agar masyarakat mampu mengenali dan menolak produk keuangan ilegal atau scam.

“Kami melihat konsep ini sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia dan OJK siap bekerja sama dengan UNSGSA,” ujar Mahendra.