Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menjadi salah satu emiten yang tengah dalam rencana menerbitkan surat utang.

Melansir prospektusnya, WIFI bakal menerbitkan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I Solusi Sinergi Digital Tahap I Tahun 2026 dengan total nilai pokok mencapai Rp2,5 triliun.

Dalam rencananya, WIFI bakal menerbitkan masing-masing tiga seri obligasi dan sukuk, dengan tenor 1—3 tahun. Hanya saja, belum terang besaran imbal hasil yang ditawarkan masing-masing produk.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan rating Single A dan Single A Syariah kepada dua surat utang WIFI yang bakal diterbitkan. Sementara data PHEI menyebut bahwa pada rating Single A, besaran yield kini telah bertengger pada level 8,98—9,19% untuk tenor 1—3 tahun.

Manajemen Surge menerangkan, nantinya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan sukuk bakal disalurkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada entitas anak usaha dalam bentuk fasilitas pembiayaan pembelian.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong, menjelaskan bahwa pertimbangan utama WIFI dalam menerbitkan obligasi di tengah kondisi ini adalah fleksibilitas pendanaan ketimbang berbagai instrumen pendanaan lainnya yang dapat diakses perseroan.

”Pertimbangan utama perseroan adalah karakteristik obligasi yang memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan fasilitas pinjaman perbankan, sehingga dana dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung ekspansi dan pengembangan usaha,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Shannedy Ong, menerangkan pihaknya cukup optimistis bahwa penerbitan surat utang ini bakal disambut dengan baik oleh investor. Investor dinilai memahami prospek bisnis perseroan sehingga surat utang ini laris manis. Kedua surat utang WIFI dijadwalkan bakal tercatat di BEI pada 29 Juni 2026.

”Perseroan melihat minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan masih cukup baik. Hal tersebut tecermin dari proses bookbuilding yang sudah fully subscribed. Kami menilai investor memahami prospek bisnis perseroan yang inovatif dan disruptif untuk internet terjangkau, sehingga kami optimistis penerbitan memperoleh respons yang baik,” tegasnya.

Mengutip Data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (26/6/2026), 71 emisi dari 43 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berhasil menghimpun dana Rp76,09 triliun. Dalam pipeline, masih terdapat 33 penerbit dengan 48 emisi yang mengantre untuk menerbitkan surat utang.

Padahal, data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) mencatat bahwa yield SBN bertenor 10 tahun saat ini telah berada pada level 7,24%. Posisi itu jauh dari kata murah dibandingkan Juli 2025 senilai 6,62% dan 6,11% pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,25 triliun.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 terdiri dari 4 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga 8,50% bertenor 370 hari kalender.

Kemudian jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga 9% bertenor 3 tahun. Lalu Seri C ditawarkan dengan jumlah pokok Rp117,52 miliar dengan tingkat bunga 9,5% bertenor 5 tahun. Terakhir, Obligasi Seri D dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dan tingkat bunga 10% serta tenor 7 tahun.

Adapun, obligasi TPIA ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Perinciannya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan skor idAA- (Double A Minus).

Sementara pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian, pihak yang menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi TPIA ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026

Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat total pembiayaan selama empat bulan pertama pada 2026 mencapai Rp1,5 triliun, atau sudah mencapai 50% dari total pembiayaan sepanjang 2025.

Direktur Utama Samir mengatakan kinerja positif itu didorong oleh pertubuhan portofolio penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa, yakni Pulau Sumatra yang mencapai sekitar 17%.

“Kemudian disusul berikutnya dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Maluku, dan yang terbesar masih dari Pulau Jawa sebesar 69%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Dia menegaskan tumbuhnya penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa sejalan dengan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM di Indonesia.

Kendati demikian, Handy menekankan bahwa akselerasi pembiayaan tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko kredit yang lebih ketat, melalui penguatan manajemen risiko demi penguatan tata kelola yang semakin baik, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset tetap terjaga.

“Kami berharap Samir mampu menjadi alat bantu ekonomi yang efektif, membantu kebutuhan darurat hingga menjaga arus kas di masa yang sulit bagi masyarakat dan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan yang transparan,” ucapnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan sepanjang 2025 total pembiayaan Samir mencapai Rp2,9 triliun, tumbuh 176% secara tahunan. Sementara itu, untuk total kumulatif, pembiayaan Samir menyentuh Rp7 triliun hingga 31 Mei 2026 yang disalurkan kepada sekitar 2 juta peminjam unik (unique borrower).

“Dengan persentase 53% merupakan peminjam pria dan selebihnya adalah peminjam wanita untuk berbagai macam tujuan peminjaman termasuk juga diperuntukkan kepada sektor produktif,” beber Handy.

Adapun, saat ini pembiayaan Samir berasal dari 11 lender institusi dan tiga diantaranya dari industri perbankan yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

“Kami selalu ingin membangun kolaborasi lintas lembaga keuangan agar tercipta pembiayaan yang inklusif, hadirnya ekosistem pembiayaan yang lebih stabil dan efisien, serta menumbuhkan tingkat ekonomi bagi masyarakat maupun UMKM secara berkelanjutan,” pungkas Handy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) bakal meminta restu pemegang saham dalam waktu dekat terkait rencana pembelian kembali atau buybacksaham perseroan senilai maksimal Rp3,5 triliun.

Berdasarkan dokumen tambahan informasi atas keterbukaan informasi yang dirilis perusahaan, keputusan final terkait aksi korporasi ini akan ditentukan dalam RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung pekan ini, Kamis (18/6/2026).

Langkah hukum ini ditempuh guna memenuhi regulasi pasar modal terbaru, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Manajemen GoTo menjelaskan bahwa jika agenda ini telah mengantongi persetujuan, perseroan memiliki waktu selama 12 bulan untuk mengeksekusi penyerapan saham beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Pembelian kembali atas saham perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya Rp3.500.000.000.000 [tiga triliun lima ratus miliar Rupiah] akan dilakukan dalam waktu 12 bulan setelah disetujuinya rencana share buyback dalam RUPSLB,” tulis manajemen, Senin (15/6/2026)

Adapun periode pelaksanaan buyback emiten berbasis digital ini diproyeksikan bakal berjalan mulai 19 Juni 2026 sampai dengan 18 Juni 2027 mendatang.

Sementara itu, dana senilai Rp3,5 triliun dipastikan bersumber dari likuiditas internal perusahaan sehingga tidak akan memengaruhi struktur permodalan maupun memangkas biaya operasional pada lini bisnis utama yang berjalan.

Hingga dokumen tambahan informasi diumumkan, struktur modal dasar perseroan tercatat bertengger di level Rp4 triliun dengan total modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp1,19 triliun.

Berikut lini masa pelaksanaan RUPST dan RUPSLB GOTO:

- 11 Mei 2026: Pengumuman rencana penyelenggaraan rups dan keterbukaan informasi rencana buyback saham

- 25 Mei 2026: Tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

- 26 Mei 2026: Pemanggilan resmi RUPS kepada para pemegang saham

- 15 Juni 2026: Pengumuman tambahan informasi atas keterbukaan informasi rencana buyback saham

- 18 Juni 2026: Tanggal pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.

- 22 Juni 2026: Pengumuman ringkasan risalah RUPS.

- 17 Juli 2026: Penyampaian risalah RUPS kepada OJK dan BEI

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"(Alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian di Papua) totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, itu atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)," kata Mentan usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Amran mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan pertanian Papua melalui dukungan sarana produksi, infrastruktur, serta pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 kembali ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran menyampaikan penetapan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan nasional.

Ia menuturkan pertemuan bersama gubernur, bupati, kepala dinas, petani, dan penyuluh pertanian dari berbagai daerah Papua telah menghasilkan berbagai usulan pembangunan sektor pertanian.

Sekitar 200 peserta hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan daerah, mulai dari pengembangan tanaman pangan hingga komoditas perkebunan yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Pemerintah menargetkan Papua bersama Kalimantan, Sumatera, dan Jawa mampu mewujudkan kemandirian pangan serta energi sehingga inflasi dapat lebih terkendali pada masa mendatang.

"Insya Allah program ini kita lanjutkan ke depan. Apa maksudnya? Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera, ini dan Jawa mandiri pangan, mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol," beber Amran.

Ia menegaskan pembangunan pertanian Papua juga diarahkan untuk menekan disparitas harga pangan, termasuk harga beras yang selama ini relatif tinggi di sejumlah wilayah.

Berbagai komoditas yang akan dikembangkan meliputi padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, dan singkong sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah mengusulkan tambahan bantuan berupa cetak sawah, pembangunan irigasi, penyediaan traktor, serta perluasan areal pengembangan komoditas unggulan.

Amran memastikan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan pemerintah siap memenuhi seluruh kebutuhan daerah apabila pelaksanaan program menunjukkan perkembangan yang baik.

"Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya. Tadi kami sudah minta Dirjen, permintaan tambahan hari ini dipenuhi, dilaksanakan secepat-cepatnya," tegas Amran.

Adapun untuk 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan pertanian di seluruh wilayah Papua.

Anggaran tersebut mencakup pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat mekanisasi, memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong produktivitas petani di seluruh Tanah Papua.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA melanjutkan realisasi program pembelian kembali (buyback) saham perseroan pada Kamis (11/6/2026).

Hal ini merupakan kelanjutan dari program buyback yang sebelumnya telah direalisasikan pada April 2026 dan menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menunjukkan keyakinan terhadap kondisi pasar modal Indonesia.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan pelaksanaan buyback merupakan sinyal optimisme perseroan terhadap pasar modal domestik sekaligus telah mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan.

“Pelaksanaan Buyback merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini juga sudah mempertimbangkan kondisi fundamental Perseroan,” ujar Hendra, Kamis (11/6/2026).

Program pembelian kembali saham tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada 12 Maret 2026.

Periode pelaksanaannya berlangsung selama 12 bulan, yakni sejak 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih cepat oleh perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, BCA menyiapkan dana buyback dengan nilai maksimal Rp5 triliun, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang terkait.

BCA juga menegaskan aksi korporasi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha perusahaan

Hendra menambahkan manajemen akan tetap memperhatikan dinamika pasar dalam menjalankan program buyback serta memastikan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026,” tutup Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan pola kerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai menunjukkan hasil positif.

Selain menghasilkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut dinilai mampu mempertahankan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi sementara menunjukkan penghematan terbesar berasal dari berkurangnya biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.

"Penghematan paling signifikan berdasarkan data Kementerian PANRB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yakni Rp1,94 triliun. Jika yang melaporkan baru sekitar 20%, maka secara sederhana potensi penghematannya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan biaya operasional dan utilitas sebesar Rp65 miliar. Rinciannya terdiri atas penghematan listrik Rp34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp20 miliar, dan penggunaan air sebesar Rp11 miliar.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh 113 instansi.

Selanjutnya, sebanyak 109 instansi melakukan pembatasan kendaraan dinas, 106 instansi mengurangi perjalanan dinas, serta masing-masing 73 instansi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan membatasi kegiatan di luar jam kerja.

Di sisi kinerja organisasi, pemerintah menilai penerapan fleksibilitas kerja tidak mengganggu pencapaian target instansi. Dari 143 instansi yang telah melaporkan hasil evaluasi, sebanyak 94% atau 135 instansi mencatat realisasi kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk instansi pemerintah pusat, tingkat pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai 95%. Sementara itu, pemerintah daerah mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 80%.

"Kinerja organisasi juga tetap terjaga selama fleksibilitas kerja. Mayoritas instansi berhasil mempertahankan bahkan melampaui target kinerja dan anggaran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama implementasi pola kerja fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 96% pegawai instansi pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespons komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari lima menit.

Data Kementerian PANRB juga menunjukkan sekitar 95% layanan publik nasional tetap berjalan stabil selama pelaksanaan kebijakan WFH. Pengguna layanan tercatat tetap atau meningkat sebesar 81%, sementara tingkat kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada angka yang sama.

"Pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan data Kementerian PANRB, 95% layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi, kebijakan tersebut disebut mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis teknologi.

Sebanyak 33 dari 35 instansi pemerintah pusat telah mengadopsi sistem e-Office terintegrasi, sementara 32 instansi telah menerbitkan kebijakan internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.

Kepatuhan presensi pegawai selama bekerja dari rumah tercatat mencapai 92% di instansi pusat dan 80% di pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dinilai paling mencerminkan percepatan digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Secara nasional, jumlah dokumen yang menggunakan TTE bertambah lebih dari 100.000 dokumen, terdiri atas hampir 27.000 dokumen di instansi pusat dan lebih dari 73.000 dokumen di pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pelaksanaan pekerjaan secara daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6% di pemerintah daerah.

Menurut Qodari, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran budaya birokrasi dari orientasi kehadiran fisik menuju orientasi hasil kerja dan kinerja.

"Transformasi ini menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data," tandas Qodari.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat lima temuan utama dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN. Pertama, langkah efisiensi telah diterapkan secara luas di berbagai instansi.

Kedua, penghematan perjalanan dinas dan operasional mencapai sedikitnya Rp1,95 triliun. Ketiga, mayoritas instansi berhasil mempertahankan target kinerja dan anggaran.

Keempat, pelayanan publik tetap berjalan stabil. Kelima, digitalisasi birokrasi meningkat signifikan melalui adopsi e-Office dan lonjakan penggunaan TTE.

Jakarta: PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 kepada pemerintah pusat dan daerah pada 8 April 2026 lalu.

Sebanyak Rp4,8 triliun sebagai tambahan dari yang sudah disetorkan sepanjang tahun 2025, sehingga total setoran kepada negara mencapai Rp75 triliun.

Dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan tahun 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

“Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026.

Adapun rincian pembagian Rp4,8 triliun bagian keuntungan bersih perusahaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat: Rp1,92 triliun.
2. Provinsi Papua Tengah: Rp720,5 miliar.
3. Kabupaten Mimika: Rp1,2 triliun.
4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah: Rp960,4 miliar. Adapun kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya. Setiap kabupaten menerima Rp137,2 miliar.

Tony menambahkan bahwa nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi.

“Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal tahun 2028,” jelas Tony.

Selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar USD100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga tahun 2041.

“Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” ucap Tony.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp55 triliun untuk menjadi salah satu stimulus ekonomi kuartal II/2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja pemerintah pada kuartal II/2026 lantaran basis kuartal II/2025 yang masih rendah. Untuk itu, belanja pemerintah dalam bentuk pencairan gaji ke-13 ASN ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan April-Juni 2026.

"Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni, nah itu juga salah satu penopang," terangnya pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (5/5/2026).

Pemerintah juga menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah insentif untuk kuartal II/2026, salah satunya untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membahas rencana pemberian insentif ini, Selasa (5/5/2026).

"Ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Airlangga.

Optimalisasi APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depannya juga diharapkan berasal dari bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun, serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.

Selain itu, implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.

"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan, khususnya pembangunan gudang milik Perum Bulog.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 (Perpres 14/2026) tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Beleid tersebut ditetapkan pada 11 Maret 2026.

Kepala Negara RI menyatakan penyediaan infrastruktur pascapanen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian melalui swasembada pangan.

Upaya ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sewa gudang serta mendorong pemerataan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah.

Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan infrastruktur pascapanen (IPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP, Perum Bulog menggunakan dana investasi pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 20 ayat (2), seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan Pasal 3, penguatan IPP mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan. Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras beserta turunannya.

Sementara itu, sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun multifungsi.

Selain itu, sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Kemudian, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan dapat berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Beleid tersebut juga mengatur pemilihan penyedia jasa konsultan dalam proyek infrastruktur pangan yang mencakup konsultan perencana, pengawas, manajemen proyek, hingga manajemen konstruksi.

Dalam hal ini, proses pemilihan penyedia jasa konsultan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan keputusan direksi dengan mengutamakan BUMN atau anak usahanya sesuai bidang usaha.

Namun jika tidak dilakukan kepada BUMN, penunjukan langsung dapat diberikan kepada konsultan yang memiliki kinerja minimal baik dan berpengalaman bekerja sama dengan Perum Bulog.

Selain itu, BUMN maupun anak usahanya dapat menjalankan proyek secara mandiri atau melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, dengan tetap memprioritaskan penggunaan penyedia jasa lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menyiapkan dana hingga Rp5 triliun untuk aksi pembelian kembali saham, meski rencana buyback pada 2025 belum dijalankan hingga awal 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (16/4/2026), rencana tersebut kembali diajukan perseroan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Mei 2026. Jika disetujui, pelaksanaan buyback dapat dimulai sehari setelahnya dan berlangsung hingga 12 bulan ke depan.

Langkah ini muncul di tengah belum terealisasinya program pembelian kembali saham periode 2025 yang saat itu sebesar Rp4 triliun. Perseroan mencatat tidak ada pelaksanaan buyback sejak 23 Mei 2025 hingga 31 Maret 2026, meskipun telah mengantongi restu pemegang saham sebelumnya.

Manajemen menyebutkan, aksi korporasi ini bertujuan menjaga likuiditas perdagangan saham sekaligus mendorong harga saham agar mencerminkan nilai fundamental perseroan. Selain itu, buyback diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham.

Perseroan memastikan pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu kondisi keuangan. Dana yang digunakan seluruhnya berasal dari kas internal, dengan dukungan saldo laba dan arus kas yang dinilai memadai.

Secara proforma, aksi ini diperkirakan akan meningkatkan laba per saham. Dengan asumsi penggunaan dana maksimal Rp5 triliun, laba per saham dasar naik dari 0,09762 menjadi 0,10401, meski total aset dan ekuitas akan tergerus masing-masing sekitar US$292 juta.

Perseroan juga menegaskan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melampaui 10% dari modal ditempatkan dan tidak mengurangi kekayaan bersih di bawah batas minimum yang dipersyaratkan regulasi.

Dalam pelaksanaannya, buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia di pasar reguler dengan menunjuk satu perusahaan efek. Harga pembelian ditetapkan tidak lebih tinggi dari harga transaksi sebelumnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (14/4/2026), AADI berencana menjual 720,38 juta saham di Kestrel Coal Group Pty Ltd.

Nilai dari rencana transaksi ini yaitu sebesar US$1,85 miliar untuk upfront cash consideration atau pembayaran tunai awal, dan maksimum US$550 juta untuk contingent cash consideration atau pembayaran tambahan.

Sekretaris Perusahaan AADI Ray Aryaputra menjelaskan berdasarkan sale and purchase agreement (SPA), Adaro Capital Limited (ACL) akan menjual seluruh saham Kestrel milik ACL sejumlah 720,38 juta saham (720.385.220) biasa yang telah disetor penuh dalam modal Kestrel atau setara dengan 47,99% dan waran milik ACL.

“Penyelesaian rencana transaksi akan dilaksanakan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam SPA,” tulis Ray, Selasa (14/4/2026).

Adapun total nilai rencana transaksi terdiri atas upfront cash consideration sebesar US$1,85 miliar yang akan dibayarkan pada saat penyelesaian transaksi dan tunduk pada penyesuaian berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SPA.

Lalu contingent cash consideration sebesar maksimum total hingga US$550 juta, yang akan dibayarkan tahunan selama periode lima tahun sejak tanggal penyelesaian transaksi.

Pembayaran ini memiliki ketentuan untuk setiap tahun, pembayaran hanya dilakukan apabila rata-rata harga harian yang dipublikasikan untuk indeks Platts Premium Low Vol Hard Cooking Coal FOB Australia (PLVHA00) dalam tahun penilaian melebihi batasan tertentu.

Ray menuturkan nilai rencana transaksi yang akan diperoleh ACL akan dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan ACL di Kestrel.

“Tujuan rencana transaksi adalah untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis dan investasi perseroan,” kata Ray.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.