Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) mempercepat optimalisasi penggunaan bahan baku obat (BBO) dalam negeri, efisiensi operasional, hingga peluncuran produk inovatif berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi untuk memperkuat fundamental bisnis sepanjang 2026.

Strategi tersebut akan digenjot pada tahun ini untuk meningkatkan daya tahan kinerja di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian rantai pasok global.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan penguasaan rantai pasok dari sisi hulu melalui strategi change of source menjadi salah satu strategi utama perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang selama ini masih mendominasi industri farmasi nasional.

"Melalui inisiatif ini, KAEF sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Strategi tersebut dinilai penting mengingat lebih dari 95% kebutuhan bahan baku industri farmasi nasional masih bergantung pada impor.

Kondisi itu membuat industri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya logistik, hingga gangguan pasokan akibat konflik geopolitik global.

Selain mengembangkan industri hulu, Kimia Farma melakukan efisiensi melalui integrasi pengadaan secara terpusat (centralized procurement), transformasi digital, hingga penajaman portofolio produk dengan beralih dari produk berbiaya tinggi menuju produk inovatif bermargin lebih besar.

Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2025, penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor Kimia Farma meningkat 124% dibandingkan periode sebelumnya.

"Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59% merupakan fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi dinamika ekonomi global," imbuhnya.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan gejolak geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, telah memberikan dampak nyata terhadap industri farmasi melalui terganggunya rantai pasok global dan meningkatnya biaya energi maupun distribusi.

Untuk mengurangi risiko tersebut perseroan juga mengoptimalkan utilisasi fasilitas produksi dan memperkuat industri hulu melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) di Cikarang yang telah mengantongi Nomor Izin Edar (NIE) untuk bahan baku obat.

Saat ini KFSP telah memproduksi 19 jenis bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dengan 18 di antaranya juga telah memperoleh sertifikasi halal.

Perkuat Portofolio Produk

Sebagai bagian dari optimalisasi kinerja, Kimia Farma juga memperkuat portofolio produk melalui peluncuran empat obat baru yang menyasar kebutuhan terapi prioritas nasional, yakni Fentakaf (Fentanyl Injeksi) sebagai substitusi impor untuk kebutuhan anestesi, Sildenafil untuk terapi kesehatan pria, Pantokaf (Pantoprazole) untuk gangguan lambung, serta Moxifloxacin guna mendukung program penanggulangan tuberkulosis.

Di sisi lain, perusahaan terus meningkatkan kandungan lokal pada sejumlah produk strategis. Obat antiretroviral TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanganan HIV telah memiliki nilai TKDN mencapai 52,78%, sedangkan Rosuvastatin untuk terapi penyakit kardiovaskular mencatat TKDN sebesar 59%.

Hingga kuartal I/2026, KAEF membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar. Capaian ini berbalik dari periode yang sama tahun sebelumnya, di mana perseroan masih mencatatkan rugi bersih Rp126,4 miliar.

IDXChannel - Pelaku usaha Indonesia dan Filipina menyepakati dua kesepakatan imbal dagang tripartit atau barter dengan potensi transaksi mencapai USD350 juta atau setara Rp6,29 triliun.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan barter menjadi langkah strategis untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar yang menekan mata uang kedua negara. Melalui barter, Indonesia berupaya menjaga stabilitas perdagangan tanpa bergantung pada pembayaran tunai dalam dolar Amerika Serikat (AS).

Langkah ini sekaligus menjadi instrumen efektif dalam menghemat cadangan devisa di tengah ketidakpastian pasar global.

“Skema imbal dagang yang terstruktur dengan baik dapat menjadi instrumen perdagangan di tengah ketidakpastian perdagangan global dan tekanan mata uang saat ini. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan bimbingan regulasi serta fasilitasi perdagangan bagi pelaku usaha Indonesia. Hal ini penting agar seluruh proses bisnis ini dapat berjalan dengan kepastian hukum yang jelas,” kata Mendag Busan pada penandatanganan MoU di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (8/6/2026).

MoU yang ditandatangani hari ini mencakup dua imbal dagang yang melibatkan pelaku usaha Indonesia dan Filipina.

Terdapat dua MoU imbal dagang tripartit, atau yang masing-masing melibatkan tiga pihak. MoU pertama adalah perjanjian Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia. Ketiga pihak menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai USD50 juta per tahun.

Sementara itu, MoU kedua adalah perjanjian Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading. Ketiga pihak menyepakati pertukaran produk baja dengan bijih besi asal Filipina untuk memenuhi kebutuhan produksi Krakatau Steel senilai USD 300 juta per tahun.

“Kedua proyek ini menunjukkan komitmen pelaku usaha Indonesia dan Filipina untuk menghadirkan solusi perdagangan yang inovatif dan saling menguntungkan. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat rantai pasok industri dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang," ujar Mendag.

Selain penandatanganan MoU, delegasi Filipina mengikuti penjajakan bisnis (business matching) dengan eksportir dan produsen unggulan Indonesia. Komoditas yang ditampilkan mencakup bahan bangunan dan sejumlah komoditas unggulan lainnya dari Indonesia dengan prospek besar di pasar Filipina.

Business matching tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut dari pembentukan Indonesia-Philippines Business Association (IPBA). Asosiasi tersebut diinisiasi pada 6 Mei 2026 saat kunjungan Mendag Busan ke Cebu, Filipina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2026. IPBA bertujuan memperkuat konektivitas dan kemitraan bisnis antara pelaku usaha kedua negara.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif IPBA dalam memperkuat hubungan bisnis dan konektivitas antar Indonesia dan Filipina, khususnya setelah keberhasilan peluncuran IPBA di Cebu bulan lalu. Kehadiran ini adalah bentuk nyata dari keterlibatan bisnis yang konkret dan berbasis kepentingan bersama,” ujar Mendag Busan.

Mendag juga mengundang para pebisnis Filipina untuk berpartisipasi dalam ajang Trade Expo Indonesia ke-41 yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. “Kami ingin momentum ini terus berlanjut. Kemendag memberi dukungan penuh melalui berbagai terkait regulasi hingga penghubungan ke pelaku bisnis Filipina,” kata Mendag.

Perdagangan Indonesia-Filipina

Ekonomi Indonesia dan Filipina tercatat memiliki fondasi yang sangat kuat. Pada Januari—April 2026, total perdagangan kedua negara mencapai USD4,16 miliar dengan surplus USD2,93 miliar bagi Indonesia. Nilai itu meningkat 12,03 persen dibanding Januari—April 2025. Kemudian, dari sisi ekspor ke Filipina, Indonesia menunjukkan tren yang gemilang dengan pertumbuhan tahunan (2021—2025) sebesar 1,63 persen. Sementara itu, sepanjang 2025, total perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 12,02 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 8,42 miliar.

“Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang besar di pasar Filipina. Kami melihat potensi ekspor yang menjanjikan untuk berbagai produk unggulan nasional mulai dari kendaraan hibdrida, bahan baku oleokimia, hingga olahan kopi dan makanan olahan. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di sektor-sektor tersebut,” kata Mendag.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, BANDUNG — Sebanyak 140 perajin tahu yang tergabung dalam Sentra Industri Tahu Cibuntu, Kota Bandung, mulai mempertimbangkan aksi penghentian produksi dalam beberapa hari ke depan.

Rencana tersebut muncul seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada kenaikan harga kedelai impor.

Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Jawa Barat, M. Zamaludin, mengatakan mayoritas perajin masih bergantung pada pasokan kedelai impor dari Amerika Serikat, Kanada, dan Brasil. Kondisi tersebut membuat industri tahu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Ya dampaknya harga kedelai sekarang mahal. Dulu sebelum puasa sekitar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilogram, sekarang sudah ada yang mencapai Rp11.000 per kilogram," ujar Zamaludin, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, para perajin di Kota Bandung maupun sejumlah daerah lain di Jawa Barat mulai khawatir dengan tren pelemahan rupiah yang berpotensi terus mendorong kenaikan harga bahan baku.

"Kami khawatir harga kedelai terus naik, lalu diikuti bahan-bahan lainnya. Kalau dolar naik tentu berpengaruh karena bahan baku yang kami gunakan sebagian besar impor, bukan lokal," katanya.

Zamaludin menjelaskan, keterbatasan produksi kedelai dalam negeri membuat perajin tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan impor. Jika harga kedelai terus meningkat, ia menilai kondisi serupa yang terjadi pada 2023 bisa kembali terulang.

"Kalau harga kedelai naik terus, bukan tidak mungkin kejadian tahun 2023 terulang lagi. Menaikkan harga tahu dan tempe juga tidak mudah, sehingga salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah aksi mogok produksi," ujarnya.

Pada 2023, perajin tahu dan tempe di berbagai daerah sempat menghentikan produksi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga kedelai. Aksi tersebut menyebabkan pasokan tahu dan tempe di sejumlah pasar menurun drastis.

Zamaludin menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai, aksi serupa berpotensi kembali dilakukan.

"Mogok massal produksi seperti yang pernah terjadi pada 2023 bisa saja kembali dilakukan," tegasnya.

Meski demikian, ia menyebut sebagian perajin masih memiliki stok kedelai yang dibeli sebelum harga melonjak. Karena itu, produksi dan penjualan masih berjalan normal, tanpa pengurangan ukuran maupun kenaikan harga produk.

"Ukuran masih tetap dan harga juga belum berubah. Hanya saja keuntungan kami semakin berkurang, bahkan ada yang sudah merugi," katanya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat menekan biaya impor kedelai sehingga harga bahan baku tidak terus meningkat.

"Pemerintah perlu segera turun tangan membantu. Dulu ada kebijakan yang meringankan biaya impor untuk beberapa komoditas. Harapannya, kedelai juga bisa mendapat perhatian serupa agar harga lebih terkendali," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Xiaomi Indonesia dan POCO mengungkapkan strategi bisnis di tengah fluktuasi nilai tukar, sekaligus merespons proyeksi kenaikan harga smartphone pada kuartal III/2026.

Terkait potensi kenaikan harga, Xiaomi Indonesia menyatakan penetapan value produk dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena itu, perusahaan melakukan peninjauan secara berkala untuk memastikan nilai yang dihadirkan tetap mencerminkan kualitas dan inovasi produk.

Dengan misi Innovation for Everyone, Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengatakan perusahaan berkomitmen menghadirkan teknologi yang relevan dan bernilai dengan mempertimbangkan dinamika pasar serta ekspektasi konsumen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan optimal antara performa dan kualitas.

“Di tahun 2026 ini, kami optimis untuk terus memperkuat posisi Xiaomi di Indonesia dengan memperluas ekosistem terpadu,” kata Andi kepada Bisnis pada Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, perluasan ekosistem tersebut dilakukan melalui visi Human x Car x Home, yang menghubungkan smartphone, AIoT, hingga perangkat home appliances dalam satu pengalaman terintegrasi guna mendukung gaya hidup modern pengguna.

Berkat strategi tersebut, lanjut Andi, Xiaomi berhasil menempati posisi sebagai vendor smartphone nomor satu di Indonesia pada 2025 berdasarkan laporan Omdia.

Sementara itu, PR Manager POCO Indonesia Novita Krisutami menuturkan value produk POCO dibangun dari prinsip Extreme Performance, Extreme Value.

“Artinya, setiap produk harus deliver performa maksimal dengan value yang tetap masuk akal untuk pengguna,” kata Novita.

Dia menambahkan, perusahaan terus melakukan peninjauan agar tetap relevan dengan dinamika pasar, tanpa menggeser fokus utama, yakni menghadirkan performa tinggi yang bisa langsung dirasakan pengguna.

Di tengah kondisi pasar yang semakin selektif, POCO masih melihat permintaan terhadap produk dengan value kuat, terutama yang mudah diakses konsumen.

“Termasuk melalui ketersediaan resmi produk POCO di berbagai kanal online,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberi tekanan pada industri teknologi. Kondisi ini diperkirakan berdampak pada kenaikan harga smartphone hingga laptop, yang mulai terasa pada kuartal III/2026 seiring masuknya stok baru dengan biaya impor lebih tinggi.

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menjelaskan bahwa dampak pelemahan rupiah umumnya tidak langsung terasa di pasar. Pelaku industri masih cenderung menahan harga dengan memanfaatkan stok lama serta kontrak sebelumnya.

“Kenaikan harga umumnya mulai terlihat pada kuartal III 2026, saat stok baru masuk dengan biaya impor lebih tinggi,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (27/4/2026).

Dia menambahkan, jika depresiasi rupiah berlanjut, penyesuaian harga akan semakin meluas pada kuartal IV, terutama untuk segmen menengah dan premium. Meski demikian, sebagian pedagang kerap lebih cepat menaikkan harga dengan alasan penguatan dolar AS.

Menurut Heru, faktor global juga berperan besar dalam pembentukan harga. Penurunan pengiriman smartphone secara global dapat menahan harga sementara akibat melemahnya permintaan. Namun, jika terjadi kelangkaan chipset atau komponen, biaya produksi akan meningkat dan pada akhirnya diteruskan ke konsumen.

Dia menekankan, strategi produsen sebaiknya tidak agresif dalam menaikkan harga. Efisiensi biaya, diversifikasi pemasok, hingga strategi promosi dinilai lebih efektif dalam menjaga daya beli.

“Tak ketinggalan, pendekatan bertahap dalam penyesuaian harga juga akan membantu menjaga permintaan tetap stabil di tengah tekanan biaya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut investor saat ini cenderung beralih ke aset lindung nilai seperti emas di tengah fluktuasi nilai tukar termasuk rupiah.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti tidak menampik bahwa rupiah masih mengalami tekanan meski indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY melemah. Namun, dia menilai volatilitas tidak hanya terjadi pada rupiah, melainkan juga pada DXY dan berbagai mata uang global.

Menurut Destry, tingginya ketidakpastian global membuat investor dan pelaku pasar mencari instrumen safe haven. Fenomena tersebut juga tercermin dari langkah sejumlah bank sentral dunia yang mengalihkan cadangan devisa dari dolar ke surat utang pemerintah AS atau United States Treasury (UST).

Ketidakpastian yang berlanjut turut mendorong investor memindahkan asetnya ke instrumen lain seperti emas. Kondisi itu, kata Destry, menjadi salah satu faktor yang mendorong lonjakan harga emas di pasar global.

"Jadi terjadi pergseran. Sama dengan mata uang, mereka akan melihat mana yang yield-nya akan memberikan return [imbal hasil] yang tinggi. Uang itu enggak ada yang loyal, uang itu hanya loyal pada berapa sih return yang didapatkan," terangnya pada Indonesia Economic Outlook di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (9/2/2026).

Di sisi lain, Destry menyebut rupiah dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan penguatan ke kisaran Rp16.700 per dolar AS. Penguatan tersebut dinilai tidak lepas dari komunikasi pemerintah dalam merespons berbagai sentimen negatif di pasar keuangan, termasuk ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sebelumnya memicu aksi jual besar-besaran di pasar saham.

BI, lanjut Destry, akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Otoritas moneter melakukan intervensi melalui pasar spot, non delivery forward (NDF), serta domestic non delivery forward (DNDF), terutama ketika terjadi arus keluar dana besar seperti di pasar surat berharga negara (SBN).

"Gejolak itu suatu hal yang sangat normal di tengah dinamika global yang sangat tinggi. Tahun lalu ada outflow sampai Rp126 triliun, tetapi tahun ini kami lihat beberapa hari, inflow sudah mulai masuk di SBN, masuk di SRBI, saham pun sudah mulai masuk," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat dan menuai beragam respons dari pelaku industri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menilai kebijakan pemangkasan tiga digit rupiah itu bisa membawa manfaat, terutama dalam meredam gejolak nilai tukar, asalkan disiapkan secara matang oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa stabilitas kurs adalah poin paling krusial bagi dunia usaha.

"Yang penting itu sebenarnya fluktuasi valas itu bisa kita prediksi jauh-jauh hari, itu kenaikannya atau penurunannya. Jadi fluktuasinya itu bisa lebih landai-lah, jangan terlalu tajam naik turunnya. Kalau yang landai gitu sih, kita berharap dari redenominasi ini bisa membuat Rupiah ini fluktuasinya lebih landai, tidak terlalu tajam," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (17/11/2025).

Fase transisi menuju rupiah baru berpotensi menimbulkan kebingungan. Ia menilai diperlukan koordinasi intens antara pemerintah, perbankan, serta pelaku industri agar tidak terjadi salah persepsi dalam proses konversi nilai.

"Tahap-tahap awal mungkin agak confusing ya, karena kan bagaimana transformasinya dari penghilangan tiga digit. Nanti seandainya jadi itu kan nanti ada perbedaan persepsi antara pihak satu dengan pihak kedua. Nah, ini mudah-mudahan kalau ada perbedaan persepsi ini, pihak pemerintah itu bisa menjadi jembatan," ujarnya.

Penting juga kejelasan waktu penerapan redenominasi agar tidak muncul kekacauan administrasi maupun transaksi. Ia mencontohkan skenario penerapan di detik terakhir tahun berjalan yang bisa memicu persoalan jika tidak diatur detail.

"Karena ini kan masalahnya waktu, kapan mulai dilakukannya? Jadi kan selisih satu detik pun kalau nanti itu ada perbedaan pendapat akan panjang kalau tidak ada kehadiran pemerintah sebagai wasit-nya. Yang pentingnya wasit-nya." Ujarnya

Rantangan terbesar justru berada pada fase sangat pendek menjelang penerapan. Ia menilai perlu ada simulasi dan uji coba sebelum kebijakan benar-benar berlaku, khususnya untuk sektor perbankan yang akan terdampak besar.

"Jadi lebih banyak ke short-termnya sebenarnya. Jadi katakanlah 31 Desember jam 23 lewat 59 mulai berlaku, teng gitu. Nah, itu kan semua transaksi kan juga harus mulai diperhitungkan. Misalnya apakah 2 hari sebelum masa berlakunya itu sudah mulai diadakan semacam simulasi-simulasi? Nah, itu yang penting di situ aja kalau ada perbedaan. Karena cukup besar ini yang terkait urusan perbankan, yang jadi masalah itu di situ nantinya," pungkasya.