JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengangkat wacana redenominasi rupiah, kebijakan penyederhanaan angka mata uang yang akan memangkas tiga digit nol. Bila rencana ini berjalan, Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 tanpa mengubah nilai uangnya sama sekali.

Di tengah belum adanya keputusan resmi, masyarakat sudah ramai memperbincangkan efeknya. Ada yang antusias melihat desain rupiah baru, namun tidak sedikit pula yang khawatir: apakah gaji dan harga barang akan ikut “mengecil”?

Secara konsep, redenominasi hanya mengubah nominal, bukan nilai. Uang Rp 100.000 akan menjadi Rp 100, dan harga roti Rp 10.000 akan menjadi Rp 10.

Alasan pemerintah mendorong redenominasi antara lain untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, menyederhanakan transaksi, mengurangi beban psikologis “angka besar”, hingga meningkatkan kredibilitas rupiah di mata investor internasional.

Namun di balik rencana penyederhanaan nominal, proses implementasinya tidak sederhana. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, redenominasi butuh waktu minimal enam tahun karena menyangkut perubahan sistem akuntansi, desain uang baru, hingga edukasi publik yang harus dilakukan besar-besaran.

Bila nanti redenominasi diterapkan, dampak psikologisnya besar. Harga akan terlihat lebih murah, meski faktanya sama saja.

Masyarakat dan pelaku usaha juga butuh waktu adaptasi, terutama terkait pembulatan harga yang berpotensi memicu inflasi jika tidak diatur ketat.

Dengan segala dinamika tersebut, pertanyaannya kini: Apakah Indonesia sudah siap memulai redenominasi rupiah? Bagaimana efek jika redenominasi rupiah diterapkan?

Simak pembahasan lengkapnya di YouTube Kompas.com dalam program Filonomics: Benarkah Redenominasi Rupiah Hanya "Memangkas" Angka Uang?

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta (ANTARA) - Analis Ekonomi Politik FINE Institute Kusfiardi menilai rencana redenominasi rupiah tanpa adanya kerangka strategis yang matang mempunyai risiko untuk gagal.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Kusfiardi mengatakan perdebatan publik mengenai rencana redenominasi rupiah perlu ditempatkan dalam kerangka strategis, bukan sebatas perubahan kosmetik "menghapus tiga nol".

Sebab, menurut dia, diskursus publik sering kali terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.

"Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu ‘menghapus tiga nol’, tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya," ujar Kusfiardi.

Menurut dia, pengalaman internasional menunjukkan pola yang konsisten, yakni redenominasi hanya sukses apabila menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif (reform package) yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi.

"Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi," katanya, menambahkan.

Kusfiardi merujuk kepada studi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang memperlihatkan bahwa redominasi efektif hanya dilakukan di tengah stabilitas harga yang kuat dan kedisiplinan fiskal yang kredibel.

Ia mencontohkan Turki (2005) dan Polandia yang menghimpun keberhasilan setelah membenahi disiplin makro dan reformasi lembaga serta memperkuat kapasitas bank sentralnya.

Ia juga menjelaskan bahwa literatur mengenai credibility of centralbanks, salah satunya dibahas oleh Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St Louis Review, menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat krusial agar perubahan angka nominal tidak dipersepsikan sebagai sinyal ketidakstabilan atau krisis.

Lebih lanjut, berbagai studi kasus Ghana dan Meksiko, serta laporan sistem pembayaran dari Bank for International Settlements-Committee on Payment and Market Infrastructures (BIS-CPMI), memperlihatkan bahwa kapasitas transisi, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi, integrasi digital, hingga koordinasi pelaku ritel, sering kali menjadi faktor pembeda antara redenominasi yang berjalan mulus dan yang memicu disrupsi harga.

"Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan," kata Kusfiardi, menjelaskan.

Kusfiardi menambahkan, aspek perilaku (behavioral risks) merupakan elemen penting yang sering luput dari perdebatan publik. Dan jika mengacu pada studi ECB mengenai transisi euro, terdapat risiko seperti rounding effect, persepsi inflasi, hingga bias psikologis masyarakat yang dapat memperburuk kegagalan apabila komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berbasis data.

"Kajian ECB tentang euro mengingatkan bahwa risiko perilaku, seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis, dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten," katanya, menegaskan.

Seluruh rujukan tersebut, menurut dia, membentuk pola yang jelas redenominasi hanya memberikan nilai ekonomi apabila dijalankan berdasarkan fondasi strategis yang kuat, bukan karena motif administratif atau simbolik.

"Seluruh rujukan ini membentuk satu pola bahwa redenominasi hanya menghasilkan nilai ekonomi ketika fondasi strategisnya kuat," kata Kusfiardi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memastikan lembaganya siap untuk mengkaji rencana penerapan redenominasi rupiah apabila diperlukan.

Hal itu disampaikan Arif usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Arif menegaskan bahwa pihaknya belum memberikan masukan pada hari ini, namun kajian akan segera disiapkan oleh tim peneliti ekonomi BRIN.

“Nanti kami akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia,” ucapnya kepada wartawan.

Arif juga mengungkapkan dirinya sempat bertemu Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut. Namun, isu redenominasi tidak menjadi bahasan utama dalam rapat yang berlangsung tadi.

“Tadi saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia di dalam, bersama Menteri Keuangan juga. Ya, memang kami tidak membahas secara spesifik soal, soal isu tersebut, tetapi Insyaallah hal yang tadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi,” katanya

Saat ditanya apakah topik itu turut menjadi pembahasan dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Arif menegaskan hal tersebut tidak dibicarakan. “Saya tidak membahas itu. Tadi dengan Pak Presiden tidak membahas soal itu,” tandas Arif.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan ikut mengkaji wacana redenominasi rupiah.

"Nanti kita akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia," ujar Kepala BRIN Arif Satria di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).

Hari ini, Arif juga bertemu dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sama-sama bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, ia mengaku tak membahas perihal isu itu secara spesifik bersama dua tokoh tersebut.

Menurut Arif, isu redenominasi mata uang rupiah itu sebenarnya tidak menjadi topik bahasan dalam rapat dengan Prabowo hari ini.

"Namun Insya Allah hal yang tadi sudah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi," ucapnya.

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia

R⁠EDENOMINASI ke⁠mba⁠li menjadi sorotan publik dan pasar. Meski sekilas tampak sebagai langkah sederhana⁠ sekadar mengurangi deret nol pada mata uang, kebijakan ini memiliki dimensi ekonomi, psikologis, dan politik yang kompleks. Bagi masyarakat umum, redenominasi sering dipersepsikan sebagai upaya mempermudah transaksi dan meningkatkan⁠ efisien⁠si. Namun bagi investor langkah ini menjadi instrumen pem⁠bacaan yang lebih dalam, apakah pemerintah be⁠nar-benar memperkuat fondasi mak⁠ro, atau justru hanya merapikan tampilan ekono⁠mi tanpa membenahi struktur yang masih bermasalah.

Dalam dunia kebijakan, redenomin⁠asi sering berfungsi sebagai “bahasa tubuh” pe⁠merintah sebuah isyarat yang menunj⁠ukkan seberapa⁠ matang dan terkoordinasinya institusi negara. Cara kebijakan ini disiapkan, dikomunikasika⁠n, dan pelaksanaannya mencermi⁠nkan kuali⁠tas manajemen e⁠konomi nasional. Investo⁠r dapat menilai arah k⁠ebijakan mone⁠ter, disiplin fisk⁠al, hing⁠ga efektivitas koordinasi antar-lembaga hanya dari bagaima⁠na⁠ pemerintah mengelola proses redenominasi. Karen⁠a itu, keberhasilan atau kegagalan redenominasi sering lebih ditent⁠ukan oleh kredibilitas pemerintah dibandingkan⁠ aspek teknisnya.

Secara teori, redenominasi tidak mengubah daya beli karena nilai riil tetap sama, yang berubah hany⁠alah cara angka ditulis⁠kan. N⁠amun dalam praktik, ekonomi modern bergerak melalui pers⁠epsi. Penghapusan nol⁠ kerap memunculkan taf⁠sir berbe⁠da, se⁠bagian merasa harga tampak lebih murah, sementa⁠ra sebagian lain cemas karen⁠a nilai tabungan terlihat me⁠ngecil.

Rea⁠ksi psik⁠ologis semacam ini dapat memicu p⁠erubahan pola konsumsi, meningkatkan ketidakpastian, dan membuka ruang spekulasi. Jika komunikas⁠i pemerintah tidak tegas, transparan, dan kon⁠sisten, kebijakan yang seharusnya netral justru dapat menjadi sumber vol⁠atilitas yang mengganggu stabilitas pasar sec⁠ara lebih luas.

Pelajar⁠an yang kontra⁠s, Turki dan Ghana membukt⁠ikan redenomina⁠si dapat berjalan baik jika dilaksa⁠nakan setelah inflasi stabil, fiskal disi⁠plin, dan bank sentral kredibel. Di kedua negara tersebut, redenom⁠inasi adalah penanda akhir dari reformasi yang berhasil, bukan alat untuk memulai reformasi. Prosesnya dilakukan dengan edukasi publik yang jelas serta kesiapan sistem keuan⁠gan yang matang. Tidak mengherankan jika hasilnya memperkuat persepsi investor.

Sebaliknya,⁠ Zimbabwe dan Venezuela menunjukkan si⁠si ekstrem dari kebijakan yang dijalankan t⁠anpa pijakan makro yang k⁠uat. Memoton⁠g nol berkali-kali tidak menyelesaikan hipe⁠rinflasi, melainkan me⁠mpertegas bahwa pemerintah gagal menun⁠task⁠an per⁠soalan struktural. Investor membaca pola seperti itu sebagai sinyal bahaya: ibarat merapikan tampilan luar bangunan yang pondasinya keropos.

Bagi pasar, redenominasi tidak dinilai dari jumlah nol, tetapi dari konteks institusionalnya.⁠ Ada lima indikator utama yang menjadi perhatian investor. Pertama, inflasi. Bila inflasi belum stabil, re⁠den⁠ominas⁠i dianggap seba⁠gai langkah yang terlalu dini dan berisiko menimbulkan ketidak⁠percayaan publik. Kedua, fiskal. Defisit yang melebar menu⁠njukkan masalah struktural yang tidak dapat diatasi deng⁠an sekadar mengganti denom⁠inasi.⁠

Ketiga, independensi bank s⁠entral. B⁠ila⁠ terlihat intervensi politik, redenominasi cenderung dipersepsikan se⁠bagai devaluasi terselubu⁠ng. Keempat, infrastruktur keuan⁠ga⁠n. Transisi denominasi membutuhkan kesiapan perbankan, sistem pembayaran, hingga standar akuntansi. Kelima, komunikasi publik. Dalam kebi⁠jakan b⁠erb⁠asis persepsi, penjelasan yang tidak konsisten dapat memicu spekulasi dan kepanikan⁠.

Jik⁠a kelima aspek ini solid, pasar membaca redeno⁠mi⁠nasi seb⁠agai langkah berani sekaligus sinyal stabilitas. Namun jika satu saja le⁠mah, investor segera meningkatkan kewaspadaa⁠n. Dalam banyak kasus, kele⁠mahan tersebut cukup untuk membuat redenominasi justru memunculkan risiko baru.

Selain itu, redenominasi membawa risiko mikro yang sering tak disadari publik. Selama⁠ per⁠iode penggunaan dua mata uang, disparita⁠s harga rentan muncul. Ped⁠ag⁠ang dapat memanfaatkan situasi dengan membul⁠atkan har⁠ga⁠ k⁠e atas, menciptakan tekanan inflasi b⁠aru. Di sisi teknis, pembar⁠uan ATM, sist⁠em kasir, aplikasi pembayar⁠an, hingga pembukuan korporasi membutuhkan koordi⁠nasi nasional. Gangguan kecil pada satu titik saja dapat menim⁠bulkan konsekuensi⁠ besar pada transaksi harian.

Hal penting yang se⁠ring terlupakan ad⁠alah bahwa redenomina⁠si bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari fondasi ekonomi yang telah benar-benar kuat. Kebijakan ini hanya efektif ketika inflasi stabil, fiskal terkel⁠ola disiplin, da⁠n kepercay⁠aan publik berada pada le⁠vel tinggi⁠. Negara yang sehat tidak terburu-buru karena stabilitas memberi ruang⁠ bagi perencanaan matang. Sebaliknya, negara yang belum siap sering⁠ tergoda menjadikannya solusi instan, padahal tanpa fundamental yang kokoh, langkah tersebut just⁠ru memperburuk⁠ persepsi pasar dan menambah keraguan terha⁠dap arah kebijakan pem⁠erintah.

Pada akhirnya bagi investor redenominasi tidak pernah sekadar urusan menghapus nol, yan⁠g lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga stabilitas dan konsistensi arah ekon⁠omi. Bila redenomin⁠asi dilakukan di ata⁠s fondasi yang kua⁠t, dengan k⁠omunikasi yang jelas dan transparan, ia dapat menjadi simbol kem⁠atangan instit⁠usi ekonomi. Nam⁠un jika dipaksakan di tengah⁠ fundamental yang rapuh, langkah ini justru berubah me⁠njadi alarm bahwa p⁠emerintah lebih fokus mempercantik tampilan darip⁠ada memperbaiki struktur yang sebenarnya membutuhkan reformasi mendal⁠am.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan redenominasi rupiah membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Ia menyebut penyederhanaan digit rupiah itu memerlukan waktu sekitar lima hingga enam tahun sejak undang-undang diterbitkan hingga implementasi selesai.

“Prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5–6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Tahapan Redenominasi Rupiah

Tahap pertama adalah penerbitan undang-undang redenominasi sebagai dasar hukum utama. Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah rampung pada 2027 sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029.

“Redenominasi tahapannya panjang. Satu, kedudukan hukumnya, perlu ada undang-undang redenominasi,” ucap Perry.

Tahap berikutnya adalah penyusunan aturan transparansi harga. Aturan ini diperlukan agar masyarakat tidak bingung pada masa transisi dan memahami bahwa redenominasi tidak mengubah nilai barang.

“Sekarang kan sudah pernah. Kalau kita ke daerah, ada kopi satu gelas Rp 25.000 dan ada 25k. Tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” jelasnya.

Tahap ketiga meliputi penyusunan desain dan pencetakan uang baru. Tahap keempat adalah masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.

“Keempat, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama,” ujar Perry.

Ia menegaskan BI belum menjadwalkan penerapan redenominasi. BI saat ini fokus pada stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Tapi kalau kami ditanya, kami sedang fokus, fokus stabilitas dan pertumbuhan,” katanya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya menyampaikan bahwa proses redenominasi dilakukan secara hati-hati.

Ia mengatakan rencana ini mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, sosial, hukum, logistik, serta kesiapan teknologi informasi.

“Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

RUU Redenominasi telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan BI. Pembahasan bersama pemerintah dan DPR RI akan dilanjutkan.

BI memastikan redenominasi hanya menyederhanakan digit rupiah tanpa mengubah daya beli dan nilai rupiah terhadap barang dan jasa.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sebut Penerapan Redenominasi Butuh 6 Tahun, Bos BI Beberkan Tahapannya

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, redenominasi memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, waktu yang diperlukan adalah lima sampai dengan enam tahun.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 15/11/2025) berikut ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa penerapan redenominasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

“Bicara masalah redenominasi, kami fokus stabilitas dan pertumbuhan. Redenominasi tahapannya panjang,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (17/11).

Perry mengungkapkan bahwa ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan redenominasi. Tahapan pertama yakni penerbitan Undang-undang sebagai landasan hukum redenominasi.

Lalu yang kedua merupakan regulasi yang mengatur transparansi harga. “Kalau kita ke daerah, ada kopi satu gelas Rp 25 ribu dengan angka nolnya tiga. Lalu menjadi 25k, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

Tahapan ketiga, BI perlu mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, BI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait pada masa transisi penerapan redenominasi,

“Tapi itu semua prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai,” kata Perry.

Dengan beragam tahapan yang perlu disiapkan, BI akan fokus terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Rencana kebijakan redenominasi kembali bergulir di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini muncul setelah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029.

Meski Kemenkeu menerapkan redenominasi dalam Renstra 2025-2029, Purbaya menegaskan pelaksanaanya merupakan kewenangan BI. “Nanti Gubernur BI yang akan menyelenggarakannya,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (14/11).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa penerapan redenominasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

“Bicara masalah redenominasi, kami fokus stabilitas dan pertumbuhan. Redenominasi tahapannya panjang,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (17/11).

Perry mengungkapkan bahwa ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan redenominasi. Tahapan pertama yakni penerbitan Undang-undang sebagai landasan hukum redenominasi.

Lalu yang kedua merupakan regulasi yang mengatur transparansi harga. “Kalau kita ke daerah, ada kopi satu gelas Rp 25 ribu dengan angka nolnya tiga. Lalu menjadi 25k, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

Tahapan ketiga, BI perlu mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, BI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait pada masa transisi penerapan redenominasi,

“Tapi itu semua prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai,” kata Perry.

Dengan beragam tahapan yang perlu disiapkan, BI akan fokus terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Rencana kebijakan redenominasi kembali bergulir di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini muncul setelah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029.

Meski Kemenkeu menerapkan redenominasi dalam Renstra 2025-2029, Purbaya menegaskan pelaksanaanya merupakan kewenangan BI. “Nanti Gubernur BI yang akan menyelenggarakannya,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (14/11).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut redenominasi rupiah atau mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 butuh waktu sampai enam tahun.

Perry mengatakan proses redenominasi rupiah cukup panjang. Kebijakan itu dimulai dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima-enam tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (17/11), dilansir detikfinance.

Perry menjelaskan penerbitan UU Redenominasi menjadi tahapan pertama yang harus dilalui. Bila undang-undang itu belum terbit, redenominasi tak bisa dilakukan.

Setelah itu, pemerintah harus menyusun aturan transparansi harga dari barang yang diperjualbelikan di Indonesia.

Langkah ini krusial agar masyarakat tak kebingungan selama masa transisi. Aturan itu juga penting untuk meyakinkan masyarakat redenominasi tak mengubah nilai barang.

"Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25 ribu, ada Rp 25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Tahap berikutnya BI menyusun desain dan pencetakan uang baru. Tahap terakhir adalah masa transisi, uang rupiah baru dan lama akan berlaku bersamaan di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 pada 2027.

Hal itu ia ungkap lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan redemominasi Rupiah memerlukan sejumlah tahapan yang bisa memakan hingga 6 tahun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat tahapan dalam redenominasi Rupiah. Pertama, redenominasi hanya dapat dilakukan lewat payung hukum khusus yaitu UU Redenominasi Rupiah.

Kedua, setelah kerangka hukum jelas, pemerintah dan BI harus menyiapkan aturan mengenai transparansi harga agar penerapan nilai nominal baru tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ketiga, BI mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, memastikan uang lama dan uang baru beredar secara paralel.

"Itu perlu kurang lebih 5—6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (17/11/2025).

Terkait tahapan keempat, dia menjelaskan bahwa redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang) berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang). Oleh sebab itu, sambungnya, meski nanti ada redenominasi, masyarakat tetap bisa melakukan transaksi dengan uang lama yang nilainya setara dengan uang baru.

"Kami beli kopi, satu gelas. Pakai uang lama Rp25.000, bisa pakai uang baru 25k. Sama-sama, satu gelas kopi ini," jelas Perry.

Kendati demikian, pria yang sudah menjabat sebagai pemimpin bank sentral selama dua periode ini mengungkapkan bahwa saat ini BI belum fokus mengerjakan redenominasi Rupiah.

"Kami fokus stabilitas [keuangan] dan pertumbuhan [ekonomi]. Kan tadi sudah saya sampaikan, redenominasi tahapannya panjang," katanya.

Wacana Lama

Sebagai catatan, kebijakan redenominasi telah dikaji sejak 2010, namun selalu tertunda. Pada 2023, BI menyatakan bahwa implementasi redenominasi masih perlu melihat momentum yang tepat dan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memasukkan RUU Redenominasi Rupiah dalam rencana strategis (Renstra) 2025-2029 seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025. Rencananya, target penyelesaian beleid tersebut pada 2026.

Adapun tujuan pembahasan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral. Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini juga menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya usai mengisi Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (10/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan redenominasi memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, kemarin (17/11/2025).

Menurutnya, waktu yang diperlukan yakni lima sampai dengan enam tahun, bila landasan hukumnya telah selesai dibentuk pemerintah dan DPR, melalui penerbitan Undang-undang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Itu prosesnya harus paralel, itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak UU selesai," tegas Perry.

Dia menegaskan bank sentral bisa melakukan proses redenominasi atau penyederhanaan digit mata uang rupiah, seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1, jika sudah ada UU-nya.

Selain undang-undang, redenominasi memerlukan transparansi harga serta sosialisasi kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu poin penting.

"Jadi redenominasi tahapannya panjang. Satu, kedudukan hukumnya perlu ada UU Redenominasi. Kedua, itu harus ada peraturan mengenai transparansi harga, seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp 25.000, ada 25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25 K, tapi ini kan belum semuanya. Jadi transparansi harga itu menjadi sangat penting," katanya.

Setelah itu, BI juga harus melakukan persiapan desain dan pencetakan uang barunya, dan keempat ialah terkait dengan masa pemberlakuannya yang secara paralel dilakukan dengan pemerintah setelah landasan hukumnya sudah jelas.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.

"Keempat, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama," ujar Perry.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]