Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mendorong praktik fotografi di ruang publik agar menjadi penggerak ekonomi kreatif dengan tetap berlandaskan etika.

Menurutnya, pemanfaatan ruang publik harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berkreasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Karena itu, diperlukan tata kelola yang jelas agar ruang publik tetap aman, nyaman, dan bermartabat bagi semua pihak.

“Ruang publik adalah milik bersama yang harus dapat dinikmati semua pihak dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Praktik fotografi di ruang publik harus mendukung kreativitas dan peluang ekonomi, namun tetap mematuhi etika, melindungi privasi, dan menghadirkan tata kelola yang jelas,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenekraf, Jumat (27/3).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ekraf melalui Direktorat Penerbitan dan Fotografi, Deputi Bidang Kreativitas Media, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mendengar dari Balik Lensa”. Forum ini mempertemukan pengelola ruang olahraga, komunitas fotografer, penggiat olahraga, serta platform distribusi foto untuk membahas etika, perlindungan privasi, dan pengaturan aktivitas fotografi di ruang publik.

Deputi Bidang Kreativitas Media, Agustini Rahayu, menjelaskan bahwa dialog tersebut menjadi ruang bersama untuk merumuskan solusi yang berimbang.

“FGD ini menjadi sarana strategis untuk memfasilitasi dialog antarpemangku kepentingan dan merumuskan rekomendasi yang memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memastikan praktik fotografi di ruang publik berlangsung tertib dan etis,” ujarnya.

Hasil diskusi disusun bersama sejumlah fotografer profesional, antara lain Jerry Aurum, Andrew Linggar, Priadi, dan Bambang Wijanarko, serta didukung tim teknis Direktorat Penerbitan dan Fotografi. Proses tersebut menghasilkan rekomendasi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kreativitas, etika profesi, serta perlindungan hak individu.

Mewakili tim perumus, Jerry Aurum, menyampaikan apresiasi atas langkah responsif pemerintah dalam menanggapi isu tersebut.

“Inisiatif dan kesigapan Kementerian Ekraf dalam menangani isu fotografi ini sangat saya apresiasi, mewakili teman-teman masyarakat fotografi Indonesia. Kepekaan yang melahirkan rekomendasi kolaboratif seperti ini selayaknya terus diasah agar industri kreatif semakin sejahtera dalam ekosistem yang sehat dalam skala nasional,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, pada 3 Maret 2026 Menteri Ekraf telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor SD/KM.04/18/MK-EK/2026 yang disampaikan kepada Presiden, Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretariat Negara, serta kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Gubernur DKI Jakarta, dan Kapolda Metro Jaya.

Rekomendasi tersebut mendorong pengelola ruang olahraga menetapkan ketentuan yang jelas terkait aktivitas pemotretan, termasuk penentuan zona khusus dan mekanisme perizinan yang transparan. Selain itu, platform distribusi foto didorong menerapkan sistem persetujuan penggunaan gambar seperti mekanisme opt-in dan opt-out serta memperkuat perlindungan data pribadi.

Pelaku ekonomi kreatif subsektor fotografi juga diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai etika dan aspek hukum dalam praktik pemotretan di ruang terbuka, termasuk penggunaan identitas yang jelas saat bekerja.

Melalui langkah ini, Kementerian Ekraf berharap tercipta ekosistem fotografi olahraga di ruang publik yang lebih tertib, profesional, dan saling menghormati kepentingan seluruh pihak, sekaligus memperkuat subsektor fotografi sebagai bagian penting dari ekonomi kreatif nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan masalah izin mengambil foto orang harus didapatkan sebelum foto diambil. Bukan setelah foto diunggah di aplikasi tertentu.

Hal ini terkait polemik fotografer yang mengambil foto masyarakat yang beraktivitas di ruang publik. Termasuk mereka yang tengah berolahraga, seperti lari dan bersepeda.

Mediodecci Lustarini, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan pada dasarnya adalah terkait izin. Jika orang yang difoto setuju untuk diedarkan sebelumnya, maka tidak akan jadi masalah.

"Nah kasusnya Fotoyu itu adalah persetujuan tidak eksplisit sebelum data diambil," kata Mediodecci, ditemui di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

"Jadi itu yang menjadikan perlu adanya duduk bersama asosiasi fotografi dan lain sebagainya itu karena di dalam fotoyu itu dia persetujuan itu dimasukkan ke dalam term and condition ketika seseorang melakukan transaksi ataupun memiliki akun di fotoyu. Dan itu tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yang mewajibkan adanya persetujuan yang eksplisit atau konsen," dia menjelaskan.

Artinya izin harus diberikan sebelum pemrosesan terjadi. Sementara Fotoyu, foto telah diambil dan diproses sebelumnya.

Dia mengatakan pihak Komdigi akan melakukan pendalaman terkait kasus ini. Kementerian belum mendapatkan laporan apapun soal masalah tersebut, namun melakukan pemantauan soal isu yang berkembang di masyarakat.

Masyarakat juga diimbau bisa melaporkan jika ada kerugian yang ditimbulkan. Pada pihak platform juga akan dilakukan pemanggilan.

"Jadi kita melakukan both way ya, jadi kepada PSE kita lakukan pengawasan, kepada masyarakat juga kami mengajak untuk bersama-sama kita sadar data pribadi kita," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara soal polemik diskusi fotografi yang mengambil dan menyebarkan foto tanpa izin orang di dalamnya. Menurut pihak kementerian, masyarakat memiliki hak untuk menggugat pihak bersangkutan karena diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Ditjen Wasdig Kemkomdigi mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menggugat pihak yang diduga melanggar atau menyalahgunakan data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU ITE dan UU PDP," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Dia juga mengungatkan agar para fotografer untuk mematuhi ketentuan dalam UU PDP. Khususnya jika aktivitas pemotretan dilakukan di luar konteks pribadi atau rumah tangga.

Menurutnya, foto seseorang termasuk dalam kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Terutama yang menampilkan wajah atau ciri khas individu.

"Karena itu, setiap kegiatan pemotretan dan publikasi foto wajib memperhatikan aspek etika dan hukum pelindungan data pribadi," jelas Alex.

"Selain itu, fotografer juga harus mematuhi ketentuan hak cipta yang melarang pengkomersialan hasil foto tanpa persetujuan dari subjek yang difoto," dia menambahkan.

Sesuai UU PDP, bentuk pemrosesan data juga harus memiliki hukum yang jelas. Misalnya persetujuan eksplisit dari subjek data.

Pihak Komdigi juga akan mengundang perwakilan fotografi dan asosiasi seperti Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) serta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mendiskusikan dan memperkuat pemahaman soal kewajiban hukum dan fotografi.

"Ditjen Wasdig Kemkomdigi juga terus mendorong literasi digital masyarakat yang menekankan pentingnya etika penggunaan teknologi dan pelindungan data pribadi, termasuk di sektor kreatif seperti fotografi dan kecerdasan buatan generatif. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen membangun ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan. Selain itu, Ditjen Wasdig Kemkomdigi melakukan pengawasan aktif dan responsif, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran UU PDP," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul diskusi di media sosial soal pengambilan foto yang dilakukan fotografer pada masyarakat yang berkegiatan di ruang publik. Ini menyoroti kegiatan fotografer pada mereka yang tengah berolahraga khusunya pelari.

Sejumlah pengguna medsos mengatakan tak nyaman karena pengambilan gambar dilakukan tanpa izin. Begitu juga ada transaksi jual-beli di aplikasi marketplace FotoYu.