Jakarta: Pemerintah memastikan masyarakat tidak harus selalu menggunakan aplikasi cek bansos untuk mengetahui status penerima bantuan sosial.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebut pengecekan bansos juga dapat dilakukan melalui portal digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang disiapkan pemerintah.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Mira Tayyiba mengatakan masyarakat nantinya cukup mengakses portal resmi pemerintah dengan domain go.id untuk melakukan pengecekan status bantuan sosial secara mandiri.

“Jadi masyarakat bisa masuk ke portal Perlinsos, yang belakangnya go.id,” kata Mira dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi dikutip dari Antara.

Menurut Mira, mekanisme portal tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bansos digital selain melalui aplikasi cek bansos yang selama ini digunakan publik.

Dalam prosesnya, masyarakat akan diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk verifikasi identitas. Setelah itu, sistem akan melakukan pencocokan data biometrik melalui pemindaian wajah yang disandingkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Setelah verifikasi berhasil, pengguna dapat memilih jenis bantuan sosial yang ingin dicek, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Mira menjelaskan, di balik portal Perlinsos maupun aplikasi cek bansos, sistem pemerintah akan melakukan pertukaran data lintas lembaga untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

“Misalnya ada pertanyaan ‘Apakah Anda ASN?’. Kalau iya, itu penggugur. Kemudian ada pertanyaan seperti apakah punya kendaraan roda empat dan lainnya,” ujarnya.

Selain status ASN, sistem juga akan memeriksa sejumlah indikator lain seperti kepemilikan aset, kondisi ekonomi, hingga kelompok desil penerima bantuan sosial. Menurut Mira, seluruh parameter tersebut akan diolah sistem untuk menentukan status kelayakan penerima bansos secara lebih akurat dan transparan.

Hasil pengecekan nantinya dapat langsung diketahui masyarakat melalui portal Perlinsos maupun aplikasi cek bansos secara digital. Pemerintah juga menyediakan fitur sanggah apabila masyarakat merasa hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Katakanlah hasilnya tidak layak dan dia merasa harusnya layak, dia bisa melakukan sanggah. Misalnya ternyata baru dipecat atau ada informasi lain yang belum terekam,” kata Mira.

Data tambahan yang diajukan masyarakat nantinya akan diverifikasi kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penerima masih masuk kelompok desil 1 sampai 4 yang menjadi target bantuan sosial.

Kemkomdigi menyebut digitalisasi layanan bansos melalui portal Perlinsos dan aplikasi cek bansos dirancang agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah secara mandiri.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas, memilih program bantuan sosial, memantau proses verifikasi, hingga menerima hasil penilaian kelayakan secara online.

Bagi masyarakat yang belum memiliki akses digital atau kesulitan menggunakan aplikasi cek bansos, pemerintah juga menyiapkan pendamping khusus agar layanan tetap bisa diakses secara merata.

“Dengan pendekatan ini kami harapkan digitalisasi tidak menimbulkan hambatan baru, bahkan sebaliknya, digitalisasi memperluas akses layanan sekaligus mempermudah dan merangkul masyarakat luas,” ujar Mira.

(SAW)

Jakarta: Sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari data yang tidak diperbarui secara real time hingga tingginya potensi salah sasaran penerima bantuan.

Hal ini disampaikan oleh , Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Tim Ahli Pensasaran Perlinsos Digital Arief Anshory Yusuf. Arief menyoroti kasus penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kondisi ekonominya telah membaik, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan karena data belum diperbarui.

Menurut Arief, salah satu masalah utama dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia adalah ketergantungan pada data lama, yang sebagian besar masih berasal dari pembaruan beberapa tahun lalu.

Ia menyebut, sebagian data yang digunakan pemerintah bahkan masih berasal dari sekitar 2022, sehingga berpotensi tidak lagi merepresentasikan kondisi masyarakat saat ini.

“Empat tahun itu sangat mungkin membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah signifikan,” katanya.

Akibatnya, muncul dua jenis kesalahan dalam penyaluran bansos yakni exclusion error (orang yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan) dan inclusion error (orang yang tidak layak justru menerima bantuan).

Arief menegaskan kesalahan sasaran dalam program bantuan sosial masih cukup tinggi, termasuk dalam program bantuan pendidikan. Ia menilai persoalan ini terjadi karena proses pendataan dan pemutakhiran data belum berjalan optimal, sehingga banyak penerima bantuan tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.

“Kasus seperti ini cukup banyak terjadi. Ada yang sebenarnya tidak layak tetapi tetap menerima bantuan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Arief menekankan pentingnya digitalisasi sistem perlindungan sosial agar data dapat diperbarui lebih cepat, bahkan mendekati real time.
Dalam sistem ideal tersebut, masyarakat dapat memperbarui data secara mandiri, sehingga kondisi sosial ekonomi dapat langsung tercermin dalam basis data pemerintah.

“Dengan digitalisasi, data tidak lagi berbasis 2022, tetapi bisa 2026, bahkan bulan ini atau hari ini,” jelasnya.

Tantangan penentuan desil dan keterbatasan data

Arief juga menjelaskan kompleksitas dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Saat ini, sistem masih mengandalkan pendekatan tidak langsung karena data pengeluaran rumah tangga tidak tersedia secara lengkap.

Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan data sampel dan indikator seperti kondisi rumah, aset, pekerjaan, dan karakteristik lainnya untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan.

“Ini seperti berburu musang di pohon. Kita tidak melihat langsung, tetapi menebak dari tanda-tanda,” ujarnya memberi analogi.

Ia menambahkan, meskipun model statistik dan bahkan kecerdasan buatan (AI) telah digunakan, hasilnya tetap tidak sempurna.

“Untuk kelompok 20 persen terbawah saja, tingkat error bisa mencapai sekitar 45 persen,” katanya.

Digital Public Infrastructure jadi kunci

Untuk memperbaiki sistem tersebut, Arief menekankan pentingnya pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari tiga komponen utama: identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.

Komponen pertama adalah identitas digital, yang memungkinkan masyarakat memiliki identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Namun, ia mengakui bahwa adopsinya di Indonesia masih belum merata.

Komponen kedua adalah data exchange, yaitu integrasi data antarinstansi pemerintah agar sistem administrasi saling terhubung. Sementara komponen ketiga adalah digital payment, yang berfungsi mempercepat dan mengefisienkan penyaluran bantuan langsung kepada penerima.

“Dengan tiga komponen ini, kita bisa mengurangi baik exclusion error maupun inclusion error,” jelasnya.

Arief juga menyoroti pentingnya dynamic registry, yaitu sistem data yang terus diperbarui secara berkala tanpa harus menunggu beberapa tahun.

Dengan sistem tersebut, verifikasi kelayakan penerima bansos dapat menjadi lebih akurat, termasuk melalui integrasi data aset dan administrasi lintas lembaga.

“Orang yang mampu tidak akan mudah lagi menerima bansos, dan yang membutuhkan bisa lebih cepat terdeteksi,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa integrasi data digital dan sistem pembayaran modern akan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan adil.

(SAW)

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah KabupatenKuninganmengalokasikan sedikitnya Rp232,75 juta untuk belanja alat komunikasi dan peralatan penunjang dokumentasi pada tahun anggaran 2026.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahatau LKPP.

Berdasarkan penelusuran pada laman SIRUP LKPP, anggaran itu tersebar dalam sejumlah paket pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. Paket-paket tersebut didominasi pengadaan handphone, iPhone, tablet Android, hingga perangkat produksi video.

Paket dengan nilai terbesar tercatat berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan dengan kode RUP 66322061. Paket bernama “Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone” itu memiliki pagu anggaran Rp100 juta.

Dalam uraian pekerjaan tertulis pengadaan “iPhone”. Paket tersebut tercatat sebagai jenis pengadaan jasa lainnya dengan metode pemilihan pengadaan langsung. Jadwal pemilihan penyedia berlangsung pada Januari 2026 dengan pemanfaatan barang dan jasa hingga Desember 2026.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Kuningan juga menganggarkan Rp20 juta untuk paket pengadaan lain dengan nama serupa dan kode RUP 66310156. Paket ini mencantumkan uraian pekerjaan berupa handphone dan Android tab dengan spesifikasi pekerjaan “iPhone”. Pengadaan dilakukan melalui metode pengadaan langsung.

Masih di lingkungan Diskominfo, pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp27,75 juta untuk paket “Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film” dengan kode RUP 66310154.

Dalam dokumen SIRUP, paket tersebut mencakup pengadaan drone dan wireless microphone. Spesifikasi pekerjaan mencantumkan perangkat DJI Air dan Hollyland Lark M2. Paket ini diumumkan pada 10 Maret 2026 dengan metode pengadaan langsung.

Sementara itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan tercatat mengalokasikan Rp78 juta untuk paket “Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone” dengan kode RUP 66115882.

Paket tersebut berada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kuningan. Dalam uraian pekerjaan disebutkan pengadaan handphone dan tablet Android dengan spesifikasi pekerjaan “iPhone; Android”. Pengadaan dilakukan melalui metode pengadaan langsung.

Anggaran Rp78 juta itu terbagi dalam tiga sumber pagu berbeda, masing-masing Rp20 juta, Rp30 juta, dan Rp28 juta. Jadwal pemilihan penyedia tercatat berlangsung pada Maret 2026.

Selain paket bernilai puluhan juta rupiah, Sekretariat Daerah juga memiliki paket pengadaan tablet Android dengan pagu Rp7 juta melalui metode e-purchasing. Paket berkode RUP 65695131 itu diumumkan pada 20 Februari 2026.

Secara keseluruhan, total pagu dari lima paket pengadaan yang terdata mencapai Rp232,75 juta. Seluruh paket menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026.

Data pada SIRUP LKPP menunjukkan sebagian besar pengadaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung. Nilai paket yang berada di bawah batas tertentu memungkinkan metode tersebut digunakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dokumen SIRUP tidak menjelaskan jumlah unit perangkat yang akan dibeli maupun tipe detail perangkat iPhone dan tablet Android yang dianggarkan. Data yang tersedia hanya memuat nama paket, uraian pekerjaan, spesifikasi singkat, pagu anggaran, metode pengadaan, serta jadwal pelaksanaan.

Pengadaan perangkat komunikasi dan peralatan dokumentasi itu muncul di tengah tren digitalisasi layanan pemerintahan daerah dan penguatan publikasi kegiatan pemerintah melalui media digital.

Hingga kini, data pada SIRUP LKPP tersebut masih berstatus rencana umum pengadaan dan belum menunjukkan realisasi pembelian maupun penetapan penyedia barang dan jasa.

Selain itu, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Diskominfo maupun Prokompim Kabupaten Kuningan.

Jakarta: Wacana pemblokiran Wikimedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai bukan langkah berlebihan, melainkan konsekuensi dari aturan yang berlaku jika sebuah platform digital tidak memenuhi kewajiban pendaftaran di Indonesia.

Pakar hukum perlindungan data pribadi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Awaludin Marwan, menilai isu ini harus dilihat dalam kerangka kedaulatan digital, di mana negara memiliki kewajiban memastikan platform yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan nasional, termasuk soal akuntabilitas pengelolaan data.

Menurut Awaludin, komunikasi pemerintah dengan Wikimedia Foundation sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir 2025. Dalam periode itu, pemerintah disebut telah memberi ruang kepatuhan agar Wikimedia mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun proses tersebut belum juga tuntas.

Ia menyoroti bahwa perubahan aturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mempertegas kewajiban setiap penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi kepentingan nasional dan perlindungan publik. Sementara itu, dasar teknis mengenai kewajiban pendaftaran juga merujuk pada PP 71/2019.

Dalam pandangannya, pemerintah bahkan telah memberi kelonggaran melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, yang membuka mekanisme pendaftaran yang lebih sederhana melalui sistem OSS. Namun jika kewajiban itu diabaikan, regulasi yang sama juga membuka ruang sanksi administratif, termasuk pemutusan akses.

Awaludin menilai lewatnya tenggat kepatuhan tanpa realisasi pendaftaran membuat ancaman pemblokiran menjadi konsekuensi yang dapat dipahami secara hukum. “Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi soal yurisdiksi dan tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, inti persoalan justru terletak pada aspek pelindungan data pribadi. Tanpa status terdaftar, negara dinilai kesulitan memastikan tanggung jawab pengendali data, termasuk mekanisme pengawasan bila terjadi persoalan yang melibatkan pengguna di Indonesia.

Dalam perspektif itu, kata dia, platform yang beroperasi tanpa tunduk pada rezim kepatuhan domestik berpotensi menciptakan celah pengawasan.

Perdebatan ini pun meluas dari isu registrasi semata menjadi diskusi lebih besar tentang batas antara akses digital terbuka dan kedaulatan regulasi negara.

Bagi pengamat, jika tidak ada langkah kepatuhan dari Wikimedia, opsi pemblokiran oleh Komdigi dapat dipandang sebagai penegakan aturan, bukan semata tindakan represif. Di titik itulah isu ini bergerak dari persoalan teknis menjadi ujian serius bagi tata kelola ruang digital Indonesia.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal membuka kembali akses layanan Wikimedia setelah sebelumnya dilakukan pembatasan.

Normalisasi akses tersebut akan dilakukan setelah proses pendaftaran Wikimedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia terkait komitmennya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran platform digital di Indonesia.

“Normalisasi akses layanan terdampak akan dilakukan setelah proses pendaftaran terverifikasi,” kata Alexander dalam keterangan pada Senin (16/3/2026).

Alexander menambahkan, sebagai penyelenggara sistem elektronik global dengan jutaan pengguna di Indonesia, pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran.

Alexander menegaskan pemerintah sangat menghargai kontribusi Wikimedia Foundation dalam menyediakan pengetahuan bagi masyarakat. Namun, keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap hukum.

Menurutnya, pendaftaran PSE merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus memastikan adanya narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, serta perlindungan hak-hak pengguna di Indonesia.

Dia juga menegaskan status organisasi non-profit tidak menjadi pengecualian dalam kewajiban memberikan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

“Di ruang digital, risiko keamanan tidak memandang status organisasi, sehingga akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi penting agar ekosistem digital kita tetap aman, tepercaya, dan berdaulat,” katanya.

Lebih lanjut, Komdigi tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak Wikimedia Foundation guna memfasilitasi proses pemenuhan kewajiban pendaftaran tersebut. Pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat segera dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembatasan akses pada subdomain auth.wikimedia.org.

Untuk mendukung proses tersebut, Komdigi menyediakan kanal bantuan teknis melalui helpdesk resmi di laman pse.komdigi.go.id/hubungi-kami pada jam operasional kerja.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan tepercaya.

Komdigi juga menegaskan tetap mendukung ketersediaan informasi terbuka bagi masyarakat, sepanjang penyelenggara platform mematuhi ketentuan hukum nasional serta melindungi kepentingan pengguna di Indonesia.

“Kepatuhan platform global terhadap regulasi domestik merupakan komitmen bersama dalam melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika transformasi digital global,” kata Alexander.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan seluruh layanan akses WiFi yang disediakan di tujuh titik posko bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepenuhnya gratis dan dapat digunakan oleh masyarakat tanpa dikenakan biaya.

Penyediaan akses internet darurat ini menjadi salah satu langkah utama Telkom mendukung komunikasi warga di kondisi pasca bencana banjir bandang dan longsor. Akses internet gratis tersedia di Kantor Wilayah Telkom Sumut, Kantor Wilayah Telkom Banda Aceh, Pusat Layanan Telkom Sigili, Kantor Wilayah Telkom Sibolga, Kantor Wilayah Telkom Sumbar, dan Pusat Layanan Telkom Talu.

"Di situasi pasca bencana yang penuh tantangan ini, prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap terhubung. Karena itu, seluruh akses WiFi di posko TelkomGroup disediakan secara gratis, sekaligus terus fokus pada pemulihan jaringan di lapangan," ujar VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko.

Sementara, sebagai bentuk sinergi TelkomGroup dan instansi, dukungan konektivitas juga disediakan di lokasi Pemprov Aceh-Sumut serta Diskominfo setempat guna memastikan kelancaran posko pemda.

Andri menambahkan, layanan posko internet gratis akan tetap beroperasi secara optimal sebagai dukungan komunikasi bagi warga terdampak, relawan, serta pemangku kepentingan untuk berkoordinasi terkait penanganan bencana.

Di saat bersamaan, upaya pemulihan layanan telekomunikasi masih dilanjutkan secara bertahap. Tim teknis TelkomGroup bekerja nonstop selama 24 jam seminggu untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak, menormalkan jaringan, serta memperkuat konektivitas darurat di area prioritas.

Telkom menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan yang aman, stabil, dan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat di tengah krisis ini. Selain itu, Telkom juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan percepatan pemulihan, sekaligus menjaga kelancaran proses perbaikan.

Masyarakat dapat menghubungi layanan hotline tanggap bencana TelkomGroup pada 0800-111-9000 selama 24 jam tanpa dikenakan biaya untuk mengetahui perkembangan pemulihan jaringan dan informasi layanan lainnya.

KALTIM - Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan Siber Sekuriti Korea Selatan (Korsel) LS Ware. Penandatanganan yang berlangsung di kantor pusat LS Ware lantai 18, A Tower, D-Pols Building, Seoul ini dalam rangka memperkuat keamanan siber.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Ketua Askompsi sekaligus Kadiskominfo Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal dan CEO of LS Ware Inc Kim Min Soo, serta Kim Man Sun, Kepala Perwakilan LS Ware Indonesia, Chairman KISIA (Korew Information Security Industry Association) dan Direktur Eksekutif Askompsi Edy Santoso. Serta beberapa diskominfo provinsi, kabupaten, dan kota melalui zoom.

"Alhamdullillah, MoU sudah ditandatangani tadi mudah-mudahan bisa segera di implementasikan beberapa hal yang mendukung percepatan transformasi digital di Pemda seluruh Indonesia terutama menyangkut cyber security," kata Faisal, Rabu (3/12/2025).

Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah LSWare siap membantu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK di Pemda terutama cyber security.

"Mereka mendukung penuh peningkatan kualitas SDM kita melalui pelatihan, bimtek atau workshop siber sekuriti melalui Askompsi, bahkan juga tetap akan mendukung program ADLGA untuk 2026," lanjutnya bersemangat.

Sementara itu, Kim Min Soo menyampaikan rasa gembiranya dengan MoU ini apalagi sudah beberapa pemda yang menyatakan ketertarikan dan keseriusan dengan LSWare untuk menangani masalah cyber security. "Saya senang dan bersemangat menandatangani MoU dengan Askompsi, semoga bisa segera kita implementasikan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah mendakwa mantan Dirjen Aptika Kominfo (sekarang Komdigi) Semuel Abrijani dkk merugikan negara senilai Rp140 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Selain Semuel, ada juga eks Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Ditjen Aptika Kominfo Bambang Dwi Anggono; Pejabat Pembuat Komitmen proyek PDNS periode 2020–2022 Nova Zanda, eks Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta Alfi Asman; eks Account Manager PT Docotel Teknologi, Pinie Panggar Agustie.

"Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu PT Aplikanusa Lintasarta yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp140.858.124.470," ujar JPU di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Kemudian, PJU menjelaskan perkara berkaitan dengan Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dalam aturan tersebut, mengatur pembangunan infrastruktur SPBE hanya terdiri dari tiga jenis.

Secara terperinci, pembangunan SPBE terdiri dari pusat data nasional (PDN), Jaringan Intra Pemerintah (JIP), dan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP).

Namun, Kominfo malah membuat program yang bertentangan dengan Perpres No.95/2018. Program itu yakni berkaitan dengan penyewaan jasa komputasi awan atau cloud service pada pusat data nasional sementara (PDNS).

"Namun Kominfo justru membuat program yang bertentangan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," ujar jaksa di PN Tipikor, Senin (10/1/2025).

Adapun, sejumlah pertimbangan program cloud service ini dinilai kurang tepat karena data milik negara berada dalam penguasaan pihak ketiga. Selain itu, pemerintah juga bakal mengalami ketergantungan untuk menyewa agar layanan tetap berjalan.

Selanjutnya, skema PDNS ini juga apabila pemerintah mau menghentikan sewa layanan diperlukan mitigasi data dari migrasi data dari PDNS ke PDN yang akan memakan waktu lama dan serta biaya yang cukup tinggi.

"PDNS dengan konsep sewa layanan mengakibatkan biaya tinggi karena data pemerintah setiap tahun akan terus bertambah," tutur JPU.

Dalam perkara ini juga turut diduga ada kongkalikong antara pihak Kominfo dengan swasta agar bisa memenangkan PT Aplikasinusa Lintasarta. Secara total, perusahaan ini telah memenangkan tender proyek PDNS sebanyak tiga kali.

"Terdapat tiga kali tender yang kemudian dimenangkan oleh PT Aplikasinusa Lintasarta," pungkas JPU.

Adapun, Semuel didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua MPR ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat pertahanan siber nasional melalui dua agenda, yakni ratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Kedua langkah itu disebut Bamsoet akan menjadi pondasi hukum yang kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi peningkatan ancaman kejahatan siber lintas negara yang semakin kompleks, dan berpotensi mengancam keamanan nasional.

"Disahkannya Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber adalah momentum penting bagi dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah babak baru kerja sama global melawan kejahatan siber. Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan UU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional," ujar Bamsoet usai pertemuan dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Ahmad M. Ramli di Jakarta, Kamis (6/11).

Langkah ini sekaligus sebagai mitigasi terhadap ancaman digital. Laporan Cybersecurity Ventures memperkirakan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai US$10,5 triliun pada 2025. Kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi sudah berubah menjadi serangan terhadap infrastruktur strategis negara. Mulai dari bandara, rumah sakit, jaringan listrik hingga sistem keuangan.

Serangan besar-besaran yang baru-baru ini melumpuhkan sistem sejumlah bandara utama di Eropa disebut menjadi peringatan keras bagi Indonesia. Sistem transportasi, energi, dan keuangan nasional memiliki tingkat ketergantungan digital yang tinggi, namun belum sepenuhnya terlindungi.

"Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 403 juta anomali trafik siber yang terdeteksi di Indonesia. Meningkat sekitar 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar serangan menargetkan infrastruktur informasi kritikal nasional (IIKN), seperti sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan.

"Bayangkan bila sistem perbankan diretas, atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut," urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Dosen tetap pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan, RUU KKS akan mengatur secara komprehensif mengenai pembagian tanggung jawab antar instansi, protokol keamanan, hingga mekanisme penanganan insiden siber skala nasional. Saat ini, koordinasi antar lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN masih berjalan parsial.

"BSSN sudah bekerja keras di bidang mitigasi teknis. Tetapi tanpa dasar hukum yang mengikat, sistem pertahanan siber nasional belum punya kekuatan penuh. UU KKS akan menjadi tulang punggung koordinasi nasional menghadapi ancaman siber," tutur Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH-UNPAD) inj mencontohkan, banyak negara sudah melangkah jauh. Semisal, Amerika Serikat telah memiliki Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, Uni Eropa menerapkan NIS2 Directive, sementara Singapura menetapkan Cybersecurity Act sejak 2018. Semua regulasi itu memastikan perlindungan infrastruktur kritikal dan memberikan sanksi hukum bagi penyelenggara yang lalai menjaga sistemnya.

"Negara-negara maju memahami bahwa data dan jaringan adalah aset strategis masa depan. Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita harus segera membangun sistem hukum siber yang adaptif, agar mampu melindungi kepentingan nasional," pungkas Bamsoet.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan telah meminta perbankan melakukan pembekuan terhadap sekitar 29.906 rekening, meningkat dari 27.395 rekening pada periode sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers virtual Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (7/11/2025), mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut atas data dan temuan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

“OJK telah meminta bank untuk melakukan pembekuan terhadap kurang lebih 29.906 rekening, sebelumnya sejumlah 27.395 rekening,” ungkap Dian.

Lebih lanjut, OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang memiliki kesesuaian data dengan nomor identitas kependudukan (NIK) milik pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Langkah ini dilakukan setelah adanya hasil pengembangan laporan dari Kementerian Kominfo dan Digital.

Selain itu, perbankan diminta menerapkan enhanced due diligence, yaitu proses verifikasi dan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah dan transaksi tertentu.

Hal ini untuk memastikan rekening tidak disalahgunakan untuk tindak pidana seperti penipuan daring, pencucian uang, maupun kejahatan finansial lainnya.

Seiring meningkatnya ancaman siber yang lebih sistematis dan terorganisir, OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat siber. Hal itu termasuk melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital menutup sebanyak 2.458.934 juta situs judi online (judol) berdasarkan data yang dihimpun mulai dari 20 Oktober hingga 2 November 2025.

“Mulai dari 20 Oktober sampai 2 November 2025, untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934, dengan jumlah situs 2.166 sekian-sekian juta, namun juga ada di file sharing. Ini yang memang, kadang-kadang file sharing itu tidak semua kontennya judi, tapi harus kita tangani,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Meutya turut menyebut saat ini ada lebih dari 123.000 konten file sharing di berbagai platform media sosial. Konten file sharing yang ada dalam Meta diketahui sebanyak lebih dari 106.000, Google dan Youtube ada lebih dari 41.000, X ada lebih dari 18.600, Telegram 1.942, TikTok 1.138, LINE 14 dan Appstore 3.

Menurutnya, meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahw angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibanding tahun sebelumnya, kolaborasi dari semua pihak harus terus diperkuat.

Terutama ketika menyisir situs-situs atau akun-akun yang menyisipkan konten judi online dalam platform tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi PPATK yang sigap menangani laporan yang berkaitan dengan judi online. Berdasarkan data yang dimilikinya dalam periode yang sama, 23.604 rekening yang terafiliasi dengan judol sudah dilaporkan Kementerian Komunikasi dan Digital pada PPATK untuk segera ditangani. Pihak kementerian juga terus berupaya menurunkan (take down) situs-situs judol.

“Kita memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya, dari perilaku-perilaku kejahatan di internet, khusus video online,” ujar dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara soal polemik diskusi fotografi yang mengambil dan menyebarkan foto tanpa izin orang di dalamnya. Menurut pihak kementerian, masyarakat memiliki hak untuk menggugat pihak bersangkutan karena diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Ditjen Wasdig Kemkomdigi mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menggugat pihak yang diduga melanggar atau menyalahgunakan data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU ITE dan UU PDP," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Dia juga mengungatkan agar para fotografer untuk mematuhi ketentuan dalam UU PDP. Khususnya jika aktivitas pemotretan dilakukan di luar konteks pribadi atau rumah tangga.

Menurutnya, foto seseorang termasuk dalam kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Terutama yang menampilkan wajah atau ciri khas individu.

"Karena itu, setiap kegiatan pemotretan dan publikasi foto wajib memperhatikan aspek etika dan hukum pelindungan data pribadi," jelas Alex.

"Selain itu, fotografer juga harus mematuhi ketentuan hak cipta yang melarang pengkomersialan hasil foto tanpa persetujuan dari subjek yang difoto," dia menambahkan.

Sesuai UU PDP, bentuk pemrosesan data juga harus memiliki hukum yang jelas. Misalnya persetujuan eksplisit dari subjek data.

Pihak Komdigi juga akan mengundang perwakilan fotografi dan asosiasi seperti Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) serta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mendiskusikan dan memperkuat pemahaman soal kewajiban hukum dan fotografi.

"Ditjen Wasdig Kemkomdigi juga terus mendorong literasi digital masyarakat yang menekankan pentingnya etika penggunaan teknologi dan pelindungan data pribadi, termasuk di sektor kreatif seperti fotografi dan kecerdasan buatan generatif. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen membangun ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan. Selain itu, Ditjen Wasdig Kemkomdigi melakukan pengawasan aktif dan responsif, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran UU PDP," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul diskusi di media sosial soal pengambilan foto yang dilakukan fotografer pada masyarakat yang berkegiatan di ruang publik. Ini menyoroti kegiatan fotografer pada mereka yang tengah berolahraga khusunya pelari.

Sejumlah pengguna medsos mengatakan tak nyaman karena pengambilan gambar dilakukan tanpa izin. Begitu juga ada transaksi jual-beli di aplikasi marketplace FotoYu.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]