Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor Amerika Serikat terhadap panel surya Indonesia dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dan menyerap produksi lokal. Namun, hambatan TKDN dan masih lemahnya permintaan membayangi percepatan tersebut.

Departemen Perdagangan AS sebelumnya telah mengumumkan penerapan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Dalam pengumuman pada laman resminya, AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Adapun, Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi antidumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri.

Yuliot menuturkan, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, industri panel surya dalam negeri dapat memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (29/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembangunan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan dengan kapasitas 17 GW terlebih dahulu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1.494,10 megawatt pada 2025. Angka tersebut tumbuh 64,30% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan 2024 sebesar 909,4 megawatt.

Panel Surya RI Ditolak AS karena Dugaan Komponen China

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tarif tersebut murni merupakan isu dagang. Menurutnya, AS menduga produk panel surya Indonesia masih mengandung cukup banyak komponen dari China.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut pun berpotensi mengurangi ekspor panel surya asal Indonesia ke pasar AS, yang berujung pada penurunan devisa dari sektor ini.

Meski demikian, Wijayanto menilai kebijakan tarif tersebut perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi nasional.

“Bagi Indonesia, ini justru kesempatan untuk meningkatkan local content dan mengkonsumsi di dalam negeri untuk mempercepat transisi energi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tarif AS justru dapat mempercepat pemanfaatan panel surya di dalam negeri dan menjaga arah industrialisasi hijau berbasis pasar domestik.

Wijayanto menambahkan, pemanfaatan pasar domestik untuk menyerap produk panel surya Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, dia mengingatkan transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada PLTS karena struktur kebutuhan listrik Indonesia lebih besar pada malam hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut dukungan baterai atau sistem penyimpanan energi dalam skala besar yang masih mahal.

“Jadi, transisi energi harus mengandalkan berbagai jenis energi yang bisa diandalkan sepanjang waktu, ini meliputi angin, hydro, geothermal, surya dan biomassa,” ujarnya.

Terserap

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, rencana pemerintah mendorong permintaan domestik melalui pembangunan PLTS merupakan langkah yang tepat. Dia menuturkan, hal ini akan membuat produk panel surya Indonesia terserap secara optimal.

"Jika kebijakan ini berkelanjutan juga bisa mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri," ujarnya.

Meski demikian, untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah perlu membenahi persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bisman mengatakan tantangan TKDN pada sektor panel surya Indonesia terletak pada keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan impor.

Bisman menyarankan adanya pelonggaran standar TKDN agar penyerapan produk tidak terhambat.

"Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus seperti keringanan atau tarif khusus pajak," tambahnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan masih adanya jarak antara kapasitas produksi industri dengan permintaan dalam negeri yang masih terbatas.

Yusuf mengatakan, target pembangunan PLTS yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan yang operasional hingga saat ini. Tanpa peningkatan permintaan yang nyata, kelebihan kapasitas industri yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif AS akan sulit terserap.

Jika akses AS sebagai pasar utama panel surya asal Indonesia tertutup, proses industrialisasi sektor ini berisiko terhenti. Hal tersebut akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan investasi, tertahannya transfer teknologi, hingga melemahnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Situasinya masih bisa dikelola, tetapi ruang waktunya terbatas. Diversifikasi pasar perlu dipercepat, bersamaan dengan upaya menciptakan permintaan domestik yang lebih kuat,” ujarnya.

Agar tidak mengganggu agenda transisi energi nasional, Yusuf mengatakan dalam jangka menengah respons kebijakan perlu difokuskan pada sinkronisasi perencanaan transisi energi, penciptaan permintaan domestik, dan dukungan pembiayaan yang lebih konkret.

Dia mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan Indonesia telah memiliki basis industri energi bersih yang nyata. Seiring dengan hal tersebut, transisi energi tidak lagi menjadi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi nasional.

“Kalau momentum ini dimanfaatkan, tekanan eksternal bisa berubah menjadi dorongan untuk memperkuat pasar domestik. Jika tidak, peluang yang sudah terbentuk berisiko hilang,” katanya.

Kunming (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan produk fotovoltaik (PV) menjadi tiga bidang produk ekspor utama, yang sering disebut "trio baru" ekspor China.

Data dari otoritas bea cukai menunjukkan bahwa Jalur Kereta China-Laos mencatat pengiriman "trio baru" itu senilai 2,45 miliar yuan (1 yuan = Rp2.437) pada 2025, naik 139,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dalam momentum pertumbuhan ekspor "trio baru" itu, ekspor produk PV pada 2025 via jalur Kereta China-Laos mencatat peningkatan terbesar, yaitu 231,2 persen (yoy) dan nilainya mencapai 1,98 miliar yuan. Hal ini tidak hanya mencerminkan peran signifikan jalur kereta tersebut dalam pengiriman produk berkelanjutan dari China ke Asia Tenggara, tetapi juga menunjukkan permintaan pasar Asia Tenggara terhadap produk-produk ramah lingkungan dari China, yang berperan dalam transisi hijau di kawasan itu.

Jalur kereta tersebut, yang beroperasi sejak akhir 2021, menawarkan logistik lintas perbatasan yang andal dan hemat biaya, sehingga memungkinkan produsen China untuk mengakses pasar yang kian berkembang di Laos, Indonesia, Thailand, dan sekitarnya.

"Pesanan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Laos, tumbuh secara signifikan, menjadikannya pasar utama bagi kami," ujar Rao Rui, yang mengelola material proyek PV di China Energy Engineering Group Yunnan Electric Power Design Institute Co., Ltd.

"Jalur kereta tersebut menyediakan jadwal yang stabil dan waktu pengiriman yang terkendali, sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan daya tanggap pasar kami."

Didukung prosedur bea cukai yang ringkas, jalur kereta tersebut meningkatkan efisiensi perdagangan, memfasilitasi pergerakan yang lebih cepat untuk barang-barang yang bernilai tinggi dan rentan waktu. Pertumbuhan ekspor "trio baru" menggarisbawahi integrasi perdagangan China yang semakin dalam dengan Asia Tenggara di tengah pergeseran global menuju energi hijau.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan penggunaan EBT seperti fotovoltaik merespons tingginya harga listrik di wilayah timur Indonesia.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah juga menyoroti tingginya biaya listrik berbasis diesel di kawasan timur Indonesia, yang disebut bisa mencapai 20 kali lipat lebih mahal dibandingkan wilayah Jawa.

Besarnya beban subsidi untuk bahan bakar diesel mendorong pemerintah mempercepat upaya pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel.

Menurutnya dengan penggunaan EBT seperti fotovoltaik dapat dibangun di wilayah timur, harga listrik bisa jauh lebih rendah.

"Sekarang kami sedang mengembangkan sistem hybrid antara fotovoltaik dengan baterai untuk mendukung proses dedieselisasi itu,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (23/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) dalam satu dekade ke depan, dengan fokus utama pengembangan di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 62,5 gigawatt (GW), di mana 70% di antaranya berasal dari energi bersih

Porsi besar dalam rencana ekspansi tersebut akan melibatkan investasi swasta, bukan hanya dari pendanaan negara atau PLN.

“Investasinya itu 70% nya adalah IPP atau Independent Power Producer, jadi berasal dari mitra-mitra swasta,” imbuhnya.

Menurutnya selain potensi tenaga surya, kawasan timur Indonesia juga dinilai memiliki intensitas radiasi matahari tertinggi, serta potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai akselerasi EBT dapat dimulai dari kawasan timur Indonesia.

Menurutnya dengan kehadiran entitas seperti Danantara pasti telah menyiapkan strategi investasi untuk berpartisipasi dalam program ini, baik melalui kemitraan strategis maupun investasi langsung.

Bentuk kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek energi hijau di berbagai wilayah, sekaligus mendukung target bauran EBT nasional yang lebih ambisius dalam 10 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan investasi dan konsumsi industri yang lebih lemah, serta pasokan tambang yang lebih tinggi akan menurunkan defisit pasokan secara dramatis, mengurangi potensi kenaikan harga perak di berbagai jangka waktu.

Ahli strategi UBS Wayne Gordon dan Dominic Schnider dalam sebuah catatan mengatakan untuk 2026, mereka memperkirakan permintaan yang lebih lemah dari sektor fotovoltaik karena harga yang tinggi, harga yang lebih tinggi juga membebani permintaan peralatan makan perak dan perhiasan.