Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare (ha) kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke investor swasta.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan K-SIGN di Rote Ndao seluas 12.597,69 ha tengah dikembangkan untuk mewujudkan swasembada garam pada 2027.

Frista menyebut tidak seluruh kawasan industri garam tersebut akan digarap pemerintah karena berdasarkan anggaran yang didapatkan KKP hanya bisa menggarap dua dari total 10 zona.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor," ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Ia menyampaikan KKP akan menggarap industri garam zona 1 seluas 1.025 ha sedangkan zona 2 seluas 889,54 ha. Sementara itu, untuk 8 zona lainnya seluas 10.673,15 ha akan ditawarkan ke investor swasta.

"Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," jelas Frista.

Frista menerangkan penempatan kawasan industri garam di Rote Ndao lantaran kawasan itu memiliki berbagai kelebihan, salah satunya cuaca. Pasalnya, produksi garam sangat bergantung terhadap cuaca. Selain itu, menurutnya, kualitas air di perairan Rote Ndao juga lebih baik.

"Nah, dari kawasan ini tuh kami menargetkan ada 200 ton per hektare. Kalau dia nanti ada 10.000 ini misalnya itu dikembangkan semuanya, artinya kan dari kawasan ini insyaallah akan ada 400 ribu ton per tahun," terangnya.

Merespons tawaran tersebut, Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan saat ini pemerintah tengah mengupayakan ekstensifikasi tambak garam. Meski begitu, tantangan besar dalam industri garam terkait logistik.

Karenanya, ia berharap kepada KKP dan PT Garam agar industri pengolahan garam bisa berdekatan dengan industri produsen makanan dan minuman sebagai pengguna garam.

"Oleh sebab itu, sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam, kalau bisa membangun industri-industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah, dan ini juga penting bagi industri makan minuman untuk meningkatkan daya saing," ujar Adhi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap produksi garam di Aceh lumpuh akibat tambak garamnya terendam banjir.

Direktur Sumber Daya Kelautan DJPK KKP Frista Yorhanita mengatakan tambak garam yang terdampak banjir berada di delapan kabupaten di Aceh.

"Jadi, kami sudah mendata ternyata di Aceh itu ada 8 kabupaten yang terdampak tambak garamnya akibat kejadian musibah banjir kemarin," ujar Frista dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Delapan kabupaten tersebut adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Frista menyebut tambak garam di sana rusak akibat banjir dan masih menghitung estimasi kerugiannya.

"Jadi, mayoritas di kabupaten tersebut seluruh tambak garamnya terendam oleh banjir juga terdapat beberapa kerusakan rumah garam, 50 persen garam perebusan mengalami kerusakan," tambah Frista.

Kemudian, Sekretaris DJPK KKP Miftahul Huda memastikan mayoritas petambak garam di Aceh memakai metode merebus air laut untuk menjadi garam. KKP pun langsung memberikan bantuan berupa teknologi tunnel sebagai upaya mendukung metode tersebut sejak 2018.

"KKP sejak 2018 intervensi dukungan ke Aceh itu dengan tunnel itu beberapa lokasi yang memang bagus. Lokasi bagus ini yang terdampak (bencana)," kata Huda.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan strategi untuk mencapai target swasembada garam pada 2027.

Swasembada garam ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan Frista Yorhanita mengatakan produksi garam nasional saat ini hanya sejumlah 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan garam untuk konsumsi maupun industri mencapai 4,5 juta hingga 5 juta ton per tahun.

"Saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan impor garam terutama untuk kebutuhan garam industri, baik itu untuk industri CAP (Chlor Alkali Plant/industri kimia dasar), aneka pangan, maupun farmasi," ujar Frista dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

"Sehingga memang kita masih perlu melakukan impor sebesar sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya," tambahnya.

Dengan begitu, KKP saat ini sedang memfokuskan dua program untuk mencapai swasembada garam pada 2027, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi adalah bagaimana meningkatkan produksi dari sentra-sentra garam yang memang sudah existing ada selama ini. Sementara itu, ekstensifikasi adalah melakukan pembukaan lahan baru untuk mengembangkan tambak garam baru.

"Untuk tahun 2025 ini ada dua program yang kami fokuskan. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi," ujar Frista.

Pada 2025, program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua, sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao.

"Untuk ekstensifikasi tadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru. Kita mulai membangun dari membangun pond-pond nya, pond 0 sampai dengan pond 4. Kemudian meja kristal. Kemudian juga kita bangun fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari Rote Ndao ini," ujarnya.

Selain itu, upaya lainnya untuk mencapai swasembada garam adalah dengan peningkatan produksi pada tambak-tambak garam yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Saat ini, rata-rata produksi di kawasan tersebut masih sebanyak 100-120 ton per hektare sehingga diharapkan bisa meningkat 30 persen menjadi 120-150 ton per hektare pada tahun depan.

Frista juga mengungkap capaian produksi garam per 2 Desember 2025, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha menghasilkan garam sebanyak 1.009.845 ton per tahun.

"Jadi memang ini mengalami penurunan karena memang faktor cuaca, bahwa memang tahun ini cuaca lebih dominan pada hujan sehingga ini sangat mempengaruhi proses pembentukan garam kemudian di 2025," jelas Frista.