Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan momentum libur Lebaran 2026 berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dari di sektor pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Babel Irwanto di Pangkalpinang, Jumat, mengatakan kunjungan wisatawan di tempat wisata, khususnya pantai, terjadi lonjakan, bahkan setiap hari bisa mencapai ribuan orang sehingga mampu meningkatkan perekonomian bagi pengelola, seperti tukang parkir, sewa kamar mandi, pemilik sewa pondok, pemilik warung di pantai dan lainnya.

"Pada momentum liburan bersamaan dengan masa libur anak sekolah ini memberi efek bersambung yang luar biasa di sektor pariwisata sehingga para pelaku wisata merasakan dampak positif," katanya.

Menurut dia, sebelum memasuki masa libur hari raya, para pelaku wisata telah menyiapkan berbagi hal pendukung, seperti memperbaiki sarana prasarana tempat wisata dan meningkatkan pelayanan hingga menambah sumber daya manusia.

"Mulai dari parkir, pelayanan di kamar mandi atau kamar bilas dan menyiapkan sarana ibadah juga menambah orang untuk ikut mengawasi pengunjung yang mandi di pantai agar semua aman dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Selain itu Dinas Parbudkepora Provinsi Babel juga terus berkoordinasi dengan Polda setempat dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di semua lokasi wisata.

"Kami ingin memastikan keamanan dan ketertiban di semua tempat wisata sehingga wisatawan atau pengunjung tempat-tempat wisata terjamin keamanannya saat berwisata di Babel," katanya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan sekuritas mulai gesit mengumpulkan perusahaan yang mau menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada awal tahun ini. Momentum penguatan IHSG pun diharapkan menjadi sinyal positif di lantai bursa.

Setidaknya, OCBC Sekuritas dan Samuel Sekuritas sudah mendapatkan sejumlah calon emiten di dalam pipeline atau daftar tunggu IPO.

Direktur Utama OCBC Sekuritas Betty Goenawan mengungkapkan hingga awal tahun ini pihaknya sudah menerima empat perusahaan untuk melantai di Bursa. Baru satu perusahaan lainnya memberikan mandat serupa kepada OCBC beberapa pekan lalu.

Diperinci, satu perusahaan disebut melantai pada kuartal I/2026, dua perusahaan pada kuartal II/2026, dan satu perusahaan pada kuartal III/2026.

“Ini bukan yang big [cap] ya, jadi ini medium cap. Tapi semuanya itu di atas Rp250 miliar, terus kemudian yang akan [melantai] di kuartal I/2026 ini, perkiraan di bulan Maret,” katanya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/1/2026).

Keempat perusahaan tersebut datang dari sektor logistik, teknologi, hingga FMCG. Hanya saja, Betty enggan menjelaskan apakah perusahaan tersebut terafiliasi dengan konglomerat Tanah Air.

Betty menilai, saham-saham pada sektor teknologi dan konsumer berpotensi untuk menguat pada tahun ini. Pada sektor konsumer, stimulus yang digelontorkan pemerintah belakangan diprediksi bakal menguatkan kinerja sektor tersebut.

Meskipun begitu, Betty menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menjadi penjamin emisi bagi perusahaan dengan kondisi fundamental yang solid.

“Kalau di kuartal II dan III itu ada berhubungan dengan integrated system. Jadi kategori teknologi, terus kemudian berikutnya kita ada yang FMCG, consumer product,” katanya.

Sementara itu, PT Samuel Sekuritas Indonesia juga memberikan kisi-kisi sektor calon emiten baru yang akan dibawa melantai di BEI. Sebelumnya, broker berkode IF ini menjadi underwriter tunggal dalam IPO RLCO akhir 2025 lalu yang kini harganya melambung ribuan persen.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan pihaknya menargetkan ada lima perusahaan yang akan dibantu sekuritas, baik itu untuk IPO maupun aksi korporasi lainnya.

"Terkait IPO dan/atau aksi korporasi lainnya, tahun ini Samuel Sekuritas mengharapkan untuk dapat membantu sekitar 5 perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, farmasi, retail, teknologi/elektronik dan komoditas," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Kala ditanya kategori kapitalisasi pasar calon emiten yang akan dibawa melantai di bursa, Harry mengatakan bahwa sampai dengan saat ini struktur maupun kapitalisasi masih dalam tahap diskusi.

Sebelumnya, Samuel Sekuritas membawa PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) resmi melantai di bursa pada 8 Desember 2025. Hingga akhir 2025, RLCO menjadi emiten yang mencatat rekor auto reject atas (ARA) beruntun terbanyak sejak hari perdana perdagangan, yakni sebanyak 12 kali dan membuat harganya terbang 950,6% sejak listing perdana.

Sejak IPO dengan harga Rp168, RLCO melejit tanpa henti sampai mencapai Rp8.700, mencerminkan lonjakan 5.078,57% sejak listing perdana, hingga kemudian BEI menghentikan sementara atau suspensi perdagangan RLCO sejak sesi I perdagangan 21 Januari 2026. Hingga hari ini, saham RLCO masih digembok BEI.

Pipeline IPO di BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat tujuh perusahaan yang masuk dalam daftar antrean atau pipeline pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) hingga pertengahan Januari 2026.

Berdasarkan data BEI hingga 15 Januari 2026, otoritas bursa mencatatkan belum ada perusahaan yang resmi melantai pada awal tahun ini. Namun, proses evaluasi terhadap calon emiten baru terus berjalan.

Merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, klasifikasi aset calon emiten dalam pipeline saat ini menunjukkan mayoritas merupakan pemain besar. Tercatat, 5 perusahaan memiliki aset dengan nilai di atas Rp250 miliar.

Sementara itu, hanya satu perusahaan yang masuk kategori aset menengah dengan nilai aset Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Adapun satu perusahaan lainnya berasal dari kelompok aset kecil di bawah Rp50 miliar.

Dari sisi sektoral, industri keuangan memimpin antrean dengan jumlah dua perusahaan. Di sisi lain, lima sektor lainnya masing-masing menyumbang satu calon emiten dalam antrean IPO, yakni sektor basic materials, energi, industri, teknologi, serta transportasi dan logistik.

Pada tahun ini, BEI membidik sedikitnya enam perusahaan berskala besar atau lighthouse untuk melantai melalui skema penawaran umum perdana saham.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan bahwa perusahaan yang masuk dalam radar lighthouse saat ini masih dalam tahap persiapan teknis.

Namun, dia memberikan catatan penting bahwa dalam daftar antrean perusahaan mercusuar tersebut, belum terdapat nama calon emiten yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menandakan geliat IPO skala besar pada tahun ini masih akan didominasi oleh sektor swasta.

“Seharusnya [dari BUMN] belum ada, sejauh ini belum ada proses,” pungkas Iman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

BEI turut menargetkan sebanyak 555 pencatatan efek sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, otoritas bursa membidik setidaknya 50 pencatatan saham baru melalui skema penawaran umum perdana.

Kehadiran emiten lighthouse dinilai menjadi kunci dalam memperdalam likuiditas pasar modal sekaligus menarik minat investor institusi global.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kota Padang (ANTARA) - Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menggencarkan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini selaras dengan kebijakan PT PLN Persero yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang memasifkan penggunaan energi hijau dan bersih.

Di Sumbar, transisi energi fosil ke EBT secara perlahan, namun pasti, sudah mulai dirasakan masyarakat, salah satunya keberadaan puluhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

Saat ini, terdapat 63 SPKLU tiang (pole mounted charging) maupun nontiang yang tersebar di 73 lokasi kabupaten dan kota se-Sumbar. Teranyar, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar menambah 30 SPKLU tiang guna memperluas jangkauan pengisian kendaraan listrik, masing-masing dengan daya 22 kilowatt (kW) dan 100 kW, sehingga total keseluruhan 93 unit.

Dari jumlah itu, dua SPKLU di antaranya merupakan ultra fast charging, tujuh fast charger, 51 medium fast charger serta 31 slow charger yang tersebar di 33 lokasi. Pemasangan tersebut, sekaligus dalam rangka menyiapkan serta mengantisipasi peningkatan volume kendaraan listrik saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Provinsi Sumbar, saat ini tercatat ada 630 unit kendaraan listrik roda dua serta 139 kendaraan listrik roda empat. Artinya, puluhan SPKLU tiang maupun nontiang itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar Heri Kurniawan Indarto mengatakan penambahan 30 SPKLU tiang itu dalam rangka untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik di Ranah Minang.

Apalagi, kata dia, berkaca dari Idul Fitri 2024, dimana mobilitas kendaraan listrik yang masuk ke Provinsi Sumbar tergolong besar. Oleh sebab itu, PLN mengantisipasi agar tidak terjadi antrean panjang di SPKLU pada saat hari besar keagamaan pada 2025 dengan menambah keberadaan SPKLU.

Puluhan SPKLU tersebut tersebar di beberapa titik, dengan kapasitas yang bervariasi, yakni 22 kW hingga 200 kW. Tidak hanya itu, pada 2026 PLN UID Sumbar juga berencana menambah sekitar 20 unit SPKLU yang saat ini sedang dalam tahap menunggu pagu anggaran guna membangun fasilitas kendaraan listrik di Ranah Minang.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim mengatakan pemerintah bersama PLN akan terus memaksimalkan berbagai potensi EBT yang ada di Ranah Minang. Selain membangun SPKLU, PLN juga sedang menyiapkan salah satu agenda besar, yakni pembangunan PLTS terapung dengan kapasitas mencapai 90 Megawatt peak (MWp). Proyek besar ini akan dikerjakan langsung oleh PT PLN Indonesia Power.

Rencana pembangunan PLTS terapung merupakan upaya pemerintah, setelah sebelumnya berhasil membangun PLTS terapung berkapasitas 192 MWp di Cirata, Kabupaten Purwakarta, dan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Selain itu, juga terdapat beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung maupun dalam tahap pengusulan, di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), masing-masing di Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Bonjol di Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya itu, Sumbar juga sedang mengerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) di sejumlah daerah.

"Keberadaan PLTS ini sangat penting dan vital, dalam rangka menunjang kehandalan energi hijau dan kelistrikan di provinsi ini," ujar Arjun.

Meskipun Provinsi Sumbar, saat ini sudah surplus energi listrik, upaya percepatan pembangunan PLTS masih sangat dibutuhkan. Alasannya, Indonesia, bahkan dunia, saat ini terus berupaya beralih pada energi hijau dan bersih. Apalagi, negeri ini mempunyai komitmen yang jelas terkait program net zero emission (NZE).

Energi hijau menjadi komitmen dan semangat PLN untuk mengganti energi fosil menjadi energi hijau.

Senada dengan itu, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan PLTS Terapung Danau Singkarak yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya ditujukan untuk mendistribusikan listrik di wilayah Provinsi Sumbar, namun juga bagi berbagai daerah lain di Pulau Sumatra.

Direncanakan, PLTS Terapung Danau Singkarak ini akan menjadi pembangkit listrik dengan daya paling besar di Sumatra.

Selain itu, rencana pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak sejatinya mendapatkan respons positif dari anggota DPD RI asal Sumbar Irman Gusman. Menurut dia, megaproyek itu mampu semakin menguatkan Sumbar sebagai provinsi hijau di Indonesia. Apalagi, provinsi itu, sebelumnya berhasil membangun PLTP di Muaro Laboh, Kabupaten Solok Selatan, yang dikelola oleh PT Supreme Energy Muara Laboh.

Dalam skala lebih besar, Irman melihat pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak merupakan salah satu solusi dalam menjawab tantangan perubahan iklim, sekaligus diharapkan menjadi gerbang transisi menuju energi baru terbarukan yang mendukung upaya Indonesia dalam menuju net zero emission pada 2060.

Dan bagian terpenting dari pembangunan itu ialah tidak hanya sebatas proyek strategis energi, melainkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap lingkungan, terutama masyarakat.

Secara umum, pembangunan PLTS sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin kedua, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Provinsi Sumbar pada hakikatnya memiliki potensi energi terbarukan yang tergolong besar, mulai dari cahaya Matahari, air, hingga energi panas bumi atau yang disebut juga geotermal. Besarnya potensi itu menjadi alasan kuat pemerintah untuk memanfaatkannya demi kepentingan, sekaligus kesejahteraan rakyat.

Langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan PLN tersebut selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumbar yang bertekad menggarap EBT hingga 58,29 persen pada 2030 atau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2025–2029, khususnya misi lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumbar, Ranah Minang baru menggarap sekitar 33 persen EBT dari total potensi yang ada. Sebagai gambaran, daerah itu mempunyai potensi energi panas bumi sebesar 1.651 Megawatt (MW), bioenergi 923,1 MW, energi surya setara 5.898 MW serta 428 MW energi angin.

Artinya, apabila pemerintah daerah bisa menggarap potensi tersebut, maka Sumbar bisa menjadi percontohan implementasi EBT di Indonesia. Apalagi, transisi energi hijau dan bersih, kini menjadi sorotan dunia karena eksploitasi energi fosil yang masif berdampak pada perubahan iklim.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan lonjakan restitusi menjadi salah satu faktor penurunan penerimaan pajak hingga Oktober 2025.

Restitusi pajak adalah proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara kepada Wajib Pajak (WP).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengungkapkan restitusi pajak hingga akhir bulan lalu mencapai Rp340,52 triliun. Realisasi ini meningkat 36,4 persen dibandingkan periode yang sama 2024, Rp249,59 triliun.

Karena lonjakan itu, menurut Bimo, realisasi penerimaan pajak neto tercatat Rp1.459,03 triliun atau turun 3,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Raupan pajak itu sendiri baru 70,2 persen dari target outlook APBN 2025, Rp2.076,9 triliun.

"Kemudian kontraksi terbesar penerimaan neto karena dampak restitusi Oktober 2025. Restitusi melonjak 36,4 persen, sehingga meskipun pajak bruto positif, penerimaan neto mengalami penurunan," ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/11).

Secara rinci, restitusi pajak hingga Oktober 2025 terdiri dari PPh Badan sebesar Rp93,80 triliun atau meningkat 80 persen dari periode sama 2024 sebesar Rp52,13 triliun. Kemudian, PPN DN (dalam negeri) sebesar Rp238,86 triliun atau naik 23,9 persen dari tahun lalu sebesar Rp192,72 persen.

Lalu, restitusi jenis pajak lainnya tercatat sebesar Rp7,87 triliun atau meningkat 65,7 persen dibandingkan periode 2024 yang sebesar Rp4,75 triliun.

"Restitusi dominasi PPh badan dan PPN DN sehingga penurunan neto sangat dalam dibandingkan penurunan bruto di sektor tersebut," jelasnya.

Namun, di sisi lain ia berharap pengembalian kelebihan dana ke masyarakat ini bisa menggerakkan perekonomian.

"Restitusi uang kembali ke masyarakat, kas ke masyarakat termasuk private sektor bertambah, sehingga diharapkan membuat geliat ekonomi," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan selama ini ada pihak yang menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen saja.

Ini dibongkar ketika dirinya membahas demand pull inflation. Hal tersebut merujuk pada inflasi yang naik kencang ketika permintaan melebihi laju pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia.

"Berapa itu (laju pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia)? Kalau BI (Bank Indonesia) ngitungnya 5 (persen), salah hitung kali ya? Yang lain juga hitungnya 5 (persen)," ucap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Karena 5 (persen) gak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja. Saya pikir antara 6,5 persen-6,7 persen, tengah-tengahnya di situ. Jadi, kalau kita dekat-dekat ke arah sana sudah lumayan," sambungnya.

Purbaya menegaskan Indonesia belum menuju angka pertumbuhan ekonomi potensial tersebut, terutama setelah krisis terakhir di masa covid. Itu yang menurut Purbaya menjadi biang kerok tingginya angka pengangguran.

Sang Bendahara Negara menekankan orang yang tak bekerja itu betul-betul pengangguran. Bukan mereka yang tadinya bekerja di sektor formal, lalu bergeser ke sektor informal.

"Saya punya banyak stok pengangguran nih. Saya geber pertumbuhan ekonomi 7 persen, 8 persen dalam beberapa tahun, belum ngabisin tuh orang-orang yang pengangguran itu. Jadi, tidak akan menyebabkan demand pull inflation. Kenapa kita takut ekonomi tumbuh di atas 6 persen? Itu pandangan yang salah. Mereka mesti baca buku lagi," jelas sang menteri.

"Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi yang membuat kita enggak bisa tumbuh di atas 6 persen selama ini. Karena begitu 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat, 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak," tegasnya.

Oleh karena itu, Purbaya menargetkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas 5,5 persen year on year (yoy) pada kuartal IV 2025. Capaian tersebut akan membuat ekonomi secara full year berada di 5,2 persen.

Ia berjanji akan menaikkan geliat perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2026 yang diyakini bakal tumbuh 6 persen secara tahunan.

"Saya pikir selama program-program dijalankan harusnya bisa lebih cepat karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima kita sudah kelihatan, tahun kelima Pak Prabowo ya, sudah mulai lihat tuh bayangan-bayangan ke 8 persen," tandasnya.