Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (Zurich) mencatat jumlah pemegang polis muda di rentang usia 25–40 tahun mencapai lebih dari 3,29 juta atau tumbuh 10% secara tahunan.

Direktur Zurich Indonesia Tini Nurianto mengatakan nasabah pada kelompok usia tersebut cenderung memilih produk perlindungan yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari, seperti asuransi kendaraan bermotor roda dua, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi kendaraan roda empat.

“Pertumbuhan ini turut memberikan andil dalam peningkatan kontribusi kanal digital, dengan perolehan premi bruto (Gross Written Premium/GWP) yang tumbuh lebih dari 7% secara tahunan pada Mei 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Untuk menjangkau segmen tersebut, Zurich berpartisipasi dalam Semasa Piknik 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, pada 26–28 Juni 2026. Festival kreatif dan bazar urban itu dimanfaatkan perseroan untuk memperkenalkan produk perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Semasa Piknik 2026, kami ingin menghadirkan perlindungan dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Tini.

Dalam kegiatan tersebut, Zurich menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) secara gratis bagi tenant dan peserta aktivitas tertentu selama acara berlangsung.

Manfaat perlindungan meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan hingga Rp50 juta, serta penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga Rp5 juta.

Menurut Tini, keikutsertaan Zurich dalam Semasa Piknik 2026 juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Dengan menjadi bagian dari ekosistem ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha kreatif agar dapat berkarya dengan lebih percaya diri, sekaligus memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Zurich berkomitmen menghadirkan berbagai inisiatif yang menggabungkan edukasi perlindungan dengan pengalaman langsung agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya proteksi dan manfaatnya.

Kota Bogor (ANTARA) - Organisasi nirlaba global Marine Stewardship Council (MSC) mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WWP) 713 dan 573 untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam keterangannya yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan, dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan RPP yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18-19 Juni 2026 di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Kota Bogor.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, dinas kelautan dan perikanan provinsi, pelabuhan perikanan, serta mitra pembangunan.

Hirmen menjelaskan pengelolaan perikanan berkelanjutan memerlukan sistem pengelolaan dan kerangka hukum yang kuat.

"MSC memandang penyusunan RPP sebagai langkah strategis untuk memastikan keputusan pengelolaan perikanan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang," kata Hirmen.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam implementasi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abd. Raup mengatakan RPP menjadi pedoman strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"RPP ini memberikan arah pedoman strategis, menyeimbangkan antara kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan," kata Syahril.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi identifikasi isu prioritas pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan, tata kelola, serta aspek sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

Hasil pembahasan akan menjadi masukan dalam penyusunan RPP Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, serta WPPNRI 573 yang mencakup Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat.

Penyusunan RPP di kedua wilayah tersebut diharapkan menghasilkan rencana pengelolaan yang adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, serta dapat dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi perikanan dan kebijakan pemerintah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Muria Jaya (BMJ) bersama iForte Energi resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan total kapasitas terpasang sebesar 5,5 MWp yang berlokasi di fasilitas produksi BMJ di Karawang dan Kudus. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam implementasi kerja sama strategis kedua perusahaan yang telah ditandatangani pada 16 Januari 2025 dalam rangka mendukung transisi energi bersih dan operasional industri yang lebih berkelanjutan.

Proyek PLTS Atap tersebut terdiri atas instalasi berkapasitas 5.048 kWp di fasilitas Karawang dan 455 kWp di fasilitas Kudus. Secara keseluruhan, sistem ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 7.596 MWh per tahun serta memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon hingga 6.836 ton CO₂ setiap tahunnya, setara dengan manfaat lingkungan dari penanaman sekitar 151.918 pohon.

Implementasi PLTS Atap ini merupakan bagian dari komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi bersih, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

Harris C. A. Titus, ESG Lead PT Bukit Muria Jaya, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi pertumbuhan jangka panjang. “Peresmian PLTS Atap ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan operasional yang lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami percaya bahwa investasi pada energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan industri di masa depan,” ujarnya.

Sebagai mitra pengembang dan penyedia solusi energi terbarukan, iForte Energi menghadirkan solusi PLTS yang dirancang untuk mendukung kebutuhan energi sektor industri secara optimal. Proyek ini sekaligus memperkuat peran iForte Energi dalam mendorong pemanfaatan energi surya di berbagai sektor strategis nasional.

Presiden Direktur dan CEO iForte Energi, Mohamad Iwan, mengatakan bahwa keberhasilan implementasi proyek ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran sektor industri terhadap pentingnya penggunaan energi bersih. “Kami mengapresiasi komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam mengadopsi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Proyek ini membuktikan bahwa energi surya dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai tambah bagi operasional industri melalui efisiensi energi yang berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi semakin banyak perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional,” ungkap Mohamad Iwan.

Melalui proyek ini, PT Bukit Muria Jaya memperoleh akses terhadap sumber energi yang lebih bersih dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Di saat yang sama, iForte Energi terus memperluas implementasi teknologi energi surya di sektor manufaktur dan memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi energi terbarukan yang andal di Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi kontribusi nyata kedua perusahaan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon nasional dan percepatan transisi energi di Indonesia. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur energi, inisiatif ini menegaskan komitmen PT Bukit Muria Jaya dan iForte Energi untuk membangun masa depan industri yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menggali potensi penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) dormant atau pasif yang direaktivasi. Upaya ini dilakukan sejalan dengan target setoran tinggi pada 2026.

Untuk diketahui, DJP harus mengamankan target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun pada tahun ini. Otoritas harus mengejar pertumbuhan sekitar 23% (yoy) sepanjang tahun untuk bisa mencapai target tinggi tersebut.

Target ini merupakan tantangan yang cukup besar. Sebab, berdasarkan asesmen terhadap kondisi ekonomi saat ini, penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya mampu tumbuh sekitar 20,6% (yoy).

"Sebenarnya beliau [Menteri Keuangan] menyampaikan rata-rata pencapaian kinerja kami kan [tumbuh] 22,1% ini sampai Mei. Nah kira-kira dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, itu sampai Desember di angka 20,6%. Jadi kalau dari Direktorat Jenderal Pajak ya harus bisa mencapai 23%, semoga, mudah-mudahan bisa," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Adapun sampai dengan Mei 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun atau 35,4% dari target. Nilai ini tumbuh 22,1% (yoy) dari Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun.

Bimo menyebut, pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong salah satunya oleh reaktivasi WP dormant alias nonefektif. Entitas ini, terangnya, sudah terdaftar sebagai WP namun sempat tidak aktif membayarkan pajaknya lantaran tidak memiliki aktivitas usaha.

Sebagai contoh, WP Badan yang berupa joint operation (JO) yang beberapa waktu sebelumnya tidak memiliki proyek. Belakangan, JO ataupun perusahaan-perusahaan ini kembali menggarap proyek investasi hingga pengadaan barang jasa tertentu dari pemerintah maupun swasta.

Melalui mitra transaksi WP tersebut, otoritas pajak belakangan mendeteksi bahwa WP yang sebelumnya dormant ini sudah kembali melakukan transaksi jual beli atau pengadaan. Demikian, ada kegiatan ekonomi yang kembali mereka lakukan dan diwajibkan membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Ternyata mereka [WP dormant] mempunyai juga transaksi, dan lawan transaksinya melapor pajaknya, sehingga kami counseling, kami panggil, mereka mulai membetulkan SPT-nya dan mulai aktif lagi. Jadi, dari database yang ada itu cukup banyak. Dari Coretax, kami juga bisa mendeteksi third party transaksi. Jadi, alhamdulillah," paparnya.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026) lalu, Bimo mencatat terdapat 24.672 WP yang sebelumnya dormant dan sudah direaktivasi sampai dengan 12 Juni 2026. Adapun berdasarkan data hingga Mei 2026, para WP ini sudah menyumbang penerimaan pajak sekitar Rp20,63 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harga emas Antam yang dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Jumat (29/5/2026), pukul 09.20 WIB naik Rp20.000 dari semula Rp2.754.000 menjadi Rp2.774.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.579.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

• Harga emas 0,5 gram: Rp1.437.000
• Harga emas 1 gram: Rp2.774.000
• Harga emas 2 gram: Rp5.488.000
• Harga emas 3 gram: Rp8.207.000
• Harga emas 5 gram: Rp13.645.000
• Harga emas 10 gram: Rp27.235.000 ‎
• Harga emas 25 gram: Rp67.962.000 ‎
• Harga emas 50 gram: Rp135.845.000
• Harga emas 100 gram: Rp271.612.000 ‎
• Harga emas 250 gram: Rp678.765.000 ‎
• Harga emas 500 gram: Rp1.357.320.000 ‎
• Harga emas 1.000 gram: Rp2.714.600.000

‎‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Aturan yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 itu mencabut semua peraturan sebelumnya dari PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, PMK 28/2026 diterbitkan dalam rangka percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan.

"Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dalam aturan terbaru batas maksimal restitusi pajak dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah turun dari Rp5 miliar yang diatur dalam PMK 209/2021 menjadi Rp1 miliar.

Apabila dirinci, aturan tersebut mengatur skema pengembalian bagi tiga kelompok wajib pajak (WP).

Kelompok pertama adalah WP dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Bab III Pasal 3, mereka bisa mendapat restitusi untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti wajib tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak memiliki tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Selain itu, WP harus memiliki laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

WP juga tidak boleh pernah tersangkut tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

"Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir," tulis peraturan tersebut.

Kelompok kedua adalah WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Bab IV Pasal 9, kategori ini mencakup WP orang pribadi hingga badan usaha dengan batasan nilai lebih bayar tertentu.

Untuk WP orang pribadi yang menjalankan usaha, batas lebih bayar maksimal sebesar Rp100 juta. Sementara untuk WP badan, batas peredaran usaha hingga Rp50 miliar dengan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.

Adapun untuk PKP, batas penyerahan maksimal Rp4,2 miliar dengan lebih bayar paling banyak Rp1 miliar dalam satu masa pajak.

Kelompok ketiga adalah PKP berisiko rendah. Kategori ini meliputi perusahaan terbuka, BUMN dan BUMD, hingga pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi tertentu seperti mitra utama kepabeanan dan operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator).

Selain itu, pabrikan, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, hingga perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh BUMN juga masuk dalam kategori ini, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan sertifikasi yang ditetapkan.

Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif tetap wajib menyampaikan laporan SPT sesuai ketentuan.

"Setiap orang yang memiliki NPWP dan statusnya aktif harus melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Artinya, meskipun wajib pajak merasa tidak punya aktivitas usaha besar atau tidak ada perubahan penghasilan, kewajiban melapor tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif.

Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT hingga melewati batas waktu, maka sanksi pertama yang dikenakan adalah denda administrasi.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi," kata Inge.

Mengacu ketentuan perpajakan, besaran dendanya adalah Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk tahun pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026. Jika lewat dari tenggat tersebut, denda otomatis menanti saat SPT tetap diajukan.

Namun, sanksinya tidak berhenti di situ jika wajib pajak sama sekali tidak pernah melapor. Inge menjelaskan DJP akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, mulai dari data perbankan, pekerjaan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga lainnya.

"Apabila SPT tidak pernah dilaporkan, kantor pajak akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Apabila data yang diperoleh berkaitan dengan penghasilan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan adanya pajak yang terutang, maka sanksi yang akan dikenakan berupa bunga," ujarnya.

Dengan kata lain, jika kantor pajak menemukan ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak pernah dilaporkan karena wajib pajak absen menyampaikan SPT, maka wajib pajak bisa ditagih pokok pajaknya sekaligus bunga.

Besaran bunga ini tidak sama untuk setiap orang karena dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar serta berapa lama kewajiban itu tertunggak.

Sebelum masuk ke tahap penagihan, biasanya DJP lebih dulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melapor setelah tenggat berakhir. Surat ini bisa dikirim melalui email maupun alamat rumah dan kerap disebut wajib pajak sebagai 'surat cinta' dari kantor pajak.

Setelah itu, Kantor Pelayanan Pajak akan meneliti data wajib pajak. Jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, kantor pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut resmi.

Karena itu, jawaban dari pertanyaan apa sanksi kalau tidak lapor SPT adalah minimal kena denda Rp100 ribu atau Rp1 juta, lalu berpotensi ditegur, ditelusuri, hingga ditagih bunga bila ternyata ada pajak yang belum dibayarkan.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak.

Hal ini sejalan dengan rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memperketat pengawasan pembayaran restitusi kepada wajib pajak (WP) usai nilainya tembus Rp361 triliun pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menyebut pemerintah saat ini sedang menyusun penyempurnaan pengaturan melalui rancangan PMK atau RPMK pengganti PMK sebelumnya.

"Pengaturan ini diarahkan untuk menajamkan kriteria dan memastikan bahwa restitusi diberikan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Inge menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan, serta memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan negara.

Akan tetapi, revisi PMK yang tengah digodok ini dipastikan bukan dalam rangka membatasi hak WP melainkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses pemberian restitusi. Dia menyebut restitusi adalah hak WP yang tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi PMK ini, lanjut Inge, mencakup tujuan guna memastikan fasilitas percepatan pengembalian pendahuluan diberikan kepada pihak yang memang memenuhi kriteria secara memadai.

"Dalam pelaksanaannya, proses restitusi dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sebagai bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengembalian pajak dilakukan secara tepat, akurat, dan akuntabel," ujar eselon II DJP Kemenkeu itu.

Revisi Aturan Restitusi Pajak Sudah Tahap Harmonisasi

Adapun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPMK tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak secara virtual.

Dilansir dari situs resmi DJPP Kemenkum, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III telah menyelenggarakan rapat itu secara virtual pada 10—11 April 2026.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 6 April 2026, dalam rangka penyempurnaan substansi dan memastikan kesesuaian materi RPMK dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa instansi kementerian/lembaga yang hadir yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama soal revisi aturan itu adalah mekanisme penelitian atas permohonan WP yang menjadi dasar bagi Dirjen Pajak dalam menentukan pemberian restitusi.

"Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan formal dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan atau terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak," dikutip dari lama resmi DJPP.

Rancangan peraturan ini bakal memuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diterima.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini, proses pelaporan semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem DJP Online maupun Coretax.

Untuk menghindari kendala saat pelaporan, penting bagi Wajib Pajak memahami dokumen yang harus disiapkan serta langkah-langkah pengisiannya.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan:

• Penghitungan dan pembayaran pajak
• Objek dan bukan objek pajak
  Harta dan kewajiban
• Sementara itu, SPT Tahunan PPh merupakan laporan pajak penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai lapor SPT, pastikan dokumen berikut sudah tersedia:

• Bukti potong pajak (Formulir 1721 A1/A2 untuk karyawan)
• Daftar harta
• Daftar utang
• Data anggota keluarga

Persiapan dokumen ini penting agar proses pengisian berjalan lancar dan minim kesalahan.

Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat DJP Online

Pelaporan SPT bisa dilakukan melalui:

• DJP Online: djponline.pajak.go.id
• Coretax: cortexdjp.pajak.go.id

Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke Sistem

Masuk ke akun menggunakan:

• NIK/NPWP 16 digit
• Kata sandi

2. Pilih Menu Lapor

Klik menu “Lapor” atau “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu pilih “Buat Konsep SPT”.

3. Tentukan Jenis Formulir

Pilih formulir sesuai kondisi penghasilan:

• 1770SS : Karyawan dengan penghasilan ≤ Rp60 juta per tahun
• 1770S : Karyawan dengan penghasilan > Rp60 juta atau bekerja di lebih dari satu perusahaan
• 1770 : Memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan lain

4. Isi Formulir SPT

Isi data sesuai panduan yang tersedia, meliputi:

• Penghasilan
• Pajak yang telah dipotong
• Harta dan utang
• Pastikan data diisi dengan benar dan sesuai dokumen.

5. Kirim SPT

Setelah selesai:

• Klik “Kirim”
• Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor HP
• Jika berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik (BPE).

Batas Waktu Pelaporan SPT 2026

Untuk tahun pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), ketentuan batas waktu adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: umumnya 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: 30 April 2026

Namun, terdapat informasi bahwa pelaporan SPT Orang Pribadi berpotensi diperpanjang hingga 30 April 2026.

Siapa yang Wajib Lapor SPT Secara Online?

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik bagi Wajib Pajak yang:

• Terdaftar di KPP Madya atau KPP khusus
• Sudah pernah melapor secara online
• Menggunakan jasa konsultan pajak
• Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

Meski demikian, saat ini pelaporan online menjadi metode yang paling umum digunakan oleh Wajib Pajak.

Melaporkan SPT Tahunan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui DJP Online maupun Coretax. Kunci utamanya adalah menyiapkan dokumen dengan lengkap dan mengikuti langkah pengisian dengan benar.

Dengan memahami prosedur ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu dan terhindar dari sanksi keterlambatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak yang sebelumnya menggunakan layanan DJP Online kini dapat mengakses sistem baru Coretax tanpa perlu membuat akun dari awal.

Melalui panduan di Coretaxpedia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pengguna DJP Online yang sudah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP hanya perlu membuat kata sandi baru untuk masuk ke sistem Coretax.

"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka laman resmi Coretax DJP di alamat coretaxdjp.pajak.go.id.

Setelah itu, pengguna dapat memilih menu “Lupa Kata Sandi” pada halaman awal," tulis lama Coretaxpedia dikutip pada Jumat (13/3/2026).

Selanjutnya, pada halaman permohonan perubahan kata sandi, wajib pajak diminta memilih metode konfirmasi dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon yang terdaftar.

Pengguna juga harus mengisi kode captcha serta mencentang pernyataan yang tersedia sebelum menekan tombol kirim.

Setelah permintaan dikirim, sistem akan mengirimkan tautan verifikasi melalui email atau pesan singkat (SMS). DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan email tersebut berasal dari domain resmi @pajak.go.id atau pesan SMS yang dikirim dari DJP.

Pengguna kemudian dapat membuka tautan yang diterima untuk melakukan penggantian kata sandi serta membuat passphrase sesuai dengan panduan yang diberikan sistem.

Setelah proses tersebut selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi bahwa akun Coretax DJP telah berhasil diaktifkan.

Dengan demikian, wajib pajak sudah dapat langsung mengakses layanan Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara daring.

Sebagai informasi, batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi adalah 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

Wajib pajak diimbau melaporkan SPT lebih awal guna menghindari kendala teknis menjelang batas waktu pelaporan.

Hingga 12 Maret DJP mencatat sebanyak 7.723.526 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sebagian besar pelaporan SPT tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

Rinciannya, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan SPT terdiri dari 6.856.710 wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 705.138 wajib pajak OP nonkaryawan.

Lalu ada 160.195 wajib pajak badan dengan pelaporan dalam rupiah, serta 128 wajib pajak badan yang melaporkan dalam dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.334 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan wajib pajak di awal tahun 2026. Hingga tanggal 18 Februari 2026 pukul 08:07 WIB, tercatat lebih dari 2,9 juta Wajib Pajak (WP) telah menunaikan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan, partisipasi masyarakat terus menunjukkan tren positif, terutama dari kalangan WP Orang Pribadi (OP).

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 18 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 2.906.662,” tulis Inge dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/2/2026).

Total laporan SPT Tahunan yang masuk mencapai 2.906.662. Dari jumlah tersebut, mayoritas laporan berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan.

Rinciannya, WP OP Karyawan 2.552.771 laporan, WP OP) Non-Karyawan 270.960 laporan, dan WP Badan 82.931 laporan (termasuk WP dalam mata uang Rupiah maupun dolar AS).

Selain pelaporan tahun buku reguler (Januari-Desember), DJP juga mencatat pelaporan dari WP dengan tahun buku berbeda yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2025, dengan total 610 laporan badan.

Di sisi lain, DJP terus mendorong transisi sistem perpajakan ke arah digital melalui implementasi Coretax. Hingga saat ini, sebanyak 13.924.414 wajib pajak tercatat telah melakukan aktivasi akun Coretax mereka secara nasional.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 13.924.414," kata Inge.

Pencapaian aktivasi ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan rincian sebagai berikut, WP Orang Pribadi 12.942.290 akun, WP Badan 892.396 akun, WP Instansi Pemerintah 89.503 akun dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 225 akun.

DJP terus menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan lebih awal guna menghindari kepadatan sistem menjelang batas akhir pelaporan pada 31 Maret bagi orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.