Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani kerusakan di ruas jalan nasional Cikopo–Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan melakukan perbaikan di 21 titik menyusul aduan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga konektivitas.

“Konektivitas harus tetap terjaga, namun yang paling utama adalah keselamatan pengguna jalan. Karena itu penanganan dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penanganan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat sebagai respons cepat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penanganan dilakukan menggunakan metode patching dengan Campuran Aspal Panas (CAP) di sejumlah titik kerusakan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga kemantapan jalan nasional.

Sebelumnya, pada masa mudik Lebaran 2026, kondisi ruas jalan Cikopo–Sadang dalam keadaan mantap tanpa lubang. Kondisi tersebut dicapai melalui penanganan sementara menggunakan metode Salob untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik.

Namun, curah hujan yang masih tinggi dan kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan munculnya kembali sejumlah titik kerusakan pada badan jalan.

Kementerian PU terus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi dan rentan terhadap kerusakan akibat faktor cuaca.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara, terutama pada kondisi cuaca hujan, serta dapat melaporkan kerusakan infrastruktur jalan melalui kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kemenhan menyampaikan lahan seluas 85.244 hektare yang dicabut dari perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) bakal dijadikan untuk kepentingan TNI AU.

Wamenhan, Donny Ermawan Taufanto mengatakan kepentingan militer itu termasuk kepentingan pertahanan negara.

"Selanjutnya tanah ini nanti akan ditindaklanjuti secara administrasi dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan negara," ujar Donny di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Di samping itu, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal M Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan menggunakan lahan tersebut untuk aset strategis.

Misalnya, membangun komando pendidikan untuk satuan elite TNI pasukan gerak cepat (Pasgat) hingga dijadikan daerah latihan.

"Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan Satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi, sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada enam perusahaan yang HGU-nya dicabut dalam giat ini. Mereka yakni PT CPB, PT GPA, PT ILCM, PT ILM, PT MKS dan PT SIL. Adapun, berdasarkan laporan BPK, total 85.244 hektare ini memiliki nilai Rp14,5 triliun.