Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Boyolali, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan saluran tersier untuk mengoptimalkan distribusi air irigasi kepada petani, setelah terbangunnya infrastruktur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

“Air ini harus kita hemat dan kelola dengan baik. Saya minta agar jaringan tersier segera dibangun, sehingga air tidak terbuang dan bisa menjangkau lebih banyak sawah secara efisien,” ujar Dody di Desa Ketintang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu (29/3).

Dody meninjau langsung JIAT di Desa Ketintang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga, terutama di tengah menurunnya layanan irigasi dari Bendung Boyo.

Keberadaan Bendung Boyo milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya mengairi ratusan hektare sawah kini tidak lagi berfungsi optimal. Kapasitas layanan yang sebelumnya mencapai sekitar 700–800 hektare menurun menjadi kurang dari 500 hektare, sehingga petani sangat bergantung pada curah hujan untuk bercocok tanam.

Melalui pembangunan JIAT, Kementerian PU menghadirkan alternatif sumber air berbasis air tanah untuk mendukung keberlanjutan pertanian, terutama pada musim kemarau.

Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan sumber air perlu diiringi dengan distribusi yang efisien hingga ke lahan pertanian.

“Insya Allah ketahanan pangan kita aman. Yang penting kita siapkan airnya dari sekarang, kita kelola dengan baik, dan kita pastikan distribusinya efisien,” tambah Menteri Dody.

JIAT di Desa Ketintang merupakan sistem irigasi berbasis air tanah dengan kedalaman sumur sekitar 120 meter yang dilengkapi jaringan pipa dan rumah pompa untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.

Secara teknis, JIAT di wilayah Boyolali ini memiliki kapasitas layanan sekitar 20 hektare, dengan jaringan pipa sepanjang kurang lebih 700 meter dan delapan unit box pembagi air.

Dengan adanya sistem ini, petani dapat memanfaatkan air secara lebih stabil sepanjang tahun dan tidak lagi hanya bergantung pada musim hujan.

Selain pembangunan jaringan tersier, Kementerian PU juga akan mempertimbangkan dukungan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan usaha tani guna memperlancar akses distribusi hasil pertanian.

Kementerian PU terus memperluas pembangunan JIAT di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi kekeringan dan menjaga produksi pangan nasional melalui penyediaan infrastruktur air yang andal dan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026