Siti Napsiyah Ariefuzzaman

Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

TRAGEDI tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2025 tidak hanya menghadirkan duka, tetapi juga perhatian besar dari negara. Presiden, para menteri, pimpinan DPR, dan berbagai pejabat dari unsur pemerintahan kota hadir meninjau langsung ke lokasi kejadian dan RSUD Bekasi. Negara tampak hadir dalam respons cepat dan empati publik.

Namun di balik itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kehadiran mereka juga diikuti oleh refleksi yang cukup terhadap sistem keselamatan yang selama ini telah dibangun?

Di tengah perhatian tersebut, fakta bahwa korban meninggal dan yang masih dalam penanganan di rumah sakit didominasi perempuan menjadi ironi yang sulit diabaikan. Mereka berada di gerbong khusus perempuan—ruang yang selama ini dipahami sebagai simbol perlindungan dalam transportasi publik.

Fakta ini menggugah kesadaran bahwa rasa aman yang dibangun melalui pemisahan ruang belum tentu identik dengan keselamatan yang sesungguhnya. Gerbong perempuan, yang kerap ditempatkan di bagian tertentu dari rangkaian, dalam kasus ini justru menjadi titik paling terdampak.

Dari sini, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini telah dirancang secara komprehensif, atau masih bersifat parsial?

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang aman bagi perempuan bukan tanpa dasar. Data PT KAI Commuter mencatat, sepanjang Januari hingga Juni 2025 terdapat 25 kasus pelecehan seksual di KRL dan area stasiun.

Pada periode yang lebih luas, sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat puluhan laporan serupa, dengan belasan kasus terjadi hanya dalam tiga bulan pertama 2026. Angka ini memang tampak kecil dibandingkan jutaan penumpang harian, tetapi ia menyimpan pesan penting: ruang publik, termasuk transportasi massal, belum sepenuhnya aman bagi perempuan.

Dalam konteks itulah, gerbong khusus perempuan lahir sebagai respons kebijakan. Ia merupakan bentuk pengakuan atas pengalaman spesifik perempuan di ruang publik—bahwa rasa aman bukan sesuatu yang netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi sosial yang timpang. Bagi banyak perempuan, gerbong ini bukan sekadar fasilitas, melainkan ruang jeda dari potensi gangguan yang kerap dianggap “biasa”.

Namun demikian, kebijakan berbasis pemisahan ini juga menyimpan keterbatasan. Tragedi Bekasi menghadirkan dimensi lain yang jarang diperhitungkan: bahwa perlindungan berbasis segregasi belum tentu sejalan dengan perlindungan berbasis keselamatan sistemik.

Ketika gerbong perempuan justru menjadi titik paling rentan dalam kecelakaan, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa rasa aman bisa bersifat semu.

Usulan untuk memindahkan posisi gerbong perempuan ke bagian tengah rangkaian dapat dipahami sebagai langkah responsif. Secara teknis, posisi tersebut relatif lebih aman dalam situasi tabrakan. Namun, langkah ini belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan keselamatan seluruh penumpang melalui sistem transportasi yang andal dan terintegrasi.

Memindahkan posisi gerbong tanpa membenahi sistem keselamatan ibarat merapikan tata letak tanpa memperkuat fondasi. Apalagi usulan pemindahan gerbong tersebut mendapatkan reaksi negative dari masyarakat yang pada akhirnya sang Menteri meminta maaf atas apa yang telah diusulkan tersebut.

Dalam perspektif teori sosial, persoalan ini tidak hanya dapat dibaca sebagai isu gender, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan keselamatan publik. John Rawls (1971), melalui A Theory of Justice, menekankan bahwa keadilan sosial mensyaratkan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan.

Dalam konteks transportasi publik, prinsip ini menuntut agar kebijakan keselamatan tidak bersifat umum dan abstrak, melainkan benar-benar berpihak pada mereka yang memiliki risiko paling tinggi.

Sejalan dengan itu, T.H. Marshall (1950) dalam konsep negara kesejahteraan menempatkan hak atas keamanan sebagai bagian dari hak sosial warga negara. Negara tidak cukup hanya menyediakan layanan publik, tetapi juga wajib memastikan bahwa layanan tersebut aman dan layak diakses oleh semua.

Dengan demikian, keselamatan dalam transportasi publik bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial negara.

Pandangan ini diperkuat oleh Amartya Sen (1999) yang melihat keselamatan sebagai bagian dari capability atau kebebasan substantif individu untuk menjalani kehidupan secara bermartabat. Tanpa jaminan keselamatan, akses terhadap ruang publik—termasuk transportasi—menjadi tidak setara.

Dalam situasi seperti ini, kelompok rentan, termasuk perempuan, justru menghadapi pembatasan yang tidak kasatmata dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Melalui kerangka ini, tragedi Bekasi memperlihatkan bahwa keselamatan publik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mandat keadilan yang harus dipenuhi negara. Ia tidak boleh bergantung pada posisi, kategori, atau pilihan individu, melainkan harus dijamin sebagai hak yang setara bagi seluruh warga.

Sebagai pengguna KRL, banyak perempuan selama ini memilih gerbong khusus dengan keyakinan bahwa di situlah mereka dapat merasa lebih aman. Tragedi ini, bagaimanapun, mengubah cara pandang tersebut. Ia menghadirkan kesadaran baru bahwa keamanan tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan gangguan sosial, tetapi juga harus mencakup perlindungan dari risiko struktural yang lebih luas.

Ke depan, evaluasi kebijakan tidak cukup berhenti pada posisi gerbong. PT KAI perlu memastikan desain rangkaian, sistem operasional, dan teknologi keselamatan benar-benar berbasis mitigasi risiko, bukan sekadar kebiasaan operasional.

Regulator perlu menghadirkan audit keselamatan yang sensitif terhadap kelompok rentan—bukan untuk memisahkan, tetapi untuk memastikan siapa yang paling membutuhkan perlindungan benar-benar terlindungi. Sementara itu, publik juga perlu didorong untuk melihat bahwa keamanan bukan urusan ruang terpisah, melainkan kualitas sistem yang melindungi semua.

Lebih jauh, sudah saatnya pendekatan keamanan di transportasi publik tidak lagi semata berbasis jenis kelamin, melainkan berbasis kebutuhan dan kerentanan. Perempuan hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perlindungan yang lebih kontekstual. Yang mereka butuhkan bukan sekadar ruang terpisah, melainkan sistem yang benar-benar memahami dan melindungi.

Pada akhirnya, tragedi ini meninggalkan luka yang tidak sederhana—bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi anak-anak yang kehilangan, dan bagi perempuan yang setiap hari masih harus melanjutkan perjalanan. Luka ini tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar ingatan.

Ada harapan yang masih layak kita titipkan: bahwa negara tidak berhenti pada empati, tetapi melangkah pada perbaikan yang nyata. Bahwa kehadiran para pemimpin di lokasi bencana bukan hanya simbol kepedulian, tetapi awal dari perubahan yang lebih mendasar.

Sebab keselamatan bukan sekadar fasilitas, melainkan hak. Dan ketika negara sungguh hadir untuk menjaminnya, maka kepercayaan publik pun akan tumbuh—bahwa setiap perjalanan, pada akhirnya, benar-benar membawa kita pulang dengan selamat.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya soal usul gerbong khusus perempuan dipindah ke bagian tengah KRL. Apa saja poin-poin permintaan maaf tersebut?

Diketahui, Arifah Fauzi mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian kereta. Usul itu ia sampaikan seusai insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur , Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026).

"Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ucap Arifah kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Arifah menambahkan, "Jadi yang laki-laki di ujung, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sementara itu."

Pernyataan Arifah tersebut langsung menuai polemik, terutama di media sosial (medsos), karena dianggap bukan merupakan solusi. Beragam meme pun bermunculan.

Sejumlah pejabat tak sependapat dengan pernyataan Arifah tersebut. Misal, Dirut PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa aspek keselamatan penumpang kereta api, termasuk Commuter Line, tidak dibedakan berdasarkan gender.

Menurut Bobby, KAI selama ini menerapkan standar keselamatan yang sama bagi seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan. "Mengenai gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki," tegas Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (29/4/2026).

Setelah pernyataannya menuai polemik, Arifah akhirnya meminta maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram @kemenpppa, Rabu (29/4/2026) malam. Berikut ini empat poin pentingnya.

1. Sampaikan Dukacita

Arifah menyampaikan dukacita mendalam atas insiden yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat tersebut. "Hati dan doa kami bersama sleuruh korban dan keluarga yang ditinggalkan," ujar Arifah, dikutip dari video tersebut.

2. Akui Pernyataan Kurang Tepat

Arifah mengakui pernyataannya yang menuai polemik tersebut kurang tepat. "Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut," ujar Arifah.

Arifah menambahkan, "Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya."

3. Keselamatan Nomor Satu

Arifah memahami, dalam situasi duka seperti ini yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. "Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki."

Saat ini, kata Arifah, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. "Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh," ujarnya.

4. Kementerian PPPA Pastikan Hak Korban

Arifah mengatakan Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan.

"Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini."

Arifah mengajak untuk bersama-sama memusatkan perhatian kepada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. "Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan."

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya soal usul gerbong KRL khusus perempuan dipindah ke bagian tengah. Dia mengatakan tak ada maksud untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya.

"Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur , saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut," ujarnya dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @kemenpppa, Rabu (29/4/2026).

Arifah menambahkan, "Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya."

Dia memahami, dalam situasi duka seperti ini yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. "Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki."



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Foto/Tangkapan layar IG @kemenpppa

Saat ini, kata Arifah, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. "Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh," ujarnya.

Kementerian PPPA, lanjutnya, hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. "Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini."

Arifah mengajak untuk bersama-sama memusatkan perhatian kepada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. "Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Arifah Fauzi mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian kereta. Usul itu ia sampaikan seusai insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4/2026).

"Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ucap Arifah kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Arifah menambahkan, "Jadi yang laki-laki di ujung, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sementara itu."

Pernyataan Arifah tersebut langsung menuai polemik, terutama di media sosial (medsos).

BEKASI - Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menegaskan bahwa aspek keselamatan penumpang kereta api, termasuk KRL Commuter Line , tidak dibedakan berdasarkan gender. KAI selama ini menerapkan standar keselamatan yang sama bagi seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan.

"Mengenai gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki," tegas Bobby di Stasiun Bekasi Timur , Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan gerbong khusus perempuan bukan berkaitan dengan perbedaan tingkat keselamatan, melainkan sebagai upaya memberikan perlindungan dari potensi pelecehan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses.

"Selama ini kami mengutamakan perempuan untuk tingkat kenyamanan dan kemudahan akses dan tentunya keamanan di dalam kereta juga," kata Bobby.

Bobby menyebut penempatan gerbong perempuan di bagian ujung rangkaian juga bertujuan mempermudah akses serta memberikan perlindungan tambahan bagi penumpang perempuan. Posisi tersebut dinilai lebih dekat dengan petugas keamanan.

"Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan dekat, lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu. Maka dari ujung ke ujung," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifah Fauzi mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian kereta. Usul itu ia sampaikan seusai insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4/2026).

"Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ucap Arifah kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Arifah menambahkan, "Jadi yang laki-laki di ujung, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sementara itu."

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta buka suara terkait insiden viral lepasnya sambungan gerbong atau coupler pada KA 246 Majapahit relasi Pasar Senen-Malang.

Peristiwa itu terjadi sesaat setelah kereta berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada Jumat (14/11).

Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan sebelum keberangkatan seluruh rangkaian KA 246 sudah melalui pemeriksaan menyeluruh oleh petugas.

"Sebelum keberangkatan, seluruh rangkaian KA 246 telah menjalani rangkaian pemeriksaan menyeluruh oleh petugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemeriksaan meliputi aspek kebersihan, ketersediaan fasilitas pelayanan, serta pengecekan teknis sarana baik sebelum maupun setelah dirangkaikan dengan lokomotif," ujar Ixfan dalam keterangan resmi, Sabtu (15/11).

Ia menjelaskan petugas memastikan penyambungan coupler, saluran air brake, dan rantai penghubung dalam kondisi baik. Setelah itu dilakukan uji rem statis untuk memastikan sistem pengereman bekerja normal dan tekanan udara dari lokomotif terdistribusi hingga kereta paling belakang.

Seluruh hasil pemeriksaan dicatat dalam dokumen resmi dan dinyatakan laik operasi. Setelah semua persyaratan teknis terpenuhi, persinyalan keberangkatan diberikan.

"Setelah seluruh persyaratan teknis terpenuhi, persinyalan dan semboyan keberangkatan diberikan. Masinis merespons dengan membunyikan klakson sesuai prosedur. Namun sesaat setelah rangkaian bergerak meninggalkan peron, coupler pada KA 246 mengalami gangguan dan terlepas," lanjutnya.

Pada saat kereta mulai bergerak, masinis dan asisten masinis menjalankan prosedur pemantauan kondisi rangkaian ke arah belakang. Informasi dari petugas keamanan stasiun dan warga sekitar yang melihat adanya indikasi gangguan turut membantu proses deteksi dini.

Rantai pengaman dan selang air brake dilaporkan tetap terhubung sehingga rangkaian dapat dihentikan dengan aman.

"Masinis segera melakukan pengereman, dan petugas di lapangan dengan sigap melakukan penyambungan ulang coupler. Setelah dilakukan pengecekan lanjutan dan dinyatakan aman, KA 246 kembali melanjutkan perjalanan dengan keterlambatan sekitar dua menit," jelas Ixfan.

KAI juga menyampaikan informasi mengenai susunan rangkaian yang digunakan dalam perjalanan tersebut, yakni lokomotif CC201 92 12, satu kereta pembangkit (P), delapan kereta kelas ekonomi (K3), dan satu kereta makan (KM1).

Atas insiden ini, PT KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi serta mengapresiasi kesigapan petugas maupun masyarakat dalam membantu penanganan.

Ixfan menambahkan penyebab lepasnya coupler masih dalam proses pengusutan oleh petugas berwenang.

"Keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama kami. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperkuat prosedur operasional di lapangan dan mencegah terulangnya kejadian serupa," tegas Ixfan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin ke Istana Negara, Senin (3/11/2025). Dalam rapat itu presiden memberikan arahan terkait transportasi massal Indonesia.

Bobby mengatakan presiden melihat transportasi massal penting bagi peradaban negara, dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Beliau sampaikan dengan sangat jelas juga kepada kami, satu pastikan keamanan, pastikan kenyamanan dan tentunya pastikan juga kebersihannya, sehingga beliau untuk layanan ke depannya apa yang diperlukan kereta api," kata Bobby.

Bobby menjelaskan presiden juga meminta untuk melakukan penambahan gerbong untuk kereta antar provinsi maupun dalam kota. Termasuk peningkatan fasilitas operasi dan infrastruktur yang ada.

"Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan-peningkatan fasilitas di stasiun, fasilitas operasi yang ada di lintasan dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada," kata Bobby.

Selain itu menurut Bobby, presiden juga meminta agar segera melakukan pengecekan terkait fasilitas kereta menjelang libur natal dan tahun baru. Khususnya pada daerah yang rawan banjir hingga longsor.

Tambah Gerbong

Sebelumnya KAI sudah melakukan penambahan gerbong kereta baik melalui impor maupun membeli dari PT industri Kereta Api (Persero). Menurut Bobby saat ini PT KAI sudah melakukan pemesanan 12 trainset kepada INKA, selain itu juga ada pembelian 11 trainset dari China.

Dari 11 pembelian trainset dari China, 8 di antaranya sudah dioperasikan secara penuh, dan 3 di antaranya masih dalam tahap technical qualifications dengan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan.

"Di bulan ini kita akan operasikan 3 lagi, jadi total sampai akhir tahun kita akan operasikan 11. Nah, sementara dengan INKA kita sudah terima 4 train set dari INKA, which is sekarang sedang kita lakukan uji teknisnya," kata Bobby.

Bobby menargetkan pembelian 12 trainset dari INKA sudah dioperasikan oleh KAI pada pertengahan tahun depan. "Target dengan kereta INKA sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menambah jumlah KRL di Jabodetabek untuk mengurangi kepadatan di jam-jam sibuk.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) KAI Bobby Rasyidin dalam konferensi pers di kompleks Istana Negara, Senin (3/11/2025).

"Kami akan tambah gerbong, perbaiki gerbong yang ada, intinya pengguna KRL atau Commuter di Jabodetabek harus aman, nyaman, bersih dan keselamatan adalah nomor satu. Itu pesan Pak Presiden ke kami," kata Bobby dalam konferensi persnya.

Adapun permintaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang prihatin akan kondisi KRL Commuter Line di Jabodetabek yang sudah sangat padat sekali terutama di jam-jam sibuk.

"Tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk, KRL kita itu sudah berdempet-dempetan. Beliau sangat concern sekali dengan itu, maka beliau sampaikan secepatnya penambahan itu dilakukan, agar dampak bagi rakyat sangat positif sekali, secepatnya kita untuk menambah gerbong," jelasnya.

Sejauh ini, menurutnya, untuk KRL baru dari China di Jabodetabek, sudah ada 11 trainset yang beroperasi, dengan rincian empat trainset di jalur Bogor-Jakarta Kota dan tujuh trainset di jalur Cikarang-Duri-Pasar Senen-Cikarang.

Sementara itu, KRL baru buatan PT INKA (Persero), sudah ada empar trainset yang kini berada di Depo KRL Depok, dan keempat trainset tersebut masih dalam tahap uji coba teknis. Ditargetkan, sebanyak 12 trainset KRL baru INKA akan beroperasi pada pertengahan Januari 2026

"Jadi total sampai akhir tahun, kita akan operasikan 11 trainset KRL baru dari China. Nah, sementara dengan INKA kita sudah menerima 4 trainset, which is sekarang sedang kita lakukan uji teknisnya. Target dengan kereta INKA sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12 trainset," ujarnya.

Saat ini, KAI Commuter mengelola 1.072 unit Electric Multiple Unit (EMU) atau total 102 rangkaian Commuter Line yang beroperasi setiap hari di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Foto: Keterangan Pers Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Jakarta, 3 November 2025. (Youtube Setpres RI) Keterangan Pers Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Jakarta, 3 November 2025. (Youtube Setpres RI)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

BEKASI - Rangkaian Kereta Api (KA) 58F Purwojaya jurusan Gambir-Kroya anjlok saat melintas di emplasemen Stasiun Kedunggedeh KM 56+1/2, Kabupaten Bekasi, Sabtu (25/10/2025). Jalur hulu tidak dapat dilewati, sementara semua KA melewati jalur hilir (berjalan di jalur kiri).

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, dikarenakan jalur hulu masih terhalang rangkaian KA Purwojaya untuk kelancaran operasional KA.

KAI Daop 1 Jakarta melakukan perubahan pola operasi sebagai berikut:

1. KA 176 Menoreh (Pasarsenen - Semarang Tawang) pukul 15.01 berangkat Stasiun Lemahabang – Karawang sebagai KA pertama berjalan jalur kiri (BK), pukul 15.12-15.15 WIB Kedunggedeh.

2. KA 142F Parahyangan (Gambir - Bandung) pukul 15.21 berangkat Lemahabang, pukul 15.33-15.35 WIB Kedunggedeh.

3. KA 103 Bogowonto (Lempuyangan-Pasarsenen) pukul 15.44 WIB berangkat Stasiun Karawang.

4. KA 137 Parahyangan (Bandung-Gambir) pukul 15.55 WIB berangkat Stasiun Karawang.

5. KA 39 Sembrani (Surabaya Pasar Turi-Gambir) langsung Stasiun Karawang pukul 15.58 WIB

"Sementara itu beberapa KA tunggu antrean berangkat, KA 44 Taksaka (Gambir - Yogyakarta), KA 152 Brantas (Pasar Senen-Blitar), dan KA 336 CL Jatiluhur (Cikarang – Cikampek)," kata Ixfan.

KAI akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan proses penanganan dan hasil pemeriksaan teknis di lapangan.

Ixfan mengatakan, petugas stasiun bersama Polsuska, Unit Jalan Rel, dan Tim Sarana Daop 1 Jakarta langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan jalur dan penanganan terhadap rangkaian yang terdampak.

“KAI memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan akan kami pastikan tetap dapat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai,” ujarnya.

KAI Daop 1 Jakarta juga telah melakukan pengamanan area emplasemen Kedunggedeh untuk memastikan tidak ada perjalanan kereta api lain yang terganggu. Pemeriksaan teknis terhadap kondisi prasarana dan sarana tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.

BEKASI - Kereta Api jurusan Gambir-Kroya mengalami anjlok di kawasan Stasiun Kedunggedeh, Bekasi, Sabtu (25/10/2025). Roda kereta terlihat terlepas dari gerbongnya.

Ada 2 gerbong bagian belakang pada rangkaian KA 58F Purwojaya jurusan Gambir – Kroya yang mengalami anjlok. Tak hanya anjlok, roda dan bantalan bawah 2 gerbong itu terlepas.

Dua gerbong yang anjlok itu terlihat miring, yang mana gerbongnya tak tampak pada jalurnya. Di bagian belakangnya, terdapat 2 roda berikut bantalan bawah kereta tertinggal beberapa meter jauhnya.

Penumpang di gerbong yang anjlok diarahkan petugas ke Stasiun Kedunggedeh, Bekasi yang lokasinya dekat dengan lokasi anjloknya kereta. Dua gerbong kereta itu tampak kosong dari penumpang.

Petugas PJKA dan aparat keamanan berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan situasi dan penanganan kereta anjlok. Apalagi banyak warga yang ingin menonton kejadian kereta anjlok di lokasi.