Bisnis.com, JAKARTA — Komnas Perempuan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, YTR (29), selama tiga tahun belum termasuk kategori penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan pihaknya mendukung penuh korban untuk mendapatkan keadilan hukum serta pemulihan secara menyeluruh dalam kasus tersebut.

"Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026, yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan," ujar Ratna dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan, pernyataan bahwa peristiwa yang dialami YTR belum termasuk kategori penyiksaan disampaikan semata-mata dalam konteks Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Dalam Pasal 1 konvensi tersebut, penyiksaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara, maupun aktor nonnegara atas perintah atau dengan pembiaran dari negara.

"Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban," imbuhnya.
Ratna menegaskan kasus yang dialami YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang berlapis, sangat ekstrem, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana.

Terlebih, kasus tersebut dinilai menimbulkan penderitaan yang luar biasa, mengakibatkan disabilitas permanen pada korban, serta memicu dampak fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam.

"Komnas Perempuan juga mendukung seluruh pihak yang telah melakukan langkah-langkah dengan segera dan terpadu atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak mengatakan kasus penyekapan YTR oleh Taufik Hidayat di Bandung belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Hal tersebut disampaikan Sondang dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR, itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu," kata Sondang.

Bisnis.com, JAKARTA— Generasi Z (Gen Z) menjadi kelompok pengguna artificial intelligence (AI) terbesar di Indonesia berdasarkan Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Meski demikian, pemanfaatan AI di kalangan pengguna internet nasional masih tergolong rendah, dengan hanya 18,2% responden yang mengaku telah menggunakan teknologi tersebut.

Survei APJII mencatat jumlah pengguna internet Indonesia pada 2026 mencapai 235,26 juta jiwa, atau setara dengan 81,72% dari total populasi 287,89 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81,8% responden mengaku belum menggunakan AI.

Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z berusia 13–28 tahun menjadi pengguna AI terbesar dengan persentase 29,4%. Selanjutnya disusul Milenial (29–44 tahun) sebesar 16,7%, Gen X (45–60 tahun) sebesar 7,5%, sedangkan Baby Boomers (61–79 tahun) dan Pre Boomers (80 tahun ke atas) masing-masing hanya 0,8%.

Berdasarkan gender, penggunaan AI juga lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sebanyak 19,7% responden laki-laki mengaku menggunakan AI, sedangkan perempuan sebesar 16,7%. Adapun responden yang belum memanfaatkan AI mencapai 80,3% pada laki-laki dan 83,3% pada perempuan.

Dari sisi pemanfaatannya, AI paling banyak digunakan untuk hiburan, seperti membuat video atau gambar generatif. Sebanyak 36,5% pengguna AI memanfaatkan teknologi tersebut untuk kebutuhan hiburan.

Penggunaan AI untuk edukasi dan riset, seperti chatbot dan ringkasan akademik, menempati urutan kedua dengan persentase 30,2%. Selanjutnya, 26,9% responden menggunakan AI untuk pekerjaan dan produktivitas, seperti penulisan otomatis, copywriting, dan analisis data. Sementara itu, penggunaan AI sebagai asisten digital suara atau perintah, seperti Siri, Google Assistant, dan Bixby, tercatat sebesar 6,4%.

Apabila dirinci berdasarkan generasi, Gen Z menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan AI untuk hiburan dengan persentase 44,4%. Sebanyak 34,9% menggunakan AI untuk edukasi dan riset, 19,0% untuk pekerjaan dan produktivitas, serta 1,6% sebagai asisten digital.

Pada kelompok Milenial, AI untuk hiburan juga menjadi penggunaan terbesar dengan persentase 34,2%, diikuti edukasi dan riset 28,9%, pekerjaan dan produktivitas 26,3%, serta asisten digital 10,5%.

Sementara itu, pada Gen X, penggunaan AI relatif merata. Masing-masing 33,3% responden menggunakan AI untuk hiburan, edukasi dan riset, serta pekerjaan dan produktivitas. Tidak ada responden Gen X yang menggunakan AI sebagai asisten digital.

Adapun pada kelompok Baby Boomers, seluruh penggunaan AI yang tercatat dalam survei dimanfaatkan untuk hiburan dengan persentase 100%, sedangkan penggunaan untuk edukasi dan riset, pekerjaan dan produktivitas, maupun asisten digital masing-masing tercatat 0%.

Jika dilihat berdasarkan gender, laki-laki lebih banyak memanfaatkan AI untuk hiburan, yakni 45,8%, dibandingkan perempuan sebesar 36,5%. Untuk edukasi dan riset, penggunaan AI pada laki-laki mencapai 35,4%, sedangkan perempuan 30,2%.

Sementara itu, penggunaan AI untuk pekerjaan dan produktivitas tercatat sebesar 27,0% pada perempuan dan 16,7% pada laki-laki. Adapun penggunaan AI sebagai asisten digital mencapai 6,4% pada perempuan dan 2,1% pada laki-laki.

Di sisi lain, responden yang belum menggunakan AI paling banyak mengaku tidak mengetahui teknologi AI, dengan persentase mencapai 46,6%. Alasan lain yang disampaikan adalah merasa tidak membutuhkan konten AI (22,7%), tidak mengetahui cara menggunakan AI (15,5%), belum menemukan layanan AI yang menarik (5,9%), merasa layanan AI sulit digunakan (3,5%), khawatir terhadap masalah privasi dan keamanan (3,6%), serta tidak memiliki akses atau teknologi yang memadai (2,1%).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan data perdagangan saham yang bervariasi dalam sepekan terakhir, 15—19 Juni 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat ditutup di level 6.177 dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 10.788 triliun.

“Peningkatan tertinggi terjadi pada pergerakan IHSG selama sepekan sebesar 2,82 persen sehingga ditutup pada level 6.177,139 dari posisi 6.007,656 pada pekan lalu,” tulis BEI dalam keterangan resmi, dikutip Ahad (21/6/2026).

Kemudian, nilai kapitalisasi pasar BEI mengalami peningkatan. Tercatat pada periode 15—19 Juni 2026, kapitalisasi pasar naik 2,51 persen menjadi Rp 10.788 triliun dari posisi Rp 10.524 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, kinerja lainnya tercatat mengalami penurunan. Rata-rata nilai transaksi harian pada pekan ini mengalami penurunan sebesar 1,02 persen menjadi Rp 24,81 triliun dari Rp 25,06 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini mengalami penurunan sebesar 5,83 persen menjadi 34,03 miliar lembar saham dari 36,14 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga mengalami penurunan, yakni sebesar 10,33 persen menjadi 2,25 juta kali transaksi dari 2,51 juta kali transaksi pada pekan lalu.

“Investor asing hari ini (akhir pekan ini) mencatatkan nilai jual bersih Rp 3,19 triliun dan sepanjang tahun 2026, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 68,25 triliun,” terangnya.

Dalam sepekan terakhir, BEI melakukan sejumlah kegiatan sebagai upaya memperkuat transparansi dan literasi untuk mendorong ketahanan sektor pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, mengatakan bahwa Kementerian PPPA mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp392 miliar untuk tahun 2027.

"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran 2027, yang semula Rp136,293 miliar lebih menjadi Rp392,496 miliar," kata Arifah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dikutip Antara, Rabu (17/6/2026).

Usulan penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan perlindungan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal KemenPPPA.

"Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp56,185 miliar," tambahnya.

Sementara itu, pagu indikatif KemenPPPA tercatat sebesar Rp187 miliar.

Arifah menambahkan, untuk Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) tahun 2027 yang semula alokasi anggarannya adalah Rp118 miliar, pihaknya mengajukan usulan tambahan sebesar Rp94,801 miliar lagi.

DAK NF ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun belum seluruhnya dapat terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA.

"Sehingga, seluruh UPTD PPA yang ada bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, tukas Arifah.

Menurut Arifah, penambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan mandat KemenPPPA dapat berjalan optimal, terutama dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan kementerian.

"Tanpa tambahan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal, padahal isu perempuan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan yang memadai, data yang kuat, pengawasan yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan," kata Arifah Fauzi.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengatakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial perlu menjadi perspektif pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan.

"Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial tidak diposisikan sebagai agenda sektoral, tetapi sebagai perspektif pembangunan yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi," katanya dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Bappenas terus memperkuat agenda pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara, sejalan dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan diseminasi yang didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, serta diimplementasikan oleh The SMERU Research Institute.

Menurut Pungkas, organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas kebijakan publik dan efektivitas pembangunan.

Melalui pengalaman lapangan, jejaring komunitas, serta kedekatannya dengan kelompok rentan dan marjinal, OMS dinilai mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan sekaligus memastikan pembangunan lebih tepat sasaran.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota A'yun turut mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus menjadi bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Hal ini mencakup keterlibatan aktif OMS, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

"Studi ini memvalidasi berbagai upaya yang sedang disiapkan pemerintah melalui regulasi dan strategi pelibatan pemangku kepentingan, termasuk OMS," ujar dia.

Saat ini, lanjut Qurrota, salah satu proses yang tengah didorong adalah penyusunan rencana intervensi pembangunan yang dapat membantu menerjemahkan usulan masyarakat, yang seringkali disampaikan melalui OMS, ke dalam bahasa perencanaan pembangunan yang lebih operasional dan mudah diimplementasikan oleh perangkat daerah. Dengan begitu, upaya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Peneliti senior SMERU sekaligus tim studi baseline Palmira Permata Bachtiar menyampaikan bahwa studi menemukan masih terbatasnya partisipasi OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah, di antaranya partisipasi OMS dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi masih terbatas dan kelompok disabilitas belum mendapat akses dan akomodasi dalam proses perencanaan formal.

Kendati demikian, terdapat perkembangan positif melalui terbitnya Surat Edaran Partisipasi Masyarakat (SE Parmas) pada Januari 2026 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017. Bappenas menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola partisipatif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, dokumen tersebut memuat panduan teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan, metode praktis untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hingga instrumen pemantauan dan evaluasi.

"Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan OMS menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dapat berjalan secara efektif hingga ke tingkat daerah dan desa," ungkap Palmira.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BANGKOK - Seorang turis pria asal China telah menyerang pekerja seks komersial (PSK) secara brutal di sebuah hotel di Pattaya. Musababnya, tersangkamarah karena PSK yang dia kira wanita ternyata secara biologis adalah laki-laki.

Korban mengalami beberapa luka sayatan yang membutuhkan banyak jahitan akibat serangan tersebut.

Menurut laporan Reuters, Kamis (28/5/2026), korban diidentifikasi sebagai wanita transgender dengan nama Bell Aphisara (25). Korban mengatakan bahwa dia telah setuju untuk memberikan layanan seksual berbayar kepada tersangka tersebut seharga 2.000 baht (USD78) di hotel pada 25 Mei.

Namun, tersangka menjadi marah dan melakukan kekerasan setelah mengetahui bahwa korban secara biologis adalah laki-laki. Tersangka menghancurkan cermin dan botol kaca sebelum menggunakan pecahan kaca tersebut untuk melukai korban saat berteriak meminta bantuan.

Wanita transgender lain di sekitar tempat kejadian mendengar teriakannya dan memasuki ruangan, di mana mereka menemukan tersangka berdiri di atas korban yang terbaring berdarah di tempat tidur.

Sebuah video kejadian tersebut menunjukkan tersangka berteriak kepada korban untuk meninggalkan ruangan saat korban turun dari tempat tidur dengan darah mengalir di wajahnya.

Korban kemudian terlihat di koridor, tampak sangat tertekan setelah menyadari luka-lukanya.

Menurut resepsionis hotel, korban lari ke lantai bawah dalam keadaan berlumuran darah dan ditemani oleh dua temannya yang membantunya dibawa ke rumah sakit.

Saat petugas polisi tiba di kamar di Pattaya South Soi 9, kamar tersebut terkunci dan tidak ada orang di dalamnya.

Tersangka diyakini telah melarikan diri dari hotel melalui tangga darurat dengan barang-barangnya.

Penyelidik menemukan seprai berlumuran darah bersama dengan cermin yang pecah, botol-botol yang hancur, dan barang-barang yang berserakan di dalam kamar, menurut laporan Reuters.

Menurut seorang petugas polisi setempat, rekaman CCTV segera ditinjau untuk mencoba melacak tersangka.

Catatan imigrasi kemudian mengungkapkan bahwa warga negara China tersebut telah meninggalkan Thailand melalui Bandara Internasional Suvarnabhumi dan kembali ke negaranya sebelum korban secara resmi mengajukan laporan polisi.

"Para penyidik saat ini sedang mengumpulkan bukti karena korban masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Polisi sedang bersiap untuk mempercepat penyelidikan dan menyusun berkas kasus untuk meminta surat perintah penangkapan," kata seorang petugas polisi.

Korban menerima total 30 jahitan—18 di wajahnya, delapan di pergelangan tangannya, dan empat di pergelangan kakinya.

Dia mengatakan bahwa dirinya bermaksud untuk menempuh jalur hukum.

"Jika teman-teman saya tidak datang membantu tepat waktu, situasinya bisa jauh lebih buruk," katanya. "Saya mendengar dia sekarang mencoba melarikan diri, tetapi saya sudah melaporkan semuanya ke polisi."

Bisnis.com, SAMARINDA — Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kalimantan Timur mencatat kemajuan seiring penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi 0,379 pada 2025, atau turun 0,062 poin dari tahun sebelumnya.

Capaian tersebut terutama didorong peningkatan kinerja pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan, meskipun ketimpangan di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai menyatakan perbaikan indeks tidak terlepas dari keberhasilan menurunkan angka persalinan di luar fasilitas kesehatan dan kelahiran anak pertama pada usia dini.

"Proporsi perempuan pernah kawin usia 15—49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15—49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) mengalami perbaikan substansial," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, gambaran kesetaraan gender di Kaltim masih menyisakan kontras yang mencolok antarwilayah.

Kabupaten Kutai Timur mencatat ketimpangan tertinggi dengan IKG 0,477, sementara Kota Balikpapan menjadi yang paling setara dengan nilai 0,153.

Di ranah pemberdayaan politik, hasil Pemilu 2025 membawa angin segar bagi keterwakilan perempuan di parlemen.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan meningkat 1,82% poin menjadi 14,55%, sementara proporsi laki-laki menyusut menjadi 85,45%.

"Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh dua indikator yang dirinci berdasarkan gender, yakni persentase anggota legislatif serta persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA," ungkapnya.

Ironisnya, sektor pendidikan berbicara lain. Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas berpendidikan minimal SMA naik dari 56,32% (2024) menjadi 57,95% (2025), sedangkan perempuan mengalami penurunan tipis dari 50,23% menjadi 49,68%.

Lebih jauh, Mas'ud menyebutkan dinamika pasar tenaga kerja mencatat penurunan partisipasi pada kedua jenis kelamin.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki tercatat 83,14% pada 2025, atau turun 0,61% poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan serupa juga dialami perempuan, yang berdampak pada melemahnya capaian indeks pada dimensi ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Adapun dia menuturkan tren penurunan IKG di sembilan dari sepuluh kabupaten/kota menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi kesetaraan gender mulai membuahkan hasil.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina mendorong perempuan untuk terus berkontribusi di industri energi. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Raden Adjeng Sondaryani dalam talkshow bertema Women in STEM: Breaking Barriers and Building Inclusive Futures for Women and Girls yang digelar pada gelaran Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026.

Perempuan yang akrab disapa Inge ini menilai, peluang perempuan untuk berkarier di bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) kini semakin terbuka. Dalam diskusi tersebut, ia menjelaskan bahwa Pertamina terus mendorong keterlibatan perempuan agar dapat berkontribusi lebih besar di industri energi, termasuk di posisi strategis perusahaan. Menurutnya, saat ini perempuan di Pertamina sudah banyak yang menempati posisi manajerial dari Vice President hingga Direktur.

“Pertamina mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan jumlah perempuan agar bisa lebih berkontribusi di bidang energi, tidak hanya di level pekerja tetapi juga di level manajerial,” ujarnya.

Ia menceritakan, tantangan perempuan di sektor engineering saat ini berbeda dibanding masa lalu. Jika dulu perempuan kerap dipandang sebelah mata di dunia teknik, kini kemampuan perempuan sudah semakin diakui. Menurutnya, keberhasilan seseorang di industri energi tidak ditentukan gender, melainkan kompetensi dan profesionalisme dalam bekerja.

“Saya tidak percaya gender menjadi masalah. Selama kita punya kompetensi, mau belajar, punya kemampuan dan attitude yang baik, perempuan bisa memberikan kontribusi nyata di industri ini,” katanya.

Selain membahas karier perempuan di industri energi, Inge juga berbagi pengalaman soal membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ia mengungkap perempuan pekerja harus memiliki manajemen waktu yang baik agar seluruh tanggung jawab dapat berjalan seimbang. Perempuan memiliki tanggung jawab besar baik sebagai pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga. Karena itu, pengaturan waktu menjadi hal penting agar aktivitas keluarga dan pekerjaan tetap berjalan optimal.

“Kalau saya percaya waktunya tetap 24 jam, jadi semuanya soal time management. Persiapan harus senantiasa dilakukan lebih awal supaya semua kegiatan termonitor dengan baik dan tidak terlalu hectic,” ujarnya.

Inge juga melihat minat perempuan yang bergerak di bidang STEM terus meningkat. Ia mencontohkan, jumlah mahasiswi di jurusan teknik dan sains kini semakin banyak dibanding sebelumnya saat ia kuliah.

“Kalau dulu mungkin perempuan lebih banyak memilih bidang tertentu, sekarang kesempatan sudah semakin terbuka. Menjadi field engineer_ sekarang tidak harus laki-laki; perempuan juga punya kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan kesempatan, baik gaji, benefit itu semuanya sama, selama memang kita mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik,” jelasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menambahkan bahwa Pertamina mewujudkan kesetaraan gender dengan menerapkan kebijakan Diversity, Equity, & Inclusion (DEI). Hal ini juga didukung dengan penerapan Respectful Workplace guna mencegah diskriminasi.

"Kebijakan ini membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja Pertamina tanpa melihat gendernya, namun pada kompetensi dan kapabilitasnya. Semuanya bekerja sama untuk mendukung tugas Pertamina menjaga ketahanan energi nasional," jelas Baron.

Baron menambahkan, Pertamina juga terus membuka ruang bagi para pekerja perempuan untuk mengaktualisasikan diri melalui komunitas Perempuan Pertamina Tangguh Inspiratif Wibawa Independen (PERTIWI). Komunitas ini dibentuk dengan tujuan sebagai katalisator untuk mempromosikan kesetaraan dan mempersiapkan kader pemimpin perempuan.

SORONG - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan KPPN Sorong menyelenggarakan Sosialisasi Program Beasiswa Sawit dalam Rangka Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Sorong, Selasa, 12 Mei 2026. Dalam kegiatan ini, dihadirkan 160 Siswa/i SMA/K Sederajat yang mayoritas orang tuanya bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan 50 guru perwakilan dari 20 sekolah di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan, Program Beasiswa Sawit ini merupakan program yang sangat penting dan strategis. Program ini juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak dari keluarga pekebun sawit dan masyarakat di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Program ini memiliki makna yang lebih luas. Beasiswa Sawit bukan hanya tentang bantuan biaya pendidikan, tetapi tentang menciptakan mobilitas sosial, memperluas kesempatan hidup, dan membangun generasi Papua yang unggul, mandiri, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum selaku Ketua PUG BPDP Zaid Burhan Ibrahim menuturkan hadirnya program Beasiswa Sawit merupakan bentuk nyata komitmen BPDP dalam mencetak generasi unggul di bidang perkebunan yaitu generasi yang berdaya saing tinggi, berintegritas, dan menjunjung kesetaraan gender.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan para guru dan siswa dapat memperoleh informasi lengkap tentang peluang, manfaat, dan mekanisme program Beasiswa Sawit dengan harapan semakin banyak putra-putri daerah Papua yang menjadi bagian dari masa depan perkebunan Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Zaid.

Kegiatan sosialisasi Beasiswa Sawit ini juga dilatarbelakangi kondisi sosial demografi masyarakat Papua Barat Daya. Direktorat Jenderal Perkebunan Suparwati mengatakan, berdasarkan angka Statistik Perkebunan, luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Papua Barat Daya mencapai 3.600 hektare dengan jumlah petani 594 KK yang tersebar di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sorong seluas 3.214 hektare dengan jumlah petani 434 KK dan Kabupaten Sorong Selatan seluas 386 hektare dengan jumlah petani 160 KK.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Perkebunan kelapa sawit, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama BPDP melaksanakan program Beasiswa Sawit yang pada tahun 2026 ini target pendidikan beasiswa sebanyak 5.000 orang,” kata Suparwati.

Pemerintah menyiapkan kategori khusus melalui Program Afirmasi diberikan kepada peserta yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara, Daerah 3T, wilayah perbatasan, dan peserta tidak mampu secara ekonomi. Adapun alokasi dan kuota afirmasi yang disediakan yaitu maksimal 30% dari total kuota keseluruhan berdasarkan asal daerah dan kondisi ekonomi.

Kepala Divisi Penyaluran Dana Pengembangan SDM Perkebunan BPDP Sudi Bawa Suwita menuturkan program Beasiswa Sawit ini hadir sebagai investasi bagi generasi muda yang tidak hanya mendorong kemajuan perkebunan sawit, tetapi juga memastikan keberlanjutannya bagi masa depan Indonesia.

Sejak tahun 2015 hingga 30 April 2026, total mahasiswa penerima beasiswa sawit tercatat sebanyak 13.265 orang dengan 4.975 orang penerima beasiswa sudah selesai didanai. Program beasiswa sawit ini tersebar pada 21 provinsi di Indonesia yang hingga tahun 2025 melibatkan 42 Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Pengembangan SDM Perkebunan.

Melalui kegiatan ini, BPDP berharap penerima manfaat dari program Pengembangan SDM Perkebunan berupa Beasiswa Sawit dari Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) khususnya dari Papua Barat Daya meningkat sehingga membawa perubahan positif terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sepanjang 2025 mengalami perbaikan.

Hal itu tecermin dari nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 yang dirilis BPS kemarin, Selasa (5/5/2026).

Dalam berita resmi statistiknya, BPS menjelaskan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada indikator pembentuk IKG masih terjadi. Namun, kondisi itu secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

BPS mencatat bahwa nilai IKG Indonesia pada tahun lalu mencapai 0,402. Realisasi itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 0,421.

“Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 tercatat sebesar 0,402, membaik 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya,” demikian tertulis pada berita resmi statistik BPS.

BPS memerinci perbaikan nilai IKG terutama terjadi pada sisi kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja. Sebagai catatan, nilai IKG sendiri dibentuk oleh tiga dimensi utama, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Pada dimensi kesehatan reproduksi, perbaikan terlihat dari menurunnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (MTF). Perbaikan juga terlihat dari turunnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun (MHPK20).

Pada 2025, BPS mencatat indikator MTF mencapai 0,077 dan MHPK20 sebesar 0,235. Keduanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 0,094 dan 0,248.

Dari sisi pemberdayaan, kesenjangan gender di pendidikan makin menyempit seiring meningkatnya proporsi perempuan berpendidikan minimal SMA menjadi 38,35% pada 2025. Pada tahun sebelumnya, proporsinya berada pada level 37,64%.

Namun, keterwakilan perempuan di legislatif justru menurun pada periode yang sama yakni menjadi 22,28%, dari 22,46% pada 2024.

Sementara pada dimensi pasar tenaga kerja, partisipasi perempuan terus meningkat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik menjadi 56,63% pada 2025, sedangkan TPAK laki-laki sedikit menurun menjadi 84,40%.

Sebagai pembanding, TPAK perempuan mencapai 56,42% pada 2024, sedangkan untuk laki-laki sebesar 84,66%.

Secara historis, nilai IKG Indonesia menunjukkan penurunan bertahap dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,402 pada 2025. Perbaikan paling tajam terjadi pada periode 2023 ke 2024 dengan penurunan 0,026 poin, sebelum melambat pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa kaum wanita di negara-negara berkembang adalah pihak yang paling mendapat dampak buruk ketika negara tersebut terus berutang.

Cara negara-negara menangani kenaikan utang justru memperlebar kesenjangan pendapatan, memangkas layanan dasar, dan meningkatkan angka kematian ibu, menurut analisis itu.

Studi tersebut dilakukan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan mengambil data dari 85 negara berkembang. Menurut laporan itu, peningkatan beban pembayaran utang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya 55 juta pekerjaan bagi perempuan dan penurunan 17% dalam pendapatan per kapita perempuan.

Laporan bahwa adanya penurunan pendapatan per kapita perempuan tersebut juga berlawanan dibandingkan dengan pendapatan kaum laki-laki, yang sebagian besar tidak berubah.

Laporan itu menemukan kondisi bahwa kaum perempuan terkena dampak yang tidak proporsional melalui hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan, dan meningkatnya tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar. Di lain pihak, pendapatan laki-laki di lingkungan yang sama sebagian besar tetap tidak berubah.

Keadaan tersebut pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan gender.

UNDP menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan sistem perawatan kerap kali menjadi dikurangi ketika pemerintah mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk pembayaran utang.

Kondisi itu membatasi akses semua masyarakat ke layanan esensial dan juga kepada peluang terhadap pekerjaan formal. Meski begitu, mereka menyebut bahwa terdapat dampak yang sangat mencolok pada ketidaksetaraan gender.

Laporan UNDP itu memperkirakan bahwa setara dengan 55 juta pekerjaan perempuan berada dalam risiko dalam jangka pendek dan 92,5 juta pekerjaan juga berada dalam risiko dalam jangka panjang ketika para negara beralih dari beban pembayaran utang tingkat menengah ke tingkat tinggi.

Studi ini juga menemukan bahwa terdapat peningkatan 32,5% dalam angka kematian ibu, setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Lalu, angka harapan hidup juga menurun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Artinya, terdapat peningkatan beban pada sistem kesehatan masyarakat.

Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan bahwa analisis itu memberikan pandangan baru mengenai pembayaran utang yang sangat berat yang membuat banyak pemerintah di seluruh dunia memiliki ruang fiskal yang terbatas dan membuat terjadinya pemotongan layanan sosial yang vital, dengan perempuan menjadi korban terberatnya.

"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (5/5/2026).

Sebagai contoh permasalahan, De Croo mengatakan bahwa ketika layanan perawatan dipotong, maka tanggung jawab tersebut akan kembali ditanggung oleh rumah tangga. Di rumah tangga, perempuan pun menanggung sebagian besar akibatnya. Maka, sering kali akses perempuan ke peluang ekonomi menjadi terbatas.

Dia menyebut bahwa strategi pengelolaan utang, pada akhirnya, harus menjaga ruang bagi investasi sosial dan investasi perawatan yang menopang ekonomi yang tangguh. Dengan begitu, pembangunan manusia juga dapat menjadi ditopang.

Kemunduran dalam Pembangunan

Dampak-dampak yang ditemukan itu, menurut UNDP, setara dengan kemunduran atas pencapaian pembangunan. Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah tren yang dapat terakselerasi dalam konteks kekerasan militer dan krisis yang terjadi akhir-akhir ini ini, seperti yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah.

Mereka menegaskan bahwa ruang fiskal negara makin tertekan ketika pemerintah merespons peningkatan ketidakamanan, volatilitas di pasar energi, dan tekanan inflasi, ruang fiskal semakin tertekan. Akibatnya, investasi sosial acap menjadi korban.

UNDP menyatakan bahwa studi tersebut menekankan pentingnya integrasi analisis gender ke dalam setiap keputusan peminjaman.

“Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,” ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas dalam keterangan yang sama.

Dia mengatakan bahwa perempuan akan dirugikan dalam pekerjaan, keamanan ekonomi, dan layanan yang diterima oleh mereka.

Selain mengintegrasikan penilaian dampak berbasis gender ke dalam pengambilan keputusan, Lagunas menyebut bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang terkait juga harus melindungi investasi penting dalam infrastruktur sosial dan perawatan. Semua pemegang kepentingan, katanya, harus menggunakan penganggaran yang responsif terhadap fenomena gender untuk melacak pengaruh pembayaran utang terhadap hasil-hasil ekonomi yang berbeda bagi kelompok orang yang juga berbeda.

De Croo dan penulis-penulis laporan tersebut mendesak pemerintah dan lembaga keuangan global untuk memprioritaskan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender dalam strategi keberlanjutan utang. Mereka juga mendorong adanya peralihan dari langkah-langkah penghematan, yang dinilai memperburuk ketidaksetaraan. (Laurensius Katon Kandela)

Selama lima tahun terakhir, nilai IKG indonesia menunjukkan tren yang menurun

Jakarta (ANTARA) -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada 2025 tercatat sebesar 0,402.

Indeks tersebut mengalami perbaikan, tercermin dari penurunan sebesar 0,019 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,421. Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Selama lima tahun terakhir, nilai IKG indonesia menunjukkan tren yang menurun. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam ketimpangan secara agregat,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sebagai informasi, IKG mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi: Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja. Nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah atau membaik.

Amalia merinci, beberapa indikator IKG menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Di antaranya, indikator melahirkan tidak di fasilitas kesehatan mengecil dari 0,094 di tahun 2024 menjadi 0,077 di tahun 2025, persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan menyempit dari 57,82 persen di tahun 2020 menjadi 55,44 persen di tahun 2025.

Indikator lainnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, yang bersumber dari Sakernas Agustus, naik dari 56,42 pada 2024 menjadi 56,63 pada 2025.

Meski demikian, lanjut Amalia, secara kewilayahan masih terdapat disparitas kesetaraan gender antarwilayah di Indonesia. IKG di 21 provinsi masih lebih tinggi dibanding angka nasional.

Provinsi yang berada di kawasan Indonesia bagian timur relatif memiliki nilai IKG yang lebih tinggi, menunjukkan ketimpangan gender yang membesar.

Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan nilai IKG tertinggi sebesar 0,584, sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKG terendah sebesar 0,144.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026