Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring (ojol) sepakat menjaga ekosistem transportasi online secara berkeadilan dan proporsional seiring implementasi kebijakan baru bagi pengemudi.

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah memberlakukan ketentuan baru tentang skema bagi hasil ojol bahwa mitra pengemudi berhak menerima 92 persen dari pendapatan tarif, sementara potongan untuk perusahaan aplikasi (aplikator) dibatasi maksimal 8 persen.

"Ini kepentingan semua yang ada dalam ekosistem itu. Maka dari itu pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan untuk menjaga ekosistem ini,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Pada saat yang sama, Maman mengatakan pemerintah juga akan memperlakukan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online agar memperoleh pelindungan dan pemberdayaan yang lebih luas.

Menurut dia, dengan status tersebut, pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Menurut dia, dengan status tersebut pengemudi ojol nantinya dapat mengakses berbagai program pembiayaan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang Rp100 juta ke bawah tanpa agunan. Yang Rp100 juta ke atas sampai Rp500 juta pakai agunan," katanya.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, Maman menegaskan pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi telah memiliki kesepahaman untuk menjaga ekosistem transportasi daring tetap kondusif.

Maman mengatakan ekosistem transportasi daring melibatkan jutaan pengemudi, jutaan pelaku UMKM yang menjadi mitra platform digital, serta perusahaan aplikator sehingga setiap kebijakan harus disiapkan secara hati-hati.

Ia menambahkan pemerintah akan segera menindaklanjuti kebijakan yang menempatkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Ia menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem transportasi daring.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi online.

"Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan," ucap Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah media asing menyoroti nasib Nadiem Anwar Makarim ,mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Selasa (30/6/2026) atas kasus korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah selama pandemi Covid-19. Banyak yang mengulas latar belakangnya sebagai salah satu pendiri perusahaan transportasi daring Gojek.

"Indonesian court hands former Gojek boss Nadiem Makarim 10 years in jail for graft [Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan bos Gojek, Nadiem Makarim, atas kasus korupsi]," bunyi judul pemberitaan AFP.

Media yang berbasis di Prancis tersebut menekankan argumen hakim bahwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Angka kerugian ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BBC, media yang berbasis di Inggris, mengangkat judul "Founder of Asian super-app Gojek sentenced to 10 years in jail for corruption [Pendiri Gojek, super-app asal Asia, divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi]".

Laporan media tersebut menyoroti dakwaan jaksa yang menyatakan Nadiem Makarim (41) telah memanipulasi kesepakatan pengadaan laptop sekolah untuk memperkaya dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun. Nadiem telah menyatakan tidak bersalah.

Nadiem meninggalkan Gojek pada tahun 2019 untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu, dan menjabat sebagai menteri pendidikan hingga tahun 2024.

Para kritikus pemerintah Indonesia mengatakan kasus terhadapnya didasarkan pada sedikit bukti dan bahwa dia adalah korban kampanye pemerintah yang menargetkan lawan politik.

Para pendukung Nadiem di luar gedung pengadilan mencemooh saat putusan dibacakan hakim.

Nadiem sebelumnya mengatakan kepada pengadilan awal bulan ini bahwa dia telah banyak berkorban untuk mengabdi di pemerintahan. "Dan hadiah yang saya terima adalah jeruji besi," katanya.

Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2022.

Jaksa menuduh bahwa Nadiem memihak Google—investor Gojek—ketika pengadaan dilakukan, dengan mengatakan bahwa dia membuat spesifikasi tender yang hanya sesuai dengan sistem Chrome untuk menjadikan Google sebagai satu-satunya pengendali ekosistem pendidikan di Indonesia.

Jaksa mengeklaim bahwa Nadiem secara pribadi memperoleh sekitar Rp809,59 miliar dengan melakukan hal tersebut.

Nadiem membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan kementerian untuk membeli Chromebook tersebut menghasilkan pengurangan biaya bagi pemerintah. Dia juga membantah bahwa investasi Google di Gojek terkait dengan pengadaan tersebut.

Respons beberapa analis juga jadi sorotan BBC. "Pemberantasan korupsi digunakan untuk menyerang mereka yang tidak disukai, atau mereka yang mengkritik orang-orang yang berkuasa," kata pengacara dan aktivis Todung Mulya Lubis kepada BBC News.

"Ada rasa takut. Rasanya seperti, jika seseorang dari luar pemerintahan mencoba bekerja sama dengan pemerintah atau mencoba berbuat baik di bidangnya sendiri di negara ini, apakah saya akan dikriminalisasi?" kata seniman dan aktivis politik Andovi da Lopez kepada BBC News.

"Saya tidak bisa berbicara untuk semua orang, tetapi di lingkungan saya, ada rasa takut ini dan orang-orang hanya mengatakan, 'jangan bekerja sama dengan pemerintah, jangan'. Dan rasa takut itu nyata," katanya.

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, ikut angkat bicara. Bagi generasi muda Indonesia, kata Usman, Nadiem dipandang sebagai seseorang yang ingin membawa perubahan tetapi terjebak dalam sistem pemerintahan yang memiliki masalah sistemik.

"Mungkin [Nadiem] dianggap memaksa [pemerintah] untuk berinovasi dalam kebijakan, dan mungkin dia ingin melakukannya terlalu cepat," katanya.

Kantor berita Reuters mengusung judul "Indonesia's Makarim, Gojek founder and former minister, found guilty of graft [Makarim, pendiri Gojek yang juga mantan menteri Indonesia, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi]".

Laporan media yang berbasis di Inggris ini menyoroti protes Nadiem yang merasa kasus terhadapnya bermotivasi politik—sebuah klaim yang mendapat dukungan dari akademisi dan aktivis hak asasi manusia.

Dalam laporannya, media ini menyatakan vonis ini berpotensi semakin melemahkan kepercayaan investor di Indonesia. Rupiah dan pasar saham telah merosot tahun ini setelah penurunan prospek dari lembaga pemeringkat kredit karena kebijakan yang tidak dapat diprediksi dan kekhawatiran tata kelola, sementara penyedia indeks MSCI sedang mempertimbangkan apakah akan menurunkan peringkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara karena kekhawatiran transparansi pasar.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, Nadiem juga didenda Rp1 miliar dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar Rp809,6 miliar, dengan tambahan hukuman penjara lima tahun jika gagal membayar jumlah tersebut.

Putusan ini menandai perubahan dramatis bagi pengusaha teknologi lulusan Harvard yang pernah dianggap sebagai simbol generasi baru pemimpin Indonesia.

Saat membacakan putusan, hakim ketua Purwanto mengatakan Pengadilan Tindak Pidana Jakarta telah menyatakan Nadiem bersalah. "Karena cara dan tujuan kebijakan tersebut terbukti mengandung penyalahgunaan wewenang yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah," katanya.

Para hakim menemukan bahwa Nadiem telah secara sadar dan sengaja mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook dan bahwa tindakannya dimotivasi oleh keinginan untuk memperkuat hubungan bisnis strategis antara Google dan perusahaan yang dia dirikan.

Hal ini, menurut panel lima hakim, adalah motif yang sangat tercela karena bertentangan dengan sumpah jabatan seorang menteri.

Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat literasi digital bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sektor kuliner.

Upaya ini dilakukan melalui Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Bali, menilai kerja sama ini sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan industri digital dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di tengah transformasi ekonomi digital.

“Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujar Cris.

Ia mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya.

Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) sebelumnya juga telah bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelindungan tenaga kerja mandiri.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan kolaboratif telah dilaksanakan, antara lain program Training Upskilling serta kegiatan Maju Bersama GoFood bagi tenaga kerja mandiri sektor kuliner, salah satunya di Kota Bandung.

Program tersebut mendapat respons positif dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Melalui berbagai program tersebut, peserta dari sektor kuliner didorong untuk meningkatkan keterampilan agar lebih adaptif terhadap ekosistem ekonomi digital berbasis platform.

Cris menegaskan program ini mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya program ini menunjukkan bagaimana kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan peran Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai ekosistem kolaboratif pengembangan talenta yang mempertemukan pemerintah, industri, komunitas, pelaku usaha, dan talenta digital untuk mendorong inovasi bernilai tambah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan peningkatan kompetensi, tetapi juga pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital guna mendukung pengembangan usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen

Jakarta (ANTARA) - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 Jumat (1/5).

“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojek online, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.

Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layanan GoRide reguler, sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.

Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program Langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi.

Penghapusan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

“Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen seperti GoRide reguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat pada GoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.

Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan terus dilanjutkan.

Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem dan lini bisnis lain secara berkelanjutan.

“Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.

“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Terdapat berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Selasa (19/5/2026) yang masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Rabu pagi ini.

Beberapa di antaranya adalah mulai dari pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak akan dinaikkan imbas melemahnya rupiah.

Berikut sajian rangkuman berita pilihan yang dapat disimak kembali hari ini.

Pemerintah pangkas anggaran MBG jadi Rp268 triliun pada 2026

Pemerintah memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.

Selengkapnya di sini.

Pimpin debottlenecking, Purbaya setujui Rp200 juta untuk dana riset

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui anggaran Rp200 juta untuk dana riset kapasitas produksi ikan di Danau Toba.

Selengkapnya di sini.

Gojek hapus program langganan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi

Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini.

Airlangga: Permintaan dolar yang tinggi tekan rupiah hingga Rp17.700

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tingginya permintaan dolar Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.700 per dolar AS.

“Faktor global juga sangat mempengaruhi dan seperti yang saya sampaikan selama bulan ibadah haji ini kan demand terhadap dolar juga tinggi,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini.

Indonesia tak naikkan harga BBM subsidi meski kurs rupiah melemah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, meskipun harga minyak mentah Indonesia naik disertai nilai tukar rupiah yang melemah.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Profil pendidikan Nadiem Makarim menarik untuk diulas. Ia menjadi sorotan publik usai dituntut 18 tahun pidana penjara dalam kasus dugaan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5/2026), jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) ini dengan pidana 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar yang wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan hukuman subsider 190 hari atau sekitar 6,5 bulan penjara.

Tak hanya itu, Nadiem juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman tambahan selama 9 tahun penjara.

Usai menjalani sidang, Nadiem mengaku tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan meski kini menghadapi tuntutan berat.

“Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup,” ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Meski demikian, ia mengaku kecewa dan sakit hati atas tuntutan tersebut. Menurutnya, pengabdian yang selama ini ia lakukan di dunia pendidikan justru berujung pada proses hukum yang berat.

“Jelas saya kecewa. Saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara,” katanya.

Profil Pendidikan Nadiem Makarim

Nadiem Anwar Makarim merupakan anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ia menikah dengan Franka Franklin dan dikaruniai empat orang anak.

Perjalanan pendidikan Nadiem terbilang mentereng. Ia menempuh pendidikan dasar hingga SMA dengan berpindah-pindah antara Jakarta dan Singapura.

Setelah lulus SMA di Singapura, Nadiem melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2002 dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat.

Saat kuliah, Nadiem juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2006.

Tiga tahun setelah lulus, Nadiem melanjutkan pendidikan pascasarjana di Harvard Business School dan berhasil meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

Perjalanan Karier Nadiem Makarim

Sebelum dikenal sebagai pendiri Gojek dan menteri, Nadiem sempat bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company pada periode 2006-2009.

Setelah menyelesaikan pendidikan MBA, ia turut mendirikan Zalora Indonesia pada 2011-2012 dan menjabat sebagai Managing Editor.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Chief Innovation Officer (CIO) di Kartuku pada 2013-2014.

Namun, nama Nadiem mulai dikenal luas setelah fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak 2011. Di bawah kepemimpinannya, Gojek berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia.

Pada 2019, Nadiem memutuskan mundur dari jabatan Direktur Utama Gojek setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024.

Jakarta (ANTARA) - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyambut baik masuknya investasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), dan menyebut sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan.

Corporate Secretary GoTo R.A Koesoemohadiani sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BIE), Jakarta, Selasa, mengungkapkan Danantara Indonesia telah membeli sejumlah saham perseroan melalui Bursa, dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan perseroan.

“Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan,” ujarnya.

Koesoemohadiani mengatakan kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, serta terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, Koesoemohadiani mengatakan perseroan masih belum menerima salinan Perpres tersebut, sehingga masih menunggu informasi yang lengkap untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut.

Sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di Indonesia, pihaknya memastikan perseroan akan senantiasa mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta mengikuti arahan pemerintah.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga Grup perseroan dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra pengemudi dan pelanggan Gojek,” ujar Koesoemohadiani.

Terkait rencana aksi korporasi, Koesoemohadiani mengungkapkan perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi yang material untuk enam bulan ke depan, namun perseroan akan selalu memenuhi ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan keterbukaan informasi material kepada publik.

Sesuai definisi pemegang saham utama, Ia menjelaskan bahwa saat ini tidak ada pemegang saham yang memenuhi kategori sebagai pemegang saham utama perseroan.

“Pada tanggal surat ini, perseroan tidak atau belum memiliki informasi mengenai rencana pemegang saham perseroan terkait dengan kepemilikan sahamnya di perseroan,” ujar Koesoemohadiani.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyoroti sejumlah risiko dari intervensi Danantara dalam industri ojek online (ojol) . Terutama terkait potensi konsolidasi besar yang dapat mengarah pada monopoli pasar.

Dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026) ISEAI menyebut masuknya Danantara ke struktur pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), serta potensi keterlibatan dalam Grab, memicu spekulasi merger antara dua perusahaan raksasa tersebut.

"Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91% pasar Indonesia," tulis ISEAI.

Ungkap Risiko, MODANTARA Minta Batas Potongan Platform 8% Ditinjau Kembali



Menurut ISEAI, kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah mendorong penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen untuk melindungi pengemudi. Namun di sisi lain, potensi dominasi pasar oleh satu entitas justru berisiko merugikan konsumen akibat minimnya persaingan harga.

"Jika Danantara hanya fokus pada penurunan komisi tanpa memperbaiki struktur biaya industri, maka investasi negara di GOTO atau Grab akan mengalami capital loss yang masif," kata ISEAI.

Dalam skenario terburuk, lanjutnya, pemerintah bahkan bisa dipaksa melakukan bailout apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban finansial, demi mencegah dampak sosial dari hilangnya mata pencaharian jutaan pengemudi.

Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%, Driver Ojol: Semoga Aplikator Patuh



Di sisi lain, ISEAI juga memaparkan skenario positif jika intervensi Danantara diiringi dengan konsolidasi industri. Melalui merger, perusahaan dapat menghilangkan perang subsidi, meningkatkan efisiensi skala besar, serta mengamankan data mobilitas dan finansial masyarakat sebagai aset strategis nasional.

"Dalam skenario merger, meskipun potongan komisi hanya 8 persen, efisiensi dari hilangnya persaingan bisa membuat perusahaan tetap profit. Namun, hal ini menuntut pengawasan super ketat agar efisiensi tersebut tidak justru dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk tarif perjalanan yang mahal," lanjut ISEAI dalam laporannya.

JAKARTA - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8% melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan kebijakan itu merupakan kemenangan perjuangan para pengemudi ojol yang selama ini menuntut keadilan dalam pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern," ujar Igun dalam keterangannya Sabtu (2/5/2026).

Menurut dia, penyesuaian komisi hingga 8% bahkan melampaui tuntutan awal para pengemudi yang sebelumnya memperjuangkan batas maksimal potongan sebesar 10%. Dengan skema baru tersebut, pengemudi berpotensi memperoleh hingga 92 persen dari pendapatan perjalanan.

Igun menilai keputusan pemerintah mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial dalam merespons aspirasi masyarakat akar rumput, khususnya para pekerja sektor informal digital.

"Potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92%, diharapkan menjadi salah satu faktor eksponensial peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol," ujar dia.

Asosiasi ojol ini meminta implementasi Perpres tersebut dikawal secara ketat guna memastikan seluruh platform digital mematuhi aturan baru tanpa mengalihkan beban biaya kepada pengemudi melalui kebijakan lain.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), menegaskan ketidaksetujuannya terhadap potongan komisi sebesar 20 persen yang selama ini diterapkan aplikator karena dinilai memberatkan pengemudi.

"Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen. Enak aje, elu yang keringat dia yang dapat duit. Kalau tidak mau ikut kita, tidak usah berusaha di Indonesia," ujar Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memfasilitasi mitra pengemudi Gojek dan keluarga untuk mudik gratis melalui program GoMudik.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung perjalanan mudik yang aman dan terencana, sekaligus selaras dengan agenda tahunan pemerintah dalam mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Lebaran.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan momen Idul Fitri merupakan waktu yang paling dinantikan bagi banyak orang untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

“Kami memahami bahwa momen Idul Fitri adalah waktu yang paling dinantikan untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Mendengar langsung aspirasi para mitra driver di lapangan membuat kami semakin memahami betapa pentingnya kesempatan bagi mereka untuk pulang dan berkumpul bersama keluarga,” ujar Hans.

GoTo menyiapkan lima destinasi perjalanan mudik dan arus balik bagi mitra pengemudi dan keluarga. Para peserta diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, menuju sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra, antara lain Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan bus di lima titik keberangkatan arus balik di wilayah tujuan yang sama.

Hans menilai perjalanan mudik kerap membutuhkan berbagai persiapan serta pengeluaran tambahan, sementara tingginya permintaan tiket saat musim mudik kerap menjadi tantangan bagi para mitra.

“Karena itu, kami bersyukur dapat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan program mudik gratis bagi mitra driver. Melalui GoMudik, kami ingin mendukung mitra driver agar dapat berkumpul dengan keluarga dengan tenang, aman, dan nyaman. Program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung kesejahteraan mitra driver dan keluarga mereka,” kata Hans.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kontribusi GoTo dalam memfasilitasi moda transportasi yang aman bagi para mitra pengemudi pada musim mudik tahun ini.

“Langkah konkret seperti GoMudik ini menunjukkan bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu memperluas akses mobilitas yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah pada momentum mudik Lebaran,” ujar Agus.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, penting untuk mendukung arus mobilitas yang lebih tertib, terdata, dan terintegrasi.

Program itu juga dinilai sejalan dengan langkah strategis Kemenhub dalam mengelola arus penumpang secara lebih terorganisir, di tengah tren peningkatan jumlah penumpang bus yang tercatat naik sekitar 9 persen pada H-5 Lebaran berdasarkan Data Harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025 Kemenhub.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kementeriannya menyambut baik inisiatif GoMudik yang mendukung pengelolaan mobilitas selama masa libur Lebaran.

“Kami menyambut baik inisiatif GoMudik yang sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan dalam memobilisasi arus penumpang yang lebih aman dan terorganisir selama musim libur Lebaran. Melalui pengelolaan titik keberangkatan dan kedatangan yang terdata dengan baik, program ini turut membantu mengurangi kepadatan akibat perjalanan mandiri serta mendukung sistem mobilitas yang lebih tertata,” kata Dudy.

Sebagai bagian dari program tersebut, GoTo juga mendistribusikan voucher GoFood kepada mitra pengemudi yang mengikuti GoMudik untuk menjelajahi kuliner lokal di kota tujuan, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM kuliner setempat.

Program GoMudik turut melengkapi berbagai inisiatif GoTo dalam mendukung kesejahteraan mitra melalui program “Bakti GoTo untuk Negeri”. Selain menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR), perusahaan juga menyediakan akses perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis sejak Desember 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan Bonus Hari Raya (BHR) akan diberikan kepada 850 ribu mitra ojek daring (ojol) dengan total nilai mencapai Rp220 miliar.

Penyaluran BHR kepada para mitra pengemudi dilakukan mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri.

"Pemerintah mendorong penyaluran BHR kepada mitra pengemudi dapat dilakukan lebih awal, yakni mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri, sehingga dapat membantu para mitra dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga daya beli jelang Hari Raya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Adapun rincian dari masing-masing aplikator, yakni GoTo dan Grab, menyiapkan dana agregat sebesar Rp100 miliar hingga Rp110 miliar pada 2026. Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan 2025 yang mencapai Rp50 miliar.

Masing-masing platform menyalurkan BHR kepada sekitar 400 ribu mitra, sehingga total penerima dari keduanya mencapai sekitar 800 ribu mitra.

Sementara itu, Maxim menetapkan 51.000 mitra produktif sebagai penerima BHR tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1.000 mitra. Selain itu, inDrive juga menyatakan komitmennya untuk membagikan BHR kepada sekitar 500 pengemudi.

"Maxim juga memberikan kepada 51.000 mitra sebagai penerima BHR, tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar 51.000. Kemudian inDrive juga memberikan sekitar 500-an (mitra)," katanya menambahkan.

Selain itu, lanjutnya, terkait perlindungan jaminan sosial, hingga saat ini perusahaan aplikator telah memfasilitasi mitra pengemudi untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal.

Di samping pemberian THR dan BHR, pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan berbagai stimulus menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Stimulus tersebut antara lain diskon transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp911,16 miliar dari APBN dan non-APBN, penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,09 triliun.

Kemudian, kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 bagi ASN dan pekerja swasta untuk mengoptimalkan mobilitas dan tingkat konsumsi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) Hans Patuwo memastikan pihaknya akan memberikan bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudi sebagai salah satu bentuk stimulus pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Hans dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini perusahaan aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah dan para pihak terkait lainnya dalam penyusunan skema pemberian BHR 2026.

“Skema BHR pasti akan kita jalankan lagi tahun ini. Kita lagi susun spesifiknya, nominalnya berapa. Jadi saat ini masih belum bisa di-share karena masih dalam tahap perumusan. Sesudah kami ada informasi, pasti akan kami terbitkan dan kami share,” ungkap Hans.

Rencana pemberian BHR oleh GoTo pun, merupakan satu dari empat pilar yang terangkum dalam inisiatif “Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra” yang diluncurkan pada Selasa.

“Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” katanya.

Adapun BHR sendiri pertama kali dikenalkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi yang diterbitkan pada Maret 2025.

Dalam SE Menaker tahun lalu mengenai BHR, bonus diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir kepada para pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang produktif dan berkinerja baik.

Selain itu, pencairan BHR ini juga mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu diberikan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengisyaratkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) akan berlanjut pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

“Insya Allah, ya (ada tahun ini),” ungkap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Mengenai besaran bonus dan aturan untuk tahun ini, Indah mengatakan hal tersebut masih akan dibahas dalam waktu dekat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026