JAKARTA - Sejumlah media asing menyoroti nasib Nadiem Anwar Makarim ,mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Selasa (30/6/2026) atas kasus korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah selama pandemi Covid-19. Banyak yang mengulas latar belakangnya sebagai salah satu pendiri perusahaan transportasi daring Gojek.

"Indonesian court hands former Gojek boss Nadiem Makarim 10 years in jail for graft [Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan bos Gojek, Nadiem Makarim, atas kasus korupsi]," bunyi judul pemberitaan AFP.

Media yang berbasis di Prancis tersebut menekankan argumen hakim bahwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Angka kerugian ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BBC, media yang berbasis di Inggris, mengangkat judul "Founder of Asian super-app Gojek sentenced to 10 years in jail for corruption [Pendiri Gojek, super-app asal Asia, divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi]".

Laporan media tersebut menyoroti dakwaan jaksa yang menyatakan Nadiem Makarim (41) telah memanipulasi kesepakatan pengadaan laptop sekolah untuk memperkaya dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun. Nadiem telah menyatakan tidak bersalah.

Nadiem meninggalkan Gojek pada tahun 2019 untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu, dan menjabat sebagai menteri pendidikan hingga tahun 2024.

Para kritikus pemerintah Indonesia mengatakan kasus terhadapnya didasarkan pada sedikit bukti dan bahwa dia adalah korban kampanye pemerintah yang menargetkan lawan politik.

Para pendukung Nadiem di luar gedung pengadilan mencemooh saat putusan dibacakan hakim.

Nadiem sebelumnya mengatakan kepada pengadilan awal bulan ini bahwa dia telah banyak berkorban untuk mengabdi di pemerintahan. "Dan hadiah yang saya terima adalah jeruji besi," katanya.

Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2022.

Jaksa menuduh bahwa Nadiem memihak Google—investor Gojek—ketika pengadaan dilakukan, dengan mengatakan bahwa dia membuat spesifikasi tender yang hanya sesuai dengan sistem Chrome untuk menjadikan Google sebagai satu-satunya pengendali ekosistem pendidikan di Indonesia.

Jaksa mengeklaim bahwa Nadiem secara pribadi memperoleh sekitar Rp809,59 miliar dengan melakukan hal tersebut.

Nadiem membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan kementerian untuk membeli Chromebook tersebut menghasilkan pengurangan biaya bagi pemerintah. Dia juga membantah bahwa investasi Google di Gojek terkait dengan pengadaan tersebut.

Respons beberapa analis juga jadi sorotan BBC. "Pemberantasan korupsi digunakan untuk menyerang mereka yang tidak disukai, atau mereka yang mengkritik orang-orang yang berkuasa," kata pengacara dan aktivis Todung Mulya Lubis kepada BBC News.

"Ada rasa takut. Rasanya seperti, jika seseorang dari luar pemerintahan mencoba bekerja sama dengan pemerintah atau mencoba berbuat baik di bidangnya sendiri di negara ini, apakah saya akan dikriminalisasi?" kata seniman dan aktivis politik Andovi da Lopez kepada BBC News.

"Saya tidak bisa berbicara untuk semua orang, tetapi di lingkungan saya, ada rasa takut ini dan orang-orang hanya mengatakan, 'jangan bekerja sama dengan pemerintah, jangan'. Dan rasa takut itu nyata," katanya.

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, ikut angkat bicara. Bagi generasi muda Indonesia, kata Usman, Nadiem dipandang sebagai seseorang yang ingin membawa perubahan tetapi terjebak dalam sistem pemerintahan yang memiliki masalah sistemik.

"Mungkin [Nadiem] dianggap memaksa [pemerintah] untuk berinovasi dalam kebijakan, dan mungkin dia ingin melakukannya terlalu cepat," katanya.

Kantor berita Reuters mengusung judul "Indonesia's Makarim, Gojek founder and former minister, found guilty of graft [Makarim, pendiri Gojek yang juga mantan menteri Indonesia, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi]".

Laporan media yang berbasis di Inggris ini menyoroti protes Nadiem yang merasa kasus terhadapnya bermotivasi politik—sebuah klaim yang mendapat dukungan dari akademisi dan aktivis hak asasi manusia.

Dalam laporannya, media ini menyatakan vonis ini berpotensi semakin melemahkan kepercayaan investor di Indonesia. Rupiah dan pasar saham telah merosot tahun ini setelah penurunan prospek dari lembaga pemeringkat kredit karena kebijakan yang tidak dapat diprediksi dan kekhawatiran tata kelola, sementara penyedia indeks MSCI sedang mempertimbangkan apakah akan menurunkan peringkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara karena kekhawatiran transparansi pasar.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, Nadiem juga didenda Rp1 miliar dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar Rp809,6 miliar, dengan tambahan hukuman penjara lima tahun jika gagal membayar jumlah tersebut.

Putusan ini menandai perubahan dramatis bagi pengusaha teknologi lulusan Harvard yang pernah dianggap sebagai simbol generasi baru pemimpin Indonesia.

Saat membacakan putusan, hakim ketua Purwanto mengatakan Pengadilan Tindak Pidana Jakarta telah menyatakan Nadiem bersalah. "Karena cara dan tujuan kebijakan tersebut terbukti mengandung penyalahgunaan wewenang yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah," katanya.

Para hakim menemukan bahwa Nadiem telah secara sadar dan sengaja mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook dan bahwa tindakannya dimotivasi oleh keinginan untuk memperkuat hubungan bisnis strategis antara Google dan perusahaan yang dia dirikan.

Hal ini, menurut panel lima hakim, adalah motif yang sangat tercela karena bertentangan dengan sumpah jabatan seorang menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjalani sidang putusan pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, dia tiba dengan mengenakan batik berkelir biru pada 09.30 WIB. Nampak riuh simpatisan menyambut kedatangan salah satu founder Go-Jek itu.

Nadiem pun mengucapkan rasa syukur lantaran selama proses hukumnya berlangsung, dirinya terus didukung baik itu kalangan keluarga, rekan, hingga pengemudi ojek online.

"Saya sulit mencari kata-kata karena perasaan terbesar saya pada hari ini adalah saya merasa sangat bersyukur. Bersyukur bahwa dalam perjuangan satu tahun ini saya tidak merasa sendirian," ujar Nadiem.

Nadiem berharap agar majelis hakim bisa memutus perkara ini seadil-adilnya. Namun demikian, dia juga tidak menampik bahwa hasil persidangan tidak sesuai dengan harapannya.

"Tapi saya juga tidak naif. Saya menyadari bahwa bisa saja hari ini keputusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, bisa saja itu terjadi," pungkasnya.

Setelah itu, Nadiem pun masuk ke ruang siang. Dia masih disambut oleh simpatisan maupun keluarganya. Tak hanya dukungan untuk Nadiem, terlihat pendukungnya juga memberikan sejumlah tangkai bunga kuning di ruang sidang.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis dalam kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (30/6/2026).

Sidang putusan ini merupakan akhir dari serangkaian proses hukum Nadiem sebagai terdakwa di pengadilan tipikor yang berlangsung sejak awal Januari 2026.

"Agenda: pembacaan putusan," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Dalam situs SIPP, tertera sidang bakal digelar sekitar 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali lantai 1 Gedung PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Kejagung Yakin Nadiem Bersalah

Adapun, Kejaksaan Agung (Kejagung) optimistis majelis hakim Pengadilan Tipikor bakal menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim sesuai dengan tuntutan JPU.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna meyakini hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Ya kita percayakan pada fakta sidang yang terungkaplah. Kalau secara ini, JPU yakinlah," ujar Anang di Kejagung, dikutip Senin (29/6/2026).

Dia menambahkan, keyakinan tersebut juga didasarkan pada putusan hakim terhadap para terdakwa lain yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi Chromebook.

"Berdasarkan ketika membawa berkas sampai ke persidangan berarti sudah menyatakan lengkap dan yakin dengan alat bukti yang ada. Dan beberapa perkara yang sedang berjalan kan sudah terbukti, hampir semua terbukti kan," pungkasnya

Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

JAKARTA - Sistem pemasyarakatan di Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang signifikan. Pemerintah mendorong perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pembinaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi, dalam Diskusi Publik bertajuk "Transformasi Lapas dalam Mewujudkan Pemasyarakatan Modern yang Berkeadilan Sosial" yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa, Mashudi menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan saat ini tidak lagi hanya menjalankan fungsi eksekusi putusan pengadilan. Pemasyarakatan kini diarahkan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pelaku tindak pidana agar dapat kembali berperan secara produktif di tengah masyarakat.

Menurutnya, konsep pemidanaan modern menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. "Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan sistem yang semata-mata berfokus pada pemberian hukuman," katanya.

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah mulai memperluas penerapan pidana alternatif, seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hukuman penjara sekaligus menjadikan pemenjaraan sebagai pilihan terakhir dalam penegakan hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Rehabilitasi BNN Bina Ampera Bukit menegaskan bahwa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan bagian penting dari upaya pemulihan yang menyeluruh. Dia menilai keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga kemampuan individu untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Lisda Syamsumardian, menyoroti tantangan yang masih dihadapi sistem pemasyarakatan nasional, terutama persoalan overkapasitas lapas. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas program pembinaan serta meningkatkan risiko terjadinya residivisme.

Ia menegaskan perlunya reformasi berkelanjutan agar sistem pemasyarakatan Indonesia semakin selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia. Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut mendapat perhatian besar dari para mahasiswa.

Berbagai pertanyaan kritis terkait kondisi lapas, efektivitas pembinaan, hingga masa depan reformasi pemasyarakatan menjadi topik yang mendominasi jalannya forum.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 telah memvonis empat prajurit TNI dengan hukuman 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto membacakan amar putusan tersebut. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, dengan Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara yang dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

"Terdakwa Satu: pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar Ferdian.

Selanjutnya, Lettu Budhi Hariyanto Widhi dihukum pidana 2,5 tahun, Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka dihukum 1,5 tahun penjara.

Dari empat terdakwa tersebut, hanya Serda Edi dan Lettu Budhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer," pungkasnya.

Adapun, tuntutan terhadap keempat terdakwa lebih bervariasi dibandingkan tuntutan oditur militer yang sebelumnya menuntut seluruh terdakwa dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras terhadap Andrie Yunus disebut karena dendam pribadi akibat kesal atas kritik yang dinilai menginjak-injak institusi TNI.

Salah satunya adalah tindakan Andrie yang menerobos rapat tertutup Komisi I DPR RI saat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 15 April 2025 sebagai bentuk kritik.

Selain itu, langkah Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI melakukan intimidasi dan teror terhadap kantor KontraS, hingga gencar menyuarakan narasi anti-militerisme juga disebut menjadi motif penyiraman tersebut.

Adapun penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di kawasan Jalan Salemba, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Saat itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga prajurit TNI sekaligus terdakwa kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, M Ilham Pradipta, divonis 1 hingga 13 tahun penjara.

Ketiga terdakwa adalah Serka Mochammad Nasir (terdakwa I), Kopda Feri Herianto (terdakwa II), dan Serka Frengky (terdakwa III). Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam amar putusan, terdakwa I dijatuhi hukuman paling berat, yakni 13 tahun penjara. Vonis tersebut lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara.

“Pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata Fredy.

Majelis hakim menyatakan Serka Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Namun, ia terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider, yakni pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Majelis hakim menilai perbuatan Serka Nasir memenuhi unsur Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, terdakwa II dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun. Baik terdakwa I maupun II juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Adapun terdakwa III dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan 4 tahun. Frengky tidak dikenakan pidana tambahan pemecatan maupun restitusi karena dinilai hanya berperan berada di dalam mobil sambil bermain gim.

Majelis hakim menyatakan terdakwa II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Para terdakwa juga dibebankan biaya perkara masing-masing: terdakwa I sebesar Rp15.000, terdakwa II sebesar Rp10.000, dan terdakwa III sebesar Rp15.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat terdakwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara. Tuntutan dibacakan oditur militer pada Rabu (3/6/2026) di Pengadilan Milter II-08 Jakarta.

Keempat terdakwa, yakni terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

"Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata oditur.

Oditur kemudian menyampaikan tuntutan kepada empat terdakwa, yakni 2 tahun dan 6 bulan, di mana semua dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Oditur turut menjelaskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI; perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI; perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban.

"Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan; para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ucap oditur.

Setelah sidang tuntutan, agenda selanjutnya adalah sidang pleidoi pada hari Kamis, 4 Juni 2026.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

ACCRA - Parlemen Ghana telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) anti-LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer). Aturan baru ini memuat ancaman hukuman penjara bagi individu yang mempromosikan dan membela kegiatan LGBTQ.

RUU Hak Seksual Manusia dan Nilai-Nilai Keluarga yang Tepat—juga dikenal sebagai RUU Anti-Gay—mengamanatkan penjatuhan hukuman penjara hingga tiga tahun bagi orang-orang yang terlibat dalam hubungan sesama jenis, serta hukuman penjara mulai dari tiga hingga lima tahun bagi mereka yang terbukti mempromosikan, mensponsori, atau secara sengaja mengadvokasi kegiatan LGBTQ.

RUU itu disahkan pada Jumat pekan lalu. Saat ini, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Selasa (2/6/2026), RUU tersebut menunggu ditandatangani oleh Presiden Ghana John Dramani Mahama untuk resmi menjadi undang-undang (UU).

Parlemen pertama kali mengesahkan RUU tersebut pada Februari 2024 dan meneruskannya kepada Presiden saat itu, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, untuk persetujuan. Namun, RUU pada kala itu gagal menjadi menjadi UU.

Pada saat itu, Kementerian Keuangan Ghana memperingatkan bahwa negara tersebut dapat kehilangan hingga USD3,8 miliar dana dari Bank Dunia jika RUU tersebut, yang telah disetujui oleh parlemen, ditandatangani presiden menjadi UU.

RUU tersebut juga menuai kecaman dari luar negeri. Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan keputusan parlemen Ghana. "Yang akan mengancam kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul yang dilindungi secara konstitusional oleh semua warga Ghana," kata pemerintah AS saat itu.

Langkah Ghana ini mengikuti perkembangan serupa di tempat lain di Afrika. Pada bulan April, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye menandatangani undang-undang yang memperketat hukuman untuk hubungan sesama jenis dan mengkriminalisasi promosi dan pembiayaan homoseksualitas. Legislasi ini telah dikritik oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk sebagai "berbahaya".

Undang-undang di Senegal tersebut meningkatkan hukuman penjara untuk apa yang oleh pihak berwenang gambarkan sebagai "tindakan tidak wajar" dari satu hingga lima tahun menjadi lima hingga sepuluh tahun, dan menaikkan denda maksimum menjadi 10 juta franc CFA (sekitar USD17.680).

Pada tahun 2023, undang-undang serupa disahkan di Uganda, yang menjadikan ilegal untuk mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, atau pun queer. Sebagai tanggapan, Washington memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap pejabat dari negara Afrika Timur tersebut dan mengeluarkannya dari program bebas bea.

Beberapa negara Afrika, termasuk Kenya, Tanzania, Sudan, dan Sierra Leone, memberlakukan hukuman penjara mulai dari sepuluh tahun hingga seumur hidup untuk hubungan sesama jenis. Di Uganda, Mauritania, dan sebagian Somalia, pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman mati.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum (JPU) lebih besar dari pembunuh dan teroris.

Sebagaimana diketahui, JPU menuntut Nadiem selama 18 tahun pidana penjara serta pembebanan uang pengganti Rp5,6 triliun. Apabila Nadiem tidak bisa membayar uang pengganti itu, maka diganti dengan hukuman penjara sembilan tahun.

"Ya, 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti," ujar Nadiem di PN Tipikor, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dalam hal ini, Nadiem menilai secara hitung-hitungan, penjara yang dituntut jaksa terhadapnya itu mencapai 27 tahun. Sebab, dia mengakui bahwa uang pengganti yang dibebankan terhadapnya tidak bisa dibayar.

Terlebih, harta kekayaannya saat ini tidak mencapai angka Rp5,6 triliun. Secara spesifik, Nadiem mengungkap total kekayaannya setelah menjadi menteri mencapai Rp500 miliar.

"Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?" imbuhnya.

Oleh sebab itu, Nadiem sangat kecewa dengan tuntutan tersebut. Namun demikian, salah satu founder Gojek itu merasa tidak menyesal bergabung di pemerintahan sebagai menteri.

Pasalnya, dengan menjadi pucuk pimpinan pada Kemendikbudristek maka dirinya bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Tanah Air.

"Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

"Menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady dilansir dari Antara.

Selain pidana penjara, ia juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara.

Dengan demikian, Nadiem diyakini bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai hal memberatkan sebelum mengajukan tuntutan.

Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan Nadiem, yakni perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selain itu, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, serta telah menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, dipertimbangkan pula sebagai kondisi memberatkan tuntutan.

Hal memberatkan lain, yakni Nadiem, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020-2022, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

"Sementara keadaan meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, " ungkap JPU menambahkan.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.