Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama pelatih Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia John Herdman di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (19/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penguatan sepak bola nasional, termasuk peluang naturalisasi pemain dan persiapan menghadapi kompetisi internasional mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden menjalankan aktivitas kenegaraan dari Hambalang pada hari itu seiring kebijakan work from home (WFH) yang masih berlaku bagi aparatur sipil negara.

“Karena hari ini hari Jumat dan sampai hari ini kebijakan WFH belum dicabut, maka Bapak Presiden berkegiatan di rumah. WFH, H-nya bisa diganti Hambalang,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Jumat (19/6/2026).

Pertemuan dengan Erick dan Herdman disebut berlangsung di tengah antusiasme masyarakat terhadap FIFA World Cup 2026 yang telah berlangsung lebih dari sepekan.

Prasetyo mengakui pemerintah sebelumnya berharap Timnas Indonesia dapat tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Namun, target tersebut belum berhasil dicapai.

“Kita betul-betul berharap Timnas kita bisa lolos tahun ini, namun sementara masih belum. Oleh karena itulah untuk sementara kita baru hanya bisa ikut menikmati dan menyemarakkan pesta empat tahunan yang sekarang sudah berlangsung,” katanya.

Meski demikian, dia menilai semarak Piala Dunia memberikan dampak positif di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan pemerintah, banyak kegiatan nonton bareng (nobar) yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun sektor swasta.

“Kita monitor juga di beberapa daerah, banyak inisiatif nobar yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif dan sangat bagus,” ujarnya.

Prasetyo mengajak masyarakat tetap optimistis terhadap masa depan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia harus terus mempersiapkan diri dan menumbuhkan keyakinan bahwa Timnas Indonesia suatu saat mampu berlaga di Piala Dunia.

Terkait kemungkinan pembahasan naturalisasi pemain yang telah memperoleh persetujuan DPR, dia mengindikasikan isu tersebut berpeluang menjadi salah satu agenda pertemuan, termasuk pembahasan berbagai rencana pengembangan sepak bola nasional ke depan.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang, termasuk memanfaatkan ajang internasional seperti FIFA Series serta memperbaiki kualitas kompetisi domestik untuk melahirkan pemain yang mampu bersaing di level dunia.

“Kalau kita memiliki keinginan lolos ke Piala Dunia tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih matang. Mungkin beberapa event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan juga perlu kita persiapkan dari sekarang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ada beberapa topik yang akan dibahas, terutama kondisi geopolitik yang tengah panas.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Hasan Nasbi tiba di Istana Negara pada sekitar pukul 14.45 WIB. Hasan Nasbi menjelaskan bahwa dirinya dipanggil untuk menghadiri agenda rapat dengan Presiden.

"Topik yang didiskusikan topik-topik terkini saja, di luar ada perang, bagaimana Indonesia menyikapinya biar tidak terjebak krisis. Namun, yang bicara menteri-menteri. Saya mendengarkan saja," kata Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3/2026).

Namun, Hasan Nasbi tidak mengetahui secara rinci dalam kapasitas apa dirinya menghadiri agenda Presiden tersebut.

Sebelumnya, Hasan Nasbi yang juga pernah menjabat Kepala Presidential Communication Office (PCO) juga ikut dalam agenda rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di kediaman pribadi presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (8/3/2026).

"Belum tahu sebagai apa. Di Hambalang diajak rapat saja belum ada sebagai apa-apa," kata Hasan Nasbi.

Dia sendiri belum bisa berspekulasi apabila dirinya masuk kembali ke lingkaran pemerintahan Prabowo.

"Belum bisa komentar. Belum ada pembicaraan," ujarnya.

Hasan saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina sejak 11 September 2025. Penunjukannya dilakukan tidak lama setelah ia dicopot dari jabatan Kepala Presidential Communication Office (PCO) dalam perombakan kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto hingga Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Minggu (8/3/2026).

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa pada Minggu siang sampai malam hari, Prabowo menggelar lima rapat berbeda dengan memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah.

"Di beberapa rapat tersebut Presiden meminta update terkait beberapa isu strategis di dalam dan luar negeri," kata Teddy.

Pertama, Prabowo membahas terkait perkembangan pembangunan 10 kampus baru terkait di bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) serta pendidikan kedokteran.

Kedua, Prabowo membahas terkait progres pengembangan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar dapat meningkatkan peringkatnya di tingkat global serta semakin terbukanya kerjasama dengan universitas terkemuka di dunia.

Ketiga, Prabowo juga membahas terkait perkembangan situasi di Timur Tengah dihubungkan dengan eskalasi geopolitik di Indonesia.

Keempat, Prabowo membahas terkait perkembangan mahasiswa asal Palestina yang disekolahkan di Unhan.

"Saat menjadi Menteri Pertahanan, sejak tahun 2022 Presiden Prabowo mengundang 20-40 anak-anak Palestina bersekolah di Indonesia, hingga sekarang mencapai hampir 200 mahasiswa-mahasiswi," kata Teddy.

Kelima, Prabowo membahas terkait kesiapan keamanan dan kelancaran mudik menjelang 10 hari menuju Hari Raya Idulfitri.

Selain Brian dan Rektor Unhan, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa di Hambalang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons persepsi publik yang menilai pemerintah terlalu jauh masuk ke ranah sektor swasta melalui keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menegaskan kehadiran negara dalam kegiatan ekonomi bukan sesuatu yang bertentangan dengan peran swasta dan justru dapat berjalan beriringan.

Prasetyo menilai anggapan negara dan swasta saling menyingkirkan dalam aktivitas ekonomi merupakan persepsi yang keliru. Selama ini negara melalui BUMN juga berperan di berbagai sektor ekonomi yang sama dengan swasta, tanpa harus menutup ruang bagi pelaku usaha lain.

"Salahnya ada di mana? Kan sama juga banyak kegiatan ekonomi yang kemudian negara atau pemerintah yang diwakili oleh institusi-institusi, dalam hal ini misalnya BUMN, juga masuk ke sektor-sektor swasta. Enggak ada masalah, kita jalan semua beriringan," ujarnya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan masing-masing pihak memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Pemerintah, kata Prasetyo, tetap berkewajiban mendorong sektor swasta agar tumbuh dan berdaya saing melalui berbagai kebijakan pendukung.

Negara hadir untuk menyiapkan regulasi, memberikan kemudahan, serta memastikan iklim usaha berjalan sehat, sementara swasta tetap menjadi motor utama aktivitas ekonomi.

"Masing-masing memainkan peranannya sendiri-sendiri. Swasta harus kita dorong, kita fasilitasi, regulasi yang diperlukan kita siapkan, bahkan harus dibantu untuk dipermudahkan," katanya.

Dalam konteks ini, Prasetyo menegaskan tidak ada larangan bagi BUMN untuk bergerak di sektor-sektor yang juga digeluti swasta selama dilakukan sesuai aturan dan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi antara negara dan swasta justru dibutuhkan agar perekonomian nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Selain itu, Prasetyo menyinggung pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berlangsung pada Senin (9/2) malam di kediaman pribadi Sang Kepala Negara di Hambalang Bogor.

Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pandangan terkait arah pembangunan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, dan tadi malam beliau berdiskusi dengan para pengusaha serta mendapatkan banyak masukan," ujarnya.

Masukan yang diterima, lanjut Prasetyo, mencakup penguatan sektor padat karya, peningkatan daya saing industri nasional seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga strategi menghadapi persaingan global.

Pemerintah dan pelaku usaha, kata dia, sepakat bahwa ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada pasar domestik, melainkan harus mampu bersaing di pasar internasional.

Prasetyo menegaskan konsep Indonesia Incorporated menempatkan pemerintah dan swasta sebagai mitra yang saling melengkapi.

"Indonesia Incorporated itu disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju terus harus kita bantu, kita dorong. Karena salah satu kunci ekonomi adalah di teman-teman swasta, di teman-teman pengusaha ini," jelas dia lebih lanjut.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

Retret ini diikuti seluruh jajaran menteri sebagai forum pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, retret kali ini merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah dilakukan Presiden Prabowo sejak awal pembentukan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, retret serupa digelar di Akademi Militer Magelang. Namun, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, tahun ini pelaksanaannya dipusatkan di Hambalang.

“Makna retret bagi pemerintah adalah memberikan pengarahan langsung dari Bapak Presiden, sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir,” ujar Prasetyo.

Dalam retret tersebut, berbagai program strategis nasional menjadi bahan pembahasan. Salah satunya adalah evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga awal 2026, MBG tercatat telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta penerima.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berharap target tersebut dapat terpenuhi pada tahun 2026 dengan sejumlah perbaikan dan evaluasi pelaksanaan.

Selain MBG, isu swasembada pangan dan energi juga menjadi fokus utama. Prasetyo menegaskan, pemerintah berhasil mencatat sejarah dengan tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025.

Capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada tahun 2026. Di sektor energi, target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2025 disebut telah terlampaui, meski pemerintah tetap mendorong percepatan guna mewujudkan swasembada energi.

Retret juga membahas realisasi program hilirisasi industri. Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara melaporkan kesiapan sejumlah proyek hilirisasi yang akan memulai groundbreaking pada Januari 2026. Dari sekitar 18 proyek yang telah disepakati dalam rapat terbatas, beberapa di antaranya segera memasuki tahap awal pembangunan.

Di bidang pendidikan, pelaksanaan program Sekolah Rakyat turut dievaluasi. Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah berjalan di 166 lokasi. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 104 titik baru pada tahun 2026, dengan penekanan pada percepatan penyediaan sarana fisik maupun non-fisik.

Tak hanya itu, isu kebencanaan juga menjadi perhatian Presiden. Pemerintah membahas percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana, serta penanganan bencana di sejumlah wilayah lain seperti Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara dan Balangan di Kalimantan Selatan. Mengingat tingginya curah hujan, Presiden menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif dan kesiapsiagaan.

Prasetyo menyebut, retret Kabinet Merah Putih ini tidak dibatasi waktu dan dapat berlangsung hingga malam hari apabila pembahasan dinilai masih diperlukan.

“Kita lihat situasinya. Kalau masih ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, tentu akan dilanjutkan,” tandas Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), akan diisi pembahasan program kerja kementerian serta agenda rapat awal tahun pemerintahan.

“Ya nanti tentu ada pembicaraan, program-program,” ujar Airlangga kepada wartawan jelang menghadiri kegiatan tersebut.

Terkait kemungkinan kehadiran pembicara dari luar negeri, Airlangga mengaku belum memantau secara rinci susunan acara retret kabinet tersebut.

“Belum monitor,” katanya singkat.

Airlangga menyebut tema utama retret kali ini merupakan rapat awal tahun yang bertujuan menyelaraskan langkah dan kebijakan pemerintah ke depan.

“Rapat awal tahun,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam retret tersebut, Airlangga menyatakan hal itu akan diketahui setelah agenda berlangsung.

“Pastinya lah, nanti kita monitor,” katanya.

Airlangga menambahkan, retret kabinet dijadwalkan berlangsung hingga malam hari.

“Sampai malam,” tandas Airlangga.

Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang menjadi forum konsolidasi internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas evaluasi dan penyelarasan program kementerian/ lembaga di awal tahun 2026.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut agenda Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), akan difokuskan pada evaluasi kebijakan kementerian dan lembaga (K/L).

“Ya kita mungkin evaluasi semua kebijakan dari kementerian/lembaga kira-kira itu sih, tetapi detailnya saya enggak tahu. Saya baru pertama kali ikut acara yang seperti ini,” ujar Purbaya kepada wartawan sebelum berangkat ke Hambalang.

Terkait persiapan dari Kementerian Keuangan, Purbaya mengatakan dirinya telah menyiapkan berbagai materi terkait kondisi ekonomi nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kendati demikian, dia mengaku kemungkinan besar tidak akan menjadi pembicara.

“Saya sudah hapalin macam-macam, hapalin ekonomi, hapalin APBN, tetapi kayaknya tidak disuruh ngomong. Jadi yaudah santai aja,” katanya.

Purbaya juga menilai pembahasan dalam retret kemungkinan akan menyoroti program-program unggulan kementerian untuk satu tahun ke depan. Hal tersebut, menurutnya, terlihat dari daftar menteri yang dijadwalkan menjadi pembicara.

“Sepertinya program-program, kalau lihat dari ininya ya, orang yang disuruh bicara program-program unggulan dari kementerian-kementerian,” ujarnya.

Purbaya menyatakan tidak melihat namanya tercantum sebagai salah satu pembicara pada acara retret Kabinet Merah Putih.

Purbaya menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima, tidak ada pembicara dari luar negeri dalam agenda retret tersebut. Dia menyebut pemaparan materi akan diisi oleh sejumlah menteri kabinet.

“Tidak ada katanya. Dari beberapa menteri ada 10 sampai 12. Ada banyak menteri, kita lihat nanti,” tandas Purbaya.

Retret Kabinet Merah Putih ini menjadi salah satu forum konsolidasi internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program prioritas lintas kementerian di awal tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Agenda tersebut akan diikuti oleh seluruh jajaran kabinet serta pimpinan lembaga negara.

Rencana retret tersebut dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

“Iya, besok ada retret,” kata Airlangga.

Konfirmasi serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dia menyebut undangan telah disampaikan kepada seluruh anggota kabinet untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Bima menambahkan retret di Hambalang akan diikuti tidak hanya oleh para menteri, tetapi juga wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus presiden, hingga staf khusus presiden.

Menurut Bima, panitia juga telah menetapkan ketentuan pakaian bagi para peserta retret. Seluruh anggota kabinet diminta mengenakan busana dengan warna cokelat muda.

“Ya betul, undangan untuk besok saja untuk seluruh anggota kabinet,” tandas Bima.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11/2025), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Dia mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.