IDXChannel - Analis pasar modal Hans Kwee menilai, kekhawatiran investor terhadap kemungkinan pasar modal Indonesia turun kelas dari kategori Emerging Market (EM) menjadi Frontier Market telah mereda setelah hasil MSCI Market Classification Review Juni 2026 diumumkan.

Menurut Hans, hasil MSCI Accessibility Review menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat aksesibilitas terbaik bagi investor asing.

Berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator dan pelaku pasar dinilai telah mendapatkan pengakuan dari penyedia indeks global tersebut.

"Melihat hasil MSCI Accessibility Review, Indonesia sebenarnya menjadi salah satu negara yang termasuk paling baik aksesibilitasnya bagi investor asing. Kekhawatiran investor akan risiko Indonesia turun dari Emerging Market ke Frontier Market telah menghilang pada MSCI Market Classification Review Juni 2026," ujar Hans dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Meski status Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market, MSCI masih memberikan dua catatan yang perlu mendapat perhatian, yakni terkait transparansi kepemilikan saham dan praktik coordinated trading.

MSCI juga akan terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia hingga peninjauan berikutnya yang dijadwalkan pada November 2026.

Hans menilai catatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai reformasi yang dilakukan pasar modal Indonesia pada dasarnya telah berhasil menjawab keraguan yang sempat muncul ketika Indonesia dikenakan status interim freeze pada Januari 2026. Namun, keberhasilan reformasi tersebut tetap bergantung pada konsistensi implementasinya.

Dia menjelaskan, tingkat transparansi pasar modal Indonesia saat ini telah meningkat secara signifikan. Salah satu indikatornya adalah tersedianya data kepemilikan saham hingga level di atas 1 persen, yang lebih rinci dibandingkan banyak bursa global yang umumnya hanya membuka informasi kepemilikan di atas 5 persen.

Selain itu, regulator telah memperluas klasifikasi investor dari sembilan kategori menjadi 39 kategori untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan pasar. Reformasi juga dilakukan melalui pengembangan sistem pelaporan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat yang dapat diakses melalui mekanisme permintaan tertentu.

"Pasar modal Indonesia pascareformasi telah menjadi salah satu pasar modal paling transparan di dunia," kata Hans.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom keuangan dan praktisi pasar modal Hans Kwee memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak menguat pada perdagangan Rabu (25/3), seusai libur panjang Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Ia menyebut salah satu sentimen utama yaitu kabar terbaru dari konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, di mana Presiden AS Donald Trump menyatakan menunda selama lima hari serangan militer ke pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran.

"Pembukaan IHSG di hari Rabu dibayangi potensi tekanan jual, tetapi pulihnya pasar keuangan pasca penundaan serangan Trump ke infrastruktur listrik dan energi Iran membuka peluang IHSG bergerak terbatas dengan support di level 7.100 sampai 7.000 dan resistance di level 7.250 sampai 7.349," ujar Hans saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Selama libur panjang Lebaran, Hans menjelaskan pasar keuangan global mengalami volatilitas tinggi akibat ketidakpastian perang antara AS dan Israel melawan Iran.

Trump memberikan ancaman akan menghancurkan fasilitas listrik di Iran apabila Selat Hormuz tidak dibuka dalam 48 jam.

Menanggapi ancaman itu, Iran membalas dengan ancaman akan menghancurkan infrastruktur energi dan minyak di kawasan Teluk apabila fasilitas listrik negaranya diserang.

Pada akhirnya, pada Senin (23/3), Trump mengatakan akan menunda selama lima hari serangan militernya ke pembangkit listrik dan fasilitas energi di Iran.

Pernyataan Trump tersebut mendorong bursa saham di Wall Street, AS, dan bursa saham Eropa mengalami penguatan pada perdagangan Senin (23/3).

"Pasar ekuitas Uni Eropa menguat setelah penundaan serangan Trump. Kawasan Uni Eropa dan Asia sangat terpengaruh harga energi karena ketergantungan pada impor melalui Selat Hormuz," ujar Hans.

Namun demikian, Hans menyebut pernyataan Trump tentang pembicaraan konstruktif untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah telah dibantah oleh Iran, dan Iran telah meluncurkan serangan baru ke Israel serta beberapa lokasi di Timur Tengah.

Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi momentum bagi investor untuk membidik saham-saham big cap atau berkapitalisasi besar.

Para pengamat menyebut aksi beli bisa dilakukan dengan mempertimbangkan fundamental saham yang kuat.

Praktisi Pasar Modal Hans Kwee menekankan perlunya kesabaran bagi pelaku pasar. Investor disarankan menunggu perkembangan lebih lanjut sambil menyisir saham-saham berpotensi untuk diserok.

"Sabar dulu tunggu perkembangan. Bisa buy on weakness (bow) dan akumulasi saham-saham big cap yang berfundamental bagus," kata Hans kepada CNNIndonesia.com.

Hans menjelaskan anjloknya IHSG sebagian besar dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

MSCI menerapkan interim freeze yang mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

"Jadi pelaku pasar ada yang melakukan aksi profit taking di jangka pendek. Masalah ini lebih struktural dan otoritas kita pasti melakukan perbaikan dan bisa diterima MSCI," tambah Hans.

Praktisi pasar ini memperkirakan IHSG jangka pendek akan bergerak di kisaran support 8.187-8.000, sementara level resistance berada di 8.250-8.400.

Sementara itu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata sentiman MSCI berpotensi menjadi overhang utama pasar dengan volatilitas tinggi, sehingga risiko konsolidasi lanjutan IHSG ke area 8.050-8.000 diprediksi paling mungkin terjadi pekan ini.

"Kiwoom Research perkirakan dalam horizon 1-4 minggu, sentimen MSCI berpotensi menjadi overhang utama pasar dengan volatilitas tinggi dan risiko konsolidasi lanjutan IHSG ke area 8.050-8.000 (most likely terjadi di pekan ini),' jelas Liza.

Dalam pernyataannya, Liza menekankan bahwa strategi Buy on Weakness hanya layak dilakukan secara selektif pada saham big cap dengan free float bersih dan earnings defensif.

"Strategi Buy on Weakness hanya layak dilakukan secara sangat selektif pada big caps dengan free float bersih dan earnings defensif, sementara sikap paling rasional saat ini adalah HOLD dan WAIT & SEE sambil menunggu respons konkret regulator," ujar Liza.

Pada Rabu (28/1) sore, IHSG ditutup di level 8.320, terperosok 659,67 poin atau minus 7,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Kemudian, indeks ditutup di level 8.232 pada perdagangan Kamis (29/1) sore. Indeks saham merosot 88,35 poin atau minus 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.481 siang harinya.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308 dan menanjak hingga menyentuh 8.048 pada pukul 9.15 WIB. Indeks sempat tertekan setelah pengumuman Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri ke level 8.167 sebelum akhirnya bangkit ke 8.356 pada pukul 10.47 WIB.

Jakarta (ANTARA) - Pakar keuangan dan akademisi Hans Kwee menyarankan pemerintah menerapkan subsidi sewa hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketimbang menghapus Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK demi mempermudah kredit rumah subsidi.

"Kalau SLIK dihapus lalu kredit diberikan, potensi macetnya tinggi. Ini sama saja memindahkan masalah dari debitur ke industri perbankan," ujar Hans dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Hans, yang juga dosen Universitas Katolik Atmajaya, SLIK merupakan instrumen penting yang merekam jejak kredit calon debitur dan menjadi alat utama perbankan dalam menilai risiko penyaluran kredit.

Tanpa SLIK, kata dia, bank kehilangan dasar penilaian kelayakan yang berpotensi meningkatkan kredit macet.

Ia berpendapat lonjakan kredit macet dapat mengancam stabilitas sektor keuangan dan memicu tekanan ekonomi yang lebih luas.

Hans mencontohkan krisis pembiayaan perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat pada 2008 yang dipicu penyaluran kredit perumahan kepada kelompok yang tidak layak.

"Waktu itu orang yang no income, no job, tetapi mereka punya properti dengan bunga yang tinggi. Ya, akhirnya keluarlah banyak subprime mortgage yang meledak di 2009 yang menyebabkan ekonomi Amerika dan dunia terpuruk pada krisis gitu," ujar dia.

Meski kebutuhan hunian mendesak, Hans menegaskan kehati-hatian pemberian kredit tetap perlu dijaga.

Untuk itu, menurut dia, ketimbang melonggarkan standar dengan menghapus SLIK, pemerintah sebaiknya menyiapkan skema hunian sewa bersubsidi, baik rumah, rumah susun, maupun apartemen, dengan harga terjangkau.

Ia mengatakan hunian sewa bersubsidi dapat diberikan berdasarkan radius tempat bekerja untuk menekan biaya hidup dan meningkatkan efisiensi waktu masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan tinggal dekat tempat kerja, biayanya lebih minim dan waktu lebih efisien. Mekanisme seperti ini bisa dipikirkan," kata dia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyisir kembali potensi hambatan penyaluran kredit rumah subsidi di luar masalah adanya pencatatan SLIK OJK.

Purbaya juga berpendapat bahwa usulan menghapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta untuk membersihkan SLIK OJK bukan solusi yang tepat, jika ingin mempercepat penyaluran KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir itu semua gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal lain yang berpengaruh. Nanti, Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi permintaan yang masih belum bisa dilayani saat ini," kata Purbaya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025