Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Policy Studies (IPS) menilai hilirisasi semakin menjadi penggerak utama investasi nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring realisasi investasi berbasis hilirisasi yang mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun pada triwulan I 2026.

Peneliti IPS Indra Kusumawardhana mengatakan capaian tersebut menunjukkan hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan sumber daya alam, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguatan industri domestik, dan pemerataan investasi di daerah.

"Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik," kata Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian IPS, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp98,3 triliun. Investasi terbesar berasal dari komoditas nikel sebesar Rp41,5 triliun, disusul tembaga Rp20,7 triliun serta besi dan baja Rp17 triliun.

Sementara itu, investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp48,6 triliun, sedangkan sektor minyak dan gas mencapai Rp600 miliar.

IPS juga mencatat sebanyak 75,5 persen investasi nasional pada triwulan I 2026 terealisasi di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan mineral.

Menurut IPS, tren tersebut menunjukkan kebijakan hilirisasi mulai mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

Meski demikian, IPS mengingatkan pemerintah agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal komoditas.

Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pendalaman industri (industrial deepening) melalui pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan industri turunan.

Kajian IPS juga mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya ketergantungan terhadap impor dan masih terbatasnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah.

Karena itu, IPS merekomendasikan pemerintah menjaga momentum hilirisasi melalui kebijakan investasi yang menghasilkan dampak produktif bagi perekonomian.

Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat transfer teknologi, meningkatkan keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok global, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengarahkan belanja negara pada program-program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gelombang popularitas olahraga elektronik (esports), khususnya game kompetitif Valorant, menciptakan ceruk pasar ekonomi digital yang masif di Indonesia. Mengambil peluang tersebut, Tokovalorant, platform yang bernaung di bawah legalitas CV Game Digital Indonesia, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan pendukung gamedengan basis pelanggan terbesar di Tanah Air.

Platform yang didirikan pengusaha muda, Aldo (kelahiran 14 Desember 2004), ini membuktikan bahwa strategi penetrasi pasar di ceruk yang spesifik mampu memberikan hasil terukur. Sejak 2023, perusahaan ini konsisten mencatatkan pendapatan bersih hingga ratusan juta rupiah per bulan. Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang

Secara operasional, CV Game Digital Indonesia melalui Tokovalorant menawarkan ekosistem layanan yang komprehensif bagi para pemain. Layanan tersebut mencakup fasilitas jual beli akun, sistem penyewaan, jasa peningkatan peringkat permainan (joki), hingga layanan pengisian saldo (top up).

Kisah pertumbuhan bisnis ini berawal dari masa krisis pandemi beberapa tahun silam. Saat masih berstatus sebagai pelajar SMA, Aldo sempat mengalami kerugian finansial akibat kegagalan investasi di pasar saham dan aset kripto.

"Kerugian finansial saat itu justru memaksa saya untuk memutar otak dan berinovasi. Saya memutuskan untuk melikuidasi perlengkapan komputer pribadi sebagai modal awal berbisnis pengecer aset digital di media sosial. Permintaan pasar yang tinggi saat itu menjadi cikal bakal berdirinya merek Tokovalorant," katanya, Selasa (24/6/2026).

Pendekatan Komunitas dan Ekspansi Ekosistem

Dominasi Tokovalorant di ekosistem esports nasional dibangun melalui strategi pendekatan komunitas yang terarah. Sebagai langkah strategis untuk mengamankan kepercayaan publik, perusahaan resmi menggandeng pemain profesional dari tim Alter Ego, Rayvaldo Chandra alias "ray4c", sebagai duta merek (Brand Ambassador).

Nama ray4c memiliki rekam jejak solid di skena kompetitif, salah satunya sebagai juara turnamen bergengsi APAC Predator League 2025. Di kalangan komunitas, ia juga dikenal dengan keahlian spesifiknya menggunakan agen Raze dan senjata tipe shotgun. Kemitraan ini terbukti efektif mendongkrak kredibilitas Tokovalorant secara nasional.

Keberhasilan membangun sistem operasional yang solid di Tokovalorant kemudian menjadi batu loncatan bagi Aldo untuk memperluas portofolio bisnisnya. Saat ini, ekosistem digital perusahaannya telah berekspansi ke berbagai sektor melalui entitas bisnis lain, meliputi Pointgo, Pointgamers, Nexura, Hidden Game, hingga agensi publikasi Vixral.

Lebih dari sekadar mengejar metrik pertumbuhan finansial, visi jangka panjang perusahaan bertumpu pada penciptaan inovasi yang berkelanjutan di industri kreatif. Komitmen utamanya adalah menjaga seluruh lini usaha agar tetap relevan sebagai acuan utama di sektornya masing-masing.

”Melalui konsistensi ini, kami berharap ekosistem CV Game Digital Indonesia tidak hanya terus menguasai pasar lokal. Namun juga sanggup memberikan kontribusi positif yang nyata bagi perkembangan industri kreatif digital di tingkat global," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan.

Pertemuan bilateral itu juga bertujuan untuk memperluas basis investor serta memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis.

“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan kunjungan ke Beijing merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah direncanakan secara matang oleh pemerintah.

Kunjungan juga itu mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas sumber pembiayaan yang kompetitif dan memperkuat kepercayaan investor internasional.

“Ini adalah bagian dari perencanaan yang telah disusun jauh sebelumnya. Pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan secara terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya menambahkan.

Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kondisi tersebut tercermin dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

“Kami datang ke Beijing karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri,” lanjut dia.

Dia pun meyakini kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga dengan baik.

Hal itu, kata Menkeu, terlihat pada tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah serta stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terpelihara di tengah ketidakpastian global.

“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.

"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," kata Suwandi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi. Dengan pengelolaan air yang baik, musim kemarau justru dapat menjadi momentum peningkatan produktivitas karena tingginya intensitas sinar matahari yang mendukung proses fotosintesis tanaman.

"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Pada 2026 ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah.

"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.

Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian serta pendampingan percepatan tanam kembali.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah pada 2026 mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung keberlanjutan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

PT PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menerbitkan Sustainability Report (SR) 2025 yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis dan transformasi perusahaan. Laporan ini mencerminkan langkah nyata TelkomGroup dalam membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri digital yang terus berkembang.

Seiring percepatan transformasi digital dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional, pengelolaan lingkungan, penguatan tata kelola, serta pemberian nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui Sustainability Report 2025, TelkomGroup menampilkan berbagai pencapaian dan inisiatif strategis yang sejalan dengan agenda transformasi perusahaan TLKM 30. Agenda tersebut mencakup peningkatan operational excellence, penyederhanaan portofolio bisnis (business streamlining), monetisasi aset digital, hingga transformasi menuju strategic holding company yang lebih adaptif dan kompetitif.

Vice President Sustainability Telkom, Gunawan Wasisto Ciptaning Andri, menegaskan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan perusahaan. IntegrTelkomGroupdalam transformasi bisnis dilakukan untuk memastikan perusahaan mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis di tengah perubahan lanskap industri yang semakin dinamis.

“Bagi TelkomGroup, sustainability bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing di era digital,” ujar Gunawan.

ESG sebagai Fondasi Transformasi dan Pertumbuhan

Dalam Sustainability Report 2025, implementasi ESG TelkomGroup dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu Save Our Planet, Empower Our People, dan Elevate Our Business. Ketiga pilar tersebut menjadi landasan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Save Our Planet: Mendorong Transisi Rendah Karbon dan Operasional Berkelanjutan

Melalui pilar Save Our Planet, TelkomGroup terus memperkuat berbagai inisiatif untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai upaya dilakukan melalui pengelolaan emisi, peningkatan efisiensi energi, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta pengembangan infrastruktur digital yang lebih ramah lingkungan, termasuk green data center.

Sebagai perusahaan digital telekomunikasi, Telkom menyadari bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan layanan digital dan teknologi berbasis data. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung target keberlanjutan nasional maupun global.

Salah satu pencapaian penting dalam Sustainability Report 2025 adalah peluncuran Climate Transition Plan untuk pertama kalinya. Inisiatif ini menjadi tonggak strategis dalam memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

Empower Our People: Mengembangkan Talenta Digital dan Budaya Inklusif

Melalui pilar Empower Our People, TelkomGroup terus berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan transformasi perusahaan.

Hingga tahun 2025, sekitar 21% posisi manajerial di TelkomGroup ditempati oleh perempuan, mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong keberagaman dan kepemimpinan yang inklusif. Selain itu, lebih dari 20,2% talenta perusahaan telah berada dalam kategori digital talent sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri digital masa depan.

Komitmen TelkomGroup juga tercermin melalui upaya memperkuat hubungan dengan pelanggan. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan Net Promoter Score (NPS) yang memperoleh predikat “Excellent”, mencerminkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang semakin baik.

Di sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, TelkomGroup terus mendorong penguatan ekosistem digital melalui berbagai program pengembangan usaha. Sepanjang tahun 2025, sekitar 12,6% UMKM binaan berhasil naik kelas dan meningkatkan kemandirian bisnisnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendampingan yang berkelanjutan.

Elevate Our Business: Memperkuat Tata Kelola dan Ketahanan Bisnis Digital

Pada pilar Elevate Our Business, TelkomGroup terus memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2025 adalah pembentukan Direktorat Legal & Compliance sebagai bagian dari penguatan fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Kehadiran direktorat ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan regulasi, perlindungan data, serta keamanan informasi yang menjadi aspek krusial dalam industri digital.

Selain itu, Telkom terus memperkuat perannya sebagai enabler ekosistem digital nasional melalui pengembangan berbagai infrastruktur strategis, termasuk data center, jaringan fiber optik, menara telekomunikasi, serta konektivitas internasional. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan digital, cloud computing, big data, dan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Dengan penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta, tata kelola perusahaan yang semakin solid, serta implementasi strategi transisi rendah karbon, Telkom terus melangkah untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan soal perbedaan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi Pertamax dan subsidi Pertalite di struk pembelian pelanggan.

"Menanggapi informasi yang beredar terkait angka Rp18.040 per liter di struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Patra Niaga menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah dan bukan ditetapkan Pertamina.

Dalam hal ini, Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai operator yang menjalankan dan mematuhi kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi. Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi," jelasnya.

Ia melanjutkan program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Kebijakan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari dengan biaya yang terjangkau.

Terkait informasi harga keekonomian yang tercantum di struk, menurut Roberth, angka tersebut merupakan gambaran nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi.

Namun demikian, masyarakat tetap membeli Pertalite sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah karena adanya dukungan subsidi.

Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti dinamika pasar.

Namun, dalam pelaksanaannya Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional.

"Bahkan, pada periode sebelumnya, harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional," sebutnya.

Roberth mengatakan penyesuaian harga Pertamax pada 10 Juni 2026 juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal pemerintah, serta keberlangsungan usaha.

Penyesuaian serupa juga dilakukan oleh badan usaha penyedia BBM lainnya.

Meski demikian, menurut dia, harga jual yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berdasarkan harga pasar internasional.

"Apabila harga Pertamax sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian berdasarkan kondisi pasar dan harga minyak dunia, maka harga jualnya seharusnya berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan harga Pertalite tanpa subsidi," tambah Roberth.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga energi yang diterapkan saat ini tetap mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, kondisi ekonomi nasional, dan keberlanjutan penyediaan energi.

Pertamina Patra Niaga pun mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk kepada informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak disertai penjelasan secara utuh.

Roberth mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi terkini mengenai produk, layanan, dan kebijakan energi melalui website resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun Instagram @pertaminapatraniaga, atau menghubungi Pertamina Customer Solutions 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengganjar tarif impor baru terhadap sejumlah produk Indonesia berpotensi menekan kinerja ekspor produk manufaktur nasional. Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Kekhawatiran itu muncul seiring rencana penerapan tarif tambahan berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 yang akan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menetapkan forced labor tariff sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excesscapacity) selesai dilakukan. Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS yang berlaku sejak Februari 2026.

Di tengah ancaman tersebut, pemerintah berupaya mengamankan sejumlah produk ekspor unggulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu mengatakan pemerintah telah mengajukan permohonan pengecualian tarif kepada USTR untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujarnya.

Bagi Indonesia, pasar AS memiliki arti penting. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua bagi Indonesia.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

“Tambahan tarif 10%–18% dapat menekan margin, volume pesanan,dan ekspansi produksi,” ujar Rizal ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hasil negosiasi Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penentu. Sebab, daya saing ekspor tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, melainkan juga posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang memiliki rantai pasok lebih terintegrasi, biaya logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Dalam skenario tersebut, sejumlah sektor diperkirakan akan menghadapi tekanan paling besar, mulai dari tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, hingga produk turunan sawit.

“Sektor-sektor ini padat tenaga kerja dan sensitif terhadap selisih harga, sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Rizal menilai pemerintah perlu bergerak di dua jalur sekaligus. Selain memperkuat diplomasi perdagangan untuk memperoleh pengecualian tarif, Indonesia juga harus memperbaiki fondasi daya saing industri.

Menurutnya, penguatan sistem traceability atau ketelusuran serta kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan lingkungan menjadi makin penting di tengah meningkatnya penggunaan instrumen nontarif dalam kebijakan perdagangan AS.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Di sisi lain, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Menurutnya, dalam jangka menengah Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan negosiasi tarif.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Industri Mebel Waspadai Penundaan Pesanan

Kekhawatiran serupa dirasakan pelaku industri mebel yang selama ini sangat bergantung pada pasar AS. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan penerapan tarif tambahan berpotensi membuat importir AS menunda kontrak pembelian baru sambil menunggu kepastian arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis.

Dalam jangka menengah, menurut Sobur, dampak kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Jika tarif diterapkan relatif merata, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan. Namun, jika Indonesia dikenai tarif lebih tinggi, risiko pengalihan pesanan akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Saat ini, pasar AS menyumbang sekitar 50%–55% dari total ekspor mebel Indonesia. Tingginya ketergantungan tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan utama.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga Afrika. Permintaan dari sektor hospitality di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara juga dinilai membuka peluang baru.

Namun, Sobur mengingatkan diversifikasi pasar bukan proses yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Menurut Sobur, kerentanan industri mebel tidak hanya berasal dari tarif, tetapi juga tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu, posisi eksportir Indonesia yang masih didominasi model original equipment manufacturer (OEM), serta meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan dan ketertelusuran bahan baku.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Karena itu, strategi industri tidak lagi bisa hanya mengandalkan harga. Diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, dan ketepatan pengiriman dinilai menjadi faktor yang semakin menentukan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing.

"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya.

Menurut Billie, Indonesia sebelumnya masih memiliki keunggulan tarif sekitar 1% dibandingkan sejumlah negara pesaing ketika tarif resiprokal AS berada di level 19%. Keunggulan tersebut dinilai membantu menjaga arus pesanan dari pembeli internasional.

Dia menilai Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif karena kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026.

"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobby dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif tambahan yang akan diberlakukan Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi ancaman serius bagi kinerja ekspormanufaktur Indonesia. Selain berisiko menekan daya saing produk nasional di pasar AS, kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excess capacity) selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi Indonesia. Karena itu, tambahan tarif impor dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap industri manufaktur nasional.

"Kebijakan tarif tambahan AS perlu dilihat sebagai risiko serius bagi ekspor manufaktur Indonesia, terutama karena AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua Indonesia," ujarnya ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor ke AS juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

Menurut Rizal, tambahan tarif sebesar 10% hingga 18% berpotensi menekan margin eksportir, mengurangi volume pesanan, serta menghambat ekspansi produksi.

Dia menilai hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional. Pasalnya, daya saing produk Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga posisi tarif dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang dinilai memiliki integrasi rantai pasok lebih kuat, logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Sektor manufaktur yang diperkirakan paling terdampak antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, serta produk olahan sawit.

Menurut Rizal, sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik padat karya dan sensitif terhadap perubahan harga di pasar internasional.

“Sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut, Rizal menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan diplomasi perdagangan, tetapi juga memperkuat fondasi industri manufaktur nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan negosiasi agar produk strategis Indonesia memperoleh pengecualian tarif di pasar AS. Selain itu, penguatan sistem ketelusuran dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan serta lingkungan juga perlu dilakukan agar produk Indonesia tidak mudah terkena hambatan perdagangan.

Rizal menilai kerentanan ekspor Indonesia terhadap kebijakan perdagangan AS tidak hanya disebabkan oleh tarif, tetapi juga persoalan struktural yang masih dihadapi industri nasional.

Dia menjelaskan struktur ekspor Indonesia masih didominasi produk padat karya dan komoditas olahan yang harus memenuhi berbagai persyaratan global, mulai dari ketelusuran bahan baku (traceability), standar ketenagakerjaan, hingga aspek lingkungan.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Selain itu, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Dalam jangka menengah, menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan produktivitas industri, menekan biaya logistik, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta memperdalam rantai pasok domestik agar sektor manufaktur lebih tahan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

KOTAMOBAGU - Penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Struktur yang solid tidak hanya dibutuhkan untuk menghadapi agenda elektoral, tetapi juga untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terserap dan diperjuangkan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara (Sulut) Meyvo Rumengan yang turun langsung ke Kota Kotamobagu untuk merampungkan kepengurusan tingkat kecamatan dan memperkuat keanggotaan partai.

Hasilnya, seluruh DPC Partai Perindo di Kota Kotamobagu dinyatakan rampung 100 persen pada Selasa (9/6/26).

Keanggotaan Cerminan Kepercayaan Masyarakat

Meyvo menegaskan perkembangan keanggotaan yang terus bertumbuh tidak semata dipandang sebagai capaian administratif, melainkan menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo.

"Bagi kami, keanggotaan bukan sekadar angka administratif, tetapi mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Karena itu, fokus kami bukan hanya menambah jumlah anggota, melainkan memastikan seluruh struktur dan kader yang telah terbentuk mampu hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan mereka, dan memberikan solusi yang nyata," kata Meyvo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, rampungnya kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kerja-kerja partai di tengah masyarakat. Struktur yang lengkap dinilai akan mempermudah partai menjangkau persoalan warga, mulai dari ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di daerah.

"Rampungnya kepengurusan hingga tingkat kecamatan di Kota Kotamobagu menjadi fondasi penting untuk memperkuat kerja-kerja partai di akar rumput. Kami ingin setiap pengurus menjadi perpanjangan tangan partai dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mulai dari ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, hingga berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga," ujarnya.

Bidik Tiga Kursi pada Pemilu Mendatang

Penguatan struktur dan pertumbuhan keanggotaan tersebut menjadi modal awal Partai Perindo dalam menghadapi Pemilu mendatang. Meyvo mengungkapkan partainya menargetkan sedikitnya tiga kursi DPRD Kota Kotamobagu dengan mengandalkan struktur organisasi yang telah terbentuk secara penuh dan kesiapan figur yang akan bertarung di setiap daerah pemilihan.

"Dalam menghadapi Pemilu mendatang, kami cukup optimistis. Target kami di Kota Kotamobagu adalah meraih minimal tiga kursi di DPRD. Target tersebut kami susun berdasarkan penguatan struktur yang sudah selesai 100 persen, perkembangan keanggotaan yang sangat baik, serta kesiapan figur-figur yang telah kami siapkan untuk bertarung di setiap daerah pemilihan," tuturnya.

Dia menegaskan dukungan politik tidak dibangun hanya menjelang pemilu, melainkan melalui kerja nyata yang konsisten di tengah masyarakat. Karena itu, Partai Perindo Sulut akan terus memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyiapkan kader yang memiliki kapasitas, kedekatan dengan masyarakat, dan mampu memperjuangkan aspirasi warga di parlemen.

"Kami meyakini dukungan politik tidak dibangun hanya menjelang Pemilu, melainkan melalui kerja nyata yang konsisten. Jika masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran Partai Perindo dan melihat komitmen kader-kader kami dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, maka dukungan tersebut akan tumbuh secara alami dan menjadi modal penting untuk mencapai target politik yang telah kami tetapkan," pungkas Meyvo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengajukan pengecualian tarif kepada Amerika Serikat (AS) untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan di tengah penyelidikan dagang berbasis Pasal 301 Trade Act 1974. Komoditas yang diajukan antara lain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, kopi, hingga suku cadang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyampaikan usulan pengecualian kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah berupaya mengamankan akses pasar ekspor Indonesia di tengah penyelidikan AS terkait dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity). Jika hasil penyelidikan menyatakan terjadi pelanggaran, produk Indonesia berpotensi dikenai tarif tambahan di luar tarif yang berlaku saat ini.

Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS. Kebijakan tersebut berlaku sejak Februari 2026 dan akan berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku tarif global berakhir, AS berencana menerapkan tarif berbasis Pasal 301 yang disusun berdasarkan hasil investigasi terhadap negara mitra dagang.

Indonesia tetap menjadi subjek penyelidikan meski telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS pada Februari 2026. Dalam investigasi awal terkait kerja paksa, Indonesia termasuk enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa.

Selain Indonesia, negara yang masuk kelompok tersebut adalah Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Pakistan, dan Meksiko. Keenamnya dikenai tarif kerja paksa sebesar 10%.

Sementara itu, 54 negara lain, termasuk China dan India, dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5% karena dianggap belum menerapkan larangan impor produk hasil kerja paksa secara memadai.

Pemerintah memperkirakan total tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat mencapai sekitar 18% hingga proses investigasi Pasal 301 selesai. Indonesia masih memiliki kesempatan menyampaikan bantahan atas temuan awal terkait isu kerja paksa.

Di luar itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 16 negara yang sedang diselidiki AS terkait dugaan kapasitas produksi berlebih.

Meski demikian, pemerintah optimistis sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam dan pertanian tetap dapat memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah. Saat ini pemerintah memproyeksikan komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah berpotensi memperoleh tarif 0%. Perlakuan serupa juga diharapkan berlaku bagi produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengupayakan 18 pengecualian utama, pemerintah juga mengusulkan pembebasan tarif untuk sekitar 1.700 pos tarif lainnya yang mencakup berbagai produk ekspor unggulan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan investigasi Pasal 301 menjadi instrumen utama AS dalam menyusun rezim tarif baru setelah berakhirnya kebijakan tarif global.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi melalui keterangan tertulis.

Adapun dalam investigasi kapasitas berlebih, Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, dan Jepang.

Hasil akhir penyelidikan tersebut akan menjadi salah satu penentu struktur tarif baru yang dikenakan AS terhadap produk ekspor Indonesia mulai paruh kedua 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso blak-blakan soal ancaman tarif dagang tambahan Amerika Serikat (AS) sebesar 10 persen terhadap Indonesia.

Menurut Budi, usulan tarif dari United States Trade Representative (USTR) AS tersebut masih bersifat dinamis.

Awalnya, ia menjelaskan pemerintah AS telah menetapkan tarif dagang sebesar 10 persen selama 150 hari sebagai pengganti tarif resiprokal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) AS.

Dengan demikian, tarif tersebut akan berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Kemudian bagaimana setelah 24 Juli apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan ya? Karena sudah habis. Nah, ternyata Amerika melalui USTR membuat kebijakan baru dimana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi section 301," kata Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Busan menyampaikan investigasi yang dilakukan oleh USTR tersebut berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas (excess capacity) manufaktur.

Kemudian, hasil awal investigasi telah dirilis USTR pada 2 Juni 2024 terkait kerja paksa.

Ia menyebut hasilnya AS menetapkan bea masuk atau tarif dagang baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen untuk 60 negara di dunia.

Adapun Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok 14 negara yang diusulkan tarif 10 persen, sedangkan 46 negara lainnya dikenai tarif 12,5 persen.

"Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10 persen. Jadi dari 65 negara itu 14 mendapatkan tarif 10 persen dan 46 (negara dikenakan) 12,5 persen," sebutnya.

Busan mengatakan alasan Indonesia dikenakan tarif 10 persen karena pemerintah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan pemerintah AS.

Ia menyebutkan pemerintah terus berkomunikasi dengan Amerika agar bisa mendapatkan tarif yang lebih baik usai tarif dagang sebelumnya berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menghentikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari," ungkap Busan.