Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan beras fortifikasi perlu dibuat lebih terjangkau agar dapat masuk pasar ritel dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina dalam forum "Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in Commercial Market" di Jakarta, Rabu.

Adapun beras fortifikasi adalah beras biasa yang dicampur dengan kernel (beras buatan) yang mengandung banyak gizi dan vitamin.

Ia mengatakan fortifikasi beras menjadi penting karena beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro.

Menurut dia, kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi dapat berdampak pada anemia, produktivitas, kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut fortifikasi beras merupakan intervensi gizi yang relatif murah. Berdasarkan perhitungan KFI, tambahan biaya untuk fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp1.000 per kilogram (kg).

Nina mengatakan dengan angka tersebut, rata-rata tambahan biaya fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp15.900 per orang per tahun.

Angka tersebut dinilai masih relatif terjangkau apabila beras fortifikasi nantinya digunakan dalam program pemerintah seperti bantuan sosial maupun Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Fortifikasi memang merupakan satu intervensi yang sangat efektif dan murah sehingga semua orang yang mengonsumsinya mendapatkan asupan gizi mikro,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan bertahap karena membutuhkan kesiapan regulasi, industri, distribusi, pengawasan mutu, serta literasi publik.

Nina menekankan harga produk menjadi salah satu isu utama karena beras fortifikasi komersial saat ini masih cenderung dikategorikan sebagai beras khusus yang menggunakan bahan baku beras premium.

“Harga ini harus memberi ruang keuntungan yang wajar bagi industri, tetapi di sisi lain konsumen harus terlindungi,” ucap dia.

Sementara itu, President Director PT Bungasari Flour Mills Indonesia sekaligus anggota Dewan Penasihat Millers for Nutrition Budianto Wijaya mengatakan teknologi fortifikasi beras pada dasarnya sudah siap, tetapi tantangan utamanya terletak pada kebijakan, pengawasan, dan sinergi ekosistem.

Ia mengatakan jumlah penggilingan padi di Indonesia sangat banyak dan sebagian besar berskala kecil sehingga pengembangan fortifikasi beras perlu dimulai dari pelaku industri yang lebih siap agar mutu produk lebih mudah dijaga.

“Kita harapkan berasnya itu terjangkau oleh banyak masyarakat,” ujar Budianto.

Dari sisi hilir, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto mengatakan peritel modern melihat peluang pengembangan beras fortifikasi, tetapi masih menghadapi rentang harga yang terlalu lebar.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di ritel saat ini berkisar Rp90 ribu hingga sekitar Rp130 ribu per kemasan 5 kg, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga, memperpendek distribusi, dan meningkatkan edukasi konsumen.

“Yang kita ingin masyarakat itu dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyatakan percepatan implementasi beras fortifikasi menjadi salah satu strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi pangan pokok.

Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi dan menyusun panduan teknis yang mencakup proses produksi, pelabelan, pengujian, hingga pengawasan produk.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong pengawasan mutu dan harga beras fortifikasi di pasaran. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar serta memberikan arahan pengawasan agar produk tersebut dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026