Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan driver Gojek hingga pendukung memenuhi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat jelang sidang putusan Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, para driver yang mengenakan jaket dan atribut Gojek tampak berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Nampak simpatisan menyambut kedatangan salah satu founder Gojek itu.

Bahkan, ada beberapa driver yang meneriakkan gema takbir sehingga membuat suasana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat semakin riuh.

"Takbir! Allahuakbar! Takbir! Allahuakbar!" teriak para driver Gojek sambil mengepalkan tangan mereka ke udara.

Melihat sambutan dari para simpatisan, Nadiem pun mengucapkan rasa syukur lantaran selama proses hukumnya berlangsung, dirinya terus didukung baik itu kalangan keluarga, rekan, hingga pengemudi ojek online.

"Saya sulit mencari kata-kata karena perasaan terbesar saya pada hari ini adalah saya merasa sangat bersyukur. Bersyukur bahwa dalam perjuangan satu tahun ini saya tidak merasa sendirian," ujar Nadiem.

Nadiem berharap agar majelis hakim bisa memutus perkara ini seadil-adilnya. Namun demikian, dia juga tidak menampik bahwa hasil persidangan tidak sesuai dengan harapannya.

"Tapi saya juga tidak naif. Saya menyadari bahwa bisa saja hari ini keputusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, bisa saja itu terjadi," pungkasnya.

Setelah itu, Nadiem pun masuk ke ruang sidang. Dia masih disambut oleh simpatisan maupun keluarganya. Tak hanya dukungan untuk Nadiem, terlihat pendukungnya juga memberikan sejumlah tangkai bunga kuning di ruang sidang.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsidair 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 171 personel untuk mengawal jalannya sidang vonis Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya bakal melakukan pengamanan secara optimal untuk mengawal jalannya persidangan tersebut.

"Pengamanan sidang yang pasti kita akan lakukan optimal, melakukan pengamanan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Reynold di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan, pengamanan bakal dilakukan bauk itu terhadap pelaksana persidangan, Nadiem hingga simpatisan yang menunggu hasil persidangan ini.

Kemudian, Reynold juha menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengatur pengamanan pada persidangan kali ini

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam hal ini bagaimana aturan main, pembatasan-pembatasan di ruang sidang dan lain-lain tentu itu menjadi kewenangan dari pihak pengadilan," imbuhnya.

Namun demikian, Reynold menekankan pihaknya tidak akan ikut campur terkait siapa saja yang bisa masuk ke area persidangan. Pasalnya, itu sudah ranah dari PN Jakarta Pusat.

"Kalau untuk siapa yang boleh masuk dan lain-lain itu dari ranah pengadilan dalam hal ini baik hakim ketua selaku pelaksana dari persidangan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengungkap pengamanan sidang kali ini mencapai 171 personel gabungan.

"Personel gabungan pam di PN Jakpus 171 orang," ujar Erlyn.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Rocky Gerung menghadiri sidang eks Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Rocky menegaskan kehadirannya bukan untuk mendukung Nadiem, melainkan untuk melihat jalannya persidangan dari sudut pandang penalaran hukum.

"Nah, saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya," ujar Rocky di PN Tipikor.

Dalam pengamatannya, Rocky menilai jaksa belum berhasil menghubungkan fakta-fakta yang muncul di persidangan menjadi bukti yang menguatkan tuduhan.

Salah satu hal yang disorotnya adalah alasan Nadiem membawa orang-orang dari luar ke dalam kementerian untuk menjadi tim khusus.

"Saya kira jaksa pintar, tetapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti, bukti untuk jadi tuduhan. Di situ dia gagal saya kira," imbuhnya.

Menurut Rocky, langkah Nadiem menggandeng orang dari luar kementerian bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari fungsi kementerian untuk melibatkan pihak yang kompeten.

"Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya, seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan, kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal gitu lho. Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong," pungkasnya.

Di hadapan puluhan Duta Besar perwakilan negara asing, Presiden Prabowo Subianto berseru lantang:

“Saya buktikan, saya berani memberikan amnesti dan abolisi, kalau saya merasa ada sesuatu (yang keliru). Pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil. Keputusan itu harus beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka. Dan sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggungjawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat keberhasilan suatu negara.”

Ucapan itu disampaikan Presiden Prabowo pada forum Economic Outlook 2026 di Gedung Danantara pada 14 Februari lalu. Saya kutip secara verbatim, karena rasanya sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi pada proses persidangan kasus Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024.

Penegasan prinsip beyond reasonable doubt yang disuarakan Presiden Prabowo mengingatkan pada pesan yang disampaikan oleh founding fathers Amerika Serikat, Benjamin Franklin, hampir dua setengah abad silam.

Dalam sepucuk surat yang dikirimkan penulis dan pemikir politik terkemuka ini kepada rekannya, Benjamin Vaughan, pada 14 Maret 1785, ia menulis selarik kalimat yang menjadi sangat terkenal:”Lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah, ketimbang membuat satu orang yang tidak bersalah menderita.”

Surat itu dituliskan Benjamin Franklin di tengah kerisauannya terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang pencuri. Ia secara tegas menyampaikan, bila suatu pelanggaran tidak layak dihukum mati, bukankah menjatuhkan hukuman mati justru merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat serius?

Apa yang disampaikan Franklin sesungguhnya menggemakan kembali “Rumusan Blackstone” yang tersohor. Gagasan ini dituangkan William Blackstone, seorang hakim dan ahli hukum terkemuka Inggris, dalam karya pentingnya “Commentaries on the Laws of England”pada 1760. “It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer.”

Prinsip lebih baik membebaskan sejumlah orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, sesungguhnya memiliki catatan sangat panjang dalam tradisi common law Inggris. Setidaknya John Fortescue sudah merumuskannya pada abad ke-15 dalam De laudibus legum Angliae (Sebuah Pujian terhadap Hukum Inggris).

Lalu Sir Matthew Hale di abad ke-17 menekankan perlunya kehati-hatian hakim dalam pembuktian pidana. Karena itu lebih baik keliru memberikan pembebasan, ketimbang menjatuhkan hukuman yang ternyata salah.

Keraguan Kasus Nadiem

Seruan Presiden Prabowo dan para pemikir dunia itu penting rasanya dicamkan oleh para hakim yang sedang mengadili kasus Chromebook. Nadiem bersama empat tersangka lainnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun. Chromebook adalah laptop ringan berbasis sistem operasi Chrome OS yang dikembangkan Google.

Dari proses persidangan, saya mencatat ada sejumlah fakta yang memunculkan keraguan atas kesahihan tuduhan Jaksa yang menjerat Nadiem. Karena itu, berbagai fakta persidangan ini harus betul-betul diuji hakim, agar vonis yang dijatuhkan benar-benar sesuai doktrin beyond reasonable doubt, berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata, telak, dan tidak terbantahkan. Setidaknya ada lima keraguan yang perlu dipertimbangkan majelis hakim dengan seksama.

Persekongkolan dan niat jahat (mens rea)

Yang menjadi dasar tuduhan ini disebut-sebut terdapat chat Nadiem dalam whatsapp group (WAG) “Mas Menteri Core Team” yang sudah mengarahkan proses pengadaan pada laptop jenis Chromebook, padahal Nadiem saat itu belum menjadi menteri. Hal ini menjadi dasar Jaksa dalam menilai adanya niat jahat (mens rea) Nadiem.

Faktanya, WAG “Mas Menteri” itu baru dibuat sepekan setelah Nadiem dilantik sebagai Menteri. Sebelumnya bernama “Edu Org” yang dibuat setelah ia diberitahu Presiden Jokowi akan menjadi Menteri Pendidikan. Di dalamnya hanya berisi percakapan tentang ide dan rencana kebijakan pendidikan. Tidak ada sama sekali perbincangan soal Chromebook atau Chrome OS seperti tuduhan Jaksa. Pembahasan soal pemilihan sistem operasi Chrome OS baru muncul di WAG “Mas Menteri” enam bulan setelah Nadiem menjadi Menteri.

Penting juga dicatat, rapat 6 Mei 2020 yang disebut-sebut menjadi momen kongkalikong untuk pemilihan Chrome OS, terdiri dari dua kali rapat. Rapat pertama yang dihadiri Nadiem membahas kelebihan dan kekurangan Chrome OS dibanding Windows yang sebelumnya dipakai Kementerian Pendidikan.

Di rapat pertama ini, Nadiem menyetujui rekomendasi tim Kemendikbud bahwa setiap sekolah akan mendapatkan 14 laptop berbasis Chrome OS dan 1 laptop berbasis Windows OS. Keputusan baru kemudian dibuat di rapat kedua yang tidak dihadiri Nadiem, untuk sepenuhnya menggunakan laptop berbasis Chrome OS.

Bukti percakapan antara Nadiem dan konsultan IT Ibrahim Arief (Ibam) juga jelas menunjukkan bahwa Nadiem tak serta-merta memilih laptop dengan sistem operasi Chrome OS. Dalam salinan chat terbaca bahwa ia justru meminta perbandingan antara Chromebook dan laptop berbasis Windows, termasuk pro-kontra di luar negeri. Ia bahkan cenderung memilih tidak menggunakan Chromebook, jika tidak semua murid bisa mendapatkan laptop karena terkendala pasokan barang.

Kerugian negara akibat penggelembungan harga (mark up)

Jaksa dalam dakwaannya menyebutkan negara menderita kerugian sekitar Rp2,1 triliun dari kasus ini. Rinciannya, Rp 600 miliar berasal dari biaya pengadaan fitur pengelolaan perangkat Chrome Device Management (CDM) milik Google yang dianggap mubazir. Sedangkan Rp1,5 triliun sisanya dari nilai pembelian laptop jenis Chromebook dari para vendor yang ditengarai telah digelembungkan.

Angka fantastis ini perlu diuji betul kesahihan dan akurasinya. Apalagi jika benar seperti diungkapkan Nadiem di Pengadilan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya memasukkan dana pembelian laptop Chromebook senilai Rp1,5 triliun sebagai unsur penghitungan kerugian negara.

Hal ini pun memunculkan pertanyaan: mengapa audit baru dilakukan BPKP setelah Nadiem ditahan? Dan bukankah auditor negara ini sebelumnya sudah dua kali melakukan audit dengan kesimpulan tidak ditemukan kejanggalan apa pun?

Pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana BPKP kemudian menghitung besaran kerugian negara itu, dengan mengasumsikan harga pembelian setiap laptop seharusnya hanya Rp4,3 juta? Bukan Rp5,6 juta seperti yang dikeluarkan Kemendikbud.

Dalam kesaksian di persidangan, empat vendor produsen laptop (Acer, Asus, Dell, Advan) dan satu distributor menyatakan bahwa harga pokok penjualan (HPP) dari prinsipal ke distributor saja di kisaran Rp4,3-5 juta. Ini masih harus ditambah dengan margin keuntungan untuk distributor dan reseller sebelum ke tangan pembeli (end user), sehingga harga di pasaran normalnya mencapai Rp5-7 juta.

Ketika para vendor itu ditanya apakah harga asumsi BPKP tersebut harga wajar? “Kalau dengan harga itu, lebih baik kami tidak jualan. Karena tidak ada profit,” kata mereka. Yang mengejutkan, salah seorang di antaranya mengatakan telah menyampaikan kisaran harga ini kepada BPKP. Penjualan itu pun prosesnya dilakukan melalui e-katalog LKPP secara transparan.

Dari fakta persidangan itu, kalkulasi kerugian negara yang menjadi dasar dakwaan perlu secara tajam diuji majelis hakim. Apalagi menurut Nadiem, negara justru diuntungkan berkat penghematan anggaran Rp1,2 triliun. Berhubung, laptop Chromebook menggunakan sistem operasi Chrome OS dan aplikasi kerja Google (untuk penulisan, presentasi, dll) yang gratis. Sehingga, negara tidak perlu membayar lisensi dan biaya langganan per tahun, seperti yang berlaku pada sistem operasi dan aplikasi kerja lainnya yang berbayar.

Pemborosan anggaran dari pengadaan fitur CDM

Lontaran Nadiem bahwa pengadaan fitur pengelolaan perangkat CDM senilai Rp600 miliar yang tidak masuk dalam audit BPKP, namun diperhitungkan Jaksa sebagai kerugian negara senilai total Rp2,1 triliun, menarik ditelisik lebih jauh. Apa yang menjadi dasar penilaian Jaksa bahwa CDM tidak bermanfaat, sehingga negara dirugikan?

Chrome Device Management (CDM) adalah solusi berbasis cloud dari Google yang memungkinkan administrator TI mengelola perangkat berbasis Chrome OS (Chromebook, Chromebox, Chromebit) secara terpusat. Dengan kepemilikan lisensi sistem pengontrol ini, maka Kemendikbud dapat melakukan pengawasan atas penggunaan laptop yang dibatasi hanya untuk keperluan belajar. Selain itu dapat dilakukan pemblokiran secara terpusat agar siswa tidak terpapar judi online, pornografi, dan aplikasi gim.

Berdasarkan data dari CDM itulah, faktanya tercatat sebanyak 85% dari seluruh laptop Chromebook masih aktif dipakai sampai 2025—empat tahun setelah diadakan, dengan rata-rata penggunaan aktif 300-600 ribu per bulan. Pada 2024, saat asesmen/ujian nasional bahkan penggunaannya hampir 1 juta. Audit BPKP pada 2023 juga mencatat sebanyak 86% murid menggunakan Chromebook untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan 58% guru menggunakannya untuk pembelajaran berbasis IT.

Perlu juga dicatat, laptop berbasis Chrome OS awalnya direncanakan untuk penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, datangnya badai pandemi Covid-19, memaksa perangkat ini untuk bisa segera digunakan sebagai alat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) agar proses belajar-mengajar tidak terhenti. Hingga kini, Chrome OS juga digunakan di sekolah-sekolah di berbagai negara, seperti AS, Inggris, Australia, Jepang, India, Filipina, Brasil, Meksiko, hingga Kenya.

Kajian teknis yang dilakukan Ibrahim Arief selaku konsultan teknologi bersama tim Kemendikbud menyimpulkan bahwa Chrome OS merupakan pilihan terbaik. Meski begitu, ia pun menyampaikan bahwa Chrome OS hanya bisa digunakan di wilayah yang terhubung dengan internet.

Karena itulah, seperti digariskan dalam Petunjuk Pelaksanaan (September 2020) dan Petunjuk Teknis (Februari 2021) yang dikeluarkan Kemendikbud, laptop Chromebook berbasis Chrome OS hanya ditujukan untuk wilayah yang sudah dialiri listrik dan memiliki akses internet memadai. Bukan ditujukan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum

Fakta lain yang terungkap, proses pengadaan laptop dilakukan melalui mekanisme e-katalog dan prosesnya pun melibatkan Jamdatun Kejaksaan Agung, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan prosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Atas permintaan Nadiem, BPKP juga telah melakukan audit pada 2023 dan 2024 untuk pengadaan tahun 2020 dan 2021-2022. Hasil kedua audit itu menyatakan tidak ditemukan kejanggalan, khususnya penggelembungan (mark up) harga pembelian. Pendampingan sejumlah institusi pun menggugurkan tuduhan adanya niat jahat (mens rea) di balik proses pengadaan ini.

Hal lain yang juga dicurigai adalah terbitnya Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang pada lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Tudingan ini janggal, mengingat peraturan ini baru diterbitkan Nadiem pada 11 Februari 2021, atau tujuh bulan setelah keluar rekomendasi tim untuk penggunaan Chrome OS. Pengadaan tahun 2020 pun sudah selesai dilaksanakan saat itu.

Selain itu, faktanya setiap tahun sejak era menteri-menteri terdahulu selalu ada sistem operasi (OS) yang di-lock sebagai bagian dari spesifikasi perangkat TIK untuk proses pengadaan komputer. Seperti tertuang dalam lampiran Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan Nadiem pada 24 Februari 2020, tercantum bahwa sistem operasi yang ditetapkan adalah Windows dan Linux. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Chrome OS bukanlah satu-satunya preferensi Nadiem.

Keuntungan pribadi

Salah satu tuduhan serius yang didakwakan kepada Nadiem adalah dirinya menerima uang Rp809 miliar dari transaksi pengadaan CDM dan laptop Chromebook. Ia juga dianggap memiliki konflik kepentingan berhubung Google berinvestasi di Gojek yang didirikannya.

Fakta historisnya, Google telah menjadi pemegang saham Gojek melalui induknya yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) sejak 2018. Nadiem pun telah melepaskan jabatannya di Gojek dan AKAB, sehari sebelum ia dilantik menjadi Menteri pada 23 Oktober 2019.

Google memang kembali mengucurkan dana investasi ke Gojek/AKAB pada 2020 dan 2021 saat pengadaan laptop Chromebook dilakukan. Namun, langkah korporasi ini ditempuh Google lebih pada tujuan untuk menghindarkan saham miliknya terdilusi akibat masuknya sejumlah investor global, seperti Sequoia, Tencent, Blackrock, JD, dan Temasek ke perusahaan rintisan teknologi ini.

Adapun dana Rp809 miliar yang disebut-sebut sebagai keuntungan yang dinikmati Nadiem, ternyata hanyalah transaksi administratif internal korporasi menjelang penjualan saham perdana (IPO) GoTo pada 2021. Dana itu ditransfer AKAB untuk transaksi pembelian saham baru Gojek. Namun kemudian disetorkan kembali oleh Gojek ke AKAB untuk pelunasan utangnya. Jadi, dana Rp809 miliar itu sama sekali tidak mampir ke rekening Nadiem.

* * *

Lima keraguan di atas yang muncul dari sederet fakta persidangan tentu wajib dicari tahu jawabannya oleh majelis hakim sebelum memutus perkara ini. Jika masih ada keraguan, maka asas hukum pidana in dubio pro reo berlaku. Keputusan hakim wajib berpihak pada hal-hal yang menguntungkan terdakwa, bahkan membebaskannya, seperti juga telah diserukan oleh Presiden Prabowo dan Benjamin Franklin.

Kesalahan menjatuhkan hukuman tanpa bukti-bukti yang solid, hanya akan mematikan spirit inovasi dalam birokrasi pemerintahan. Sungguh ironis, sebelum menjadi menteri, Nadiem justru diganjar sederet penghargaan internasional sebagai pemimpin inovatif global, di antaranya penghargaan bergengsi Nikkei Asia Prize, lalu 50 inovator paling berpengaruh versi Bloomberg, dan Time 100 Next yang manabalkannya sebagai 100 pemimpin global yang sedang membentuk masa depan.

Semoga majelis hakim terhindar dari kesalahan fatal dalam memutus perkara ini. Sebab, jika ini terjadi maka kecenderungan para pejabat publik untuk menghindari risiko tinggi (risk averse) dari keharusan melakukan inovasi, seperti diungkapkan oleh Profesor Sandford Borins dalam tulisannya “The Challenge of Innovating in Government”, seolah mendapatkan legitimasinya.

Karena itu, pakar Manajemen Publik dari Universitas Toronto ini pun mengingatkan bahwa sangat penting adanya mekanisme proteksi demi terciptanya ekosistem inovasi yang kondusif, sebagai kunci keberhasilan birokrasi modern.

Kesimpulan serupa diungkapkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang pentingnya menciptakan ruang aman untuk eksperimen dan adanya toleransi terhadap risiko kegagalan. Tanpa itu, pemerintahan hanya akan dipenuhi oleh para birokrat mandul yang memilih bermain aman dan miskin terobosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal melanjutkan persidangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook.

Berdasarkan informasi dari PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat agenda sidang Chromebook kali ini masih pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

Persidangan kali ini bakal digelar di ruangan Muhammad Hatta Ali pada 10.00 WIB. Di samping itu, Kejagung mengungkap bahwa saksi yang bakal dihadirkan mayoritas berasal dari pihak swasta.

Adapun, salah satu yang bakal dihadirkan dari pihak Kemendikbudristek adalah Deswita Afinsky selaku mantan Sekretaris Kemendikbudristek periode 2019-2024.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana, Timothy Siddik buka-bukaan harga produksi hingga harga jual laptop Chromebook merek Zyrex.

Hal tersebut disampaikan Timothy saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Chromebook atas terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Awalnya, Timothy enggan mengemukakan harga produksi Chromebook buatan Zyrek karena merupakan rahasia perusahaan. Namun, Timothy memutuskan untuk mengungkap harga produksi laptop buatan Zyrex seharga Rp3,7 juta per unit.

"Saya di Chromebook tanpa Chrome Device Management, sesudah PPN pada saat itu 10%, kurang lebih di Rp3,7 juta," ujar Timothy.

Dia mengemukakan, Rp3,7 juta itu merupakan harga pada 2021. Namun, harga itu masih dinilai dari materialnya saja merupakan belum ditambah dengan biaya lainnya.

Timothy pun menyampaikan bahwa produsen biasanya mengambil margin sesuai dengan standar industri mencapai 15% hingga 18%. Dengan begitu, harga jual kepada distributor mencapai Rp4,05 juta.

"Saya jual di 2021 ke distributor itu di Rp4.050.000," imbuhnya.

Setelah itu, Timothy mengungkap pihaknya memasukan laptop Chromebook buatannya itu ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Total, harga tayang laptop Zyrex pada e-katalog memiliki harga tayang pada kisaran Rp6,7 juta - Rp6,9 juta. Timothy menegaskan bahwa harga tersebut tidak jauh berbeda dari suggested retail price (SRP) yang diwajibkan oleh LKPP.

Namun, Timothy menyatakan tidak mengetahui khusus harga pasaran yang dijual oleh reseller. Sebab, hal tersebut ditentukan oleh kewenangan distributor.

"E-katalog pada saat itu kita masukin di 6, sekian juta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) membantah tudingan saksi-saksi dalam persidangan kasus Chromebook telah ditekan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh jaksa dalam sidang lanjutan terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, kubu Nadiem Makarim menuding saksi yang telah dihadirkan dalam sidang Chromebook diarahkan dan ditekan karena terindikasi memperoleh gratifikasi.

Dalam hal ini, Ketua Tim JPU Roy Riady menegaskan bahwa pernyataan itu telah membahayakan karena menggiring opini bahwa penyidik tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, Roy mengemukakan bahwa setiap berita acara pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani dan dibaca kembali oleh setiap saksi setelah pemeriksaan.

"Ya ini perlu diperjelas juga Yang Mulia. Artinya kami minta juga pendapat dari kami. Pandangan dari kami bahwasanya statement-statement yang mengarahkan seakan-akan penyidikan ini tidak transparan, mengarahkan, itu adalah statement-statement yang tidak benar Yang Mulia. Terima kasih," ujar Roy.

Setelah itu, kubu Nadiem Ari Yusuf Amir kembali melontarkan mekanisme pemeriksaan saksi dalam KUHAP baru. Namun, hakim menghentikan perdebatan soal tudingan ini agar fokus pada agenda pembuktian.

Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menekankan bahwa setiap saksi yang dihadirkan sudah disumpah dan akan menjadi fakta persidangan. Di samping itu, dia mengingatkan juga saksi yang tidak jujur dalam persidangan bisa mendapatkan sanksi.

"Makanya di awal persidangan kami sampaikan bahwa kita fokus pembuktian. Penuntut Umum silakan membuktikan dakwaannya, Penasihat Hukum silakan membuktikan terhadap hal-hal yang dibantah. Kan demikian, ya," ujar Purwanto.

Dalam sidang pekan lalu, Senin (19/1/2026), Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah telah memberikan kewenangan non-formal kepada mantan Stafsusnya Jurist Tan. “Saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun di luar kewenangan formal mereka,” ujar Nadiem.

Dia pun menilai bahwa ungkapan saksi di persidangan sejauh ini selalu diarahkan untuk menyatakan orang-orang dekatnya di Kemendikbudristek, termasuk Jurist Tan memiliki kewenangan setara menteri.

"Ini sangat lucu bahwa semua kesaksian BAP mengerucut kepada statement yang sama. Bahkan hakim pun menyebut diulang-ulang dan teksnya sama antara dua saksi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap empat arahan Nadiem Makarim di grup WA Mas Menteri Core Team sebelum dilantik menjadi Mendikbudristek.

Hal tersebut disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan sidang Nadiem Makarim terkait kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Empat arahan itu tertuang dalam bahasa Inggris mulai dari:

One: Remove humans and replace with software;

Two: Find internal change agent and empower them.

Three: Bring in fresh blood from outside;

Four: Build new team within ministry to coordinate external allies.

Setelah itu, jaksa menerjemahkan arahan itu ke bahasa Indonesia.

"Pertama singkirkan manusia, dan gantikan dengan perangkat lunak, kedua temukan agen perubahan internal dan berdayakan mereka, ketiga bawa masuk tenaga baru dari luar, keempat bangun tim baru dalam pelayanan untuk koordinasi dengan sekutu eksternal," ujar jaksa.

Dalam hal ini, Nadiem pun menjelaskan bahwa poin soal menyingkirkan manusia untuk perangkat lunak itu berarti bisa dimaknai positif.

Sebab, tenaga manusia justru bisa digunakan untuk pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan begitu, tugas-tugas yang dinilai bisa dikerjakan otomatis oleh perangkat lunak.

"Karena di generasi saya dan ke bawah, untuk bisa melakukan otomasi itu adalah hal yang sangat positif, di mana manusia tidak perlu mengerjakan hal-hal yang manual sehingga mereka bisa mengerjakan hal-hal yang lebih value add. Kalau kita mau otomasi sesuatu, itu akan mengefisienkan," ujar Nadiem.

Selain itu, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjelaskan soal tudingan mengunci Chrome Os pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan alias Permendikbud.

Nadiem mulanya meluruskan bahwa Chromebook bukan merupakan sebuah produk laptop, melainkan sistem operasi Chrome Os yang tersemat pada laptop berbagai merek.

Setelah itu, Nadiem membantah Permendikbud itu mengatur spesifikasi soal pengadaan barang digitalisasi pendidikan. Sebab, aturan itu dikeluarkan untuk mengatur tata kelola penyaluran dana alokasi khusus (DAK).

"Saya ingin membahas mengenai Permendikbud DAK yang beberapa kali disebut dikunci, dikunci, dikunci. Nah, ada satu kesalahan yang menurut saya mispersepsi mengenai Permen DAK ini. Kalau yang muliar bisa membaca Permen ini atau siapa pun membaca, Permen ini tidak ada isinya mengenai spek. Isi tubuh daripada Permen itu adalah tata kelola penggunaan DAK, hanya DAK," ujar Nadiem di ruang sidang, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap soal penyerahan salinan laporan hasil pemeriksaan hingga barang bukti ke kubu Nadiem Makarim tidak wajib.

Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso mengemukakan hingga saat ini tidak ada aturan yang mewajibkan penyerahan LHP kepada kubu terdakwa.

"Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan LHP untuk penghitungan kerugian keuangan negara diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukum," ujar Riono saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Dia menekankan bahwa LHP merupakan barang bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum (JPU). Oleh karena itu, LHP bakal diungkapkan pihak penuntut umum saat agenda pembuktian.

Nantinya, barang bukti itu bakal diungkap di persidangan melakukan metode pemeriksaan silang baik itu dengan saksi yang dihadirkan maupun penasihat hukum.

"LHP adalah BB [barang bukti] JPU. BB akan dibawa dan diperlihatkan pada saat pembuktian di persidangan agar dapat dilakukan pemeriksaan silang," pungkasnya.

Kubu Nadiem Mogok Sidang

Kubu Nadiem Makarim menyatakan bakal absen di sidang lanjutan perkara Chromebook pada Senin (19/1/2026). Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan sela. Seperti kita menghormati putusan sela bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan selah itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan alasan pihaknya keberatan dengan penyerahan daftar barang bukti hingga laporan audit kepada kubu Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim pada kasus Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

Jaksa menjelaskan berdasarkan aturan Pasal 142 KUHAP, tersangka maupun terdakwa tidak memiliki hak menerima alat bukti dari penuntut umum.

"Tidak ada hak tersangka dan atau terdakwa untuk menerima alat bukti dari penuntut umum sebagaimana terdapat dalam pasal 142 KUHAP," ujar jaksa.

Selanjutnya, jaksa maupun penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk menghadirkan alat bukti maupun saksi terkait kepentingan pembuktian.

Adapun, alat bukti maupun laporan audit dapat dilampirkan kepada terdakwa di persidangan dalam konteks diperlihatkan. Dalam hal ini, jaksa menekankan terdakwa tidak berhak mendapatkan salinan alat bukti.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum hanya memberikan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara a quo," imbuhnya.

Di samping itu, jaksa juga mengemukakan alasan lain untuk menyerahkan alat bukti dan laporan audit karena dikhawatirkan disalahgunakan di luar sidang.

"Pertimbangan kami untuk tidak memberikan salinan bukti LHP ini kami khawatir mohon maaf, akan disalahgunakan di luar konteks di persidangan, karena kami menginginkan perkara ini hanya bisa dihadirkan alat bukti itu di depan persidangan bukan di luar persidangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) resmi menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan majelis hakim dalam agenda sidang lanjutan perkara Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasihat hukumnya tidak bisa diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah.

Atas keputusan ini, Purwanto memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan,” tutur Purwanto.

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP, Ira Puspadewi hadir dalam persidangan lanjutan eks MendikbudristekNadiem Makarim.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Ira sudah ada sejak pintu ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat dibuka sekitar 11.12 WIB.

Ira juga nampak sesekali berbincang dengan keluarga Nadiem Makarim, seperti Ibunda Nadiem yakni Atika Algadri.

"Datang sebagai teman ibu Nadiem, sudah lama berteman," ujar Ira di ruang sidang, Senin (12/1/2026).

Selang 20 menit kemudian, Nadiem Makarim pun masuk ke ruang sidang. Founder Gojek itu terlihat mengenakan baju batik berkelir biru saat hadir di sidang dengan agenda putusan sela ini.

Selain Ira, sejumlah nama lain juga hadir di sidang Nadiem kali ini, di antaranya sutradara Mira Lesmana, aktris senior Christine Hakim dan Jajang C Noer, rapper Igor alias Saykoji, serta penulis Laksmi Pamuntjak.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Dengan demikian, Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun dalam perkara ini.

"Padahal tidak sepeserpun uang tersebut masuk ke kantong saya,” ujar Nadiem saat membacakan eksepsi, Senin (5/1/2026).