penyusunan kebijakan telah menunjukkan perkembangan positif sehingga pemerintah berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai agar implementasi kebijakan berlangsung dalam waktu dekat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan.

"Tapi memang (sekarang sedang) berproses. Ya sekarang sudah di tahap harmonisasi," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Ia memastikan rencana kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat tersebut terus berproses. Saat ini telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat segera diterapkan pemerintah.

Menurut Dudy, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendorong percepatan pembebasan biaya masuk sebagai bagian upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional.

Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan telah menunjukkan perkembangan positif sehingga pemerintah berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai agar implementasi kebijakan berlangsung dalam waktu dekat.

"Menko Perekonomian itu sangat membantu kita khususnya berkaitan dengan usulan pembebasan Bea Masuk (suku cadang pesawat). Beliau yang mendorong, sangat mendorong," kata dia.

Dudy menilai penerapan pajak nol persen terhadap impor suku cadang pesawat akan membantu mengurangi beban operasional maskapai sehingga memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi layanan penerbangan nasional.

Meski demikian, Dudy menegaskan manfaat pengurangan beban operasional maskapai tidak serta-merta langsung menurunkan harga tiket pesawat, namun pemerintah berharap kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi industri penerbangan.

"Jadi sebenarnya sih sudah sebentar lagi ya. Harapannya bisa cepat. Nah ini pasti akan mengurangi beban maskapai penerbangan kan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat dalam proses harmonisasi dan kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaannya

"Sudah harmonisasi, tinggal menunggu PMK-nya aja," kata Lukman.

Ia menjelaskan pemerintah terus berkoordinasi agar kebijakan tersebut dapat segera diterbitkan sehingga insentif pajak bagi impor suku cadang pesawat segera dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan.

Lukman juga menegaskan Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan penyusunan regulasi karena kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional maskapai sekaligus mendukung keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Sebelumnya, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) berharap kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat (spare part) dapat diterapkan tahun ini sebagai dukungan terharap industri penerbangan nasional.

"Kami berharap tahun ini mudah-mudahan pajak nol persen terhadap impor spare part ini bisa terjadi," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (3/6).

Dia mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian utama industri penerbangan karena berkaitan langsung dengan efisiensi biaya operasional serta penguatan konektivitas nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana penerapan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat masih dalam proses harmonisasi lintas kementerian guna membantu efisiensi operasional serta memperkuat industri penerbangan nasional.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan proses pembahasan kebijakan tersebut terus berjalan dan diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Semoga pembebasan biaya masuk sparepart juga bisa cepat terealisasi. Seharusnya ini bisa cepat karena sebenarnya sudah diharmonisasi," kata Agustinus dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menurut Agustinus, substansi kebijakan pembebasan bea masuk maupun pajak suku cadang pesawat telah melalui proses harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait sebagai bagian penyempurnaan regulasi pemerintah.

Ia menjelaskan proses harmonisasi sebelumnya telah dilakukan bersama Kementerian Perindustrian sehingga saat ini pembahasan lanjutan berada pada tahap penyelesaian di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diharmonisasi di Kementerian Perindustrian, sekarang tinggal di Kementerian Keuangan," ujarnya.

Kemenhub berharap kebijakan tersebut dapat segera diterbitkan karena diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi maskapai penerbangan melalui pengurangan beban biaya operasional dan peningkatan efisiensi usaha.

"Harapannya bisa segera keluar juga (penerapan pajak nol persen suku cadang pesawat), (karena) itu bisa menolong rekan-rekan airline," ucapnya.

Selain mendorong percepatan kebijakan suku cadang pesawat, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme fuel surcharge (FS) melalui matriks penyesuaian yang dirancang lebih responsif terhadap perubahan harga avtur.

Dengan mekanisme tersebut, perubahan harga bahan bakar penerbangan dapat lebih cepat direspons melalui kebijakan yang terukur sehingga memberikan kepastian bagi maskapai sekaligus menjaga kepentingan pengguna jasa.

Agustinus mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, besaran fuel surcharge masih berada pada level 50 persen karena harga avtur masih masuk rentang yang ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, pemerintah membuka peluang penyesuaian lebih lanjut apabila harga avtur terus mengalami penurunan sehingga komponen fuel surcharge dapat dikurangi sesuai perkembangan kondisi pasar energi.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemenhub, sebagian besar maskapai tidak selalu menerapkan tarif pada batas maksimal sehingga pemerintah optimistis keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kepentingan masyarakat tetap terjaga.

"Hasil monitoring kami, rekan-rekan airline sebenarnya juga tidak memasang harga tarifnya itu di 100 persen. Kecuali kemarin di peak season, saya lihat memang 100 persen semua, tapi untuk untuk periode-periode sebelumnya ataupun sekarang ini kelihatannya ada yang 50 persen," tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) berharap kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat (sparepart) dapat diterapkan tahun ini sebagai dukungan terharap industri penerbangan nasional.

"Kami berharap tahun ini mudah-mudahan pajak nol persen terhadap impor sparepart ini bisa terjadi," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (3/6).

Dia mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian utama industri penerbangan karena berkaitan langsung dengan efisiensi biaya operasional serta penguatan konektivitas nasional.

Denon mengatakan pembahasan mengenai insentif tersebut telah menjadi agenda yang konsisten diperjuangkan INACA selama lebih dari satu dekade bersama berbagai pihak terkait.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah pusat menerapkan strategi harmonisasi fiskal baru pada 2026, dengan memperbesar porsi belanja pusat yang bersentuhan langsung dengan rakyat hingga Rp1.300 triliun, dan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan mengalami penurunan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung 1, Jawa Barat, Senin, mengonfirmasi adanya pergeseran angka dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 tersebut.

"Dana transfer ke daerah 2026 akan lebih rendah dibandingkan 2025. Angkanya ada di dalam dokumen-dokumen APBN kita," ujar Suahasil.

Meski secara nominal angka transfer ke daerah menyusut, Suahasil menekankan bahwa penurunan tersebut tidak berarti pelemahan dukungan bagi daerah.

Karena, pemerintah kini menggunakan pendekatan kesatuan fiskal, di mana pusat mengambil porsi lebih besar dalam eksekusi program kesejahteraan yang langsung menyentuh masyarakat bawah di seluruh pelosok daerah.

Pemusatan anggaran ini terlihat dari lonjakan signifikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang langsung bersentuhan dengan rakyat, di luar komponen gaji, yang naik drastis dari Rp950 triliun pada 2025 menjadi Rp1.300 triliun pada 2026.

"Itu ada anggaran APBN, anggaran pusat ya, di seluruh kementerian dan lembaga yang dimaksudkan memang untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi itu di luar gaji. Bukan termasuk gaji PNS (pegawai negeri sipil), bukan termasuk gaji-gaji kementerian," kata dia.

Langkah ini, dipandang sebagai strategi untuk memastikan efektivitas program perlindungan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) tetap terjaga secara seragam.

"Program kartu sembako diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Program bantuan iuran, itu nanti penerima manfaatnya adalah keluarga yang mendapatkan bantuan iuran. Jadi ini yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat," ujar Suahasil.

Kunjungan Suahasil sendiri pada hari ini adalah memantau penyerapan anggaran di daerah. Dalam kesempatan itu, dia memberikan apresiasi tinggi terhadap performa penyerapan anggaran di wilayah Jawa Barat menjelang tutup tahun pada 31 Desember.

Data Kemenkeu mencatat realisasi penyerapan anggaran di Sumedang telah menyentuh angka 98 persen, sementara di wilayah Bandung telah melampaui 95 persen. Capaian ini dinilainya menunjukkan kesiapan birokrasi dalam mengawal transisi kebijakan fiskal yang lebih dinamis di tahun-tahun mendatang.

"APBN maupun APBD adalah satu kesatuan, jadi terus kita pantau secara satu," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan terdapat 5 PP yang telah diterbitkan oleh pihaknya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang PPN yang dibebaskan dan PPN atau PPN, PPnBM yang tidak dipungut atas impor atau penyerahan barang jasa kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, dana atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.

Ketiga Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban perpajakan.

Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang sudah diterbitkan dan sedang dilakukan proses perubahan.

Bimo menjelaskan, perubahan dalam PP 55/2022 didasarkan oleh proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap.

"Maka kami mengusulkan di dalam PP 55 Tahun 2025 ada usulan perubahan penambahan Pasal 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto," ujar Bimo dalam rapat dengar pendapat, Senin (17/11/2025).

Kelima, DJP melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 tas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perubahan PP tersebut didasarkan oleh terdapat beberapa oknum wajib pajak yang memanipulasi omset.

"Untuk itu, maka kami melakukan usulan perubahan Pasal 58 Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," ujarnya.

Keenam, DJP juga tengah menggodok Peraturan Pemerintah terkait peta jalan pajak karbon.

Bimo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan perancangan peraturan turunan dari PP tersebut. "Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang pajak jalan Karbon sudah kami draft, menyesuaikan nanti PP yang bersangkutan," ujarnya.

Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) sepakat untuk melakukan harmonisasi aturan terkait sempadan sungai.

"Diharapkan dengan adanya rapat dengan Kemen PU ini pertama kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, terdapat dua latar belakang mengenai pertemuan antara dirinya dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Latar belakang pertama adalah banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan danau, situ dan sumber-sumber air lainnya sehingga terjadi banjir karena di sempadannya itu banyak berdiri bangunan.

"Kalau mengacu pada teorinya dari Kemen PU tidak boleh ada bangunan di sepanjang sempadan sungai maupun danau dan sebagainya," katanya.

Latar belakang kedua adalah banyaknya petugas ATR/BPN yang kemudian terkena kasus hukum akibat mensertifikatkan tanah di atas sempadan sungai, apalagi tanah di situ, danau dan sebagainya.

Nusron mengatakan hal itu terjadi karena perbedaan peraturan. Pada satu sisi terdapat peraturan mengatakan sempadan sungai itu dikuasai negara.

Namun, pada sisi lain ada yang mengatakan ini adalah tanah negara. Dan kalau tanah negara berarti masyarakat boleh masuk sepanjang siapa negara memberikan hak kepada orang yang dekat dengan hubungan hukum yang paling dekat dengan itu. Kalau hubungan hukum yang paling dekat adalah orang yang menguasai tanah tersebut.

"Ini ada bias sehingga banyak petugas ATR/BPN yang kena kasus hukum soal ini. Untuk mengatasi masalah-masalah ini maka kami menginisiasi ada rapat dengan Kemen PU. Ini harus seragam dulu. Supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari," kata Nusron.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan insentif perpajakan, berupa penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagaimana diketahui, tarif PPN sebetulnya secara gradual mengalami kenaikan. Namun, baru kali ini Purbaya membuka peluang penurunan.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Sebagai catatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan

tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% khusus barang mewah pada 2025.

Namun, jika melihat setoran pajak, capaiannya masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 baru sebesar Rp 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Secara nominal, penerimaan pajak itu setara dengan 62,4% dari perkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun yang hanya berani dipatok Kementerian Keuangan Sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkapkan penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit yang menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan.