Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan pembayaran manfaat dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Putusan ini membuka ruang bagi peserta dana pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun berkala.

Dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang dikutip Selasa (30/6/2026), MK menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala.

Mahkamah memutuskan bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Perkara ini diajukan oleh empat pekerja PT Freeport Indonesia yang menjadi peserta Dana Pensiun Freeport Indonesia. Mereka menggugat konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK karena menilai kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara berkala merugikan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh imbalan yang adil, kepastian hukum, dan penghidupan yang layak.

Dalam pertimbangannya, MK membedakan antara manfaat dana pensiun dari program pensiun sukarela dengan hak normatif pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Mahkamah menilai manfaat pensiun dalam program dana pensiun sukarela merupakan manfaat tambahan bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun. Sementara itu, pesangon dan hak-hak lain akibat pemutusan hubungan kerja merupakan hak yang wajib dipenuhi pengusaha sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan.

Atas dasar itu, MK menyatakan pembatasan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala tidak sejalan dengan hak pekerja atas imbalan yang adil dan layak serta kepastian hukum.

Mahkamah menyatakan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberikan pilihan kepada peserta untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan selain dan selebihnya.

Sebagai konteks, dalam regulasi sebelum putusan MK, manfaat pensiun sampai dengan Rp500 juta dapat dibayarkan 100% secara sekaligus (lump sum). Sedangkan manfaat pensiun di atas Rp500 juta hanya 20% yang dapat diterima sekaligus, sedangkan 80 persen wajib dibayarkan secara berkala (melalui anuitas atau pembayaran bulanan) sesuai ketentuan OJK. Batas Rp500 juta ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK Nomor 27 Tahun 2023 dan juga menjadi salah satu dalil yang dikemukakan para pemohon dalam perkara ini.

Sedangkan sebagian amar putusan MK sendiri berbunyi:

"Menyatakan norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun”.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak alias 0 persen. Namun, harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengenaan tarif pajak 0 persen untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta dan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak final sebesar 5 persen ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 0 dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, relaksasi atau insentif PPh 0 persen ini hanya berlaku dengan syarat yakni dicairkan dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak masa pencairan pertama kali di masa pensiun. Apabila lebih, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21.

"Ini kayak hukuman, Anda nyairin JHT dikasih waktu 2 tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," jelasnya.

Sementara itu, untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT.

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak tata cara perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga (K/L), yang salah satunya memberikan ruang fleksibilitas bagi K/L untuk mengalokasikan anggaran 'mendadak' akibat arahan langsung dari Presiden di pertengahan tahun berjalan.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2026 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Beleid ini ditandatangani Purbaya pada 12 Juni 2026 dan diundangkan pada 22 Juni 2026.

"Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menindaklanjuti dinamika pengelolaan anggaran agar tetap akuntabel, diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, antara lain berupa pemenuhan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden," jelas pertimbangan PMK 41/2026 tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan analisis terhadap dokumen PMK 41/2026, setidaknya ada lima perubahan utama. Pertama, pengenalan terminologi Rincian Output (RO) Khusus.

Berdasarkan Pasal 1 PMK 41/2026, pemerintah menambahkan definisi RO Khusus, Komponen Khusus, dan Izin Presiden. Ketentuan ini belum ada di PMK 62/2023.

Dengan adanya RO Khusus, K/L kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk langsung mengalokasikan anggaran pada tahun pelaksanaan berjalan guna merespons arahan strategis dan mendesak dari Presiden, baik yang berasal dari risalah sidang kabinet maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Lebih lanjut, fleksibilitas penganggaran untuk RO Khusus ini diatur secara terperinci dalam Pasal 157 dan Pasal 158A. Melalui pasal-pasal ini, K/L diizinkan melakukan pergeseran anggaran antar-RO di dalam Bagian Anggaran (BA) K/L yang sama untuk membentuk Komponen Khusus, selama didasari oleh Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mencantumkan arahan Presiden.

Kedua, relaksasi batas kewenangan penyelesaian tunggakan. dalam Pasal 16 dan Pasal 150, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengerek naik batas nilai (treshold) dokumen pendukung tunggakan secara signifikan.

Sebagai perbandingan, pada aturan lama (PMK 62/2023), penyelesaian tunggakan dengan dokumen Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya dibatasi sampai dengan Rp200 juta. Dalam aturan baru, batas kewenangan KPA dinaikkan hingga Rp3 miliar.

Sementara itu, untuk rentang nilai di atas Rp3 miliar hingga Rp30 miliar, kini cukup menggunakan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L. Keterlibatan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini hanya diwajibkan untuk tunggakan bernilai di atas Rp30 miliar, melesat dari syarat sebelumnya yang mewajibkan audit BPKP untuk tunggakan di atas Rp2 miliar.

Ketiga, pengetatan tata kelola pergeseran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Kemenkeu menghapus mekanisme pergeseran antarsubbagian BA BUN via SPP BA BUN yang tadinya diatur dalam Pasal 111.

Sebagai gantinya, melalui Pasal 118, Pasal 118A, dan Pasal 118B, pemerintah memperketat proses penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA). Aturan baru menetapkan batas waktu maksimal 2 hari kerja untuk pemenuhan dokumen SP SABA dan memperkenalkan syarat baru berupa rekomendasi dari alat kelengkapan DPR RI untuk pergeseran anggaran tertentu.

Keempat, syarat revisi sisa anggaran prioritas. Untuk urusan sisa anggaran DIPA K/L yang bersumber dari BA BUN, Pasal 159 dan Pasal 165 mengatur bahwa sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk menambah alokasi pada RO yang berbeda, dengan syarat mutlak: harus mengantongi Izin Presiden.

Sisa anggaran ini juga dapat dikembalikan ke BA BUN dengan alasan force majeure atau adanya direktif prioritas dari Kepala Negara.

Kelima, penajaman alokasi Bantuan Pemerintah. Dalam Pasal 40, pemerintah mempertegas bahwa Bantuan Pemerintah harus secara eksplisit tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau diamanatkan regulasi/penugasan Presiden.

Pasal ini juga merinci peruntukan spesifik bantuan tersebut, mulai dari beasiswa, tunjangan profesi, sarana prasarana, hingga rehabilitasi gedung, asalkan disalurkan kepada lembaga non-perangkat daerah yang bersifat nirlaba.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 41/2026.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD. Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

Menurut dia, kebijakan itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, memang saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai yang jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Sebab yang 30 persen itu banyak pemda ada yang 40 persen, 50 persen sehingga kemudian relaksasi kita buka. Jadi tidak apa-apa yang di atas 30 persen dan kita pakai amanat UU APBN," katanya.

[Gambas:Youtube]

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Ia menilai pelonggaran aturan tersebut akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tanpa dibayangi risiko pelanggaran terhadap batasan yang sulit dipenuhi.

Relaksasi itu juga diharapkan dapat membantu daerah yang tengah menghadapi tekanan belanja pegawai, termasuk akibat bertambahnya kebutuhan pembiayaan PPPK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah dan nanti mohon dukungan dari Banggar. Kita akan lakukan relaksasi di UU APBN sehingga pemda bisa tetap tenang," pungkasnya.

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada 39 pemerintah daerah (Pemda) yang tak mampu untuk membayar gaji PPPK nya. Hal ini dikarenakan porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, daerah ini perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen di APBDnya.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang memuat pengaturan tentang financial influencer (finfluencer) untuk mendorong penyampaian informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, sehingga dapat mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, POJK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyampai informasi (financial influencer), terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat.

Peraturan bertujuan menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan guna menciptakan ekosistem yang terpercaya, berintegritas, serta mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh Penyampai Informasi,” kata Agus.

Seiring dengan meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi terkait produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, OJK memandang perlunya pedoman perilaku yang dapat memastikan informasi disampaikan secara bertanggung jawab.

Pengaturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat yang digunakan dalam mengambil keputusan keuangan.

Penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen serta masyarakat dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan keuangan.

POJK 6/2026 memuat pengaturan mengenai perilaku dasar penyampai informasi; kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan; pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh penyampai informasi; pembinaan oleh OJK; perintah tertulis kepada penyampai informasi; serta pemutusan akses pada media elektronik.

Penyampai Informasi dapat melakukan kerja sama dengan PUJK melalui kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran tersebut, PUJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi.

Sehubungan dengan kegiatan pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan keuangan yang dilakukan penyampai informasi, POJK 6/2026 menegaskan perlunya memiliki izin apabila kegiatan pemberian rekomendasi yang dilakukan mensyaratkan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, kewajiban memiliki izin penasihat investasi bagi penyampai informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi produk pasar modal.

Selain itu, untuk melakukan pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan aset keuangan digital, penyampai informasi diperlukan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pembatasan hingga penutupan toko di platform e-commerce memicu perdebatan mengenai transparansi kebijakan marketplace dan efektivitas mekanisme banding yang tersedia bagi seller.

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh sejumlah unggahan seller yang mengaku toko mereka ditutup secara tiba-tiba, dana hasil penjualan tidak dapat dicairkan, hingga mengalami kerugian akibat stok barang yang menumpuk. Meski demikian, pelaku industri menilai kasus-kasus tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta dianggap sebagai persoalan yang terjadi secara luas.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan pihaknya memahami adanya keluhan seller yang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, hingga saat ini belum terdapat data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan tersebut terjadi secara masif di industri e-commerce nasional.

“Jumlah seller yang terdampak, penyebabnya, maupun detail kasusnya juga belum sepenuhnya jelas, sehingga perlu dilihat satu per satu,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (22/6/2026).

Menurut dia, setiap marketplace memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna. Karena itu, pembatasan maupun penutupan akun umumnya dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, mulai dari keamanan akun, dugaan pelanggaran aturan platform, penjualan produk yang dilarang, hingga aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Budi menilai transparansi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antara platform dan seller.

Menurutnya, penjual perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatasan atau penutupan akun, termasuk akses terhadap proses klarifikasi dan banding apabila merasa terdapat kekeliruan.

“Komunikasi yang baik akan membantu menjaga kepercayaan antara platform dan seller,” katanya.

Budi juga menepis anggapan yang mengaitkan ramainya kasus penutupan toko dengan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, belum terdapat indikasi kasus-kasus yang viral berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

“Setahu kami, kebijakan terkait legalitas usaha juga masih mengedepankan proses penyesuaian, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan besar hanya berdasarkan beberapa kasus yang viral di media sosial.

“Setiap kasus bisa memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga perlu dilihat secara proporsional,” kata Budi.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara platform dan seller menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara jelas, transparan, dan adil bagi seluruh pihak.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan mekanisme banding seharusnya dapat menjadi sarana bagi seller untuk memperoleh penjelasan atas tindakan yang diambil platform terhadap toko mereka.

Menurut Huda, apabila sebuah toko telah mengajukan banding hingga dua kali dan tetap ditolak, seharusnya platform dapat menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

“Ketika sudah ada mekanisme banding dan ditolak hingga dua kali seharusnya ada masalah serius terkait dengan toko penjual tersebut. Ini yang mesti diperjelas oleh platform ada pelanggaran apa,” kata Huda.

Dia menilai salah satu aspek yang kerap luput dari perhatian seller adalah kelengkapan persyaratan legalitas dan sertifikasi produk. Persyaratan tersebut dapat berupa NIB, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, hingga potensi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

“Semua aturan seharusnya jelas di awal tinggal bagaimana platform menjelaskan ketika banding,” ujarnya.

Huda juga menyoroti proses banding yang menurutnya sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dia menilai platform perlu menyediakan layanan pelanggan yang dapat menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran yang dilakukan seller.

“Pelanggaran terkait dengan scam penjualan biasanya susah dibuktikan,” katanya.

Huda menilai masih terdapat celah di platform e-commerce yang berpotensi dimanfaatkan oknum seller, antara lain melalui pesanan fiktif untuk memperoleh bonus penjualan maupun subsidi ongkos kirim. Selain itu, dia juga menyoroti praktik pemecahan transaksi (split bill) yang memungkinkan sebagian pembayaran dilakukan di luar platform.

“Maka sebaiknya, platform menerapkan langkah banding yang terbuka, tidak menggunakan AI serta menjelaskan secara rinci pelanggaran,” katanya.

Huda menegaskan platform seharusnya dapat membuktikan adanya pelanggaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Menurutnya, tantangan serupa berpotensi semakin sering muncul seiring makin ketatnya berbagai ketentuan terkait legalitas usaha, informasi asal produk, hingga sertifikasi. Karena itu, platform perlu menyiapkan mekanisme banding yang adil dan transparan, baik bagi seller maupun konsumen.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah seller membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Salah satunya datang dari seorang penjual yang mengaku akun TikTok Shop miliknya tiba-tiba diblokir. Dalam unggahannya di Threads, seller tersebut mengaku mengalami kerugian hampir Rp100 juta karena sekitar 1.000 produk menumpuk di gudang. Dia juga menyebut dana hasil penjualan di TikTok Shop tidak dapat dicairkan meskipun seluruh pesanan telah diproses dan dikirim sesuai ketentuan platform.

“Tapi kenapa tiba-tiba ditutup tanpa peringatan dan tanpa solusi? Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan dari TikTok! #TikTokShop #SellerIndonesia,” tulis warganet.

Keluhan serupa disampaikan seller lain yang mengaku sempat mengalami penutupan toko. Namun, setelah melalui proses klarifikasi lebih lanjut, tokonya kembali dibuka karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dia menilai seller yang mengalami persoalan serupa sebaiknya mendatangi layanan pelanggan secara langsung sambil membawa data pendukung karena alasan penolakan banding sering kali tidak dijelaskan secara rinci.

“Contoh, tuduhannya Memanipulasi Subsidi Platform ternyata di Tokopedia Care adalah Orderan Fiktif dan akhirnya saya buktikan bahwa tidak melakukan hal tersebut,” kata warganet lainnya.

Sementara itu, seorang pelaku UMKM lainnya mengaku tidak dapat mencairkan dana lebih dari Rp6 juta setelah toko onlinenya di platform Shopee ditutup permanen. Selain kehilangan akses terhadap dana hasil penjualan, dia juga masih memiliki stok telur sekitar satu kuintal dan puluhan kilogram buah yang belum terjual. Menurut pengakuannya, total kerugian yang dialami mencapai lebih dari Rp10 juta.

“Total kerugian 10 juta lebih, rasanya lumayan berat untuk aku yang cuma UMKM ini,” kata warganet lain.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam evaluasi gangguan pasokan listrik yang sempat memicu mati lampu bergilir di sejumlah wilayah.

Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah membedah sumber persoalan yang berkaitan dengan keandalan pasokan listrik nasional.

"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Tadi sama-sama Dirut PLN (Darmawan Prasodjo) juga sudah kita bedah, ada tiga masalah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan PLTG. Meski tidak merinci pembangkit mana yang dimaksud, Bahlil menyebut isu tersebut menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam evaluasi bersama PLN.

"Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal," ujarnya.

Kedua, kebutuhan batu bara berkalori menengah (4.200 kcal/kg hingga 6.200 kcal/kg) untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Bahlil, secara volume pasokan batu bara untuk PLN sebenarnya tidak bermasalah.

Ia menyebut konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

Adapun kontrak yang telah ditandatangani PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," katanya.

Namun, persoalan muncul karena PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu untuk kebutuhan blending. Bahlil mengatakan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN kini telah dipastikan aman.

"Ternyata yang PLN keluhkan atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan cadangan batu bara berkalori tinggi di Indonesia semakin terbatas. Dari total produksi batu bara nasional, hanya sekitar 20 persen yang memiliki kalori di kisaran 5.800 hingga 6.300. Sementara sekitar 80 persen lainnya merupakan batu bara dengan kalori lebih rendah.

"Memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara high calorie itu semakin hari semakin sedikit. Dari total produksi batu bara kita 100 persen, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20 persen. 80 persennya itu yang medium ke bawah," ujar Bahlil.

Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan melakukan pengaturan baru terkait pencampuran batu bara agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi di tengah berkurangnya pasokan batu bara berkalori tinggi.

"Memang harus ada modifikasi. Modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," ujarnya.

Ketiga, aspek pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan. Menurut Bahlil, PLN perlu mempercepat perawatan fasilitas agar gangguan yang memicu pemadaman tidak kembali terulang.

"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari manajemen PLN, gangguan operasional yang sebelumnya terjadi telah berhasil diatasi.

Ia mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi gangguan yang berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

PT PLN (Persero) mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan ada kendala teknis pada operasional pembangkit.

Selain itu, ada ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat beroperasi sementara.

"Dua unit pembangkit besar mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Gregorius menyampaikan sistem kelistrikan Jawa sejatinya saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, akibat kendala pada pembangkit tersebut, guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Gregorius mengatakan PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan serta mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain.

PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN (Persero) akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Selain itu, ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Menurutnya, perseroan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini dipastikan bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia diharapkan mulai merencanakan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi beban listrik negara.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dalam jangka menengah, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

"Yang bisa dibangun secara cepat yaitu PLTS Atap sebenarnya, PLTS Atap bisa dilakukan pembangunannya oleh konsumen-konsumen listrik," kata dia ketika ditemui di kantor Kompas.com, Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan, solusi ini memiliki hambatan adanya pembatasan kuota yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 terkait PLTS Atap.

Untuk itu, Fabby berharap adanya relaksasi dari peraturan pemerintah tersebut untuk mendorong minat konsumen membangun PLTS Atap.

"Dan didorong juga untuk pelanggan listrik misalnya untuk skala industri dan komersial pasang PLTS Atap dengan baterai misalnya, itu sangat membantu sekali untuk mengurangi tekanan pada PLN," terang dia.

Kendati demikian, Fabby menuturkan, solusi ini adalah langkah jangka menengah yang dapat dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Relaksasi peraturan tersebut juga dinilai selaras dengan program yang berkaitan dengan pembangunan 100 GW PLTS.

Program tersebut telah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada awal Maret 2026.

Lebih lanjut, Fabby mengatakan, masyarakat juga diharapkan dapat lebih menghemat energi.

Dengan melakukan langkah ini, masyarakat juga dapat membantu untuk mengurangi beban listrik yang ditanggung PLN.

"Karena tujuan dari pemadaman (listrik) itu kan adalah load curtailment, jadi mengurangi beban. Kita juga bisa membantu mengurangi beban listrik dengan hemat energi," ucap dia.

Selanjutnya, masyarakat yang memiliki dana dapat melakukan investasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Fabby menyampaikan, hal tersebut dapat mengurangi dampak dari pemadaman listrik PLN.

"Dengan baterai, karena itu bisa mengurangi dampak dari pemadaman tadi," tutup dia.

Sebagai informasi, penetapan kuota PLTS atap tertuang dalam Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024 tentang Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap PT PLN (Persero) Tahun 2024-2028.

Pada diktum II beleid itu, pemerintah menyusun kuota pengembangan PLTS atap berdasarkan clustering dengan mengacu pada kuota PLTS atap.

Meskipun sudah ditetapkan, kuota PLTS atap tersebut masih dapat diubah oleh Dirjen Ketenagalistrikan.

Adapun untuk tahun 2024, kuota sistem PLTS atap ditetapkan sebesar 901 megawatt (MW).

Jumlah kuota terus meningkat setiap tahunnya, di mana tahun 2025 sebesar 1.004 MW, lalu menjadi 1.065 MW di tahun 2026, 1.183 MW di tahun 2027, serta 1.593 MW di tahun 2028.

Kementerian ESDM pun mencatat realisasi kapasitas terinstal PLTS atap hingga Juni 2025 mencapai 538 megawatt peak (MWp) dengan 10.882 pelanggan PLN.

Kawasan Depok, Jawa Barat (Jabar) dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik pada Senin (15/6) sore.

Dalam sejumlah unggahan di media sosial, kawasan Depok yang listriknya padam ada Sukmajaya, Jatijajar, dan Kalimulya.

Menurut akun resmi media sosial X PT PLN (Persero) @pln_123, pemadaman listrik di Depok hari ini karena PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik.

"Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan kendalan pasokan listrik bagi masyarakat, admin sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik, yang memerlukan pengaturan pasokan listrik atau manajemen beban," tulis @pln_123 dalam unggahannya pada pukul 16.29 WIB.

Perseroan menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam penyediaan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Perusahaan setrum pelat merah ini juga memastikan seluruh petugas operasional disiagakan untuk memastikan sistem kelistrikan tetap aman dan andal.

"Estimasi waktunya secara bertahap, proses penormalan pasokan listrik dilakukan PLN baik di sistem kontrol maupun di lapangan, sejak awal terjadi gangguan," tulis @pln_123.

Lebih lanjut PLN menyebut tim teknis terus melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan.