Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri minta masyarakat agar melaporkan aksi permintaan tunjangan hari raya (THR) dari ormas maupun oknum tertentu ke kepolisian.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pelaporan aksi permintaan THR itu bisa dilaporkan apabila sudah dinilai meresahkan.

"Secara prinsip itu bagian daripada kemurahan hati, kalau kemudian ada yang mau membantu. Tapi kalau kemudian terganggu, silakan tadi kita punya hotline 110, ya," ujar Isir di Divhumas Polri, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan imbauan terhadap ormas maupun pihak yang meminta THR. Dengan begitu, upaya preemtif itu diharapkan dapat meminimalisir keresahan masyarakat.

Selanjutnya, Isir menyatakan bakal memproses hukum apabila ormas maupun pihak terkait tersebut tetap meminta THR dengan cara yang meresahkan.

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir lah," imbuhnya.

Di samping itu, Isir memastikan bahwa Polri bakal memaksimalkan pelayanan selama serangkaian mudik Lebaran 2026. Salah satunya dengan menyediakan penitipan parkir di kantor polisi terdekat baik itu Polres maupun Polsek jajaran.

"Kita siap memberikan pelayanan kemanusiaan dalam bentuk Operasi Ketupat 2026 sehingga pelaksanaan mudik, perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal memaksimalkan layanan hotline 110 untuk merespons aduan masyarakat.

Pernyataan Sigit ini sekaligus merespons soal fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan Poliisi.

Oleh karena itu, Sigit mengatakan Polri harus bisa memiliki pelayanan optimal untuk merespons aduan masyarakat melalui hotline itu.

"Kami lakukan perbaikan sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa harapan kita dengan memencet 110 maka respon segera bisa diperoleh kehadiran polisi," ujar Sigit, di Bogor, Senin (24/11/2025).

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menyebarkan barcode di sejumlah fasilitas publik untuk mempermudah masyarakat melaporkan anggota yang melakukan pelanggaran.

Barcode itu akan terhubung langsung dengan bidang atau divisi profesi dan pengamanan (Propam). Setelah itu, Propam Polri bakal menindak anggota yang melanggar.

"Tadi sudah kita tekankan bahwa propam harus segera menindaklanjuti, mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift itu semuanya sudah kita pasang. Kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung tangani," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui minimnya respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Berdasarkan data yang ada, respons cepat aduan masyarakat di Polri rata-rata masih di atas 10 menit. Sebaliknya, Damkar justru lebih cepat merespons aduan masyarakat dibandingkan dengan Polri.

"Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat," ujar Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).