Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menangkap 103 tersangka dalam kasus tindak pidana jalanan 3C sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Kejahatan 3C itu meliputi Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan ratusan orang itu ditangkap berdasarkan 171 laporan polisi atau LP.

"Dari serangkaian pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 103 orang tersangka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Jumat (15/5/2026).

Dia merincikan kasus yang berhasil diungkap itu terdiri dari 86 perkara Curat, 10 perkara Curas, dan 75 perkara Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Selain menangkap para pelaku, penyidik menyita berbagai barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksi maupun hasil dari tindak kejahatan.

Barang bukti yang diamankan meliputi 53 unit kendaraan roda dua, 4 unit kendaraan roda empat, 65 unit telepon genggam berbagai merek, 8 bilah senjata tajam, serta 5 pucuk senjata api beserta 27 butir peluru.

"Tim penyidik juga telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV dari berbagai tempat kejadian perkara (TKP) guna memperkuat alat bukti primer," pungkasnya.

Adapun, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa pihaknya secara konsisten terus menegakan hukum yang tegas selain juga mengoptimalkan fungsi preventif di lapangan.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu untuk segera melaporkan setiap indikasi gangguan keamanan melalui layanan Call Center 110.

"Polda Metro Jaya terus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk kriminalitas," tutur Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak pernah terlibat atau mendanai gerakan untuk mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

JK mengatakan pihak yang dilaporkan adalah Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar. Menurut JK, tudingan Rismon soal dirinya membiayai gerakan terkait ijazah Jokowi dinilai telah merugikan dirinya.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ujar JK usai membuat laporan di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi donatur atau pembiayaan terhadap gerakan yang merugikan Jokowi.

Terlebih, kata JK, dirinya bersama Jokowi sudah bekerja sama sebagai orang nomor satu dan dua di Indonesia pada periode 2014-2019 dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Air.

"Karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun, masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau," imbuhnya.

Oleh sebab itu, JK menganggap bahwa tudingan soal pembiayaan gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini merupakan tudingan serius baginya.

"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi," pungkasnya.

Sekadar informasi, selain Rismon pemilik atau penguasa akun YouTube @studiomusikrockciamis dan pemilik atau penguasa akun Facebook 1922 Pusat Madiun turut dilaporkan dalam perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada hari ini, Rabu (8/4/2026).

Dalam pantauan reporter Bisnis di lokasi, JK tiba pada 11.00 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dalam kedatangannya ke Bareskrim Polri.

Hanya saja, belum jelas kedatangan JK ke Bareskrim Polri ini. Sebab, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu hanya menyatakan ingin melapor ke markas reserse kepolisian tersebut.

"Mau melapor," ujar JK di Bareskrim.

Adapun, JK dikawal tim pengacara seperti Abdul Haji Taulaho. Selain itu, Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah juga turut mendampingi kehadiran JK di Bareskrim.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum JK, Abdul Haji menyatakan bahwa kedatangan ini berkaitan dengan dugaan isu penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik terkait Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar.

"[Masih sama terkait] Rismon," tutur Abdul.

Sebelumnya, Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK selaku elit politik yang diduga mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi pada Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

Namun demikian, laporan tersebut ternyata masih merupakan langkah konsultasi yang dilakukan tim hukum JK dengan tim Dittipidsiber maupun Ditipidum Bareskrim Polri.

Rismon Bantah Tuduhan

Di lain sisi, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Jahmada mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyerahkan uang Rp58 miliar dari hasil penindakan judi online untuk kas negara.

Dittipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyerahan uang hasil TPPU judi online ini berawal dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK.

Dia merinci bahwa secara total ada 16 laporan polisi 20 LHA PPATK yang telah selesai dan berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, uang puluhan miliar itu diserahkan terlebih dahulu ke Kejagung sebelum disetorkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Total nilai aset yang kami serahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung yang pada hari ini sejumlah Rp58.183.165.803 rupiah dari 133 rekening," ujar Himawan di Bareskrim, Kamis (5/2/2026).

Selain 16 LP, Himawan menyampaikan masih ada 11 laporan polisi terkait LHA PPATK yang masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim.

Dalam proses tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menyita Rp142 miliar dari 359 rekening. Sementara itu, dana yang diblokir Bareskrim mencapai Rp1,6 miliar dari 40 rekening.

"Satu LHA telah kami selesaikan melalui mekanisme reguler penerapan KUHP dan Undang-Undang ITE, dan 9 LHA masih dalam proses penyelidikan," imbuhnya.

Adapun, Himawan mengemukakan bahwa tindak pidana perjudian online telah merugikan tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penindakan judi online tidak berhenti saat pelaku dipidana.

"Khususnya judi online, merupakan proses penegakan hukum tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi berlanjut hingga perampasan aset hasil kejahatan kepada negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah memeriksa dua opener atau pembuka acara stand up comedyMens ReaPandji Pragiwaksono.

Dua pembuka acara itu adalah Danny Wahyu Nugraha (DWN) alias Dany Beler dan Ariben Aditya Dhanio (AAD) atau Ben Dhanio sapaan akrabnya.

"Penyelidik telah memeriksa dua orang saksi, yakni DWN dan AAD. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan diketahui berperan sebagai pembuka acara pada kegiatan Mens Rea," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026).

Dia menjelaskan, keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami soal rangkaian kegiatan dari pertunjukan acara Mens Rea.

"Pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi penyelenggaraan acara, rangkaian kegiatan, serta materi yang disampaikan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Pandji Pragiwaksono dilaporkan atas materi stand up comedy dalam acara Mens Rea. Penampilan Pandji pada acara tersebut kemudian bisa ditonton melalui platform Netflix.

Setelah itu, materi Pandji itu dinilai berpolemik karena menyinggung sejumlah pihak. Misalnya, pelapor yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah.

Kedua kelompok itu melaporkan Pandji karena materi NU dan Muhammadiyah yang diduga terlibat dalam politik praktis. Dengan begitu, materi stand up comedy itu dinilai bisa membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Selain itu, Pandji juga dilaporkan oleh Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten atas dugaan penghinaan terkait peribadatan dalam Islam. Total, saat ini ada lima laporan polisi terkait materi stand up comedy mens rea.

Adapun, Pandji mengemukakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan siapapun yang pro kontra terhadap materi dalam Mens Rea itu. Sebab, dirinya membebaskan karyanya itu dikritisi.

"Saya rasa siapa pun berhak untuk punya opini. Saya sebagai orang berkarya ketika karyanya ada sudah dirilis, orang bisa punya opini, saya membebaskan siapa pun untuk punya pendapat terhadap karya saya," ujar Pandji di Bareskrim Polri, Senin (2/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan komika Pandji Pragiwaksono pada Jumat (6/2/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan polisi terkait materi stand up comedy dalam acara mens rea.

"Iya [dipanggil]. Undangan klarifikasi untuk Jumat, 6 Februari 2026 jam 10.00 WIB," ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Sekadar informasi, Pandji Pragiwaksono dilaporkan atas materi stand up comedy dalam acara Mens Rea. Penampilan Pandji pada acara tersebut kemudian bisa ditonton melalui platform Netflix.

Setelah itu, materi Pandji itu dinilai berpolemik karena menyinggung sejumlah pihak. Misalnya, pelapor yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah.

Kedua kelompok itu melaporkan Pandji karena materi NU dan Muhammadiyah yang diduga terlibat dalam politik praktis. Dengan begitu, materi stand up comedy itu dinilai bisa membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Selain itu, Pandji juga dilaporkan oleh Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten atas dugaan penghinaan terkait peribadatan dalam Islam. Total, saat ini ada enam laporan polisi terkait materi stand up comedy mens rea.

Menanggapi hal itu, Pandji mengemukakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan siapapun yang pro kontra terhadap materi dalam Mens Rea itu. Sebab, dirinya membebaskan karyanya itu dikritisi.

"Saya rasa siapa pun berhak untuk punya opini. Saya sebagai orang berkarya ketika karyanya ada sudah dirilis, orang bisa punya opini, saya membebaskan siapa pun untuk punya pendapat terhadap karya saya," ujar Pandji di Bareskrim Polri, Senin (2/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan polisi dari pendiri Indodax, Oscar Darmawan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan laporan dari eks CEO Indodax ini berkaitan dengan dugaan fitnah oleh akun media sosial.

"Terkait dengan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap nama baik/ fitnah melalui media elektronik yang disebarkan melalui sebuah akun media sosial anonim," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).

Dia menambahkan, laporan dari Oscar Darmawan diterima oleh kepolisian pada Jumat, (9/1/2026). Saat ini, penyelidik tengah memulai proses pemeriksaan.

Adapun, kata Budi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Oscar pada Kamis (15/1/2026). Selain itu, terlapor dalam perkara ini dinyatakan masih dalam penyelidikan.

"Penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor pada hari Kamis,15 Januari 2026," imbuhnya.

Lebih jauh, Budi menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait untuk mencari unsur pidana dalam tahap penyelidikan ini.

"Selanjutnya, penyelidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya pada hari Kamis, 22 Januari 2026," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Korban bernama Younger bersama kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan barang bukti terkait dugaan penipuan investasi kripto yang melibatkan TR dan K pada Selasa.

Kuasa hukum Younger, Jajang, menyatakan bahwa mereka melampirkan berbagai bukti seperti transaksi dan kode referral, serta video dalam flashdisk yang menunjukkan bahwa terlapor menjanjikan keuntungan hingga 500 persen. "Klien saya mengalami kerugian hampir Rp3 miliar dan melaporkan penipuan ini untuk menyelamatkan generasi muda," ujar Jajang.

Menurut Younger, kasus ini bermula saat ia terpengaruh oleh gaya hidup mewah TR yang dipamerkan di Instagram. Younger kemudian membeli keanggotaan dengan harga mulai dari Rp9 juta hingga Rp50 juta dan mengikuti arahan untuk membeli koin kripto bernama manta dengan harapan keuntungan besar.

Polda Metro Jaya kini tengah mendalami laporan ini dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan menganalisa barang buktinya. "Laporan sudah diterima dan terlapor dalam penyelidikan," kata Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Bisnis.com, JAKARTA - Influencer investasi, Timothy Ronald, dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading kripto.

Timothy dilaporkan oleh seorang anggota grup trading kripto yang ada di Discord. Sang influencer dituding melakukan penipuan yang disengaja untuk mencari keuntungan.

Melansir Antaranews, pada Januari 2024, korban diberikan sinyal untuk pembelian coin manta dengan janji potensi keuntungan naik 300-500%.

Korban berinisial Y, yang merupakan anggota Discord, kemudian mengikuti saran penawaran itu dan membeli coin manta sebesar Rp3 miliar.

Namun setelah itu, yang terjadi justru harga coin manta turun hingga minus porto 90%, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan, dan selanjutnya mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat Laporan Polisi (LP) guna penyelidikan dan penyidikan.

Polda Metro Jaya mengatakan bahwa pihaknya telah mendalami kasus dugaan penipuan investasi kripto tersebut.

"Penyelidik akan mendalami laporan tersebut dengan mengundang klarifikasi pelapor dan menganalisa barang buktinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan laporan tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dengan terlapor dalam lidik.

"Benar ada laporan terkait Kripto oleh pelapor inisial Y, terlapor dalam lidik," ujar Budi.

Keterangan korban

Pelapor utama kasus dugaan penipuan trading kripto yang diduga terkait Timothy Ronald mengaku telah dirugikan Rp3 miliar.

Pelapor sekaligus korban, Younger, menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota dari grup trading kripto besutan Timothy Ronald.

"Sesuai laporan saya itu sekitar Rp3 miliar," ujar Younger di Polda Metro Jaya, Selasa (13/1/2026).

Hanya saja, Younger enggan berbicara lebih lanjut ihwal kasus yang dilaporkannya itu, termasuk soal kronologi kasus hingga dugaan ancaman.

Pasalnya, dia ingin lebih dulu memberikan keterangan kepada penyidik soal kasus dugaan penipuan trading kripto ini.

"Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain, untuk kejadiannya gimana, kronologi saya, untuk kerugian, segala macam," imbuhnya.

Di samping itu, Pengacara Younger, Jajang mengemukakan saat ini sudah ada 300 korban yang bakal melaporkan peristiwa ini.

Namun, untuk saat ini ada tiga orang akan diperiksa dalam kasus kripto yang diduga terkait Timothy Ronald ini. Perinciannya, Younger dan dua saksi sekaligus korban.

"Akan banyak yang akan menyusul, yang sudah mendaftar kurang lebih hampir 300-an mendaftar di kita. Jadi tahap pertama ini, ya hari ini tiga orang. Satu pelapor, kedua saksi sebagai korban. Demikian ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono kembali dilaporkan karena materi stand up komedi Mens Rea. Anehnya, muncul organisasi yang mengklaim berasal dari Muhammadiyah, tetapi ketika PP Muhammadiyah membantah kalau pihaknya ikut melaporkan.

Setelah lima bulan lalu menggelar pertunjukan stand-up comedy Mens Rea yang ditonton 10.000 orang di Jakarta, Pandji Pragiwaksono kini dilaporkan ke polisi.

Laporan terhadap Pandji dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban setelah pertunjukan Mens Rea yang membahas soal politik tayang di Netflix dan viral di media sosial.

Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan mengatakan pelapor yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM) tidak mewakilkan Persyarikatan Muhammadiyah.

"Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah," ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, mengatasnamakan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu dalam konteks tindakan hukum maupun pernyataan publik tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan Muhammadiyah. Laporan ini karena video Mens Rea Pandji.

Terlebih, kata Bachtiar, pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

"Setiap langkah dan sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah," imbuhnya.

Dia juga menuturkan bahwa Muhammadiyah tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun demikian, langkah hukum yang diambil AMM merupakan tanggung jawab pribadi.

NU dan Muhammadiyah Mengaku Jadi Korban

Komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

"Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin," ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

Dia menambahkan tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

Pandji Dalam Kondisi Baik

Setelah lima bulan lalu menggelar pertunjukan stand-up comedy Mens Rea di Jakarta, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Pandji mengabarkan di media sosial bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja.

"Hai apa kabar Indonesia. Gue cuma mau bilang terima kasih, untuk dukungannya, doanya, banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik saja, lagi di New York habis ngisi siaran, dan sekarang mau balik ke rumah, lapar, mau balik ke anak-anak dan istri, makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, lu juga baik-baik saja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk kalian," ungkapnya melalui Instagram Story, Jumat (9/1/2026).

Sebagai informasi, Mens Rea yang artinya "Niat Jahat" merupakan tour stand up comedy bertema politik yang diselenggarakan di 11 kota, termasuk Jakarta.

Di Jakarta, Mens Rea diadakan di Indonesia Arena dengan kapasitas sekitar 10.000 penonton, pada 30 Agustus 2025 lalu.

Sampai dengan Jumat (9/12/2026), pertunjukan bertajuk "Mens Rea" masih menjadi pertunjukan di nomor 1 kategori TV Shows di Netflix Indonesia. Namun, Netflix tidak menunjukkan angka jumlah penontonnya secara gamblang.

Melalui pertunjukan "Mens Rea", Pandji menyajikan materi-materi "pinggir jurang", mengangkat sudut pandang budaya hukum Indonesia dan absurditas kehidupan sehari-hari dalam stand-up bergaya satir.

Mens Rea Pandji Dilaporkan, Pakar Hukum Menilai Berlebihan

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono terkait video Mens Rea ke Polda Metro Jaya dinilai berlebihan.

Fickar menyampaikan pelaporan materi yang dibawakan Pandji dalam acara stand up comedy bertajuk Mens Rea itu merupakan karya seni. Oleh sebab itu, jika memang ingin dipersoalkan maka dilakukan melalui sisi etika seni, bukan terkait hukum pidana.

"Laporan itu lebay, itu karya seni, kalau mau dipersoalkan etika seninya, agar bisa menjadi alasan pelarangan pada Pandji untuk tampil di Stand up comedy," ujar Fickar saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

Namun, Fickar juga tidak menafikan bahwa hal itu merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar persoalan terkait Pandji ini bisa diselesaikan dengan metode dialog antar kedua belah pihak.

Lebih jauh, menurut Fickar, apabila laporan ini diteruskan maka dikhawatirkan dapat mengganggu dunia hiburan, khusus di Tanah Air.

"Ya itu akan membunuh dunia kreasi seni akan terjadi pemasungan dunia seni," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal menyelidiki laporan polisi terkait dengan komika Pandji Pragiwaksono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan laporan terhadap Pandji itu berkaitan dengan dugaan penghasutan dan penistaan agama dalam acara Mens Rea.

"Tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea," ujar Budi saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

Dia menambahkan, saat ini penyelidik bakal menjadwalkan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait baik itu pelapor maupun terlapor.

Selain itu, penyelidik juga bakal menganalisa barang bukti yang dibawa pelapor dalam kasus terkait materi stand up comedy ini.

"Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisa barang bukti, agar masyarakat tetap bijak dalam menyampaikan informasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

Dia menambahkan, tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

Lebih jauh, materi stand up comedy itu juga dinilai telah mencederai martabat khususnya kelompoknya NU hingga Muhammadiyah.

"Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin," ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

Bisnis.com, SURABAYA – Tak hanya melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke Polda Jatim atas unggahan pada akun media sosialnya yang diduga mengandung hoax, Organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) juga melapor kepada DPRD Kota Surabaya terkait dugaan pelanggaran etik saat menjalankan tugas pemerintahan.

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar dari pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut. Pihaknya menilai sidak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari wali kota Surabaya.

Taufik juga mengklaim, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku posisi wakil wali kota seharusnya lebih bertindak secara pasif dan setiap langkah dan kebijakan yang ditelurkan harus melalui persetujuan wali kota.

"Kalau sidaknya ini harus dianalisa oleh teman-teman legislatif. Apakah tindakan itu bagian dari program daripada Pemerintah Kota Surabaya? Dan kalaupun ada, apakah ada koordinasi dengan wali kota Surabaya? Apakah ada laporan?," ungkap Taufik, Selasa (6/1/2026).

Taufik pun juga menilai bahwa aktivitas sidak yang dijalani Armuji selama ini menurutnya semata-mata hanya untuk menaikkan popularitas semata dan bermuatan politis.

"Nah, inilah yang kemudian kita mengingat sehingga kami menilai jangan-jangan ada gerakan politik untuk menaikkan popularitasnya dia. Apakah jangan-jangan punya nafsu politik dia ingin ke Surabaya 1 [posisi wali kota]?," bebernya.

Oleh sebab itu, Madas meminta DPRD Surabaya untuk menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kinerja Armuji. Bahkan, Taufik pun mendesak agar mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu untuk dibebastugaskan dari jabatannya sebagai wakil wali kota.

"Permintaan kami itu adalah mengambil sikap dan keputusan kelembagaan DPRD, termasuk menyatakan telah terjadi pelanggaran etika dan azas pemerintahan yang baik dan mengusulkan pergantian wakil wali kota Surabaya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, saat ditemui Bisnis di kediaman dinasnya yang terletak di Jalan Walikota Mustajab, Ketabang, Surabaya, Armuji enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai pelaporan terhadap dirinya ke Polda Jatim dan pengaduan yang dilayangkan ke DPRD Kota Surabaya oleh ormas Madas.

"Kalau itu ndak berani ngomong, nanti jam setengah satu saya kasih kejutan nanti. Sekarang nggak komentar. No comment," ungkap Armuji.