Jakarta: Persaingan industri energi kini tidak lagi hanya berlangsung di dalam negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih di berbagai belahan dunia, PLN Indonesia Power (PLN IP) mulai memperluas pasar internasional dengan membidik kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar) sebagai destinasi ekspansi bisnis berikutnya.

Langkah nyata tersebut ditegaskan melalui partisipasi dalam forum 2nd Ambassadors’ Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean. Kawasan Amerika Latin dan Karibia dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan investasi dan proyek energi berkelanjutan.

Selain itu, hubungan perdagangan yang terus berkembang antara Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut membuka peluang kolaborasi yang semakin luas.

Amerika Latin jadi pasar yang menjanjikan

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menegaskan pentingnya mempererat kerja sama investasi antarnegara di sektor energi bersama kawasan Amerika Latin dan Karibia.

"Indonesia berkomitmen memperluas jejak investasi di sektor energi ke kawasan Amerika Latin, menyusul keberhasilan kerja sama yang telah berjalan di Timur Tengah dan Afrika. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan (win-win situation), di mana Indonesia siap menjadi pintu masuk strategis (staging ground) bagi bisnis Anda untuk menembus pasar Asia, begitu pula sebaliknya," ujar Arief dilansir dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.

Menanggapi peluang tersebut, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu wilayah strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.

"Kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, dan kami siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas yang telah kami bangun di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional. Langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," ujar Bernadus.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Julita Indah memaparkan PLN Indonesia Power saat ini memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional berkapasitas mencapai 22,1 GW, serta pengalaman dalam mengembangkan berbagai proyek energi baru terbarukan dan solusi energi berkelanjutan.

"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia untuk mengoptimalkan potensi investasi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Pengalaman dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan energi bersih menjadi modal penting untuk memperluas penetrasi di pasar energi hijau global.

"PLN Indonesia Power, melalui anak usaha kami PLN IP Renewables, berkomitmen untuk memperluas jejak energi bersih kami ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Dengan dukungan radiasi matahari yang tinggi di kawasan tersebut, kami sangat tertarik untuk mengeksplorasi proyek Solar PV berskala besar," jelasnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) membidik peluang ekspansi bisnis energi bersih di kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar).
Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu wilayah strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.
PLN IP, kata dia, terus memperluas peran dan kontribusinya tidak hanya sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, tetapi juga sebagai perusahaan energi yang memiliki daya saing global.
"Kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, dan kami siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas yang telah kami bangun di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional," kata Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Rencana tersebut ditegaskan melalui partisipasi dalam forum 2nd Ambassadors’ Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean di Jakarta pekan lalu.
Bernadus menilai, keterlibatan PLN IP dalam forum ini mengusung misi penting untuk meningkatkan brand awareness korporasi di level global, sekaligus menjajaki peluang kerja sama investasi antar negara.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN IP Julita Indah memaparkan kesiapan perusahaan dalam menangkap peluang investasi dan kerja sama konkret di kawasan tersebut.
Dia menjelaskan, PLN IP saat ini memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional berkapasitas mencapai 22,1 GW, serta pengalaman dalam mengembangkan berbagai proyek energi baru terbarukan dan solusi energi berkelanjutan.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia untuk mengoptimalkan potensi investasi yang saling menguntungkan," ujar Julita.
Dia menyebut, pengalaman dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan energi bersih menjadi modal penting untuk memperluas penetrasi di pasar energi hijau global.
Julita menuturkan bahwa PLN IP, melalui anak usaha kami PLN IP Renewables, berkomitmen untuk memperluas jejak energi bersih ke kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Menurutnya, dengan dukungan radiasi matahari yang tinggi di kawasan tersebut,pihaknya sangat tertarik untuk mengeksplorasi proyek Solar PV berskala besar. Selain itu, pihaknya juga melihat peluang besar pada pengembangan Mini Hydro dengan memanfaatkan keunggulan teknologi turbin yang perusahaan miliki.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk studi kelayakan bersama, kemitraan operasional, hingga skema pendanaan strategis," kata Julita.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) membidik peluang ekspansi bisnis di kawasan Amerika Latin dan Karibia sebagai upaya memperluas pasar perusahaan secara global.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu pasar strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.

"PLN Indonesia Power terus memperluas peran dan kontribusinya tidak hanya sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, tetapi juga sebagai perusahaan energi yang memiliki daya saing global," ujarnya.

Menurut dia, kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih dan pihaknya siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional.

"Langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," ujar Bernadus.

Langkah nyata PLN IP tersebut ditegaskan pula melalui partisipasinya dalam forum "2nd Ambassadors' Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean", yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, yang hadir dalam forum tersebut, menegaskan pentingnya mempererat kerja sama investasi antarnegara di sektor energi bersama kawasan Amerika Latin dan Karibia.

"Indonesia berkomitmen memperluas jejak investasi di sektor energi ke kawasan Amerika Latin, menyusul keberhasilan kerja sama yang telah berjalan di Timur Tengah dan Afrika. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, di mana Indonesia siap menjadi pintu masuk strategis (staging ground) bagi bisnis Anda untuk menembus pasar Asia, begitu pula sebaliknya," ujar Arief.

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Julita Indah memaparkan kesiapan perusahaan dalam menangkap peluang investasi dan kerja sama konkret di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan PLN Indonesia Power saat ini memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional berkapasitas mencapai 22,1 GW, serta pengalaman dalam mengembangkan berbagai proyek energi baru terbarukan dan solusi energi berkelanjutan.

"Kehadiran PLN Indonesia Power dalam forum ini merupakan momentum krusial bagi korporasi untuk mendemonstrasikan kapabilitas operasional dan keunggulan strategis kami di sektor energi. Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia untuk mengoptimalkan potensi investasi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Julita menambahkan pengalaman dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan energi bersih menjadi modal penting untuk memperluas penetrasi di pasar energi hijau global.

"PLN Indonesia Power, melalui anak usaha kami PLN IP Renewables, berkomitmen untuk memperluas jejak energi bersih kami ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Dengan dukungan radiasi matahari yang tinggi di kawasan tersebut, kami sangat tertarik untuk mengeksplorasi proyek solar PV berskala besar," ujarnya.

Selain itu, PLN IP juga melihat peluang besar pada pengembangan minihidro dengan memanfaatkan keunggulan teknologi turbin andal dari perusahaan.

"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk studi kelayakan bersama, kemitraan operasional, hingga skema pendanaan strategis," terangnya.

Dengan pengalaman, kapabilitas, dan rekam jejak yang dimiliki, lanjut Julita, PLN Indonesia Power siap membangun kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak serta mendukung pertumbuhan industri energi global yang lebih hijau, andal, dan berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan maskapai dunia terancam menghadapi kelangkaan bahan bakar pesawat (avtur) seiring memanasnya perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Maskapai yang paling rentan terpukul terutama yang berasal dari Eropa dan Asia lantaran sangat bergantung pada impor bahan bakar.

Maskapai di sejumlah negara diperkirakan akan menghadapi kekurangan avtur dalam beberapa pekan ke depan. Gangguan pasokan ini berisiko memicu pembatalan penerbangan hingga lonjakan harga tiket di berbagai kawasan. 

"Ini akan memakan waktu setidaknya hingga Juli, dan itu pun mungkin terlalu optimistis," ujar analis energi Kpler, Matt Smith dikutip CNN Business, Selasa (21/4).

Badan Energi Internasional (International Energy Agency) juga memperingatkan sejumlah negara Eropa bisa mulai mengalami kekurangan avtur dalam enam minggu ke depan.

Menurut IEA, kondisi ini terjadi karena lebih dari 20 persen pasokan avtur global yang diangkut melewati Selat Hormuz, sekitar dua pertiga di antaranya dikirim ke Eropa.

Lonjakan harga pun tak terhindarkan, bahkan di Amerika Serikat (AS) yang notabene tidak terdampak soal kelangkaan pasokan karena produsen utama minyak.

Nyatanya, meski tidak menghadapi ancaman kelangkaan langsung, harga avtur meningkat tajam dan mendorong maskapai mengurangi penerbangan murah.

Empat maskapai besar seperti United Airlines, American Ailines, Delta Airlines, dan Southwest Airlines bahkan menghabiskan sekitar US$100 juta per hari untuk bahan bakar pada tahun lalu.

Maskapai Delta Air Lines memperkirakan biaya bahan bakarnya bisa naik hingga US$2 miliar tahun ini. Sementara itu, CEO United Airlines, Scott Kirby menyebut perusahaannya berpotensi menanggung tambahan biaya hingga US$11 miliar jika kondisi saat ini berlanjut.

"Tidak ada gunanya menerbangkan penerbangan yang merugi dan tidak bisa menutup biaya bahan bakar," ujar Kirby.

Dampaknya melejitnya ongkos avtur mulai terasa pada harga tiket pesawat di AS. Data Deutsche Bank menunjukkan harga tiket mendadak (last-minute) ke destinasi populer seperti Karibia melonjak hingga 74 persen, sementara penerbangan ke Hawaii naik 21 persen dibandingkan awal bulan ini.

Kenaikan harga avtur juga memaksa maskapai memangkas kapasitas. United Airlines, misalnya, telah mengurangi rencana jadwal penerbangan sekitar 5 persen untuk enam bulan ke depan. Pengurangan kursi ini berpotensi mendorong harga tiket semakin mahal, terutama memasuki musim liburan musim panas.

Di sisi lain, tekanan biaya ini bisa menjadi pukulan berat bagi maskapai berbiaya rendah. Maskapai seperti Spirit Airlines bahkan memperingatkan bahwa lonjakan harga bahan bakar dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan mereka, hingga berisiko menggagalkan upaya pemulihan bisnis.

Direktur International Air Transport Association, Willie Walsh, juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara Asia mulai membatasi ekspor avtur. Kebijakan ini berpotensi memperketat pasokan global dan semakin menekan harga.

Dengan maskapai mengalihkan fokus ke rute yang lebih menguntungkan dan mengurangi penerbangan yang merugi, jumlah kursi yang tersedia di pasar dipastikan berkurang. Situasi ini memperbesar kemungkinan kenaikan tarif secara menyeluruh dalam waktu dekat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela mengganggu arus penerbangan di wilayah Karibia, tepat pada puncak musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Aktivitas militer ini memicu pembatalan dan penundaan sejumlah penerbangan di destinasi wisata populer seperti Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua, Barbuda, dan Trinidad dan Tobago.

Otoritas pariwisata Puerto Rico mencatat wilayah udara pulau itu ditutup oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sekitar pukul 02.00 waktu setempat pada Sabtu (3/1/2026).

“Setidaknya 307 penerbangan telah dibatalkan hingga saat ini. Jumlah pembatalan total diperkirakan akan terus bertambah,” ujar pihak berwenang, dilansir dari Bloomberg, Minggu (4/1/2025).

Di Aruba, yang hanya berjarak beberapa mil dari pantai Venezuela, Amy McDonagh (56), wisatawan asal New Jersey, mengaku penerbangannya dibatalkan dan harus menunda kepulangan.

“Ketika ada perang yang terjadi hanya 30 menit penerbangan dari sini, rasanya tidak menyenangkan,” katanya.

Antrean panjang untuk perpanjangan kamar hotel menjadi pemandangan umum di hotel-hotel setempat.

Momen Natal dan Tahun Baru merupakan waktu puncak kunjungan ke Karibia, dengan wisatawan dari Amerika Serikat dan Eropa memadati destinasi ini untuk menikmati cuaca hangat dan pantai yang masih alami.

Aktivitas militer AS di Venezuela menimbulkan ketidakpastian bagi perjalanan wisatawan, khususnya di kawasan yang berada dekat zona konflik.

Bisnis.com, JAKARTA - China dan Rusia mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) atas penyitaan kapal tanker minyak Venezuela. Mereka menuding Washington melanggar hukum internasional dan mengganggu stabilitas kawasan Karibia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/12/2025) waktu setempat, yang diminta oleh Venezuela dan didukung oleh China serta Rusia.

Beijing menilai tindakan AS yang dilakukan dengan dalih penegakan hukum anti-narkotika merupakan bentuk pemaksaan sepihak dan tantangan langsung terhadap prinsip kedaulatan negara serta kebebasan navigasi.

“Langkah dan retorika AS telah memicu ketegangan berkelanjutan di kawasan, menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara regional dan komunitas internasional,” ujar Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB Sun Lei dikutip dari South China Morning Post pada Rabu (24/12/2025).

Dia menambahkan bahwa tindakan AS telah secara serius melanggar kedaulatan, keamanan, dan kepentingan sah negara lain. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah eskalasi kampanye maritim pemerintahan Presiden AS Donald Trump di kawasan Karibia, yang mencakup pencegatan kapal tanker minyak Venezuela serta pengerahan besar-besaran militer AS di dekat perairan Venezuela.

Awal bulan ini, Trump mengumumkan blokade total dan menyeluruh terhadap pengiriman minyak Venezuela yang dikenai sanksi. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan lintas negara.

Sejak itu, pasukan AS telah menyita dua kapal tanker dan mengejar kapal ketiga. Pada Senin, Trump menyatakan AS akan mempertahankan kapal-kapal tersebut beserta muatan minyaknya, bahkan membuka kemungkinan minyak sitaan dimasukkan ke dalam cadangan AS.

China menolak pembenaran Washington tersebut, dengan menilai aksi itu tidak memiliki dasar hukum internasional dan berpotensi menimbulkan risiko yang melampaui Venezuela.

Dalam beberapa tahun terakhir, China menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela, dengan pengiriman kerap dilakukan melalui perantara. Otoritas China memperingatkan bahwa penyitaan kapal tanker tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya bagi perdagangan global dan keamanan maritim.

Intervensi China juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap kebijakan AS di Belahan Barat. Sun menentang upaya AS yang dinilai melabeli kerja sama ekonomi normal sebagai ancaman keamanan, merujuk pada Strategi Keamanan Nasional pemerintahan Trump yang memperingatkan adanya pengaruh asing yang bermusuhan di kawasan tersebut.

“Sebagai negara berdaulat yang merdeka, Venezuela memiliki hak untuk secara mandiri mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain serta melindungi kepentingan sahnya,” ujar Sun.

Dia melanjutkan, China menentang segala bentuk unilateralisme dan intimidasi, serta mendukung semua negara dalam mempertahankan kedaulatan dan martabat nasionalnya.

Rusia menyuarakan sikap serupa. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh AS bertindak “ala koboi” dan menyatakan bahwa blokade serta penyitaan kapal tanker tersebut melanggar norma-norma utama hukum internasional.

“Presiden Trump menjanjikan berakhirnya konflik. Namun kenyataannya, situasi tidak membaik dan Amerika Serikat terus menabur kekacauan di Belahan Barat,” kata Nebenzia.

China dan Rusia sama-sama mendesak AS untuk menurunkan eskalasi, dengan mengacu pada prinsip Piagam PBB tentang kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Sun juga menyerukan AS untuk menghentikan tindakan yang berpotensi memperburuk ketegangan serta menghormati kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

Sengketa ini telah memicu respons domestik di Venezuela bahkan sebelum Dewan Keamanan menggelar pertemuan. Pada Selasa, beberapa jam sebelum sidang di New York, Majelis Nasional Venezuela membahas dan menyetujui pembacaan pertama rancangan undang-undang yang mengancam hukuman penjara hingga 20 tahun bagi siapa pun yang mempromosikan atau mendukung blokade laut atau tindakan yang dikategorikan pemerintah sebagai pembajakan.

Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup denda hingga 1 juta euro serta ketentuan perlindungan hukum dan ekonomi bagi operator pelayaran.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, memanfaatkan forum Dewan Keamanan untuk menyampaikan tuduhan terhadap AS, yang disebutnya melakukan tindakan agresi di laut lepas.

Dia menuduh pasukan AS secara ilegal menyita kapal tanker minyak yang terlibat dalam perdagangan internasional sah, menahan awak sipil, serta mengancam integritas teritorial Venezuela.

Moncada menyebut pencegatan kapal tanker itu sebagai perampokan bersenjata oleh kekuatan militer di perairan internasional dan menilainya sebagai bentuk blokade laut ilegal yang bertujuan mencekik perekonomian Venezuela serta memaksakan perubahan politik di Caracas.

Dia juga mengklaim lebih dari 100 warga sipil tewas dalam beberapa bulan terakhir selama operasi AS terhadap kapal-kapal yang dituding terkait perdagangan narkoba, seraya menyatakan tidak ada bukti yang dipublikasikan ke publik.

Amerika Serikat menolak tuduhan tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Washington tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela dan menuduh pemerintahannya menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai organisasi kriminal dan teroris.

Dia mengatakan, Amerika Serikat tidak mengakui Nicolas Maduro atau kroninya sebagai pemerintah sah Venezuela. “Presiden Trump telah sangat jelas bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan Amerika Serikat untuk menghadapi dan memberantas kartel narkoba yang telah beroperasi tanpa hambatan di kawasan kita selama terlalu lama," ujar Waltz.

Waltz membela penyitaan kapal tanker sebagai penegakan sanksi yang sah di perairan internasional serta menggambarkan kampanye AS sebagai upaya keamanan sekaligus kemanusiaan. “Rakyat Venezuela, sejujurnya, pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menegaskan ambisi mengembalikan dominasi Amerika di Belahan Barat (Western Hemisphere), memperkuat militer di Indo-Pasifik, dan meninjau ulang hubungan dengan kawasan Eropa.

Pernyataan itu tertuang dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional terbaru yang dirilis akhir pekan lalu yang berupaya membingkai ulang peran AS di panggung global.

Melansir Reuters pada Senin (8/12/2025), Strategi Keamanan Nasional tersebut menggambarkan visi Trump sebagai realisme fleksibel dan mendorong kebangkitan kembali Doktrin Monroe abad ke-19, yang menetapkan Belahan Barat sebagai zona pengaruh utama Washington.

Dokumen tersebut menjadi penegasan paling jelas dari upaya Trump untuk mengguncang tatanan dunia pasca-Perang Dunia II yang selama ini dipimpin AS bersama jaringan aliansi dan kelompok multilateral, sekaligus mendefinisikan ulang peran itu melalui perspektif kebijakan “America First.”

“Politik luar negeri Presiden Trump bersifat pragmatis tanpa menjadi pragmatik, realistis tanpa menjadi realis, berprinsip tanpa menjadi idealis, tegas tanpa menjadi hawkish, serta menahan diri tanpa menjadi dovish. Kebijakan ini terutama digerakkan oleh apa yang paling menguntungkan Amerika,” tulis dokumen setebal 29 halaman tersebut.

Sebagai pedoman utama yang diterbitkan setiap pemerintahan baru dan menjadi acuan bagi banyak lembaga negara, strategi itu menyatakan Trump akan memulihkan supremasi Amerika di Belahan Barat dan menempatkan kawasan tersebut sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahannya.

“Korolari Trump atas Doktrin Monroe merupakan pemulihan kekuatan dan prioritas Amerika yang masuk akal serta sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS,” bunyi dokumen tersebut, mengisyaratkan bahwa peningkatan besar kekuatan militer AS di kawasan itu tidak bersifat sementara.

Sejak mulai menjabat pada Januari, sejumlah pengkritik menilai retorika Trump kerap menyerupai imperialisme modern di kawasan Amerika. Pada awal masa pemerintahannya, Trump sempat melontarkan pernyataan samar tentang kemungkinan merebut kembali Terusan Panama hingga menggabungkan Greenland dan Kanada.

Belakangan, peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Karibia, disertai ancaman serangan darat di Venezuela dan negara-negara lain yang menjadi basis kartel narkoba, menambah kekhawatiran publik. Kekhawatiran itu muncul di tengah sejarah panjang intervensi militer AS di kawasan tersebut.

Saat ini, AS dilaporkan telah mengirim lebih dari 10.000 personel militer ke Karibia, lengkap dengan kapal induk, kapal perang, serta jet tempur.

“Strategi Keamanan Nasional terbaru ini secara cukup jelas menunjukkan bahwa kita tidak akan kembali ke pola lama,” ujar Jason Marczak, analis senior Amerika Latin di lembaga pemikir Atlantic Council, Washington.

Dokumen itu juga menyinggung meningkatnya pengaruh ekonomi China di Amerika Latin yang selama ini menjadi perhatian pemerintah AS berturut-turut, serta tekad Washington untuk membendung ekspansi Beijing.

Di Asia, Trump menyatakan bertujuan mencegah konflik dengan China terkait Taiwan dan Laut China Selatan melalui penguatan kekuatan militer AS bersama negara-negara sekutunya.

“Pencegahan konflik di Taiwan, idealnya dengan mempertahankan keunggulan militer, menjadi prioritas utama,” tulis dokumen tersebut.

Isu Taiwan sendiri telah lama menjadi sumber ketegangan dalam hubungan AS-China. Namun, rekam jejak Trump yang kerap mengambil langkah kebijakan luar negeri tak lazim membuat arah implementasi konkret dari strategi ini masih sulit diprediksi.

Eropa Terancam

Dalam dokumen tersebut, pemerintahan Trump juga memandang Eropa secara suram, dengan memperingatkan bahwa kawasan itu menghadapi risiko “penghapusan peradaban” dan harus mengubah arah kebijakan jika ingin tetap menjadi sekutu yang dapat diandalkan bagi AS.

Pernyataan itu menjadi bagian dari rangkaian sikap pejabat AS yang belakangan mengguncang asumsi pascaperang mengenai eratnya hubungan antara Eropa dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

“Dalam jangka panjang, sangat mungkin bahwa dalam beberapa dekade ke depan, sejumlah anggota NATO akan menjadi negara dengan mayoritas penduduk non-Eropa,” bunyi dokumen tersebut.

Sejumlah pengamat Eropa menilai narasi dalam strategi itu sejalan dengan poin-poin yang sering disuarakan partai-partai sayap kanan di Eropa, yang kini menjadi oposisi utama pemerintah di Jerman, Prancis, serta negara-negara tradisional sekutu AS lainnya.

Pemerintahan Trump, menurut dokumen itu, ingin memulihkan identitas Barat di Eropa. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap penggunaan retorika bernuansa rasis oleh Trump terhadap imigran non-kulit putih di AS.

Meski sejumlah politisi Eropa menyatakan keberatan atas nada pernyataan Washington, banyak negara Eropa masih sangat bergantung pada dukungan militer AS, terutama saat mereka berupaya membangun kembali kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman dari Rusia.

Dokumen tersebut juga menyebut bahwa kepentingan strategis AS terletak pada penyelesaian cepat konflik Ukraina serta pemulihan stabilitas strategis dengan Rusia.

Trump sendiri pernah menuai kritik lantaran beberapa kali menyampaikan pujian kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memunculkan tudingan bahwa ia terlalu lunak terhadap Moskow.

Reuters melaporkan, pemerintah AS menginginkan Eropa mengambil alih sebagian besar kapasitas pertahanan konvensional NATO, mulai dari intelijen hingga sistem rudal, dalam tenggat waktu yang dinilai sebagian pejabat Eropa sebagai tidak realistis.

Menilai prioritas kawasan dunia dalam agenda Trump, analis lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies, Brad Bowman, menulis di X bahwa pemenang dalam perebutan waktu, sumber daya, dan perhatian AS adalah kawasan Belahan Barat dan kemungkinan kawasan Pasifik.

Sementara itu, kawasan Eropa terbilang menjadi pihak yang dirugikan. “Timur Tengah masih tanda tanya besar, sedangkan Afrika, semoga beruntung,” tulisnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal perang Amerika Serikat (AS), kapal induk USS Gerald R. Ford, dilaporkan kini berada di Laut Karibia. Ini menjadi eskalasi baru dari pertikaian AS dan sejumlah negara Amerika Latin, salah satunya Venezuela.

AS sendiri melalui pemerintahan Presiden Donald Trump tegang dengan sejumlah negara Amerika Latin setelah mengumumkan memperkuat kampanye antinarkoba. Drone AS kerap menyerang sejumlah kapal yang diyakini terkait transaksi haram itu, dengan puluhan korban tewas berjatuhan, kebanyakan warga Venezuela.

Pengumuman merapatnya USS Gerald R. Ford diumumkan militer AS Minggu. Meski Trump telah menegaskan penambahan pasukan di Karibia sebagai bagian dari inisiatif antiperdagangan manusia, tetapi spekulasi telah berkembang bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer ke pemimpin kuat Venezuela, Nicolas Maduro.

"Grup Serang Kapal Induk USS Gerald R. Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya," kata Komando Selatan AS (SOUTHCOM), yang mengawasi pasukan Amerika di Amerika Latin dan Karibia, dikutip AFP, Senin (17/11/2025).

"Gugus tugas tempur telah memasuki Laut Karibia... mengikuti arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela Tanah Air," tegasnya.

"Gugus tugas tempur tersebut terdiri dari kapal induk AS tercanggih, dua kapal perusak berpeluru kendali, serta kapal dan pesawat pendukung lainnya."

Secara rinci sejak meluncurkan kampanye militer pada bulan September, pasukan AS telah menewaskan setidaknya 83 orang yang dituduh mengangkut narkoba di perairan internasional. AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target dalam lebih dari 20 serangan tersebut.

Para ahli mengatakan kematian tersebut merupakan pembunuhan di luar hukum. Meskipun, targetnya adalah para pengedar narkoba yang sudah dikenal.

Sementara itu, Caracas memandang pengerahan militer sebagai ancaman nyata. Apalagi, sudah lama diketahui bahwa AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela dan telah mengeluarkan hadiah US$50 juta (sekitar Rp 834 miliar) untuk penangkapannya agar ia dapat menghadapi tuduhan memimpin kartel narkoba.

"Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa itu, tetapi kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba," kata Trump di atas Air Force One.

Sebelumnya, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara CBS News bahwa ia ragu Amerika akan berperang dengan Venezuela. Tetapi ia yakin masa jabatan Maduro sudah bisa "dihitung".

Militer AS juga telah meningkatkan kehadirannya di Trinidad dan Tobago, sebuah kepulauan di lepas pantai Venezuela. Pasukan AS dan Trinidad memulai latihan gabungan pada hari Minggu untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang baru yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap kartel narkoba di Karibia, makin banyak makan korban. Dalam update terbaru, AFP, Jumat (7/11/2025), total 70 orang telah tewas dalam serangan militer AS ke kapal-kapal yang diduga pengedar narkoba.

Kamis, pasukan AS menyerang sebuah kapal baru dan menewaskan tiga orang. Perlu diketahui, Amerika mulai melakukan serangan sejak awal September, dengan menyasar kapal-kapal di Karibia dan Pasifik timur, meski dikritik ahli karena dianggap "pembunuhan di luar hukum".

Menteri Perang AS, Kepala Pentagon, Pete Hegseth merilis rekaman udara terbaru dari serangan AS di X. Ia menyebut serangan terjadi di perairan internasional dan menargetkan sebuah kapal yang dioperasikan oleh organisasi teroris terdaftar".

"Kepada semua teroris narkotika yang mengancam tanah air kita: jika kalian ingin tetap hidup, hentikan perdagangan narkoba," tulisnya.

"Jika kalian terus memperdagangkan narkoba yang mematikan, kami akan membunuh kalian," katanya lagi.

Seperti beberapa video sebelumnya yang dirilis oleh pemerintah AS. Namun sebagian kapal dikaburkan karena alasan yang tidak dijelaskan.

Serangan AS sejauh ini telah menghancurkan setidaknya 18 kapal, 17 kapal dan sebuah kapal semi-submersible. Tetapi Washington belum mempublikasikan bukti konkret apa pun bahwa targetnya menyelundupkan narkotika atau menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah membangun pasukan yang signifikan di Amerika Latin, sebagai kampanye untuk memberantas perdagangan narkoba. Sejauh ini, mereka telah mengerahkan enam kapal Angkatan Laut di Karibia, mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, dan memerintahkan gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford ke wilayah tersebut.

Pemerintah dan keluarga korban tewas dalam serangan AS mengatakan banyak korban tewas adalah warga sipil, terutama nelayan. Pemerintah Venezuela, kebanyakan kapal yang dihancurkan berasal, telah berulang kali menuduh Trump berusaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Maduro sendiri didakwa atas tuduhan narkoba di AS. Pesawat pengebom AS juga telah melakukan unjuk kekuatan di dekat Venezuela, terbang di atas Laut Karibia di lepas pantai negara itu setidaknya empat kali sejak pertengahan Oktober.

Selain Venezuela, Kolombia juga menjadi sasaran Trump. Ia menyebut Presiden Gustavo Petro, sebagai seorang gembong narkoba ilegal, membiarkan budidaya narkotika dalam skala besar di negaranya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) meningkatkan operasi militernya di perairan internasional. Pada Selasa, pasukan AS melancarkan serangan di Samudra Pasifik Timur yang menewaskan dua orang di atas perahu yang dituduh menyelundupkan narkoba.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan ini, dengan menyatakan bahwa intelijen mengonfirmasi kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan, transit di rute narkotika yang diketahui, dan membawa narkotika. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam operasi AS yang telah berlangsung sejak awal September.

"Kami akan menemukan dan mengakhiri SETIAP kapal yang berniat menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika untuk meracuni warga negara kami. Melindungi tanah air adalah prioritas UTAMA kami," tambahnya, dikutip AFP, Rabu (5/11/2025).

Sejak operasi ini dimulai, yang ditujukan pada pengedar narkoba yang dituduh AS sebagai "kelompok teroris", total korban tewas kini mencapai sedikitnya 67 orang di wilayah Karibia dan Pasifik. Total serangan AS telah menghancurkan sedikitnya 17 kapal, termasuk 16 perahu dan satu kapal semi-submersible.

Administrasi Donald Trump secara resmi memberitahu Kongres bahwa AS terlibat dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba Amerika Latin. Ini digunakan sebagai pembenaran atas serangan tersebut, yang oleh para ahli disebut sebagai pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings).

Operasi pencegahan ini didukung oleh pengerahan besar-besaran kekuatan militer AS di sekitar Amerika Latin, termasuk kapal perang, pesawat tempur siluman F-35, dan kapal induk USS Gerald R. Ford. Namun, Washington belum mempublikasikan bukti yang membuktikan bahwa target-target yang diserang tersebut benar-benar menyelundupkan narkotika atau menimbulkan ancaman langsung terhadap AS.

Pemerintah negara korban dan keluarga korban menyatakan bahwa banyak dari yang tewas adalah warga sipil, termasuk para nelayan.

Peningkatan militer AS ini langsung memicu ketegangan regional. Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang juga menghadapi dakwaan narkoba di AS.

Ia menuduh Washington menggunakan isu perdagangan narkoba sebagai dalih untuk "memaksakan perubahan rezim" di Caracas demi merebut minyak Venezuela.

"Tidak ada penanaman narkoba di Venezuela, melainkan hanya digunakan sebagai rute transit kokain Kolombia di luar keinginan kami," ujarnya.

Kritik juga datang dari komunitas internasional. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada hari Selasa menyatakan harapannya agar tidak ada invasi darat AS ke Venezuela dan menegaskan kesediaannya untuk menengahi konflik antara kedua negara.

Vatikan Teriak

Operasi AS ini juga mengundang respons Vatikan. Paus Leo XIV turut mengkritik penempatan militer AS di Karibia.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang hak suatu negara untuk memiliki militer "mempertahankan perdamaian", Paus mengatakan bahwa kasus ini agak berbeda.

"Namun dalam kasus ini, tampaknya sedikit berbeda. Ini meningkatkan ketegangan. Saya pikir Paus yang berusia 70 tahun itu tidak berpikir bahwa dengan kekerasan kita akan menang. Hal yang harus dilakukan adalah mencari dialog," pungkasnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump semakin menjadi. Paman Sam kembali melancarkan serangan mematikan terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di wilayah Karibia.

Aksi ini menewaskan tiga orang dan menambah daftar panjang operasi militer AS yang menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa pasukan AS menyerang sebuah kapal di perairan internasional pada Sabtu, menyebut kapal itu sedang berlayar di "rute perdagangan narkotika yang diketahui" AS.

"Para teroris narkotika ini membawa narkoba ke pantai kita untuk meracuni warga Amerika di dalam negeri, dan mereka tidak akan berhasil," kata Hegseth dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Newsweek, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan bahwa kapal tersebut dioperasikan oleh "organisasi teroris". Namun sayangnya nama organisasi tidak diungkapkan.

Menurut data pemerintah AS, setidaknya 64 orang telah tewas dalam 15 serangan terhadap 16 kapal di Karibia selatan dan Pasifik timur sejak awal September. Dengan serangan terbaru ini berarti total 67 tewas dengan 16 serangan ke 17 kapal.

Trump menggambarkan operasi ini sebagai bagian dari "tindakan keras tanpa kompromi" terhadap penyelundupan narkoba ke AS. Namun, kampanye militer ini dikritik keras oleh Partai Demokrat, sebagian anggota Partai Republik, serta pakar hukum internasional.

Mereka menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional. Karena dilakukan di perairan internasional tanpa mandat PBB.

Pemerintah AS mengklaim operasi itu sah secara hukum, tetapi hanya memberikan sedikit bukti publik mengenai target serangan. The Guardian melaporkan bahwa CIA menjadi penyedia utama intelijen di balik operasi ini, sementara bukti terhadap para tersangka kemungkinan akan tetap dirahasiakan.

Trump juga telah mengkonfirmasi bahwa ia memberi wewenang kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela, dan membuka kemungkinan tindakan darat terhadap negara tersebut. Langkah ini memperkuat dugaan bahwa peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Karibia bukan semata-mata demi perang melawan narkoba, melainkan upaya menekan pemerintahan Nicolás Maduro.

"Departemen akan memperlakukan mereka persis seperti kami memperlakukan Al-Qaeda. Kami akan terus melacak, memetakan, memburu, dan membunuh mereka," tegas Hegseth.

Sementara itu, sejumlah senator Demokrat menuntut pengarahan darurat kepada Senat mengenai dasar hukum dan daftar kelompok yang menjadi target operasi militer tersebut.

"Hingga saat ini, pemerintah gagal memberikan informasi dasar kepada Senat untuk menjalankan fungsi pengawasan," tulis para senator dalam surat resmi kepada Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan pada hari Sabtu bahwa AS kembali melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal penyelundup narkotika di Karibia. Itu sebagai sinyal AS menegaskan kembali perangnya dengan rezim yang mendukung kartel narkotika.

"Hari ini, atas arahan Presiden Trump, Departemen Perang melancarkan serangan kinetik mematikan terhadap kapal penyelundup narkotika lain yang dioperasikan oleh Organisasi Teroris Terdaftar (DTO) di Karibia," tulis Hegseth di platform media sosial AS, X.

Ia mencatat bahwa kapal tersebut diketahui oleh intelijen AS terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal.

"Tiga pria teroris narkotika berada di atas kapal tersebut selama serangan yang dilakukan di perairan internasional. Ketiga teroris tersebut tewas, dan tidak ada pasukan AS yang terluka dalam serangan ini," tambahnya.

Washington telah melancarkan lebih dari selusin serangan, sebagian besar di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, menewaskan sedikitnya 64 orang sejak September.

BacaJuga: Trump Puji Pertemuan dengan Xi Jinping sebagai Langkah Menuju Perdamaian Abadi

Kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum mempertanyakan legalitas operasi tersebut, dengan alasan bahwa serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba melanggar hukum internasional.

Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyebut serangan itu "tidak dapat diterima" dan mendesak penyelidikan independen atas apa yang digambarkan kantornya sebagai pembunuhan di luar hukum.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat membantah laporan media bahwa serangan terhadap instalasi militer di Venezuela akan segera terjadi, dan mengatakan kepada wartawan bahwa ia belum membuat keputusan terkait masalah tersebut.

"Tidak, itu tidak benar," kata Trump di atas Air Force One ketika ditanya apakah ia sedang mempertimbangkan serangan di Venezuela.

Beberapa media AS melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap instalasi militer di Venezuela sebagai bagian dari dugaan perang melawan "narko-terorisme", dan bahwa serangan itu bisa terjadi kapan saja.

Miami Herald melaporkan pada hari Jumat sebelumnya bahwa serangan yang direncanakan—yang sebelumnya telah diliput oleh The Wall Street Journal—dimaksudkan untuk menghancurkan instalasi militer yang digunakan oleh Cartel de los Soles, sebuah jaringan perdagangan narkoba yang dituduh AS menyelundupkan kokain ke negara tersebut, dan mengganggu rute perdagangan yang menurut pejabat AS mengangkut sekitar 500 ton kokain setiap tahunnya.

Washington menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro memimpin Cartel de los Soles, sebuah kelompok kriminal yang berbasis di negara Amerika Selatan tersebut. Pada bulan Juli 2025, Washington telah menetapkannya sebagai organisasi "teroris".

Sumber-sumber mengatakan kepada Herald bahwa target-target tersebut dapat diserang melalui udara dalam "hari atau bahkan jam", sementara Washington telah menggandakan hadiahnya untuk informasi tentang Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi $50 juta dan menawarkan $25 juta untuk pejabat penting seperti Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello.

"Maduro akan segera terjebak dan mungkin akan segera menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari negara ini bahkan jika ia memutuskan untuk melakukannya," kata harian yang berbasis di Florida tersebut mengutip sebuah sumber. "Yang lebih buruk baginya, sekarang ada lebih dari satu jenderal yang bersedia menangkap dan menyerahkannya, sepenuhnya menyadari bahwa membicarakan kematian itu satu hal, dan melihat kedatangannya adalah hal lain."

Setidaknya 14 serangan telah dilakukan sejak awal September, sebagian besar di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, menewaskan lebih dari 61 orang.

Kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum telah mempertanyakan legalitas operasi tersebut, dengan alasan bahwa serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba melanggar hukum internasional.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyebut serangan itu "tidak dapat diterima" dan mendesak penyelidikan independen atas apa yang digambarkan kantornya sebagai pembunuhan di luar hukum.

Maduro menuduh Washington "memalsukan" perang melawan negaranya, menyebut tuduhan AS itu "vulgar" dan "sepenuhnya palsu." Ia bersikeras bahwa Venezuela "tidak memproduksi daun kokain" dan mengatakan pergerakan militer AS di dekat pantainya menandakan rencana untuk "perang baru yang abadi."