Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyampaikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang berhasil menarik minat investor asal Hungaria.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) di bidang energi hijau dalam forum bisnis Indonesia’s New Economic Frontier: Investing in Batang Integrated Estate and Health Special Economic Zone di Budapest, Hungaria.

Dua MoU tersebut ditandatangani antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) selaku badan usaha pembangun dan pengelola KEK Industropolis Batang dengan perusahaan asal Hungaria, yakni Merlion Tech Ltd dan Iconic Energi Kft. Kedua perusahaan bergerak di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kami mengundang dunia usaha internasional tidak hanya untuk menyaksikan transformasi Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan tersebut,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Edwin menegaskan Indonesia dan Hungaria memiliki potensi besar untuk membangun kemitraan strategis di sektor kesehatan, farmasi, sains, dan inovasi. Hungaria dikenal sebagai salah satu pusat riset farmasi terkemuka di Eropa Tengah dan Timur, sementara Indonesia menawarkan skala pasar dan infrastruktur yang kompetitif untuk pengembangan investasi jangka panjang.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama KEK Industropolis Batang Agung Putu Ngurah Wirawan memaparkan perkembangan signifikan kawasan yang hingga kini telah mencatatkan total investasi sebesar 1,3 miliar dolar AS dan menyerap sekitar 11.000 tenaga kerja langsung.

Ia mengatakan tingginya minat investor terhadap kawasan tersebut tercermin dari peningkatan penjualan lahan yang jauh melampaui rata-rata kawasan industri nasional.

“Pada 2024, penjualan lahan di KEK Industropolis Batang mencapai 104 hektare dan pada 2025 telah mencapai 97 hektare. Angka ini jauh di atas rata-rata penjualan kawasan industri pada umumnya yang hanya berkisar 15-20 hektare per tahun. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap potensi dan daya saing KEK Industropolis Batang,” ujar Agung.

Selain mempromosikan peluang investasi di KEK Industropolis Batang, pemerintah juga memperkenalkan sejumlah KEK sektor kesehatan kepada komunitas bisnis Hungaria, di antaranya KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, serta KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

Dalam sesi business matching yang diwakili Plt Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Bambang Wijanarko, sejumlah potensi kerja sama turut dibahas, antara lain pengembangan sektor manajemen air dan daur ulang air industri untuk mendukung kebutuhan kawasan di masa depan.

Selain itu, dibahas pula peluang investasi properti dan fasilitas pendukung bagi pekerja di KEK Industropolis Batang, serta penjajakan skema pendanaan bersama antara pemerintah Hungaria dan Indonesia guna mendukung proyek-proyek strategis.

Sebelum forum berlangsung, delegasi Indonesia melakukan serangkaian pertemuan dengan Hungarian Export Promotion Agency (HEPA), Hungarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI), dan Hungarian Water Partnership pada 20 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Hungaria menunjukkan minat besar terhadap sektor pengelolaan air, energi hijau, teknologi digital, dan smart city. Bahkan, pihak HCCI mengusulkan agar KEK Industropolis Batang dijadikan proyek percontohan teknologi pengolahan air Hungaria di Indonesia.

Rangkaian promosi investasi ini dinilai berhasil memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Eropa Timur dan Tengah sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor energi hijau, pengelolaan air, teknologi digital, dan manufaktur maju.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bersama PT KITB dan kementerian/lembaga terkait akan mempercepat agenda business matching lanjutan, kunjungan investor ke Indonesia, serta pembahasan implementasi kerja sama investasi dan transfer teknologi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Austria, dan Hungaria usai melawat ke Prancis. Hal itu dilakukan karena negara yang akan dikunjungi Prabowo memiliki posisi strategis.

"Ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga Negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia," kata Juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Sugiat Santoso, Jumat (29/5/2026).

Untuk Prancis, kata Sugiat, punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," katanya.

Sementara Austria, merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Austria, dan Hungaria usai melawat ke Prancis. Hal itu dilakukan karena negara yang akan dikunjungi Prabowo memiliki posisi strategis.

"Ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga Negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia," kata Juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Sugiat Santoso, Jumat (29/5/2026).

Untuk Prancis, kata Sugiat, punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," katanya.

Sementara Austria, merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

Sedangkan Hungaria adalah pusat agresif pembangunan gigafactory baterai EV di Uni Eropa (tempat berkumpulnya raksasa seperti Samsung SDI dan CATL). Dia menyebut masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka.

Lihat video: Penuh Hormat! Momentum Upacara Kenegaraan Presiden Prabowo di Paris



Sugiat menekankan bila Indonesia menguasai 65% nikel dunia. Sementara Eropa (melalui gigafabrik di Hungaria/Budapest dan teknologi Austria/Wina) sangat butuh nikel Indonesia. "Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," katanya.

Sugiat mengungkapkan dunia saat ini sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Namun, Indonesia punya waktu terbatas sebelum teknologi baterai bergeser ke bahan non-nikel.

Untuk itu, Presiden Prabowo bergerak cepat secara maraton (Paris-Wina-Budapest) dalam satu bulan untuk mengunci investasi hilirisasi ini sebelum jendela peluangnya tertutup. Menunda perjalanan berarti kehilangan momentum emas.

Tak hanya itu, Sugiat menerangkan sebuah negara tidak bisa mendikte dunia jika militernya lemah. Kunjungan berulang ke Paris adalah cara Prabowo membangun trust tingkat tinggi dengan Presiden Macron agar Indonesia diberi akses teknologi militer yang tidak sembarang negara bisa beli.

Oleh karena itu, Sugiat menegaskan bila penilaian perjalanan Presiden hanya dari ongkos tiket pesawat adalah cara berpikir yang tidak sebanding. Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, dan posisi tawar Indonwsia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dari sekadar biaya operasional perjalanan.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik bebas-aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," katanya.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," timpalnya.

Sugiat menyatakan, Presiden Prabowo saat ini tidak sedang melakukan diplomasi seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Menurutnya, Prabowo tengah bertarung di panggung dunia untuk menaikkan kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer.

"Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Patriot yang tahu persis bagaimana cara memenangkan kepentingan nasional di luar negeri. Menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengungkapkan bahwa pada akhir Mei 2026, Presiden RI Prabowo melakukan kunjungan ke tiga negara Eropa, yakni Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiganya dinilai memiliki peran penting bagi kepentingan Indonesia.

Prancis, kata dia, merupakan salah satu kekuatan utama di Eropa Barat dalam bidang teknologi dan pertahanan. Sugiat menyebut hubungan yang erat dengan Presiden Emmanuel Macron menjadi faktor penting untuk membuka akses kerja sama strategis, termasuk di sektor militer.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," katanya.

Sementara Austria disebut memiliki posisi penting sebagai pusat industri manufaktur presisi di Eropa Tengah, terutama pada sektor mesin, otomotif, logam, hingga industri kimia dan makanan-minuman.

Di sisi lain, Hungaria dinilai strategis karena menjadi pusat pengembangan gigafactory baterai kendaraan listrik di Uni Eropa, tempat perusahaan besar seperti Samsung SDI dan CATL beroperasi. Sugiat menilai langkah masuk ke Hungaria akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik Eropa.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan besar karena menguasai sekitar 65% cadangan nikel dunia. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi industri kendaraan listrik Eropa.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," katanya.

Menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, percepatan diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo bertujuan mengamankan investasi hilirisasi sebelum perkembangan teknologi baterai bergeser dari penggunaan nikel ke material lain.

Karena itu, lanjut dia, kunjungan beruntun ke Paris, Wina, dan Budapest dilakukan untuk memastikan Indonesia tidak kehilangan momentum dalam persaingan global industri kendaraan listrik.

Selain urusan ekonomi, Sugiat menilai penguatan hubungan dengan Prancis juga berkaitan dengan kepentingan pertahanan nasional. Ia mengatakan pendekatan intensif dengan Paris dilakukan agar Indonesia memperoleh akses terhadap teknologi militer strategis.

Ia menepis anggapan bahwa kunjungan Presiden hanya soal biaya, dan menegaskan bahwa manfaat diplomasi jauh lebih besar dibanding pengeluaran perjalanan luar negeri.

Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan politik bebas aktif Indonesia yang berdaulat serta strategi hedging untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," sambungnya.

Sugiat juga menilai Prabowo menjalankan diplomasi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia agar lebih mandiri secara ekonomi dan militer.

Ia menekankan bahwa dampak konkret dari kerja sama, investasi, dan transfer teknologi akan terlihat dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkapkan bahwa pada akhir Mei 2026, Presiden RI Prabowo melakukan kunjungan ke tiga negara Eropa, yakni Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiganya dinilai memiliki peran penting bagi kepentingan Indonesia.

Prancis, kata dia, merupakan salah satu kekuatan utama di Eropa Barat dalam bidang teknologi dan pertahanan. Sugiat menyebut hubungan yang erat dengan Presiden Emmanuel Macron menjadi faktor penting untuk membuka akses kerja sama strategis, termasuk di sektor militer.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," katanya.

Sementara Austria disebut memiliki posisi penting sebagai pusat industri manufaktur presisi di Eropa Tengah, terutama pada sektor mesin, otomotif, logam, hingga industri kimia dan makanan-minuman.

Di sisi lain, Hungaria dinilai strategis karena menjadi pusat pengembangan gigafactory baterai kendaraan listrik di Uni Eropa, tempat perusahaan besar seperti Samsung SDI dan CATL beroperasi. Sugiat menilai langkah masuk ke Hungaria akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik Eropa.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan besar karena menguasai sekitar 65% cadangan nikel dunia. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi industri kendaraan listrik Eropa.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," katanya.

Menurut Juru Bicara Gerindra itu, percepatan diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo bertujuan mengamankan investasi hilirisasi sebelum perkembangan teknologi baterai bergeser dari penggunaan nikel ke material lain.

Karena itu, lanjut dia, kunjungan beruntun ke Paris, Wina, dan Budapest dilakukan untuk memastikan Indonesia tidak kehilangan momentum dalam persaingan global industri kendaraan listrik.

Selain urusan ekonomi, Sugiat menilai penguatan hubungan dengan Prancis juga berkaitan dengan kepentingan pertahanan nasional. Ia mengatakan pendekatan intensif dengan Paris dilakukan agar Indonesia memperoleh akses terhadap teknologi militer strategis.

Ia menepis anggapan bahwa kunjungan Presiden hanya soal biaya, dan menegaskan bahwa manfaat diplomasi jauh lebih besar dibanding pengeluaran perjalanan luar negeri.

Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan politik bebas aktif Indonesia yang berdaulat serta strategi hedging untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," sambungnya.

Sugiat juga menilai Prabowo menjalankan diplomasi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia agar lebih mandiri secara ekonomi dan militer.

Ia menekankan bahwa dampak konkret dari kerja sama, investasi, dan transfer teknologi akan terlihat dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Péter Magyar resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Hungaria pada Sabtu (9/5/2026), menandai berakhirnya dominasi politik Viktor Orbán yang telah memimpin negara tersebut selama lebih dari satu dekade.

Dilansir oleh Guardian, pelantikan Magyar berlangsung di gedung parlemen di Budapest setelah koalisi oposisi yang dipimpinnya meraih kemenangan besar dalam pemilihan parlemen terbaru.

Partai yang dipimpinnya, Tisza Party, berhasil mengamankan mayoritas kursi di parlemen sehingga memungkinkan pembentukan pemerintahan baru tanpa hambatan berarti.

Dalam pidato pelantikannya, Magyar menyebut kemenangan tersebut sebagai titik awal perubahan besar bagi Hungaria. Ia berjanji akan memulihkan institusi demokrasi, memperkuat supremasi hukum, serta meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.

“Kami memulai babak baru bagi Hungaria,” ujar Magyar dalam pidatonya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa yang sempat memburuk selama masa pemerintahan Orbán.

Selama beberapa tahun terakhir, hubungan Hungaria dengan Uni Eropa mengalami ketegangan terkait isu demokrasi, kebebasan pers, serta independensi lembaga peradilan.

Akibatnya, sebagian dana bantuan Uni Eropa sempat dibekukan karena kekhawatiran terhadap tata kelola pemerintahan di negara tersebut.

Magyar sebelumnya dikenal sebagai mantan orang dalam lingkaran kekuasaan Orbán sebelum kemudian menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemerintahannya.

Popularitasnya meningkat sejak 2024 ketika ia muncul sebagai figur oposisi yang mampu menyatukan berbagai kelompok anti-pemerintah.

Kini, sebagai perdana menteri baru, Magyar menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk kondisi ekonomi yang melambat, defisit anggaran negara, serta upaya memulihkan kepercayaan investor dan mitra internasional.

Meski demikian, kemenangan oposisi dan pelantikan Magyar dianggap sebagai perubahan politik paling signifikan di Hungaria dalam lebih dari satu dekade.

Banyak warga berharap pemerintahan baru dapat membawa reformasi yang lebih luas serta membuka kembali hubungan yang lebih konstruktif dengan mitra internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

BUDAPEST - Perdana Menteri Hungaria yang akan datang, Peter Magyar, mengatakan ia akan memerintahkan penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu jika ia memasuki negara itu. Ini menandai pembalikan tajam dari kebijakan pendahulunya, Viktor Orban.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin, Magyar mengatakan ia akan menghentikan penarikan Hungaria dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang diprakarsai Orban. Magyar menekankan sebagai negara anggota, Budapest secara hukum wajib untuk menegakkan surat perintah penangkapannya.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada tahun 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel mengklaim awal pekan ini bahwa Magyar telah berbicara dengan Netanyahu dan mengundangnya untuk mengunjungi Hungaria setelah kemenangan telak partai Tisza pada 12 April.

Ketika diminta untuk mengklarifikasi, Magyar membenarkan panggilan tersebut tetapi meremehkan undangan tersebut, mengatakan ia telah berbicara dengan beberapa pemimpin dan secara umum mengundang mereka untuk menghadiri peringatan mendatang dari pemberontakan rakyat tahun 1956.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu telah diberitahu bahwa Hongaria akan berusaha untuk tetap berada di ICC – dan apa implikasinya.

“Saya telah menjelaskan kepada perdana menteri Israel bahwa kami tidak akan mundur [dari ICC]. Pemerintah Tisza bermaksud menghentikan ini dan agar Hongaria tetap menjadi anggota,” ujar Magyar.

Dia menegaskan, “Jadi saya pikir saya tidak menyesatkan siapa pun. Jika suatu negara adalah anggota ICC dan jika seseorang yang dicari memasuki wilayah negara tersebut, mereka harus ditahan… Saya berasumsi setiap pemimpin negara dan pemerintah menyadari peraturan ini.”

Sikap Magyar menandai pemutusan langsung dengan sikap pemerintah yang akan segera lengser, yang menolak yurisdiksi ICC dan menjamin Netanyahu jalan aman.

Orban menolak surat perintah tersebut sebagai “kurang ajar dan sinis.” April lalu, Budapest bergerak untuk menarik diri dari ICC, dengan alasan pengadilan tersebut telah dipolitisasi.

Parlemen negara tersebut menyetujui langkah tersebut pada bulan Mei, meskipun berdasarkan Statuta Roma, penarikan diri hanya berlaku setahun setelah pemberitahuan resmi PBB, yang saat ini ditetapkan pada 2 Juni.

Magyar berkampanye untuk memperbaiki hubungan dengan Brussels dan membuka lebih dari 16 miliar euro (USD19 miliar) dana Uni Eropa untuk Hongaria yang saat ini dibekukan karena tuduhan pelanggaran hukum dan korupsi.

Sejak kemenangannya, Magyar juga berjanji mereformasi media pemerintah, mempertimbangkan keanggotaan Zona Euro, dan mengakhiri veto atas bantuan Ukraina – meskipun dengan beberapa catatan.

Ia mendukung keputusan Hongaria untuk tidak ikut serta dalam paket pinjaman Uni Eropa sebesar 90 miliar euro kepada Kiev, dengan alasan kendala anggaran, dan mengatakan aksesi Ukraina ke Uni Eropa dalam satu dekade tidak realistis.

Pada konferensi pers hari Senin, ia juga mendesak Kiev membuka kembali pipa Druzhba Rusia dan mengatakan Hongaria tidak akan menerima "segala bentuk pemerasan" terkait pasokan energi.

Sebelumnya ia mengatakan Budapest akan terus membeli energi Rusia, memprioritaskan minyak termurah, dan memberi sinyal bahwa ia akan "menjawab" jika Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon.

Bisnis.com, SEMARANG — Perdana Menteri terpilih Hungaria Peter Magyar telah mengumumkan rencananya untuk merombak media pemerintah dan menyerukan agar presiden Hungaria untuk mengundurkan diri.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Magyar mengumumkan bahwa langkah pertamanya setelah menjabat adalah akan menghentikan sementara siaran berita media pemerintah. Aksi ini merupakan bagian dari upayanya untuk membentuk pemerintahan baru setelah kemenangannya dalam Pemilihan Umum.

Dalam penampilan pertamanya di stasiun penyiaran publik Hungaria setelah hampir dua tahun, Magyar mengatakan bahwa pemerintahan barunya akan menangguhkan program berita stasiun tersebut sampai kondisi yang independen, objektif, dan tidak memihak terpenuhi. Stasiun penyiaran publik ini disebut sebagai corong partai Fidesz Orban selama selama bertahun-tahun.

“Salah satu elemen kunci dari program kami adalah bahwa pabrik kebohongan ini akan berakhir begitu pemerintahan Tisza terbentuk,” kata Magyar kepada pembawa acara, dikutip Kamis (16/04/2026).

Selain itu, saat datang ke radio pemerintah Kossuth, Magyar menyebut bahwa warga Hungaria berhak mendapat media layanan publik yang menyiarkan kebenaran.

“Setiap warga Hungaria berhak mendapatkan media layanan publik yang menyiarkan kebenaran. Kita akan membutuhkan sedikit waktu untuk mengesahkan undang-undang media baru, otoritas media baru, dan menciptakan profesional agar media pemerintah benar-benar dapat menjalankan fungsinya,” tambahnya.

Di sisi lain, Magyar juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Hungaria Tamas Sulyok di Istana Alexander di Budapest. Setelah pertemuan tersebut, Magyar mengatakan bahwa Sulyok tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria. Tidak hanya itu, Magyar juga menuntut Sulyok untuk segera mundur dari jabatannya begitu pemerintahan baru terbentuk.

“Saya mengulangi kepadanya bahwa dia tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria dan tidak pantas menjadi penjaga hukum,” jelas Magyar

Sebelumnya, pada hari Minggu lalu, partai Tisza Peter Magyar berhasil meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum. Kemenangan Peter Magyar pada pemilu ini disebut sebagai kemenangan bersejarah karena berhasil mengalahkan Perdana Menteri sayap kanan Viktor Orban yang telah berkuasa selama 16 tahun sejak 2010.

Menyusul kemenangan telak Magyar dan partai sayap kanan-tengah Tisza dalam pemilu tersebut, pemimpin oposisi mulai mendesak agar serah terima kekuasaan dilakukan secepat mungkin. Berdasarkan undang-undang Hungaria, sidang perdana parlemen baru, yang harus memilih perdana menteri baru harus diselenggarakan paling lambat pada 12 Mei mendatang.

Terkait transisi kekuasaan ini, Magyar diketahui telah melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Hungaria Tamas Sulyok. Dari konsultasi tersebut, Magyar mengatakan bahwa presiden Hungaria tersebut telah meyakinkan bahwa dirinya akan menjadi calon perdana menteri yang diajukan, dan bahwa sidang perdana kemungkinan besar akan dijadwalkan pada 6 atau 7 Mei.

“(Presiden) berpendapat, dan saya kira semua orang sependapat, bahwa demi kepentingan bangsa Hungaria, setelah mandat yang begitu kuat dari para pemilih, pergantian pemerintahan dan pergantian rezim harus dilakukan secepat mungkin,” ujar Magyar, dikutip dari laman Euronews, Kamis (16/04/2026).

Menjelang dimulainya pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya, Magyar meminta pemerintahan Orban untuk bertindak sebagai pemerintah sementara dalam beberapa minggu terakhir masa jabatannya.

Magyar juga meminta agar pemerintahan Orban tidak membuat keputusan yang merugikan kepentingan Hungaria atau menghambat kerja pemerintahan berikutnya. Atas perolehan dua pertiga kursi di parlemen dari hasil pemilu, pemerintahan baru yang dipimpin Magyar memiliki kekuasaan yang besar untuk mengubah konstitusi dan membatalkan banyak kebijakan Orban.

Bisnis.com, SEMARANG— Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dilaporkan lengser dari jabatannya setelah 16 tahun berkuasa, usai kalah dalam pemilihan umum yang menunjukkan hasil bahwa partai oposisi Tisza memenangkan 98,94% suara yang telah dihitung.

Dilansir dari laman Time, kekalahan Viktor Orbán ini terjadi setelah hampir setengah dari suara yang telah dihitung pada hari Minggu (12/04/2026) menunjukkan bahwa partai Tisza diproyeksikan memenangkan 135 dari 199 kursi di parlemen. Sementara itu, untuk partai Fidesz yang berkuasa pada pimpinan Orbán diketahui akan mendapatkan 57 kursi berdasarkan kedudukan saat ini.

“Hasil pemilu belum final, tetapi situasinya dapat dipahami dan jelas. Tanggung jawab dan kemungkinan untuk memerintah tidak diberikan kepada kami. Saya telah mengucapkan selamat kepada pemenang,” tutur Orbán di kantor kampanye Fidesz, dikutip Senin (13/04/2026).

Berdasarkan hasil pemilihan suara hingga Minggu malam tersebut, pemimpin partai Tisza Péter Magyar disebut akan menggantikan posisi Viktor Orbán setelah 16 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria sejak tahun 2010. Tak hanya itu, hasil pemilihan umum Perdana Menteri ini juga menunjukkan bahwa ketertinggalan partai Orbán dari Tisza menjadi penanda pergeseran politik yang mengejutkan di negara Eropa tersebut.

Sebagai lawan dari Orbán, Magyar diketahui telah menyebutkan janji bahwa dirinya akan memperbaiki ketegangan hubungan antara Hungaria dan Uni Eropa, memberantas korupsi, dan menyalurkan dana ke layanan publik yang telah lama diabaikan. Lebih lanjut, setelah melihat hasil pemilihan umum, Magyar menuturkan bahwa pemilih Tisza telah menulis ulang sejarah Hungaria.

“Saudara-saudaraku warga Hungaria, kita telah berhasil! Malam ini, kebenaran menang atas kebohongan. Hari ini, kita menang karena orang Hungaria tidak bertanya apa yang bisa dilakukan tanah air mereka untuk mereka, melainkan bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk tanah air mereka. Kalian telah menemukan jawabannya. Dan kalian telah melakukannya,” kata Magyar, dikutip dari laman The Guardian, Selasa (16/04/2026).

Pemilihan umum Perdana Menteri Hungaria ini disebut telah menjadi sorotan dunia sebagai ujian ketangguhan gerakan MAGA dan kelompok sayap kanan global, yang banyak di antaranya telah lama menganggap Orbán sebagai panutan dan berusaha meniru strateginya.

Beberapa hari sebelum pemilihan, wakil presiden AS JD Vance telah melakukan perjalanan ke Budapest dan mengatakan bahwa dirinya datang untuk membantu Orbán. Tak hanya Vance, presiden AS Donald Trump juga telah berulang kali mendukung Orbán.

Sebelumnya, Orbán telah dikenal sebagai sosok yang menampilkan dirinya sebagai pendukung “demokrasi non-liberal” yang menjadi ikon sayap kanan ekstrem global dan sekutu Presiden Donald Trump.

Selain itu, mendapat dukungan dari Vance dan Trump, Orbán juga telah mendapatkan dukungan dari para pemimpin sayap kanan dan sayap kanan ekstrem, mulai dari Marine Le Pen dari Prancis, Giorgia Meloni dari Italia, hingga Benjamin Netanyahu dari Israel.

Namun, setelah kekalahan Orbán ini, baik Trump maupun Vance belum memberikan komentar apapun. Sementara Meloni yang sebelumnya memberikan dukungan untuk Orbán terlihat memberikan selamat kepada Magyar pada Minggu malam. Dalam ucapannya, Melon menjanjikan kerja sama berkelanjutan dari negaranya dan mendoakan kesuksesannya.

“Saya berterima kasih kepada teman saya Viktor Orbán atas kolaborasi yang intens selama bertahun-tahun, dan saya tahu bahwa dia akan terus melayani bangsanya, juga dari pihak oposisi,” kata Meloni.

Di sisi lain, menanggapi kemenangan Magyar atas Orbán, para pemimpin dari seluruh Eropa menyambut baik hasil tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen menuliskan dalam akun media sosial X bahwa Hungaria merebut kembali jalannya menuju Eropa.

“Hungaria telah memilih Eropa. Eropa selalu memilih Hungaria. Sebuah negara merebut kembali jalannya menuju Eropa. Uni Eropa semakin kuat,” tulis Ursula.

Selanjutnya, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyambut Magyar dengan sindiran terhadap Orbán. “Bersatu kembali! Kemenangan gemilang, teman-teman! Orang Rusia, pulanglah!,” tulis Donald di akun media sosial.

Selain itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Magyar untuk mengucapkan selamat kepadanya. Sementara itu, Kanselir Jerman, Friedrich Merz menuturkan bahwa dirinya “menantikan” untuk bekerja sama dengan Magyar.

Bisnis.com, JAKARTA — Magyar Péter dan partainya, Tisza, berhasil memenangkan pemilihan umum Hungaria berdasarkan hasil hitung suara sementara. Kemenangan Tisza pun mengakhiri kekuasaan rezim Orbán Viktor yang telah berlangsung selama 16 tahun terakhir.

Menurut laporan BBC News, seperti dilansir pada Senin (13/4/2026), berdasarkan lebih dari 98% suara yang telah dihitung, Tisza berada di jalur untuk meraih 138 kursi di parlemen Hungaria. Sementara itu, partai Fidesz milik Orbán meraih 55 kursi dan partai ultranasionalis Our Homeland meraih 6 kursi.

“Bersama-sama kita menggulingkan rezim Hungaria,” seru Magyar kepada para pendukungnya setelah adanya pengumuman kemenangan sementaranya di tepi Sungai Danube, Budapest, Hungaria, pada Minggu (12/4/2026) atau Senin (13/4/2026) pagi waktu Indonesia.

Magyar, yang berusia 45 tahun merupakan mantan orang dalam dari partai Fidesz dan pendukung Perdana Menteri Orbán, sebelum dia berubah haluan dengan menolak pemerintahan Orbán, menjadi kritikusnya, dan membentuk partai Tisza.

Dia mengatakan bahwa Orbán telah menghubunginya melalui telepon untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum parlemen ini. Orbán juga telah mengumumkan kekalahannya secara langsung di gedung pusat partainya, dengan mengatakan bahwa hasil pemilu terbaru tersebut “jelas dan menyakitkan”.

Sebelumnya, kekuasaan Orbán di Hungaria dibangun dari empat kemenangan dalam pemilu secara berturut-turut dan perolehan suara mayoritas mutlak. Dalam 16 tahun pemerintahan Orbán, Hungaria dilaporkan telah mengalami kemunduran dalam kebebasan demokrasi sehingga sistem pemerintahannya itu pun dikecam sebagai suatu “otokrasi elektoral”.

Kemenangan Magyar dan partainya juga akan menjadi kelegaan yang besar bagi negara-negara Eropa lain, seperti dilaporkan oleh CNN. Selama ini, Orbán menjadi sosok yang yang kontroversial di Eropa dan di dalam Uni Eropa (UE), semenjak Hungaria bergabung ke organisasi regional tersebut pada 2004.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán telah berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam invasi wilayahnya yang dilakukan oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Kekalahan Orbán juga menjadi kerugian bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia dan timnya telah berupaya keras untuk mendukung pemimpin nasionalis tersebut pada tahap akhir kampanye pemilu ini.

Bahkan, Wakil Presiden JD Vance telah melakukan upaya terbuka untuk mendukung Orbán selama kunjungannya ke Budapest pekan lalu. Trump sendiri telah menjanjikan dukungan ekonomi bagi perekonomian Hungaria yang sedang terpuruk, jika Orbán memang memintanya.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin, yang mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari Rusia.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE. Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Di dalam negeri, Magyar selama ini membawa gerakannya yang terus berkembang untuk melawan kronisme dan korupsi yang telah mewabah selama bertahun-tahun dalam rezim Orbán.

“Belum pernah dalam sejarah demokrasi Hungaria ada begitu banyak orang yang memberikan suara, dan belum pernah ada satu partai pun yang menerima mandat sekuat ini,” ungkapnya setelah rekor 79,5% pemilih memberikan suaranya di kotak suara.

Magyar telah berjanji untuk membatalkan perubahan era Orbán pada bidang pendidikan dan kesehatan, memberantas korupsi, memulihkan independensi peradilan, dan menghapuskan sistem perlindungan yang membantu memperkaya loyalis partai dan menyia-nyiakan sumber daya negara. Dia juga ingin merombak media pemerintah yang merupakan pendukung Orbán dan Fidesz. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Budapest melaporkan produk furnitur dan dekorasi rumah asal Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 743,07 ribu dolar AS atau setara Rp12,64 miliar pada pameran Home Design 2026 di Budapest, Hungaria.

Kepala ITPC Budapest Suci Mahanani menyatakan, hasil pameran ini menunjukkan tingginya minat pasar Kawasan Eropa Tengah dan Timur terhadap produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia.

"Potensi transaksi Rp12,64 miliar ini membuktikan pasar Hungaria serta Kawasan Eropa Tengah dan Timur memiliki minat besar serta menaruh kepercayaan pada produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia," kata Suci dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, produk Indonesia tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki desain yang mengangkat nilai budaya, menggunakan material alami, serta menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang sangat sesuai dengan preferensi konsumen Eropa saat ini.

Indonesia menghadirkan empat peserta yang seluruhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa produk yang dipamerkan terdiri dari furnitur kayu jati dengan ukiran khas Jawa, furnitur kelas premium dengan desain kreatif dan kualitas tinggi, dekorasi rumah dari tembaga dan fosil kayu, serta produk furnitur berbasis jamur miselium berpadu dengan desain kontemporer Eropa.

Selama pameran, ITPC Budapest memfasilitasi kegiatan promosi, business matching, serta kunjungan langsung ke importir.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Hungaria Penny D. Herasati menekankan, kualitas adalah kunci utama untuk memenangkan pasar global.

"Kami berharap pameran ini menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk terbaik Indonesia yang telah memenuhi standar kualitas dan persyaratan ketat pasar Eropa," ujarnya.

Hubungan dagang antara Indonesia dan Hungaria menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Eurostat 2021–2025, impor Hungaria dari Indonesia meningkat rata-rata 9,47 persen per tahun.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat total perdagangan Indonesia-Hungaria pada 2025 mencapai 303,7 juta dolar AS.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Hungaria pada tahun tersebut mencapai 113,8 juta dolar AS atau melonjak 10,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bagi produk gaya hidup Indonesia untuk terus berekspansi di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026