Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal NATO setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin Inggris.

Laporan The Telegraph menyebut Starmer mulai menjajaki peluang memimpin aliansi pertahanan tersebut ketika masa jabatan Sekjen NATO saat ini, Mark Rutte, berakhir pada 2028.

Sumber yang mengetahui pembahasan itu menyebut Starmer menilai pengalaman diplomasi dan kepemimpinannya selama menjabat perdana menteri menjadi modal penting untuk memimpin NATO.

Prospek tersebut muncul ketika Starmer memasuki pekan-pekan terakhir masa jabatannya sebagai perdana menteri. Di tengah transisi kepemimpinan di Partai Buruh, dia disebut berupaya memperkuat warisan kebijakannya, terutama di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri.

Selama menjabat, Starmer dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang vokal mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Pemerintah Inggris juga mendorong peningkatan belanja pertahanan dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota NATO sebagai bagian dari strategi keamanan kawasan.

Laporan media Inggris menyebut peluang Starmer memimpin NATO akan bergantung pada dukungan negara-negara anggota ketika masa jabatan Rutte berakhir pada 2028.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Downing Street maupun NATO mengenai kemungkinan pencalonan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Inggris tengah berupaya merampungkan Defence Investment Plan sebelum penyelenggaraan KTT NATO pada awal Juli. Dokumen tersebut dipandang sebagai salah satu warisan utama Starmer di bidang pertahanan menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya.

Sejumlah pengamat menilai rekam jejak Starmer dalam memperkuat hubungan Inggris dengan sekutu Eropa pasca-Brexit serta komitmennya terhadap NATO dapat menjadi nilai tambah apabila benar mencalonkan diri sebagai Sekjen NATO.

Namun, proses pemilihan jabatan tersebut membutuhkan konsensus seluruh negara anggota aliansi sehingga persaingan diperkirakan berlangsung ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada tanggal hari ini, empat tahun yang lalu, Rusia memulai invasi skala penuh ke Ukraina. Selama itu, penderitaan kemanusiaan dan kerugian material terus membengkak.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengonfirmasi terdapat 55.550 korban sipil, yang mana 15.378 di antaranya berujung pada kematian per bulan ini. Bahkan, angka riil diyakini jauh lebih tinggi lantaran akses ke banyak area garis depan dan wilayah pendudukan berulang kali ditolak.

Eskalasi korban jiwa justru menunjukkan tren peningkatan belakangan ini. Tahun lalu, tercatat 2.514 orang tewas, menjadikannya angka kematian tahunan terbesar sejauh ini.

Anak-anak turut menjadi kelompok paling terdampak; lebih dari 3.200 anak telah tewas atau terluka sejak Februari 2022. Tragisnya, jumlah korban anak pada tahun 2025 mengalami lonjakan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, menandai tahun ketiga berturut-turut di mana PBB mencatat peningkatan jumlah korban anak.

Konflik ini juga memicu krisis demografi yang signifikan. Sekitar 3,7 juta warga Ukraina saat ini masih berstatus sebagai pengungsi internal. Meskipun lebih dari 4,4 juta orang telah kembali ke rumah mereka—termasuk lebih dari satu juta orang dari luar negeri—masih ada ratusan ribu pengungsi yang tidak dapat kembali ke daerah asalnya akibat operasi militer yang sedang berlangsung.

"Perang yang menghancurkan ini adalah noda pada kesadaran kolektif kita, dan tetap menjadi ancaman bagi perdamaian serta keamanan regional maupun internasional," ujar Sekretaris Jenderal PBB António Guterre memperingati empat tahun konflik tersebut, dikutip dari situs resmi PBB, Selasa (24/2/2026).

Kerusakan Infrastruktur

Dilansir dari situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), total kerusakan infrastruktur sejauh ini telah melampaui angka US$195 miliar atau setara sekitar Rp3.279,51 triliun (kurs JISDOR 23 Februari 2026 sebesar Rp16.818 per dolar AS). Dampak terhadap stabilitas ekonomi makro Ukraina sangat masif dan membutuhkan intervensi jangka panjang.

PBB mengestimasi bahwa biaya rekonstruksi dan pemulihan Ukraina diproyeksikan akan mencapai hampir US$588 miliar atau sekitar Rp9.888,98 triliun) untuk periode 10 tahun ke depan. Angka fantastis ini setara dengan hampir tiga kali lipat dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) Ukraina pada 2025.

Pembengkakan biaya pemulihan ini terjadi akibat kerusakan berkelanjutan pada sektor perumahan, energi, dan infrastruktur kritis lainnya yang terus menjadi sasaran tembak pasukan Rusia.

Krisis Energi & Ancaman Musim Dingin

PBB melaporkan bahwa kondisi ekonomi di lapangan semakin diperparah oleh cuaca musim dingin yang sangat keras, yang mana suhu udara anjlok hingga di bawah minus 20 derajat Celcius. Serangan beruntun Rusia terhadap infrastruktur energi telah menyebabkan ratusan ribu warga Ukraina harus bertahan hidup tanpa akses pemanas ruangan dan pasokan listrik.

Di area garis depan, masyarakat melaporkan kekurangan pasokan generator dan material perbaikan yang kronis. Kepala Operasi Lapangan UNICEF di Ukraina Kenan Madi mengungkapkan bahwa suhu di dalam apartemen warga bahkan bisa turun drastis hingga menyentuh dua atau tiga derajat Celcius tanpa adanya pemanas.

"Ini menimbulkan risiko serius bagi kesehatan mereka," ujarnya.

Pemadaman listrik berkepanjangan ini bertransformasi menjadi ancaman bagi kelompok paling rentan, termasuk kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis.

Di luar krisis fisik, konsekuensi psikososial dari krisis energi ini tidak kalah parah; kegelapan, isolasi, dan ketidakpastian yang konstan menguras tenaga bahkan bagi mereka yang paling tangguh.

Bisnis.com, ANKARA -- Hampir empat tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan di televisi nasional bahwa angkatan bersenjata negaranya memulai invasi skala penuh ke Ukraina. Perang yang secara resmi disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus (SMO) itu kini telah berlangsung lebih lama dibandingkan dengan keterlibatan Uni Soviet dalam Perang Dunia II pada 1941–1945.

Dikutip melalui Al Jazeera, korban tewas di pihak Rusia yang diverifikasi oleh BBC dan media independen Rusia, Mediazona, telah melampaui 186.000 orang—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan kerugian Tentara Merah selama perang Afghanistan pada 1980-an.

Di sisi lain, jutaan warga Ukraina mengungsi ke luar negeri, sementara mereka yang bertahan harus menghadapi musim dingin di tengah gempuran rudal Rusia yang menargetkan infrastruktur energi.

Lantas, bagaimana empat tahun perang ini mengubah kehidupan di Rusia?

Kehidupan Tetap Berjalan di Tengah Ancaman

Wilayah barat Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina, seperti Kursk dan Belgorod, kerap menjadi sasaran serangan artileri dan drone Ukraina. Bahkan, sebagian wilayah Kursk sempat berada di bawah kendali pasukan Ukraina untuk sementara waktu.

Kendati demikian, warga setempat mengaku mulai terbiasa dengan situasi tersebut.

"Kalau setiap serangan harus lari ke bunker, kita tak akan pernah bisa hidup normal,” ujar seorang warga yang kini menetap di Kursk.

Data dari media lokal menyebutkan ratusan warga sipil tewas di wilayah Belgorod sejak perang dimulai. Berbeda dengan wilayah perbatasan, kota-kota besar seperti Moscow dan Saint Petersburg relatif tak merasakan dampak langsung perang. Sanksi Barat memang membuat sejumlah produk impor sulit ditemukan dan harga barang meningkat, tetapi aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Memang mahal, tapi daya beli warga Moskow tidak terlihat turun drastis,” ujar Andrey, warga ibu kota berusia 30 tahun.

Andrey menggambarkan pusat perbelanjaan dan kafe tetap ramai, serta layanan taksi dan pengantaran daring semakin menjamur.

Namun, sejumlah merek Barat menghilang dari etalase toko sejak sanksi diberlakukan. Produk teknologi dari Eropa digantikan oleh merek Tiongkok atau Korea Selatan. Untuk mengakali pembatasan pembayaran internasional, sebagian warga bahkan membuka rekening bank di negara seperti Kirgizstan.

Di sisi lain, pembatasan dalam negeri juga meningkat. Pemerintah Rusia memperketat undang-undang terkait “berita palsu” tentang perang serta memblokir sejumlah platform media sosial Barat, mendorong penggunaan alternatif dalam negeri.

Opini Publik: Antara Dukungan, Keraguan, dan Apatisme

Survei opini menunjukkan dukungan publik terhadap perang tetap tinggi, meski analis menilai sulit memastikan akurasinya di tengah ancaman hukum bagi suara antiperang.

Sebagian warga yang awalnya skeptis berubah sikap seiring waktu. Ada yang kini mendukung narasi resmi Kremlin tentang “denazifikasi” Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelenskyy. Motif historis, termasuk kenangan keluarga terhadap Perang Dunia II, turut memengaruhi pandangan tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap apatis.

“Banyak orang memilih tak peduli dan fokus pada kehidupan sehari-hari,” kata Andrey.

Dari Medan Tempur ke Pengasingan

Bagi sebagian tentara, pengalaman di garis depan mengubah pandangan mereka. Seorang mantan prajurit yang pernah ditempatkan di wilayah Luhansk mengaku mulai meragukan tujuan perang setelah menyaksikan langsung dampaknya terhadap warga sipil.

Dia akhirnya meninggalkan posnya dan melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan organisasi pendukung pembelot. Kini, ia hidup dalam pengasingan dan berharap suatu hari bisa kembali ke Rusia yang lebih damai.

Gelombang Emigrasi dan Kekecewaan

Pada tahun pertama perang, diperkirakan sekitar dua juta warga Rusia meninggalkan negaranya. Kota-kota seperti Yekaterinburg menjadi titik awal eksodus kaum muda dan kelompok oposisi.

Sebagian menetap di Eropa, termasuk Berlin, Jerman. Namun, tidak semua emigran menemukan kehidupan yang lebih mudah di luar negeri. Tantangan pekerjaan, status imigrasi, dan meningkatnya sentimen anti-imigran membuat sebagian dari mereka kembali ke Rusia.

Empat tahun setelah invasi dimulai, kehidupan di Rusia menunjukkan dua wajah: di satu sisi, rutinitas kota besar berjalan hampir normal; di sisi lain, wilayah perbatasan dan keluarga tentara merasakan langsung dampak perang. Di tengah dukungan, keraguan, dan apatisme, perang yang awalnya disebut sebagai operasi khusus kini menjadi realitas panjang yang membentuk ulang masyarakat Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan terbuka terhadap pembicaraan damai dan menilai proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menjadi dasar kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, meski belum ada rancangan final.

“Secara umum, kami sepakat bahwa ini dapat menjadi dasar bagi perjanjian ke depan. Namun, tidak pantas bagi saya untuk membahas versi final sekarang. Belum ada,” ujar Putin dalam konferensi pers di Kirgistan usai KTT Collective Security Treaty Organization (CSTO) sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Jumat (28/11/2025).

Kremlin mengonfirmasi pada Rabu (26/11/2025) bahwa utusan khusus presiden AS, Steve Witkoff, dijadwalkan mengunjungi Moskow pekan depan dan bertemu dengan Putin, seiring upaya Trump mendorong resolusi terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang hampir memasuki tahun keempat.

Pada Selasa (25/11/2025), Trump menyatakan ada kemajuan besar dalam sepekan terakhir terkait proposal perdamaian yang rancangan awalnya memicu kritik keras dari Ukraina dan negara-negara Eropa.

Putin mengatakan bahwa, berdasarkan informasi yang ia terima, rencana 28 poin tersebut telah disusun ulang menjadi empat bagian oleh Ukraina dan AS dalam pembicaraan di Jenewa, dan hal itu dapat menjadi dasar perundingan. AS dan Ukraina sebelumnya menyebut bahwa rancangan itu telah direvisi menjadi 19 poin.

Putin menambahkan, secara umum, pihaknya melihat bahwa pihak AS mempertimbangkan posisi Rusia yang telah dibahas sebelum KTT Anchorage dan setelah Alaska.

“Kita perlu duduk bersama dan membahas secara serius sejumlah hal spesifik. Kita harus menyusun semuanya dalam bahasa diplomatik," tambahnya.

Putin juga membela Witkoff setelah muncul kabar bahwa utusan AS tersebut memberikan saran kepada penasihat Kremlin Yuri Ushakov dalam panggilan telepon 14 Oktober 2025 tentang cara mengemukakan isu rencana perdamaian kepada Trump. Putin menyebut Witkoff sebagai sosok cerdas dan sopan, serta menilai percakapan kedua pejabat itu wajar.

Putin mengatakan, Witkoff datang ke Moskow, atas perintah Trump untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia.

“Akan aneh jika dalam percakapan dengan Ushakov, ia justru memarahi kami," katanya.

Putin juga menambahkan bahwa Witkoff berusaha mengatur ulang hubungan AS–Rusia. Putin juga menyinggung sanksi terbaru AS terhadap produsen minyak utama Rusia, yang menurutnya menunjukkan bahwa Washington tetap mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina dan Prancis telah menandatangani surat niat atau Letter of Intent (LOI) untuk akuisisi hingga 100 unit jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Hal ini sebagai upaya memperkuat pertahanan Kyiv terhadap invasi Rusia.

Mengutip Reuters, kesepakatan strategis ini diteken pada Senin (17/11/2025) oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di pangkalan militer Villacoublay, Paris, disaksikan oleh bendera kedua negara.

Perjanjian pertahanan jangka panjang ini mencakup tidak hanya jet tempur Rafale, tetapi juga sistem pertahanan udara, amunisi, dan drone. Jet tempur Rafale yang akan dibeli merupakan generasi baru, bukan berasal dari stok Prancis, dan akan dilengkapi dengan berbagai persenjataan termasuk amunisi udara-ke-permukaan AASM Hammer serta sistem pertahanan udara SAMP/T generasi terbaru.

"Akuisisi ini akan mengubah kemampuan pertahanan negara kami secara fundamental. Ini akan menjadi pertahanan udara terhebat, salah satu yang terhebat di dunia," ujar Zelensky kepada wartawan di lokasi acara.

Meskipun masih berstatus komitmen politik dan bukan kontrak pembelian final, pasar merespons positif kabar ini. Saham Dassault, produsen jet Rafale, melonjak tajam setelah berita tersebut diumumkan, naik sekitar 8%.

Pihak Istana Élysée menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang dari kesepakatan ini adalah untuk memungkinkan Ukraina melawan setiap kemungkinan serangan baru setelah kesepakatan damai dengan Rusia tercapai. Macron mengakui skala ambisius dari rencana ini.

"Kami merencanakan Rafale, 100 Rafale - itu besar. Itulah yang dibutuhkan untuk regenerasi militer Ukraina," kata Macron kepada LCI TV, menekankan bahwa Prancis juga akan membantu Ukraina dalam jangka pendek dengan pasokan drone, pencegat drone, dan perlengkapan lainnya.

Pemerintah Prancis mengindikasikan bahwa pembiayaan untuk pembelian peralatan militer baru ini ditargetkan berasal dari program Uni Eropa dan penggunaan aset Rusia yang dibekukan, meskipun Uni Eropa masih belum mencapai kesepakatan akhir mengenai mekanisme penggunaan dana tersebut.

Pengumuman kesepakatan ini muncul setelah Ukraina menghadapi gelombang serangan rudal dan drone Rusia yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dan sementara Moskow melaporkan kemajuan di wilayah Zaporizhzhia tenggara. Di samping itu, Prancis, bersama dengan Inggris, juga mendorong pembentukan koalisi sekitar 30 negara yang bersedia mengirim pasukan dan aset ke Ukraina setelah tercapainya kesepakatan damai dengan Rusia.

Sementara itu, Kremlin mengecam keras penandatanganan kesepakatan pembelian jet tempur tersebut dan menyebutnya justru meningkatkan tensi perang.

"Paris sama sekali tidak berkontribusi pada perdamaian, melainkan memicu sentimen militeristik dan pro-perang," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dilansir AFP.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina diguncang oleh skandal korupsi besar yang melibatkan perusahaan nuklir milik negara, Energoatom, di tengah serangan Rusia yang terus menargetkan infrastruktur energi dan menyebabkan pemadaman listrik menjelang musim dingin. Skandal ini, yang diselidiki selama 15 bulan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional (NABU), mengungkap praktik suap sekitar US$100 juta (Rp 1.670.470.000.000) di sektor energi.

NABU merilis temuan investigasi yang melibatkan 1.000 jam penyadapan (wiretaps), penahanan lima orang, dan keterlibatan tujuh orang lainnya dalam skema yang dijuluki "Midas." Jaringan tersebut dituduh menggunakan sandi rahasia untuk membahas pemerasan dan menekan kontraktor Energoatom agar mau memberikan suap atau kickback sebesar 10% hingga 15% dari nilai kontrak, sebagai imbalan agar bisnis mereka tidak menghadapi blokade internal.

Skema tersebut juga memanfaatkan regulasi darurat militer yang melarang kontraktor menuntut hutang dari perusahaan layanan penting seperti Energoatom, yang memiliki pendapatan tahunan sekitar US$4,7 miliar (Rp 78,5 triliun).

Akibat hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Zelensky menuntut pemecatan Menteri Kehakiman Herman Halushchenko dan Menteri Energi Svitlana Grynchuk. Keduanya telah memberikan surat pengunduran diri mereka. Selain itu, ada juga sanksi sanksi terhadap Timur Mindich, rekan dekat Zelensky, dan pengusaha Alexander Tsukerman.

Hal ini memicu kemarahan dari sejumlah politisi koalisi pemerintah. Pasalnya, negara itu terus dalam serangan besar dari Pemerintah Rusia.

"Terlihat sangat buruk. Sementara Rusia menghancurkan jaringan listrik kami dan orang-orang harus menanggung pemadaman listrik, seseorang di tingkat atas mencuri uang selama perang," kata anggota parlemen dari partai Zelensky, Oleksandr Merezhko.

Skandal ini dengan cepat menjadi salah satu krisis pemerintahan paling signifikan sejak invasi skala penuh Moskow dan menimbulkan pertanyaan tajam tentang apa yang diketahui oleh para pejabat tertinggi Ukraina, terutama mengingat kekuasaan perang terkonsentrasi di kantor kepresidenan.

Di Eropa, para mitra Ukraina yang telah mengalirkan dana bantuan besar ke sektor energi negara tersebut menyambut perkembangan ini dengan kekhawatiran.

Juru Bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz, Stefan Kornelius, mengatakan pemerintah prihatin dengan laporan korupsi yang melibatkan "sektor yang menerima dukungan besar dari Jerman." Kornelius juga menunjuk pada kekhawatiran yang disuarakan dalam laporan Komisi Eropa pekan lalu dan menekankan perlunya Ukraina menunjukkan kemajuan dalam memerangi korupsi.

"Kami sekarang akan memantau perkembangan dalam kasus konkret ini dan, jika perlu, akan ada konsekuensi yang harus ditarik darinya," kata Kornelius.

"Saat ini kami memiliki kepercayaan pada pemerintah Ukraina bahwa mereka akan memastikan ini dibersihkan, dan di anti-korupsi pihak berwenang bahwa mereka akan mengungkap kasus ini dan membawanya ke kesimpulan yang transparan."

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan timur Ukraina kembali memanas. Pertempuran sengit pecah di sekitar Pokrovsk, kota strategis yang disebut sebagai "gerbang ke Donetsk", ketika pasukan Rusia dikabarkan semakin mendekat dan melakukan manuver cepat untuk mengepung kota tersebut.

Militer Ukraina dalam pernyataan di Facebook, Senin (10/11/2025), mengatakan pasukannya "dengan percaya diri mempertahankan posisi mereka dan menghancurkan para penjajah di jalur menuju kota". Kyiv juga mengkonfirmasi pengiriman suplai ke Myrnohrad, kota yang kini menjadi salah satu titik panas di sekitar Pokrovsk.

Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya telah "berhasil maju di dua distrik" dan kini berada di dalam wilayah Myrnohrad. Kedua pihak saling bertukar klaim tentang situasi di garis depan, yang belum dapat diverifikasi secara independen.

Presiden Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa pasukan Ukraina "tetap mempertahankan posisi di sekitar Pokrovsk dan Dobropillia." Panglima militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengungkapkan bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 150.000 tentara untuk merebut Pokrovsk.

"Pertempuran dan baku tembak terus berkecamuk. Musuh melakukan manuver cepat sepanjang waktu," ujarnya dikutip Reuters.

Pertempuran di Pokrovsk mencerminkan intensitas baru di front timur, yang selama berbulan-bulan menjadi fokus ofensif Rusia. Upaya Moskow merebut kota ini dinilai penting untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk.

Sementara itu, pertempuran juga meluas ke wilayah selatan. Rusia mengklaim telah merebut tiga desa di Zaporizhzhia dalam 24 jam terakhir. Blog militer Ukraina, DeepState, mencatat "peningkatan signifikan di zona abu-abu" di wilayah itu, menandakan pergeseran garis kontrol yang belum pasti.

Di sisi lain, Ukraina menghadapi tekanan domestik dengan penyelidikan korupsi besar di sektor energi. Biro Antikorupsi Nasional Ukraina menyelidiki dugaan suap di perusahaan nuklir negara, Energoatom. Media setempat melaporkan pengusaha Timur Mindich, rekan dekat Zelensky, melarikan diri ke luar negeri sebelum penggeledahan dilakukan.

Dukungan Barat terhadap Kyiv terus mengalir. Jerman meningkatkan bantuan untuk Ukraina menjadi 11,5 miliar euro pada anggaran 2026, naik dari rencana sebelumnya 8,5 miliar euro. Sejak invasi 2022, Berlin telah memberikan sekitar 40 miliar euro bantuan militer.

Ukraina juga mengklaim melakukan serangan balasan di Krimea. Pasukan khusus Kyiv menyebut telah menyerang depot minyak Hvardiyska, yang disebut "elemen vital logistik bahan bakar Rusia." Sebaliknya, gubernur wilayah Saratov, Rusia, melaporkan serangan drone Ukraina merusak infrastruktur sipil di barat Rusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertempuran sengit kembali pecah di timur Ukraina. Pasukan Rusia dan Ukraina dilaporkan terkunci dalam pertempuran berdarah di reruntuhan Kota Pokrovsk, wilayah strategis di Donetsk yang kini menjadi kunci kendali jalur logistik dan militer di kawasan Donbas.

Rusia mengklaim pada Rabu bahwa pasukannya terus bergerak maju di bagian utara Pokrovsk dalam upaya menguasai sepenuhnya kota tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut dua kelompok penyerang telah menghancurkan pasukan Ukraina yang terkepung di sejumlah distrik kota.

"Pasukan kami melanjutkan serangan ke utara dan membersihkan permukiman dari tentara Ukraina di sisi tenggara Pokrovsk," kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya, seperti dikutip Reuters, Kamis (6/11/2025).

Namun, militer Ukraina membantah klaim bahwa mereka dikepung di Pokrovsk. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pihaknya masih menahan garis pertahanan dan terus memblokir pergerakan pasukan Rusia.

"Langkah-langkah sedang diambil untuk memblokir musuh, yang berusaha menyusup dan berkumpul di kota Pokrovsk," kata militer Ukraina dalam keterangan resminya. "Langkah-langkah penanggulangan aktif sedang diambil terhadap upaya kelompok infanteri musuh untuk mendapatkan pijakan."

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa pasukannya masih bertahan di sekitar Pokrovsk. Ia mengklaim hingga 300 tentara Rusia di kota itu gagal membuat kemajuan berarti dalam 24 jam terakhir.

"Wilayah sekitar Pokrovsk masih dalam tekanan berat, tapi garis pertahanan kami tetap bertahan," ujar Zelensky dalam pidato hariannya.

Sebaliknya, Moskow menuding Zelensky sengaja menutupi situasi sebenarnya di medan tempur. "Unit-unit Ukraina kini terjebak dalam 'kuali' dan posisi mereka memburuk dengan cepat," kata Kementerian Pertahanan Rusia, menyebut satu-satunya pilihan bagi pasukan Kyiv adalah menyerah.

Reuters melaporkan tidak dapat memverifikasi klaim dari kedua belah pihak secara independen karena keterbatasan akses ke wilayah pertempuran.

Rusia memandang Pokrovsk sebagai pintu gerbang menuju dua kota besar terakhir yang masih dikuasai Ukraina di Donetsk, yaitu Kramatorsk dan Sloviansk. Jika berhasil merebutnya, Moskow akan mendapatkan keuntungan teritorial terbesar sejak menguasai kota Avdiivka pada awal 2024.

Berbeda dengan serangan frontal di kota-kota lain, Rusia kini menerapkan taktik "penjepit" untuk mengepung pasukan Ukraina di Pokrovsk dan Kupiansk. Unit-unit kecil dan drone digunakan untuk memutus rantai logistik Ukraina serta menebar kekacauan di belakang garis pertahanan.

Pokrovsk, yang dulunya berpenduduk sekitar 60 ribu jiwa, kini berubah menjadi kota mati. Sebagian besar warga telah dievakuasi, seluruh anak-anak telah dipindahkan, dan hanya segelintir warga sipil yang bertahan di antara reruntuhan bangunan.

Selain di Donbas, pasukan Rusia juga mencatat kemajuan bertahap di wilayah Kharkiv dan Dnipropetrovsk. Menurut data terkini, Rusia kini menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina, atau sekitar 116 ribu kilometer persegi, naik satu poin persentase dibanding dua tahun lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga yang tinggal di negara-negara anggota NATO di Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson, kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu (19/10/2025).

Pernyataan Jonson muncul di tengah percepatan militerisasi Uni Eropa yang meluas. Brussels telah menggambarkan Rusia sebagai ancaman yang mengancam, sebuah narasi yang ditepis Moskow sebagai pengalihan politik dari krisis domestik Eropa.

"Untuk menjaga perdamaian, kita harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun militer untuk kemungkinan perang," kata pejabat itu. "Perubahan mentalitas diperlukan: Kita harus beralih ke mode perang untuk secara tegas mencegah, mempertahankan, dan menjaga perdamaian."

Dorongan untuk peningkatan anggaran pertahanan sejalan dengan seruan Presiden AS Donald Trump, yang telah menuntut agar negara-negara anggota Eropa membeli lebih banyak senjata Amerika, termasuk untuk penggunaan Ukraina. Jonson membenarkan pembelian tersebut, dengan mengatakan bahwa Eropa tidak memiliki atau belum dapat memproduksi sistem yang diperlukan.

"Ukraina membutuhkan aset-aset ini dengan cepat," ujarnya. "Jika Eropa kekurangan senjata, masuk akal untuk mendapatkannya dari AS."

Komisi Eropa pekan lalu meluncurkan peta jalan yang menguraikan rencananya untuk memperluas pengadaan senjata bersama hingga setidaknya 40% pada tahun 2027. Dokumen tersebut menekankan perlunya "berinvestasi lebih banyak, berinvestasi bersama, dan berinvestasi secara Eropa," dengan mengacu pada pergeseran strategis global ke kawasan lain di antara "sekutu tradisional".

Moskow memandang konflik Ukraina sebagai perang proksi NATO yang bertujuan untuk melemahkan keamanan Rusia setelah ekspansi selama beberapa dekade. Swedia adalah anggota terbaru blok tersebut, sementara Ukraina dijanjikan aksesi di masa mendatang.

Rencana Invasi Rusia

Kemenangan Rusia di Ukraina dapat memicu skenario yang berpuncak pada keruntuhan aliansi NATO. Hal ini merupakan peringatan dari ilmuwan politik terkemuka, Carlo Masala, dalam bukunya yang berjudul "If Russia Wins: A Scenario".

Masala, seorang profesor politik di Bundeswehr University Jerman yang memiliki pengalaman luas di NATO dan kementerian pertahanan Eropa, menawarkan pandangan spekulatif namun diklaim realistis tentang langkah Moskow pasca-perang.

Menurut tesisnya, kemenangan Rusia didefinisikan bukan sebagai gencatan senjata, melainkan "kapitulasi" Ukraina. Dalam prediksinya, Ukraina akan menyerah seperlima wilayahnya yang diduduki saat ini dan dipaksa memasukkan klausul netralitas permanen dalam konstitusinya, yang secara efektif melarang keanggotaan NATO, sementara Presiden Volodymyr Zelensky akan dipaksa mundur, digantikan oleh pemimpin pro-Kremlin melalui pemilu baru.

"Kemenangan Rusia berarti Rusia mendapatkan apa yang didudukinya saat ini," kata Masala kepada Newsweek, Minggu (19/10/2025).

"Bahkan lebih jauh, Ukraina harus menarik diri dari wilayah yang saat ini mereka kuasai dan pasukan Ukraina di masa depan akan menjadi lemah tanpa jaminan keamanan internasional."

Setelah mengamankan kesepakatan pasca-perang yang menguntungkan Kremlin, Masala memprediksi Rusia akan melancarkan uji coba yang jauh lebih cepat terhadap resolusi NATO-kemungkinan besar pada tahun 2028-dengan menargetkan Estonia, anggota aliansi yang paling rentan dengan perbatasan sepanjang 180 mil.

Rencana invasi di sayap timur NATO ini mencakup pendudukan kota Estonia yang didominasi penutur bahasa Rusia, Narva, dan pulau Hiiumaa, sebab Kremlin menilai aliansi itu tidak akan mau mengambil risiko Perang Dunia III (PD 3) atas apa yang akan mereka sajikan sebagai "tindakan kecil."

Masala menyoroti bahwa dalih yang kuat bagi Rusia adalah "penindasan minoritas berbahasa Rusia di luar negeri. Ini sama dengan apa yang terjadi di Ukraina, di mana Moskow mengklaim ada tidakan diskriminasi terhadap penduduk berbahasa Rusia.

"Orang-orang Rusia ingin memiliki semacam narasi yang membenarkan tindakan mereka di mata tidak hanya populasi Rusia, tetapi juga mereka yang bersimpati kepada Rusia di luar Rusia."

Seluruh skenario Masala bertumpu pada satu pertaruhan utama Moskow yakni keraguan NATO untuk mengaktifkan Pasal 5 (komitmen pertahanan kolektif) dan menanggung risiko konfrontasi nuklir. Masala memperingatkan bahwa jika Pasal 5 tidak diaktifkan, maka aliansi tersebut akan hancur

"Namun, jika Pasal 5 tidak diaktifkan dalam skenario seperti itu, maka 'NATO akan berakhir-NATO akan runtuh," ucap Masala kepada Newsweek.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan Rusia di Ukraina dapat memicu skenario mengerikan yang berpuncak pada keruntuhan aliansi NATO, demikian peringatan dari ilmuwan politik terkemuka, Carlo Masala, dalam bukunya yang berjudul "If Russia Wins: A Scenario".

Masala, seorang profesor politik di Bundeswehr University Jerman yang memiliki pengalaman luas di NATO dan kementerian pertahanan Eropa, menawarkan pandangan spekulatif namun diklaim realistis tentang langkah Moskow pasca-perang.

Menurut tesisnya, kemenangan Rusia didefinisikan bukan sebagai gencatan senjata, melainkan "kapitulasi" Ukraina. Dalam prediksinya, Ukraina akan menyerah seperlima wilayahnya yang diduduki saat ini dan dipaksa memasukkan klausul netralitas permanen dalam konstitusinya, yang secara efektif melarang keanggotaan NATO, sementara Presiden Volodymyr Zelensky akan dipaksa mundur, digantikan oleh pemimpin pro-Kremlin melalui pemilu baru.

"Kemenangan Rusia berarti Rusia mendapatkan apa yang didudukinya saat ini," kata Masala kepada Newsweek, Minggu (19/10/2025).

"Bahkan lebih jauh, Ukraina harus menarik diri dari wilayah yang saat ini mereka kuasai dan pasukan Ukraina di masa depan akan menjadi lemah tanpa jaminan keamanan internasional."

Setelah mengamankan kesepakatan pasca-perang yang menguntungkan Kremlin, Masala memprediksi Rusia akan melancarkan uji coba yang jauh lebih cepat terhadap resolusi NATO-kemungkinan besar pada tahun 2028-dengan menargetkan Estonia, anggota aliansi yang paling rentan dengan perbatasan sepanjang 180 mil.

Rencana invasi di sayap timur NATO ini mencakup pendudukan kota Estonia yang didominasi penutur bahasa Rusia, Narva, dan pulau Hiiumaa, sebab Kremlin menilai aliansi itu tidak akan mau mengambil risiko Perang Dunia III (PD 3) atas apa yang akan mereka sajikan sebagai "tindakan kecil."

Masala menyoroti bahwa dalih yang kuat bagi Rusia adalah "penindasan minoritas berbahasa Rusia di luar negeri. Ini sama dengan apa yang terjadi di Ukraina, di mana Moskow mengklaim ada tidakan diskriminasi terhadap penduduk berbahasa Rusia.

"Orang-orang Rusia ingin memiliki semacam narasi yang membenarkan tindakan mereka di mata tidak hanya populasi Rusia, tetapi juga mereka yang bersimpati kepada Rusia di luar Rusia."

Seluruh skenario Masala bertumpu pada satu pertaruhan utama Moskow yakni keraguan NATO untuk mengaktifkan Pasal 5 (komitmen pertahanan kolektif) dan menanggung risiko konfrontasi nuklir. Masala memperingatkan bahwa jika Pasal 5 tidak diaktifkan, maka aliansi tersebut akan hancur

"Namun, jika Pasal 5 tidak diaktifkan dalam skenario seperti itu, maka 'NATO akan berakhir-NATO akan runtuh,' Masala mengatakan kepada Newsweek, sehingga mencapai tujuan Rusia."

Situasi ini, menurutnya, kemudian diperburuk oleh faktor-faktor politik global, termasuk pesan dari figur seperti Presiden AS Donald Trump yang mengisyaratkan AS mungkin tidak akan membantu Eropa, membuat negara-negara NATO meningkatkan pengeluaran militer tetapi tanpa kemampuan produksi yang cukup untuk mengimbangi penurunan perangkat keras Amerika.

Selain itu, prioritas kebijakan luar negeri Washington akan bergeser ke Indo-Pasifik pasca-perang Ukraina. Masalah ini semakin parah dengan destabilisasi di tempat lain, seperti ketegangan yang memanas antara Filipina dan China di Laut China Selatan, serta krisis migran di Eropa Selatan yang menurut Masala telah dikobarkan oleh Moskow.

"Kesediaan AS untuk berperang demi Eropa secara dramatis menurun," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Jumat, (17/10/2025). Pertemuan ini terjadi saat Trump sedang bersiap untuk KTT baru dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam upaya mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada tahun 2022.

Kunjungan Zelensky ke Washington adalah yang ketiga kalinya sejak Trump kembali menjabat pada Januari. Kunjungan ini mengikuti pertemuan adu mulut yang disiarkan televisi yang dianggap bencana pada Februari, dan pertemuan rekonsiliasi pada Agustus, seiring sikap pemimpin AS terhadap perang yang terus berubah-ubah.

Zelensky mengatakan saat tiba di Washington pada Kamis bahwa ia berharap keberhasilan Trump dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza akan membawa hasil untuk mengakhiri perang yang telah meninggalkan sebagian besar negaranya dalam reruntuhan.

"Kami berharap momentum untuk membatasi teror dan perang yang berhasil di Timur Tengah akan membantu mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina," kata Zelensky di platform media sosial X.

Sebelumnya, Trump sendiri mengumumkan bahwa ia akan bertemu Putin di Budapest dalam dua minggu ke depan, Kamis. Trump mengatakan ia telah melakukan panggilan telepon yang "sangat produktif" dengan Putin.

Ia berharap dapat mengadakan pertemuan terpisah tetapi setara dengan Putin dan Zelensky. Namun ia tidak merinci lebih lanjut.

Kremlin membenarkan kabar tersebut. Pemerintahan mengatakan pada Kamis bahwa mereka sedang membuat persiapan segera untuk KTT Budapest setelah apa yang disebutnya "pembicaraan Putin dengan Trump sangat jujur dan penuh kepercayaan".

Sementara itu, AS sendiri sempat mengatakan akan mengirim rudal jelajah Tomahawk buatannya ke Ukraina, untuk menyerang jauh ke dalam Rusia. Rudal itu mampu menempuh jarak 1.600 kilometer (km).

Pembantu utama Putin, Yuri Ushakov, mengatakan kepada wartawan bahwa Putin memberitahu Trump bahwa pemberian Tomahawk kepada Ukraina "tidak akan mengubah situasi di medan perang" dan akan "membahayakan prospek resolusi damai". Di sisi lain, Zelensky bersikeras bahwa ancaman Tomahawk telah memaksa Moskow untuk bernegosiasi.