Denpasar (ANTARA) - Kehadiran teknologi operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot di Bali menjadi langkah baru dalam memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan kelas internasional.

Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut, dr. Erwin Saspraditya, BMedSci, Sp.OT(K), di Denpasar, Senin mengatakan teknologi robotik bukan menggantikan peran dokter, melainkan membantu meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai kondisi masing-masing pasien.

"Tujuan kami adalah membantu pasien kembali menjalani hidup secara aktif tanpa dibatasi nyeri lutut. Teknologi ini membantu kami merencanakan tindakan dengan lebih presisi, namun seluruh keputusan klinis tetap sepenuhnya berada di tangan dokter," ujarnya.

Layanan kesehatan berteknologi tinggi yang tersedia di Siloam Hospital Bali tersebut sekaligus membuka akses masyarakat terhadap penanganan medis modern tanpa harus berobat ke luar negeri.

Teknologi Robotic Total Knee Replacement (TKR) atau operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot membantu dokter memetakan anatomi pasien secara real-time dan mendukung tindakan operasi yang lebih presisi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil klinis serta mempercepat pemulihan pasien.

Kehadiran layanan berbasis teknologi robotik dinilai menjadi modal penting bagi Bali untuk mengembangkan sektor medical tourism.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni, MM mengatakan kehadiran teknologi medis modern di Bali diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung pengembangan wisata kesehatan di Pulau Dewata.

"Melalui layanan ini, masyarakat Bali dan Indonesia Timur kini memiliki akses terhadap layanan ortopedi berteknologi tinggi dengan standar internasional tanpa harus bepergian ke luar negeri. Kami berharap langkah ini juga dapat mendukung penguatan Bali sebagai salah satu destinasi medical tourism di Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan dengan semakin banyaknya inovasi dan investasi di sektor kesehatan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga mulai berkembang menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menarik pasien dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Selama ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih menjalani pengobatan di luar negeri untuk mendapatkan layanan medis dengan teknologi canggih.

Penguatan layanan kesehatan berteknologi tinggi sejalan dengan upaya Bali membangun ekosistem wisata kesehatan yang terintegrasi.

Selain didukung fasilitas kesehatan berstandar internasional, katanya, Bali juga memiliki keunggulan berupa infrastruktur pariwisata, akomodasi, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai berpeluang memasuki fase pemulihan usai mengalami koreksi tajam hingga lebih dari 41 persen dari level puncaknya. Riset Henan Putihrai Sekuritas menyebut, secara teknikal IHSG masih memiliki potensi kenaikan sekitar 18,2 persen untuk mencapai target fase normalisasi.

Dalam kajiannya yang dirilis Senin (15/6/2026), Henan Putihrai Sekuritas menyebut koreksi yang terjadi sepanjang tahun ini telah membawa IHSG turun 41,72 persen dari puncak 9.134,70 pada Januari 2026 hingga menyentuh level terendah 5.324,14 pada 8 Juni lalu. Penurunan tersebut menjadikan koreksi saat ini sebagai yang terdalam ketiga dalam sejarah pasar modal Indonesia sejak tahun 2000.

Namun, setelah mencapai titik terendah tersebut, IHSG langsung memantul 10,9 persen dalam dua hari perdagangan dan ditutup di level 5.902,38. Menurut Henan, kondisi tersebut mengindikasikan fase penurunan atau descend telah berakhir.

"Faktor ini membuat katalis akhir Fase Descend pada siklus ini berbeda dari siklus sebelumnya. Ia bukan perubahan suku bunga, melainkan habisnya tekanan jual setelah net foreign sell mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah," tulis Henan Putihrai Sekuritas dalam risetnya dikutip, Selasa (16/6/2026). 

Berdasarkan analisis historis terhadap tujuh siklus koreksi besar yang pernah dialami pasar saham Indonesia, setelah fase penurunan berakhir, pasar biasanya memasuki fase normalization atau normalisasi. Pada tahap ini, indeks bergerak menuju titik tengah antara level terendah dan puncak sebelumnya.

Henan menghitung target teknikal fase normalisasi IHSG berada di level 7.229,42. Dari posisi pembukaan IHSG pada 15 Juni 2026 di level 6.118,72, indeks masih membutuhkan kenaikan sekitar 18,2 persen untuk mencapai target tersebut.

Meski demikian, perusahaan sekuritas itu menilai perjalanan menuju fase normalisasi masih akan dipengaruhi sejumlah faktor penting. Salah satu yang paling menentukan adalah keputusan MSCI terkait status Indonesia di indeks pasar negara berkembang (Emerging Market) yang dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026.

Selain keputusan MSCI, stabilisasi nilai tukar rupiah dan arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan investor. Menurut Henan, ketiga faktor tersebut akan menjadi sinyal utama yang menentukan keberlanjutan pemulihan pasar saham nasional.

Henan memperkirakan fase normalisasi dapat berlangsung antara 3,9 hingga 7 bulan apabila mengacu pada pola koreksi yang dipicu faktor struktural dan domestik pada siklus-siklus sebelumnya.

Meski peluang pemulihan mulai terbuka, Henan mengingatkan investor untuk tetap memperhatikan profil risiko dan horizon investasi masing-masing. Ketidakpastian pasar masih cukup tinggi, terutama menjelang keputusan MSCI yang dinilai akan menjadi penentu arah pasar dalam jangka pendek.

Riset tersebut juga mencatat bahwa sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, tujuh siklus koreksi besar yang telah selesai pada akhirnya selalu diikuti pemulihan hingga IHSG kembali menembus level puncak sebelumnya dan mencetak rekor baru.

Siklus pertama terjadi pada 2002 ketika pasar terdampak kombinasi pecahnya gelembung saham teknologi (dot-com bubble) dan peristiwa Bom Bali. Pada periode tersebut, IHSG mengalami penurunan hingga 38,8 persen dengan fase penurunan berlangsung sekitar 5,9 bulan.

Siklus kedua terjadi saat Krisis Keuangan Global atau Global Financial Crisis (GFC) 2008 yang dipicu runtuhnya Lehman Brothers. Periode ini menjadi koreksi terdalam dalam sejarah modern pasar modal Indonesia, dengan IHSG anjlok 60,7 persen dalam waktu sekitar 9,6 bulan. 

Selanjutnya, pada 2011 pasar menghadapi dampak Krisis Utang Eropa dan gejolak pasar global yang dikenal sebagai Black Monday. Koreksi pada periode ini relatif lebih ringan, dengan penurunan 22 persen dan berlangsung sekitar 2,1 bulan.

Pada 2013, pasar kembali terguncang akibat Taper Tantrum, yakni ketika bank sentral Amerika Serikat memberi sinyal pengurangan stimulus moneter. Peristiwa tersebut mendorong IHSG terkoreksi 23,9 persen selama 3,3 bulan.

Kemudian pada 2015, devaluasi yuan oleh China memicu gejolak di pasar keuangan global dan menyeret IHSG turun 25,4 persen dengan fase penurunan selama 5,7 bulan.

Siklus keenam terjadi pada 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dunia. Kepanikan pasar menyebabkan IHSG merosot 37,7 persen hanya dalam waktu 2,3 bulan, menjadikannya salah satu koreksi tercepat dalam sejarah.

Adapun siklus ketujuh berlangsung pada 2025 akibat kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu ketidakpastian global. Pada periode ini IHSG mengalami koreksi 24,5 persen selama sekitar 6,6 bulan.

Editor: Aditya Pratama

LOMBOK BARAT - Transformasi kesehatan nasional yang tengah berlangsung harus tetap menempatkan mutu pelayanan dan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama. Digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan modernisasi sistem kesehatan dinilai penting, namun tidak boleh menjauhkan pelayanan kesehatan dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/6/2026). PIFKI) IV mengangkat tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal”. JKN di Ujung Tanduk: Risiko Gagal Bayar yang Tidak Boleh Dibiarkan

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum PIFKI IV menjadi penanda enam tahun perjalanan LAFKI dalam mendorong penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia.

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI, DR. Cashtry Meher mengatakan, tantangan terbesar transformasi kesehatan saat ini memastikan manfaat perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. "Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi kesehatan pada akhirnya ditentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan semata banyaknya kebijakan atau teknologi yang diterapkan.

Cashtry juga mengingatkan di tengah perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan, aspek empati tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan. AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati.

Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. ”Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat," ujarnya.

Ketua Umun LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, menegaskan memasuki usia ke-6 tahun, LAFKI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari.

"Enam tahun adalah fondasi yang penting. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara LAFKI dan PT Sucofindo, yang ditandatangani Ketua UMUM LAFKI dan Agus Permadi selaku Direktur Komersial didampingi Komisaris Independen PT Sucofindo. MoU tersebut sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung peningkatan mutu, tata kelola, dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Prabowo Komitmen Sediakan Obat Murah Agar Bisa Diakses Masyarakat

Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-6, LAFKI juga menggelar bakti sosial kesehatan di UPT BLUD Puskesmas Narmada, Lombok Barat. Kegiatan tersebut meliputi skrining kesehatan, konsultasi, edukasi kesehatan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dari Lombok, LAFKI mengirimkan pesan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan modernisasi system. Tetapi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga mutu pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, dan memastikan setiap perubahan tetap berorientasi pada manusia.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi produk usaha mikro kecil dan menengah lokal untuk menembus pasar internasional di lima negara.

"Kami memberikan kesempatan emas bagi para pengusaha daerah untuk mempresentasikan produk unggulan mereka secara langsung di hadapan pembeli berskala internasional," kata Kepala Disperindagkop Kaltim Heni Purwaningsih di Samarinda, Rabu.

Fasilitasi percepatan ekspor ini diwujudkan melalui kolaborasi bersama Export Center Balikpapan yang membuka akses pertemuan bisnis ke Uni Emirat Arab pada tanggal 11 Juni 2026.

Proses promosi komoditas tersebut terus berlanjut dengan agenda mempertemukan para pengusaha Benua Etam bersama pembeli potensial asal Turki pada tanggal 15 Juni nanti.

Heni menjelaskan target pemasaran produk daerah selanjutnya menyasar kawasan Amerika Selatan melalui penjadwalan presentasi komersial ke negara Chile pada tanggal 17 Juni mendatang.

"Penawaran kemudian digulirkan untuk meraih pasar Asia Timur lewat pertemuan dengan mitra dagang asal Hong Kong pada tanggal 22 Juni," tambah Heni.

Rangkaian unjuk produk perdagangan lintas negara sepanjang bulan ini ditutup dengan agenda temu bisnis bersama perwakilan importir dari Taiwan pada tanggal 25 Juni 2026.

Disperindagkop Kaltim menginformasikan kepada seluruh pendaftar bahwa jadwal pertemuan tersebut masih bersifat tentatif dan bisa mengalami penyesuaian sewaktu-waktu merujuk pada dinamika pasar global.

"Program perundingan bisnis ini menjadi solusi agar karya asli daerah tidak hanya berjaya di tingkat lokal namun juga memiliki rekam jejak penjualan antarbenua," ungkap Heni.

Masyarakat pelaku UMKM yang berminat ikut serta wajib melengkapi prasyarat administrasi yaitu melakukan pengisian formulir pendataan pengusaha secara rinci melalui sistem daring.

Ketentuan mutlak lainnya adalah kewajiban setiap entitas bisnis untuk mendaftarkan akun perusahaannya secara resmi pada platform informasi ekspor nasional INAEXPORT.

Syarat administratif tambahan agar calon peserta segera bergabung ke dalam wadah grup komunikasi internal sekaligus mengikuti akun media sosial resmi milik Export Center Balikpapan.

Pemilik usaha yang sebelumnya sudah pernah mendaftarkan profil bisnis mereka pada kegiatan promosi serupa dipastikan tidak perlu lagi mengulang tahapan administrasi dari awal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026). Peresmian ini sebagai upaya Prabowo untuk memodernisasi RS di seluruh Indonesia.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, tanggal 10 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan RSUD KH. Muhammad Thohir di Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung,” kata Prabowo saat peresmian.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. “Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua RS daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh RS ini sudah mulai punya alat-alat modern, dan ini akan terus kita tingkatkan,” katanya.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa saat ini sudah membangun 22 RSUD pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 akan dibangun sebanyak 22 RSUD lagi. “Dan saya katakan bahwa kita akan membangun dan memodernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, 20 RS pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat.”

“Saya berpesan agar RS ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat, masyarakat. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran RS ini,” ujarnya.

Prabowo berharap RSUD KH. Muhammad Thohir Krui, akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat Pesisir Barat. “Saya juga berpesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi pada pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obatan kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.”

fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap lelangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Getaci mendapatkan Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan.

"Kebetulan yang Getaci Alhamdulillah mendapat semacam bantuan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujar PLT. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Ni Komang Rasminiati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Komang menambahkan, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menugaskan kepada BUMN di bawahnya Kementerian Keuangan untuk melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen atau penyiapan project tadi.

"Harapannya fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap lelangnya. Ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu 2 tahun," katanya.

Saat ini Kementerian PU, ujar Komang, sedang menyiapkan untuk melakukan update kembali, me-review kembali dokumen studi kelayakannya sampai dengan nanti semua kesiapan project seperti kesiapan readiness criteria-nya, AMDAL, izin lingkungan, dan sebagainya.

Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).

Tujuan PDF yakni menyelaraskan, mengontrol, dan mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas fiskal oleh Menteri untuk Proyek KPBU berupa Dukungan Kelayakan, Penjaminan Infrastruktur, dan penerapan skema pengembalian investasi dalam bentuk Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam satu rangkaian proses yang efektif dan efisien.

Kemudian membangun dokumen proyek (business case) yang dibutuhkan dalam penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang mampu menarik minat dan partisipasi badan usaha pada Proyek KPBU serta untuk mendukung kemajuan pelaksanaan KPBU di masa yang akan datang.

Lalu memastikan tercapainya tujuan proyek KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dari 527 penerbangan pada fase keberangkatan di 14 bandara, sebanyak 512 penerbangan berangkat tepat waktu sehingga tingkat OTP mencapai 97 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan seluruh bandara yang dikelola telah tuntas melayani keberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.

"Keberangkatan Kloter 116 dari Bandara Juanda Surabaya menuju Jeddah pada 21 Mei 2026, pukul 23.00 WIB, menandai berakhirnya fase keberangkatan jamaah calon haji di bandara-bandara InJourney Airports pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2026," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan sepanjang periode keberangkatan mulai 21 April 2026 hingga 21 Mei 2026, terdapat 527 penerbangan dari 14 bandara yang dikelola InJourney Airports menuju Jeddah dan Madinah dengan sekitar 204 ribu penumpang termasuk jamaah calon haji dan petugas haji.

Lima bandara tersibuk pada periode keberangkatan adalah Juanda Surabaya (44 ribu calon haji), Soekarno-Hatta Tangerang (35 ribu), Adi Soemarmo Solo (29 ribu), Kertajati Majalengka (17 ribu) dan Sultan Hasanuddin Makassar (16 ribu calon haji).

"Seluruh staf bandara InJourney Airports melayani sepenuh hati jamaah calon haji, untuk turut mengantarkan para jamaah memulai perjalanan ibadah menuju Tanah Suci," ujarnya.

Lebih lanjut, Pahlevi menuturkan secara umum penyelenggaraan keberangkatan penerbangan haji di bandara yang dikelola InJourney Airports berjalan sangat baik dan lancar.

Menurut dia, kelancaran pelayanan bandara pada fase keberangkatan dapat dilihat dari beberapa indikator, pertama tingginya ketepatan waktu keberangkatan penerbangan (on time performance/OTP).

"Dari 527 penerbangan pada fase keberangkatan di 14 bandara, sebanyak 512 penerbangan berangkat tepat waktu sehingga tingkat OTP mencapai 97 persen," jelasnya.

Menurut dia, tingginya OTP mencerminkan kolaborasi yang sangat baik di antara seluruh pihak, antara lain InJourney Airports sebagai operator bandara, panitia penyelenggara ibadah haji, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, operator ground handling, serta dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Haji dan Umrah, hingga Danantara Indonesia.

Selain itu, didukung penerapan disiplin alur keberangkatan jamaah yang disepakati seluruh pihak, mulai dari asrama haji, pemeriksaan keamanan, perjalanan menuju bandara, hingga proses naik pesawat.

“Fasilitas bandara khususnya di sisi udara (air side), pengelolaan slot time penerbangan serta alokasi pesawat di bandara juga mendukung tingginya OTP penerbangan haji,” ucap Pahlevi.

Selain ketepatan waktu penerbangan, indikator kesuksesan kedua adalah kelancaran layanan Makkah Route di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo dan Sultan Hasanuddin Makassar.

Makkah Route merupakan layanan keimigrasian yang diberikan Arab Saudi kepada jamaah, di mana dukungan yang diberikan InJourney Airports terhadap layanan ini mencakup penyediaan area, berbagai fasilitas, dukungan teknis, petugas aviation security dan lain sebagainya.

“Pada tahun lalu layanan Makkah Route ada di 3 bandara, dan pada tahun ini bertambah menjadi 4 bandara di mana yang terbaru adalah Sultan Hasanuddin Makassar. InJourney Airports siap mendukung layanan Makkah Route di bandara-bandara yang ditunjuk pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, indikator kesuksesan ketiga dalam fase keberangkatan yakni keberhasilan Bandara Internasional Yogyakarta untuk pertama kalinya melayani penerbangan jamaah calon haji langsung menuju Jeddah dan Madinah. Pada tahun ini, sekitar 9 ribu jamaah berangkat ke Tanah Suci melalui bandara tersebut.

"Keberhasilan ini menunjukkan keandalan fasilitas sisi udara dan sisi darat di bandara Internasional Yogyakarta,” ucap Pahlevi.

Setelah fase keberangkatan, InJourney Airports kembali bersiap menyambut kedatangan jemaah haji pada fase pemulangan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Danantara Indonesia optimistis pasar akan menyambut baik kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menilai kehadiran PT DSI akan mendorong aliran devisa masuk ke dalam negeri dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.

"Menurut saya market bakal sangat positif persepsinya karena akan ada sejumlah dana yang nggak pernah terjadi masuk di Indonesia," kata Rohan dalam konferensi pers di kantor Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan dana hasil ekspor yang masuk ke perbankan nasional nantinya bisa menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai sektor, mulai dari kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

Rohan menegaskan pembentukan DSI bukan bertujuan menguasai perdagangan komoditas, melainkan memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri.

"Jadi, enggak ada sifat ingin menguasai ini, menguasai itu. Ini supaya ekonominya balik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, harga komoditas yang dibeli DSI tetap akan mengikuti harga pasar internasional.

Ia menekankan pemerintah hanya ingin menghilangkan praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan negara. Under invoicing sendiri merupakan kondisi saat nilai ekspor dicatat lebih kecil dari nilai sebenarnya.

"Yang namanya under invoicing itu yang ingin kita hilangkan," ujar Rohan.

Menurut dia, praktik under invoicing disebut telah menimbulkan kerugian besar selama puluhan tahun.

Dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto menyoroti keuntungan penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri mencapai US$93 miliar selama 22 tahun terakhir.

Prabowo menerangkan Indonesia selama ini tidak pernah rugi dalam menjual kekayaannya. Hal itu mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi.

"Kalau ilmu dagang yang kita jual lebih banyak dari kita beli, artinya negara ini enggak akan pernah mengalami (kirisis), yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun adalah US$436 miliar, yang keluar US$343 miliar. Ini angka-angka dari PBB," ujarnya.

Adapun potensi krisis bisa terjadi karena praktik kecurangan. Misalnya, under invoicing di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya.

Pemerintah mencatat selama 34 tahun (1991-2024) nilai under invoicing mencapai US$900 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

"Banyak yang membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya," ujarnya.

Menurut Prabowo, praktik curang ini terjadi hampir di semua komoditas, termasuk kelapa sawit. Karenanya, pemerintah akan mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui PT DSI. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Danantara Indonesia memastikan kehadiran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu mekanisme perdagangan global komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Danantara menilai sistem perdagangan internasional yang sudah terbentuk tetap menjadi acuan utama dalam penentuan harga dan transaksi ekspor komoditas.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan, perdagangan komoditas strategis tetap mengikuti mekanisme pasar global sehingga tidak dilakukan secara tertutup atau berdasarkan kesepakatan sepihak antar pelaku usaha.

“Bursa komoditas di dunia ini sudah terjadi, sudah terbentuk. Mereka juga, kalau kita beli minyak kan Indonesia juga beli di bursa brand oil. Pembeli-penjual ada matchmaker-nya,” ujar Rohan saat media briefing penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Rohan, kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi intervensi harga tidak perlu terjadi karena harga komoditas tetap mengacu pada harga pasar internasional. Ia mengatakan para eksportir maupun pembeli global selama ini juga bertransaksi berdasarkan sistem perdagangan terbuka yang sudah berjalan lama.

“Kalau sudah punya langganan juga dia enggak bisa one on one. Kedua, market-nya juga sudah jelas,” kata Rohan.

Danantara menilai pembentukan DSI justru menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam nasional agar lebih transparan dan akuntabel. Salah satu fokusnya ialah mencegah praktik under invoicing yang dapat merugikan negara dalam perdagangan komoditas strategis.

Rohan mengatakan, DSI pada tahap berikutnya juga akan berperan sebagai trader yang membeli komoditas strategis dari pelaku usaha domestik. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga transparansi harga jual dan memastikan nilai komoditas sesuai harga riil di pasar internasional.

“Di tahap dua kan DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Kalau harganya dia mau minta lebih? Enggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini, enggak ada bisa tekan,” ujar Rohan.

Ia menegaskan kebijakan penguatan tata kelola ekspor melalui DSI merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurut dia, komoditas strategis Indonesia tetap harus dijual dengan mekanisme harga terbaik sesuai pasar global.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

"Saya cuma kasih itu ya. Saya kesal banget sama yang bilang saya belum laporan keuangan sudah berapa bulan. Saya punya seribu PT BUMN, saya tunggu sampai 30 Juni baru saya konsolidasi," ujar Rohan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.

BPI Danantara Indonesia buka suara soal calon pimpinan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), BUMN baru yang akan berperan sebagai eksportir tunggal hasil sumber daya alam (SDA).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas masih belum bisa mengungkap sosok yang akan memimpin PT DSI.

Menurut dia, Danantara masih menjalankan proses perekrutan untuk mencari figur terbaik.

"Nanti ya (diumumkan) karena kita juga harus rekrut yang bagus-bagus," ujar Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Ia memastikan nama calon pimpinan PT DSI sudah dikantongi Danantara dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Calon sudah ada dan pasti segera diumumkan," ujar Rohan.

Ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

PT DSI menjadi BUMN khusus yang akan menjadi ekspor tunggal komoditas strategis RI secara bertahap. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ada dua tahap yang akan dilalui sebelum BUMN tersebut sepenuhnya menjadi eksportir tunggal.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pertama, pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua,clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga,post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.