JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

JAKARTA - Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan polemik. Hal ini terjadi karena para guru honorer terkejut sebab bisa ditafsirkan peraturan tersebut akan mengakhiri karier mereka di 2026 ini.

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 adalah tentang penugasan guru non aparatur sipil negara (non ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diteken 13 Maret 2026.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah narasi "Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026" yang ditafsirkan guru non-ASN akan dirumahkan atau dilarang mengajar pada tahun 2027.

Menanggapi hal ini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, keberadaan guru honorer atau Non ASN di sekolah/madrasah negeri selama ini menjadi penyelamat terhadap proses pembelajaran di kelas-kelas bagi murid.

Terlebih sebaran guru ASN tidak merata di wilayah Indonesia, banyak daerah masih kekurangan guru, karena dihentikannya penerimaan guru PNS sejak 7 tahun terakhir.

“Negara mestinya berterima kasih kepada para guru honorer Non-ASN, merekalah yang memenuhi kebutuhan atas kekurangan guru di sekolah dan madrasah kita,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Oleh sebab itu, lanjut Satriwan, pemerintah hendaknya jangan memecat 200.000 lebih guru honorer Non-ASN di sekolah negeri, melainkan angkat status mereka sebagai ASN PPPK penuh waktu.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang tegas Pemda atau sekolah merekrut guru honorer atau Non-ASN. Pasal 66 berbunyi: ”Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.”

Lahirnya SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 justru merupakan upaya Mendikdasmen memberi kepastian status dan penggajian bagi guru Non ASN. Karena banyak Pemda tidak memperpanjang kontrak atau akan memecat para guru honorer Non ASN tersebut.

“Bahkan Kemdikdasmen via SE itu berkomitmen memberikan insentif bagi guru Non-ASN hingga 31 Desember 2026 yang tak dapat tunjangan profesi dari pusat,” ujar guru SMA ini.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Perpres ini ditetapkan Presiden Prabowo pada 4 Februari 2026.

Salinan Perpres yang dilihat Senin (4/5/2026), diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

Penerbitan Perpres ini menimbang bahwa hak keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu diatur secara terintegrasi di dalam peraturan perundang-undangan.

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan didukung Hakim Ad Hoc yang berintegritas, profesional, dan mandiri dalam menjalankan tugas Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc dan Keputusan presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc perlu diganti,” bunyi Perpres dalam menimbang poin b.

Dalam Pasal 1, Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 2, Hakim Ad Hoc diberikan hak keuangan dan fasilitas yang terdiri atas tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan.

“Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulan. Tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap Pengadilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 3 poin 1 dan 2.

Selanjutnya, Pasal 6 poin 1 tertulis bahwa Hakim Ad Hoc diberikan hak menempati rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan.

Kemudian, Pasal 12 dijelaskan bahwa Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatan. Uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan. Dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan.

Selanjutnya, dalam Perpres dijelaskan perhitungan masa kerja jabatan Hakim Ad Hoc sebagai berikut:

a. sampai dengan 1 (satu) tahun: 0,2 (nol koma dua) x uang penghargaan;

b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun: 0,4 (nol koma empat) x uang penghargaan;

c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun: 0,6 (nol koma enam) x uang penghargaan;

d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun: 0,8 (nol koma delapan) x uang penghargaan; dan

e. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun: 1 (satu) x uang penghargaan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tutup Perpres tersebut.

Berikut besaran tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2026:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Rp64.500.000

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Rp105.270.000.

Pengadilan Hubungan Industrial

1. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Pengadilan Perikanan

1. Pengadilan Perikanan Tingkat Pertama Rp49.300.000

Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp62.500.000

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Pengadilan Niaga

1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Sementara tunjangan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023, sebagai berikut:

Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp24.000.000,00

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp29.280.000,00

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp35.722.000,00

Pengadilan Niaga

1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Bandung (ANTARA) - Tunjangan sertifikasi ribuan dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, kini dipastikan cair melalui Bank Jabar Banten (BJB).

Kepastian penyaluran tunjangan melalui layanan perbankan yang lebih terintegrasi dan dijanjikan akan dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah melalui dukungan layanan digital ini, menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank BJB dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) IV di Menara Bank BJB, Bandung, Rabu.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Bank BJB Herfinia dalam keterangan di Bandung, Rabu, menjelaskan langkah strategis yang jadi angin segar bagi tenaga pendidik ini, sebagai tahap awal di tahun 2026, akan disalurkan tunjangan sertifikasi kepada 131 dosen di 44 perguruan tinggi, dengan potensi jangkauan yang akan terus meluas.

"Sinergi dengan Bank BJB menjadi langkah konkret dalam mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam tata kelola pendidikan tinggi yang lebih efisien dan transparan," kata Herfinia.

Tak hanya sekadar penyaluran tunjangan, lanjutnya, ruang lingkup kolaborasi ini mencakup ekosistem keuangan kampus yang komprehensif.

Mulai dari layanan pembayaran gaji (payroll), penempatan dana dalam bentuk giro, tabungan, hingga deposito, serta dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK​​​​​​​). Bank BJB juga membuka akses fasilitas kredit khusus bagi pegawai maupun dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV.

Ke depan, kerja sama ini diproyeksikan tidak hanya menyentuh kesejahteraan dosen, tetapi juga merambah pada aspek akademik yang lebih luas guna mendukung mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Jabar dan Banten.

"Kerja sama ini berpotensi untuk dikembangkan lebih luas seperti penyaluran dana hibah penelitian hingga beasiswa mahasiswa," tutur Herfinia.

​​​​​​​

Herfinia mengungkapkan penandatanganan dilakukan oleh Direktur Konsumer & Ritel Bank BJB Nunung Suhartini bersama Kepala LLDIKTI Wilayah IV Dr Lukman ST MHum yang turut dihadiri jajaran manajemen Bank BJB dan LLDIKTI Wilayah IV sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi yang dibangun.

Dari Bank BJB hadir Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Maman, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, CEO Regional I Iwan Prastyo, Pemimpin Kantor Cabang Sukajadi Bank BJB Erni Rosniawaty, serta perwakilan Divisi Institutional & Wholesale Banking.

Herfinia menambahkan kehadiran para petinggi ini menegaskan keseriusan Bank BJB dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai mitra pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus pilar peningkatan kualitas layanan publik.

Sebagai informasi, sejak tahun 2024, LLDIKTI yang saat ini berjumlah 17 di seluruh Indonesia, berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan fungsi utama dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebelum kerja sama ini, kerja sama serupa telah dilakukan antara Bank BJB dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta dalam penyaluran tunjangan sertifikasi dosen sejak tahun 2024.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id – Perayaan Idulfitri tahun ini menjadi momentum penting bagi transformasi gaya hidup finansial masyarakat Indonesia. PT Pegadaian mencatat lonjakan signifikan dalam aktivitas transaksi emas selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026. Alih-alih hanya berfokus pada belanja konsumtif, masyarakat kini cenderung memanfaatkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memperkuat aset masa depan melalui investasi emas.

Data internal Pegadaian menunjukkan tren pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memasuki penghujung Maret 2026, total gramasi pembelian Tabungan Emas tumbuh luar biasa sebesar 137,76 persen, dengan total lebih dari 5,5 ton.

Peningkatan ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven). Harga emas yang bertahan di level kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global memicu masyarakat untuk mengamankan nilai kekayaan mereka.

"Fenomena tahun ini menunjukkan pergeseran habit yang positif. Masyarakat tidak lagi sekadar menghabiskan THR untuk kebutuhan musiman, tetapi justru menambah kepemilikan emas sebagai strategi investasi jangka panjang," ujar Kepala Divisi Bisnis Bulion, Kadek Eva Suputra.

Pegadaian memberikan berbagai pilihan produk dan layanan berbasis emas yang menarik perhatian masyarakat. Hadirnya Tabungan Emas Pegadaian memberikan opsi transaksi emas dengan nilai yang sangat terjangkau mulai dari Rp10.000, ditambah kemudahan akses berbasis digital melalui Tring! yang semakin meningkatkan keunggulan Tabungan Emas Pegadaian.

“Pergeseran perilaku nasabah yang menginginkan fleksibilitas tinggi ini juga tercermin dari masifnya penggunaan aplikasi Tring! by Pegadaian. Melalui Tring!, masyarakat dapat bertransaksi emas kapan pun dan di mana pun, bahkan di sela-sela kesibukan persiapan mudik dan Lebaran,” tambah Kadek.

Selain pembelian, Pegadaian juga mencatat tingginya pemanfaatan likuiditas emas melalui produk gadai. Banyak nasabah memilih untuk tidak menjual emas mereka meskipun membutuhkan dana segar untuk keperluan Lebaran.

Sebagai solusinya, masyarakat memanfaatkan program Gadai Bebas Bunga yang berlaku hingga akhir April 2026. Program ini memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan biaya sewa modal 0 persen, sehingga aset emas yang telah dikumpulkan sejak lama tetap terjaga kepemilikannya, namun kebutuhan likuiditas tetap terpenuhi.

Beberapa hal yang disinyalir memengaruhi harga emas pada Lebaran tahun ini, di antaranya tren harga emas yang mendorong masyarakat membeli emas dengan harapan proteksi nilai aset di masa depan, meningkatnya literasi keuangan di masyarakat yang memberikan pemahaman bahwa Lebaran dapat menjadi momentum untuk menyisihkan THR menjadi dana investasi, serta kemudahan akses investasi masa kini.

Misalnya, dengan adanya Tring! by Pegadaian yang membuat proses investasi emas dan gadai menjadi lebih simple dan fleksibel bagi masyarakat. Dengan capaian ini, PT Pegadaian optimis bahwa budaya investasi emas akan terus menjadi pilar stabilitas ekonomi keluarga Indonesia pasca-Lebaran

Editor: Rizqa Leony Putri

Jika dikelola dengan baik, Lebaran dapat menjadi pijakan untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Idul Fitri 1447 H hadir dalam situasi yang tidak sepenuhnya bersahabat. Lanskap global masih dibayangi ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang memicu gejolak harga energi sekaligus menggerus kepercayaan pelaku pasar dunia.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia menyambut Lebaran 2026 dengan sikap yang lebih terukur, bukan dalam bayang-bayang pesimisme, melainkan dalam kerangka realisme yang matang dan penuh kehati-hatian.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Lebaran tetap menjadi kekuatan yang unik dalam perekonomian Indonesia.

Selama puluhan tahun, Idul Fitri berfungsi sebagai mesin redistribusi ekonomi yang paling organik. Aktivitas mudik bukan hanya perpindahan manusia, tetapi juga pergerakan ekonomi yang menjangkau hingga ke lapisan paling bawah.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mudik berkontribusi sekitar 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga meningkat 15 hingga 20 persen dibandingkan bulan normal.

Angka ini memperlihatkan betapa besar dampak ekonomi dari momentum sosial yang selama ini dianggap sebagai tradisi.

Perputaran ekonomi ini terasa nyata di berbagai daerah. Dari pedagang kaki lima hingga pengusaha UMKM, Lebaran menjadi momen yang membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

Aktivitas ekonomi meningkat, transaksi bertambah cepat, dan sektor informal mendapatkan ruang untuk tumbuh.

Dalam banyak kasus, Lebaran bahkan menjadi titik penopang bagi ekonomi rumah tangga yang selama setahun penuh berada dalam tekanan.

Namun, kekuatan ini tidak hadir tanpa catatan kritis. Lebaran 2026 datang dengan tekanan yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengalaman Idul Fitri 2025 menunjukkan bahwa pelemahan daya beli akibat pemutusan hubungan kerja dapat menggerus potensi ekonomi Lebaran.

Pada saat itu, perputaran uang diperkirakan turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelajaran ini menjadi pengingat bahwa momentum musiman tidak akan bekerja optimal tanpa fondasi daya beli yang kuat.

Pada tahun ini, tekanan hadir dalam bentuk yang berbeda, tetapi sama seriusnya. Indonesia menghadapi kombinasi tantangan yang sering disebut sebagai perfect storm, yaitu gejolak geopolitik global, tekanan nilai tukar, serta potensi kenaikan harga energi setelah Lebaran.

Di tingkat domestik, kenaikan harga pangan kembali menjadi fenomena yang berulang. Harga cabai meningkat hingga 25–40 persen, daging ayam 15–20 persen, dan telur ayam 10–15 persen menjelang Lebaran.

Kenaikan ini paling dirasakan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, yang justru sangat bergantung pada momentum Lebaran untuk mendapatkan sedikit ruang ekonomi.

Dalam konteks ini, inflasi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen, dengan inflasi pangan bergejolak sebesar 4 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga sudah muncul bahkan sebelum puncak konsumsi terjadi.

Euforia THR

Ketika harga meningkat lebih cepat daripada pendapatan, nilai riil dari Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi tereduksi.

Apa yang tampak sebagai tambahan pendapatan dalam angka nominal, dalam praktiknya tidak sepenuhnya mampu menjaga daya beli masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan adanya jebakan inflasi Lebaran yang sering luput dari perhatian. Lonjakan konsumsi yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih tinggi setelah hari raya.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan penting yang perlu dijawab bukan hanya berapa besar perputaran uang selama Lebaran, tetapi juga siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya dan seberapa lama dampak tersebut bertahan.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah untuk merespons situasi ini. Stimulus fiskal senilai lebih dari Rp12,8 triliun telah dialokasikan, disertai penyaluran bantuan sosial sebesar Rp11,92 triliun kepada lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, diskon tarif transportasi juga diberikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Kebijakan ini memberikan bantalan yang penting bagi masyarakat dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran.

Namun, langkah-langkah tersebut masih bersifat reaktif dan musiman. Ia efektif dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang. Di sinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap Lebaran.

Momentum ini seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa tahunan, tetapi menjadi titik masuk untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peran pengusaha UMKM menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Mereka adalah tulang punggung ekonomi Lebaran di daerah, sekaligus kelompok yang paling rentan.

Ketika permintaan meningkat, mereka sering kali menghadapi keterbatasan modal. Sebaliknya, ketika permintaan menurun setelah Lebaran, mereka menjadi kelompok pertama yang terdampak.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih sistematis, termasuk akses pembiayaan mikro yang cepat dan terjangkau serta penguatan ekosistem usaha di daerah.

Selain itu, stabilisasi harga pangan harus menjadi prioritas utama. Ketersediaan cadangan pangan yang memadai dan sistem distribusi yang efisien akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Tanpa itu, setiap momentum Lebaran akan selalu diiringi oleh tekanan harga yang berulang.

Pertumbuhan Inklusif

Lebaran juga membuka peluang untuk mendorong digitalisasi ekonomi di tingkat lokal. Pergerakan masyarakat yang masif dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar bagi pengusaha UMKM.

Dengan dukungan teknologi, transaksi ekonomi dapat diperluas tidak hanya selama periode Lebaran, tetapi juga berlanjut setelahnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, momentum ini relevan dengan upaya Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Target pertumbuhan delapan persen yang dicanangkan pemerintah membutuhkan fondasi yang kuat dan berkelanjutan.

Momentum Lebaran harus dimanfaatkan sebagai pengungkit, bukan sekadar peristiwa yang berulang setiap tahun.

Maka, Idul Fitri pun menjadi cermin yang memantulkan kondisi nyata ekonomi masyarakat. Momen ini juga menunjukkan seberapa kuat daya beli, seberapa merata distribusi manfaat, dan seberapa siap sistem ekonomi menghadapi tekanan global.

Aktivitas ekonomi yang meningkat memang memberikan optimisme, tetapi optimisme tersebut perlu dijaga dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi euforia sesaat.

Lebaran bukanlah solusi, melainkan momentum. Nilainya akan ditentukan oleh sejauh mana bangsa ini mampu mengelolanya.

Jika dikelola dengan baik, Lebaran dapat menjadi pijakan untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk memanfaatkan momentum seperti ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus bergerak maju dengan percaya diri.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 97.122 guru binaan Kementerian Agama (Kemenag) hari ini, Selasa (17/3/2026) diumumkan lulus sertifikasi guru. Mereka adalah peserta Sertifikasi Guru angkatan ke-4 yang prosesnya berlangusung sejak 2025.

Data ini menggenapi 304.661 guru Kemenag yang lulus sertifikasi pada angkatan 1-3 di 2025. Selain potret peningkatan profesionalitas, capaian ini menggambarkan komitmen Kemenag terhadap kesejahteraan guru madrasah dan pendidikan keagamaan.

“Ini menjadi kabar baik menjelang lebaran yang menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi guru dan keluarga,” tutur Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, dikutip dari laman Kemenag, Selasa (17/3/2026).

Panitia Nasional PPG Kementerian Agama yang juga Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menambahkan, sertifikasi guru merupakan bagian dari upaya Kemenag kompetensi profesional guru yang terstandar sekaligus mendapatkan pengakuan yang layak atas dedikasinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kelulusan 97.122 guru pada angkatan 4 ini juga menegaskan keberpihakan nyata Kementerian Agama terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dengan status tersertifikasi, para guru berhak memperoleh tunjangan profesi guru sesuai ketentuan. Ini diharapkan dapat semakin memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat peran guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” tegas M. Munir.

Sebanyak 97.122 guru yang lulus sertifikasi pada 2026 ini terbagi dalam 31 bidang studi, mulai dari Guru PAI di sekolah, guru madrasah mapel agama maupun umum, guru agama Katolik, Kristen, dan Khonghucu. Menurut Munir, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak, mulai dari unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru, hingga para guru yang dengan penuh dedikasi mengikuti seluruh tahapan sertifikasi secara serius dan bertanggung jawab.

“Pengumuman kelulusan ini diharapkan menjadi energi baru bagi para guru untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalitas, dan kualitas layanan pendidikan, sekaligus menjadi penguat komitmen pemerintah dalam memuliakan guru sebagai penjaga masa depan bangsa,” pungkas M. Munir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) telah menerima sebanyak 2.000 pertanyaan konsultasi dari para pekerja selama periode 14-17 Maret 2026.

"Ada hampir 2.000 pertanyaan konsultasi kepada kami, dan Alhamdulillah itu sudah di respons dengan baik dari tim yang stand by di posko THR dan BHR kami. Mereka stand by setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan nanti hari Lebaran mereka stand by di sini," ujar Yassierli di sela acara pelepasan peserta mudik gratis di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa.

Yassierli mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka Pokso THR sejak H-14 Lebaran, yang menerima konsultasi dari para pekerja.

"Ada orang bertanya, saya kondisinya seperti ini, saya berhak nggak dapat THR? Saya baru bekerja sekian lama, saya berapa sih dapat THR? Itu salah satu konsultasinya," ujar Yassierli.

Memasuki H-7 Lebaran, ia menjelaskan jenisnya bukan lagi konsultasi, melainkan pengaduan karena periode tersebut merupakan tenggat waktu pembayaran THR kepada pekerja.

"Sekarang sudah masuk H-7, temanya bukan lagi konsultasi, tapi temanya mendengarkan pengaduan. Kalau ada perusahaan yang tidak membayar THR bagi pekerjanya, padahal secara regulasi itu wajib, kita membuka posko layanan pengaduan, dan itu akan ditindaklanjuti oleh pengawas Ketenagakerjaan," ujar Yassierli.

Yassierli memastikan bahwa Posko THR akan menindaklanjuti aduan yang disampaikan para pekerja, termasuk yang lokasinya berada di daerah.

"H-7 adalah batas pemberian THR, dan sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas yang akan menindak lanjuti aduan. Jadi, silahkan sampaikan aduan kalau merasa seharusnya mendapatkan THR atau tidak. Dan posko ini juga ada di daerah," ujar Yassierli.

Berdasarkan pantauan di Posko THR di Kantor Kemnaker, Jakarta, terdapat total sebanyak 1.655 aduan periode 14-17 Maret 2026.

Rinciannya, aduan berupa THR yang tidak dibayarkan oleh pengusaha mencapai 975, THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 378, dan THR terlambat sebanyak 302.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk 2.093.225 pegawai di tingkat pusat dan daerah serta 3.618.884 pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kementerian di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa pada 10 Maret 2026 dana THR untuk ASN pusat sebanyak Rp11,16 triliun telah dibayarkan kepada 2.076.377 pegawai/personel.

Perincian alokasi dananya, Rp6,12 triliun untuk 825.928 ASN, Rp752,8 miliar untuk 295.054 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Rp1,84 triliun untuk 461.119 personel Polri, Rp2,23 triliun untuk 452.874 personel TNI, dan Rp153,42 miliar untuk 39.486 pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Pembayaran THR untuk ASN pusat dilakukan melalui 8.279 satuan kerja kementerian/lembaga.

Sementara itu, sebanyak Rp127,6 miliar dana THR untuk ASN daerah per 9 Maret 2026 telah disalurkan kepada 16.848 pegawai oleh tiga dari 546 pemerintah daerah (0,54 persen).

Kementerian Keuangan juga telah menyalurkan dana THR sebanyak Rp11,54 triliun untuk 3.618.884 pensiunan (94,63 persen).

Dalam hal ini, PT Taspen menyalurkan dana THR sebanyak Rp10,1 triliun untuk 3.115.324 pensiunan (94,02 persen) dan PT Asabri menyalurkan dana Rp1,44 triliun untuk 503.560 pensiunan (99,13 persen).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa dana THR untuk ASN telah tersedia dan siap dicairkan, tetapi belum semuanya tersalurkan karena masih ada instansi yang mengajukan permohonan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.

Pemerintah menyiapkan dana Rp55 triliun untuk memberikan THR kepada ASN pusat, ASN daerah, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alokasi dana pemerintah untuk THR tahun 2026 meningkat sekitar 10 persen dari Rp49 triliun pada tahun lalu.

Pemerintah mencairkan dana THR untuk pegawai secara bertahap mulai 26 Februari 2026 hingga maksimal H-7 sebelum Lebaran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memastikan pembayaran tunjangan dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi guru SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan guna memenuhi hak para tenaga pendidik.

Andi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperbaiki pelayanan di sektor pendidikan. Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru apabila masih terdapat kekurangan pelayanan, khususnya terkait hak-hak guru yang hingga kini belum terpenuhi.

“Pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan, terutama kepada guru-guru yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya,” ujar Andi, Selasa (10/3/2026).

Pembayaran tunjangan yang menjadi hak guru SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Tenggara mulai disalurkan pada pekan kedua Maret 2026, sehingga diharapkan dapat diterima sebelum Lebaran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Husrin mengatakan, proses pembayaran tunjangan ditandai penyerahan secara simbolis kepada perwakilan guru dari Kota Kendari pada 11 Maret 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Penyerahan secara simbolis hanya melibatkan guru di Kendari agar para guru di daerah lain tidak perlu meninggalkan sekolah. Hal itu mengingat satuan pendidikan saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) serta Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa SMK.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bertahap kepada guru pendidikan agama di sekolah. Termasuk bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Pada tahun ini, TPG diberikan kepada 209.334 guru pendidikan agama Islam yang telah tersertifikasi, di antaranya 91.028 guru dan pengawas yang lulus PPG pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena mereka memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan guru adalah prioritas pembangunan nasional,” ujar Amien dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

“Guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraan guru terpenuhi dengan baik. Pencairan tunjangan profesi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan profesionalitas para guru,” sambungnya.

Amien menjelaskan bahwa pencairan TPG bagi guru pendidikan agama di sekolah dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kendati demikian, pemerintah akan terus menyempurnakan sistem penyaluran tunjangan profesi agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami memastikan bahwa guru yang telah memenuhi persyaratan akan menerima haknya dengan baik,” jelasnya.

Selain kepada guru pendidikan agama Islam, Kementerian Agama juga menyalurkan tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama lainnya.

Rincian Tunjangan Profesi Guru Agama Selain Islam:

- 5.506 guru pendidikan agama Kristen non-ASN

- 12.400 guru pendidikan agama Katolik, terdiri dari 8.569 guru ASN dan 3.832 guru non-ASN

- 6.073 guru pendidikan agama Hindu, terdiri dari 4.982 guru ASN dan 1.091 guru non-ASN

- 1.423 guru pendidikan agama Buddha, terdiri dari 862 guru ASN dan 561 guru non-ASN

THR sebaiknya kita maknai sebagai rezeki yang dititipkan, sehingga perlu dikelola dengan tujuan yang jelas,

Jakarta (ANTARA) - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu setiap menjelang lebaran, karena THR sering terasa seperti hadiah kecil setelah setahun bekerja keras.

Praktisi asuransi Vivin Arbianti Gautama mengatakan, wajar kalau rasanya ingin langsung merayakan dengan belanja berbagai keperluan, tapi di tengah perayaan itu, ada satu hal yang sering terlupakan, di mana setelah Lebaran usai, hidup tetap berjalan seperti biasa.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah itu, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyatakan, mengalokasikan sebagian THR untuk belanja Lebaran itu penting, karena momen ini datang hanya setahun sekali.

Namun dia mengingatkan, ketika semuanya terasa perlu untuk dibelanjakan, perlu jeda sejenak dan bertanya, apakah ini kebutuhan atau sekadar keinginan sesaat.

Oleh karena itu, menurut dia, mengatur porsi belanja dengan sadar membantu untuk tetap menikmati tren tanpa harus membayar dengan stres finansial setelahnya.

"THR sebaiknya kita maknai sebagai rezeki yang dititipkan, sehingga perlu dikelola dengan tujuan yang jelas," katanya.

Setidaknya ada empat hal yang bisa menjadi prioritas yakni ibadah seperti zakat dan berbagi, kebutuhan Lebaran, kebutuhan masa depan melalui tabungan atau investasi, serta proteksi keluarga.

Perencanaan keuangan bukan hanya soal mengumpulkan uang, tetapi juga melindungi apa yang sudah kita kumpulkan. Jika pencari nafkah tiba-tiba tidak dapat bekerja, tabungan bisa cepat terkuras.

"Karena itu, mengalokasikan sebagian THR untuk perlindungan keluarga adalah bentuk tanggung jawab dan ikhtiar kita untuk menjaga dari risiko. Lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang memastikan keluarga tetap aman dan tenang setelah perayaan berlalu," katanya.

Vivin mengingatkan, kestabilan keuangan adalah bagian dari rasa aman yang sering kali tidak terlihat, tetapi sangat terasa dampaknya.

Menurutnya, ada strategi sederhana yang bisa diterapkan untuk mengatur keuangan menjelang Lebaran, yaitu dengan formula 50 – 30 – 20 (50 persen dialokasikan untuk kebutuhan Lebaran termasuk zakat, 30 persen untuk masa depan dan tabungan, 20 persen untuk perlindungan finansial seperti dana darurat maupun asuransi).

Pengaturan tersebut bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, namun prinsip utamanya tetap sama, yakni menikmati momen saat ini tanpa melupakan pentingnya mengamankan masa depan.

"THR dapat menjadi momen untuk evaluasi kondisi finansial. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas pengeluaran, Lebaran adalah waktu yang tepat untuk memperkuat tabungan atau dana darurat," katanya.

Bagi yang sudah mulai melek finansial, menyisihkan sebagian THR untuk investasi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih tenang. THR bisa menjadi modal awal atau tambahan untuk aset jangka panjang.

"Bukan berarti harus langsung besar, namun konsisten," ujarnya.

Tentu saja, Lebaran juga tentang berbagi, tambahnya menyisihkan sebagian THR untuk zakat dan sedekah memberi makna lebih dalam pada perayaan.

"Ini bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang nilai yang ingin kita tanamkan dalam keluarga, bahwa rezeki terbaik adalah yang juga dibagikan," katanya.

Pada akhirnya,Vivin menegaskan mengelola THR adalah bagaimana mengoptimalkan dana tersebut untuk beragam kebutuhan tanpa mengorbankan kestabilan setelahnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026