Untuk impor etanol ini, apabila antara kebutuhan kita dan produksi kita itu kurang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana impor bioetanol dari Amerika Serikat (AS) akan dilakukan untuk memenuhi selisih antara kebutuhan dengan produksi di dalam negeri.

“Untuk impor etanol ini, apabila antara kebutuhan kita dan produksi kita itu kurang. Misalkan produksi kita 10, kebutuhan kita 20, 10-nya bisa impor, salah satunya dari Amerika,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM, yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3).

Untuk spesifikasi bioetanol yang diimpor dari Amerika Serikat, Bahlil menyampaikan kadarnya harus 99,9 persen. Spesifikasi itu bertujuan agar tidak terjadi perdebatan, sebab bioetanol yang diimpor akan digunakan untuk bahan bakar minyak (BBM).

Selain untuk BBM, etanol yang diimpor juga bisa dipakai untuk kosmetik dan bahan-bahan industri.

Untuk spesifikasi bioetanol yang ditujukan untuk kebutuhan lain (selain campuran BBM), Bahlil menyerahkan kepada pabrik yang terkait untuk menentukan spesifikasinya.

“Dan itu kan tergantung dari spesifikasi pabrik dan kebutuhan industri apa yang mereka akan pakai,” ucapnya.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang impor etanol, termasuk dari AS, sebagai bagian dari pengembangan energi bersih, seperti implementasi mandatori pencampuran bioetanol secara bertahap.

Program ini direncanakan dimulai dengan E5 pada 2028 dan E10 pada 2030, serta diarahkan menuju E20 dengan mempertimbangkan kesiapan produksi, distribusi, serta infrastruktur pendukung.

Untuk mendukung masa transisi tersebut, pemerintah membuka ruang kerja sama perdagangan dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat, secara proporsional dan terukur sesuai kebutuhan domestik.

Kebijakan ini diiringi dengan upaya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar industri bioetanol nasional dapat tumbuh berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Agreement of Reciprocal Trade (ART/perjanjian perdagangan timbal balik) pada sektor energi dan sumber daya mineral dirancang berjalan bertahap, terukur, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah poin utama hasil negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat di sektor energi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Penjelasan tersebut mencakup rencana impor energi, investasi mineral kritis, hingga penguatan ketahanan energi nasional.

Pemerintah menyiapkan implementasi teknis yang akan dijalankan setelah proses finalisasi selama 90 hari. Langkah ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan sekaligus memperkuat kerja sama strategis kedua negara di bidang energi dan sumber daya alam.

“Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar dolar AS,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Washington DC, dikutip Jumat (20/2/2026) malam waktu Indonesia.

Belanja energi senilai 15 miliar dolar AS itu meliputi pembelian BBM jadi, LPG, dan minyak mentah. Pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak menambah volume impor nasional, melainkan mengalihkan sebagian pasokan dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke Amerika Serikat.

Selain perdagangan energi, kerja sama juga mencakup penguatan investasi pada sektor mineral kritis. Pemerintah membuka peluang bagi perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi pada komoditas nikel, logam tanah jarang, tembaga, dan emas dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam negeri.

“Kami telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha dari Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan yang berlaku di negara kita,” ujar Bahlil.

Model investasi yang ditawarkan meliputi pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri serta opsi kemitraan dengan badan usaha milik negara maupun perusahaan yang telah beroperasi. Pemerintah menegaskan kebijakan ini tetap berorientasi pada hilirisasi dan tidak membuka kembali ekspor bahan mentah.

Bahlil juga menyampaikan perkembangan terkait perpanjangan operasi Freeport-McMoRan. Pemerintah menargetkan tambahan divestasi sebesar 12 persen saham tanpa biaya akuisisi sehingga kepemilikan Indonesia meningkat menjadi 63 persen pada 2041. Sebagian kepemilikan tambahan tersebut direncanakan dialokasikan bagi daerah penghasil di Papua.

Di sektor energi baru terbarukan, pemerintah menyiapkan kebijakan mandatori pencampuran etanol pada bensin. Target pencampuran diperkirakan mencapai 5–10 persen pada 2028, dengan opsi impor sementara untuk menutup kekurangan pasokan domestik.

“Kita memang memiliki mandatory. Mandatory kita pada 2028 diperkirakan sekitar 5 sampai 10 persen,” kata Bahlil.

Pemerintah juga melanjutkan komunikasi dengan ExxonMobil terkait potensi perpanjangan operasi hingga 2055 dengan nilai investasi tambahan sekitar 10 miliar dolar AS. Pembahasan mencakup penyesuaian skema cost recovery agar memberikan penerimaan yang lebih optimal bagi negara.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menambahkan impor energi dari Amerika Serikat dilakukan melalui mekanisme bisnis yang berlaku dengan sistem tender terbuka. Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting untuk memperoleh harga yang kompetitif sekaligus menjaga ketahanan energi di tengah penurunan alami produksi domestik.

Bahlil menegaskan seluruh kebijakan akan dijalankan setelah masa finalisasi selesai. Pemerintah menargetkan implementasi berlangsung cepat guna membangun kepercayaan dan memastikan kerja sama berjalan saling menguntungkan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Bisnis.com,JAKARTA — Indonesia tidak akan menutup impor bioetanol dari Amerika Serikat (AS).Kesepakatan itu merupakan salah satu poin perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS yang ditandatangani pada Jumat (20/2/2026).
Dalam dokumen 'Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat-Indonesia' disebutkan bahwa Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang berpotensi melarang impor bioetanol dari Negeri Paman Sam.
"Indonesia tidak akan menerapkan atau mempertahankan tindakan apa pun yang mencegah impor AS," tulis dokumen tersebut.
Dokumen itu juga menyatakan bahwa Indonesia akan melaksanakan kebijakannya untuk memasok bahan bakar transportasi yang dicampur dengan hingga 5% bioetanol (E5) pada 2028 dan hingga 10% bioetanol (E10) pada 2030.
Selanjutnya, Indonesia akan berupaya untuk melaksanakan kebijakannya tentang penggunaan campuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi hingga 20% bioetanol (E20), dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Asal tahu saja, pemerintah Indonesia belakangan tengah menggenjot produksi bioetanol di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelumnya mendorong Papua menjadi salah satu wilayah untuk basis produksi bahan baku etanol.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia masih mengimpor bensin dalam jumlah signifikan sehingga pemerintah juga menyiapkan kebijakan pengembangan bioetanol melalui mandatory campuran bensin berbasis etanol.
“Untuk bensin impor kita masih banyak, maka yang harus kita lakukan adalah membuat program mandatory E10, E20, atau E30,” ujar Bahlil usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Bahlil menyebut, bahan baku bioetanol dapat bersumber dari berbagai komoditas pertanian seperti singkong, jagung, dan tebu. Dia menilai Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah produksi bahan baku bioetanol nasional.
Adapun, Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan mandatory E10 dimulai pada 2027. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanismenya.
Bahlil mengatakan, kebutuhan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu dalam proses penanaman untuk kemudian diolah di pabrik etanol. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu 1,5-2 tahun.
"[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton," kata Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri bioetanol di Indonesia tengah bersiap mengambil peran lebih besar dalam mendukung program energi bersih pemerintah, termasuk lewat BBM campur etanol 10% (E10). Namun di tengah potensi besar yang dimiliki, sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat langkah pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif belum maksimal.

Sedikitnya ada enam tantangan utama yang saat ini dihadapi industri bioetanol nasional.

"Pemanfaatan hasil produksi pabrik bioetanol fuel grade yang ada saat ini masih rendah," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Kapasitas produksi yang tersedia belum terserap secara optimal karena minimnya permintaan dan dukungan kebijakan yang kuat di hilir. Lebih jauh, Izmirta menyoroti regulasi yang masih menjadi batu sandungan. "Bioetanol untuk bahan bakar masih termasuk Barang Kena Cukai (BKC)," katanya.

Status ini membuat biaya produksi menjadi tidak kompetitif dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain itu, program pemerintah yang sebenarnya sudah diatur juga belum berjalan sepenuhnya di lapangan.

"Progam mandatori bioetanol belum berjalan maksimal sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Persoalan lain muncul dari sisi harga. Formula harga yang ditetapkan pemerintah belum mampu mencerminkan keekonomian industri.

"Formula harga bioetanol untuk energi, yang ditetapkan pemerintah belum mencapai keekonomisan, tidak ada insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dilepas dengan mekanisme pasar (bisnis to bisnis)," jelasnya.

Dari sisi bahan baku, industri juga belum sepenuhnya efisien. Kondisi ini menyebabkan distribusi bahan baku dari luar Jawa menjadi tidak efisien dan menambah biaya logistik.

"Penyerapan bahan baku molases belum maksimal karena semua pabrik pengguna molases berada di Pulau Jawa," katanya.

Di sisi lain, pasar domestik juga masih dibanjiri produk impor. Ia menilai kebijakan tarif yang lebih adil bisa membantu melindungi produsen dalam negeri agar mampu bersaing secara sehat.

"Masih banyak impor bioetanol ke Indonesia, karena kebijakan tarif yang tidak berimbang seperti dengan Pakistan," tutur Izmirta.

Izmirta menyebut, kapasitas industri bioetanol nasional saat ini mencapai sekitar 300 ribu kiloliter per tahun, dengan lima perusahaan yang sudah siap mendukung produksi bioetanol fuel grade untuk bahan bakar.

"Empat perusahaan berada di Pulau Jawa dan satu di luar Jawa," ujarnya.

Beberapa di antaranya adalah PT Energi Agro Nusantara dengan kapasitas 30.000 KL per tahun, PT Molindo Raya Industrial 10.000 KL per tahun, PT Indo Acidatama 3.000 KL per tahun, dan PT Madu Baru 7.500 KL per tahun. Sementara di luar Jawa, PT Indonesia Etanol Industry memiliki kapasitas 20.000 KL per tahun.

Foto: Paparan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel) Paparan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)