Bisnis.com, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengembangkan sapi perah karena potensi pasarnya yang cukup besar.

Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk pengembangan sapi perah di NTB dengan menggandeng Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah (KAN Jabung) Jawa Timur yang sudah sukses dalam bisnis sapi perah dari hulu hingga hilir.

Rudi menjelaskan salah satu tugas OJK yakni Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), Ia melihat NTB sangat berpotensi sebagai pusat pengembangan sapi perah setelah sukses dalam pengembangan sapi ternak atau sapi potong.

Selama ini NTB belum secara serius dalam pengembangan sapi perah, pilot project yang dilakukan pemerintah belum ada yang berhasil. Padahal kebutuhan sapi perah sangat besar di Indonesia. NTB selama ini fokus pada sapi potong, populasi sapi potong di NTB 1,3 juta ekor tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Dengan menggandeng KAN Jabung, OJK berharap kesuksesan serupa bisa replikasi di NTB "Kami ingin kesuksesan KAN Jabung bisa dibawa ke NTB. Apalagi bentuknya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang digalakkan, sayang sekali kalau dilewatkan," jelas Rudi, Kamis (18/6/2026).

Presiden Direktur KAN Jabung Eva Marliyanti menjelaskan NTB berpotensi untuk pembibitan sapi perah dan bahan baku pakan. Selama ini KAN Jabung sudah menyerap jagung dari NTB untuk bahan baku pakan. Rata - rata penyerapan jagung untuk pakan 300 ton per bulan.

"Jika NTB bisa melakukan pembibitan kami siap menampung. Karena selama ini kami impor dari Australia," jelas Eva.

KAN Jabung bermula pada 27 Mei 1979. Di sebuah wilayah pedesaan di Jabung, Malang, sekelompok masyarakat sepakat untuk mendirikan KUD Jabung.

Pada masa itu, fungsi utama koperasi ini adalah mendukung program pemerintah dalam swasembada pangan, khususnya melayani kebutuhan para petani tebu rakyat.

Dengan keterbatasan infrastruktur, para pendiri meletakkan fondasi kepercayaan (trust) yang menjadi modal utama hingga saat ini. Melihat potensi wilayah Jabung yang sejuk dan cocok untuk peternakan, pada akhir dekade 80-an, KUD Jabung melakukan langkah berani dengan merambah ke unit bisnis sapi perah. Pada 1989 dimulainya rintisan pengumpulan susu dari anggota.

Pada 1990 kerja sama strategis dengan perusahaan multinasional seperti PT Nestle Indonesia mulai terjalin. Langkah ini memaksa koperasi untuk meningkatkan standar kualitas susu (grade) demi memenuhi standar industri internasional.

Menyadari risiko jika hanya bergantung pada satu komoditas (susu), KAN Jabung mulai mengepakkan sayap bisnisnya ke berbagai sektor unit pakan ternak, memproduksi pakan berkualitas tinggi untuk menjamin produktivitas ternak anggota.

JABmart (Ritel) Transformasi dari toko kelontong koperasi menjadi jaringan ritel modern yang menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota dan masyarakat umum. Sapronak & jasa menyediakan sarana produksi peternakan hingga jasa konstruksi bangunan kandang dan infrastruktur.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai berdampak pada harga sapi perah impor yang dibutuhkan untuk menambah populasi ternak nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat peningkatan produksi susu dalam negeri yang saat ini masih bergantung pada impor.

Pada perdagangan Selasa (2/6) sore, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.839 per dolar AS atau melemah 0,19 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pelemahan kurs tersebut dinilai ikut memengaruhi biaya impor sapi perah maupun bahan baku susu yang masih banyak didatangkan dari luar negeri.

"Memang sekarang ada kenaikan harga sapi perah (imbas menguatnya dolar AS). Umumnya kita ngambilnya dari Australia," kata Makmun dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Menurut Makmun, Australia masih menjadi salah satu sumber utama sapi perah impor Indonesia karena faktor kedekatan geografis. Kendati, Indonesia juga membuka peluang impor dari negara lain seperti Selandia Baru dan sejumlah negara lainnya.

Ia menjelaskan kenaikan kurs dolar ikut mendorong kenaikan harga sapi perah yang didatangkan dari luar negeri. Namun, peningkatannya sejauh ini dinilai masih relatif terbatas.

"Tahun kemarin rata-rata teman-teman mengimpor harga sekitar Rp45 juta per ekornya sapi perah bunting. Tahun ini tidak sampai Rp50 juta. Ada kenaikan, tapi tidak sampai ke Rp50 juta," ujarnya.

Makmun mengatakan impor sapi perah masih menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan populasi ternak.

Langkah tersebut dilakukan karena produksi susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20-25 persen kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya masih dipenuhi dari impor.

Dampak pelemahan rupiah juga dirasakan industri pengolahan susu yang masih mengandalkan bahan baku impor dalam jumlah besar.

Dalam kesempatan sama, General Manager R&D Health and Wellness Divisi Dairy PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tjatur

Lestijaman mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar berpengaruh langsung terhadap biaya produksi.

"Karena 80 persen dari kebutuhan susunya masih impor dan harganya juga terpaut dengan dolar, sedikit banyak memang ada pengaruh terhadap biaya bahan baku," kata Tjatur.

Meski demikian, ia menegaskan perusahaan tak serta-merta membebankan seluruh kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

"Tetapi kami berkomitmen bahwa itu tidak akan kami pass on 100 persen kepada konsumen. Jadi kita masih melihat bahwa masyarakat perlu ada daya beli yang masih bisa, masih terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk meredam dampak kenaikan biaya, perusahaan menjalankan berbagai program efisiensi di pabrik dan rantai pasok. Menurut Tjatur, langkah tersebut membuat dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi masih dapat ditekan.

"Sehingga dampaknya itu kita bisa tidak lebih sampai 10 persen," katanya.

Ia berharap peningkatan produksi susu lokal ke depan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor sehingga industri tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal seperti pergerakan nilai tukar dolar.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widyastuti mengakui pelemahan rupiah memang berdampak terhadap sektor susu nasional.

"Ada pengaruh (pelemahan rupiah ke produksi susu nasional)? Jelas. Mesti ada," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bersama kementerian, pelaku usaha, peternak, dan asosiasi tengah menyiapkan berbagai langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi dampak tersebut.

Dalam jangka pendek, pemerintah berupaya menjaga pasokan susu impor tetap tersedia, termasuk melalui kontrak pembelian jangka panjang untuk mengurangi risiko fluktuasi harga akibat perubahan kurs.

Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi negara pemasok susu serta melakukan efisiensi rantai pasok agar biaya logistik dan penyimpanan dapat ditekan.

"Menjaga ketersediaan pasokan susu impor itu tetap ada. Jadi ada mungkin dari pemanfaatan kontrak pembelian jangka panjang yang bisa mengurangi risiko terjadi fluktuasi naik turun," ujar Widyastuti.

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah fokus meningkatkan produktivitas peternak, mengembangkan sentra sapi perah baru, memperkuat kemitraan, hingga memperluas akses pembiayaan murah bagi peternak.

"Lalu kita berharap adanya juga dukungan dari pembiayaan yang bisa di mana ada kredit yang mempunyai bunga rendah untuk sisi peternak. Sehingga peternak itu semakin termotivasi untuk melakukan produksi lebih bagus lagi," ujarnya.