Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai berdampak pada harga sapi perah impor yang dibutuhkan untuk menambah populasi ternak nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat peningkatan produksi susu dalam negeri yang saat ini masih bergantung pada impor.

Pada perdagangan Selasa (2/6) sore, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.839 per dolar AS atau melemah 0,19 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pelemahan kurs tersebut dinilai ikut memengaruhi biaya impor sapi perah maupun bahan baku susu yang masih banyak didatangkan dari luar negeri.

"Memang sekarang ada kenaikan harga sapi perah (imbas menguatnya dolar AS). Umumnya kita ngambilnya dari Australia," kata Makmun dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Menurut Makmun, Australia masih menjadi salah satu sumber utama sapi perah impor Indonesia karena faktor kedekatan geografis. Kendati, Indonesia juga membuka peluang impor dari negara lain seperti Selandia Baru dan sejumlah negara lainnya.

Ia menjelaskan kenaikan kurs dolar ikut mendorong kenaikan harga sapi perah yang didatangkan dari luar negeri. Namun, peningkatannya sejauh ini dinilai masih relatif terbatas.

"Tahun kemarin rata-rata teman-teman mengimpor harga sekitar Rp45 juta per ekornya sapi perah bunting. Tahun ini tidak sampai Rp50 juta. Ada kenaikan, tapi tidak sampai ke Rp50 juta," ujarnya.

Makmun mengatakan impor sapi perah masih menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan populasi ternak.

Langkah tersebut dilakukan karena produksi susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20-25 persen kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya masih dipenuhi dari impor.

Dampak pelemahan rupiah juga dirasakan industri pengolahan susu yang masih mengandalkan bahan baku impor dalam jumlah besar.

Dalam kesempatan sama, General Manager R&D Health and Wellness Divisi Dairy PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tjatur

Lestijaman mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar berpengaruh langsung terhadap biaya produksi.

"Karena 80 persen dari kebutuhan susunya masih impor dan harganya juga terpaut dengan dolar, sedikit banyak memang ada pengaruh terhadap biaya bahan baku," kata Tjatur.

Meski demikian, ia menegaskan perusahaan tak serta-merta membebankan seluruh kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

"Tetapi kami berkomitmen bahwa itu tidak akan kami pass on 100 persen kepada konsumen. Jadi kita masih melihat bahwa masyarakat perlu ada daya beli yang masih bisa, masih terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk meredam dampak kenaikan biaya, perusahaan menjalankan berbagai program efisiensi di pabrik dan rantai pasok. Menurut Tjatur, langkah tersebut membuat dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi masih dapat ditekan.

"Sehingga dampaknya itu kita bisa tidak lebih sampai 10 persen," katanya.

Ia berharap peningkatan produksi susu lokal ke depan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor sehingga industri tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal seperti pergerakan nilai tukar dolar.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widyastuti mengakui pelemahan rupiah memang berdampak terhadap sektor susu nasional.

"Ada pengaruh (pelemahan rupiah ke produksi susu nasional)? Jelas. Mesti ada," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bersama kementerian, pelaku usaha, peternak, dan asosiasi tengah menyiapkan berbagai langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi dampak tersebut.

Dalam jangka pendek, pemerintah berupaya menjaga pasokan susu impor tetap tersedia, termasuk melalui kontrak pembelian jangka panjang untuk mengurangi risiko fluktuasi harga akibat perubahan kurs.

Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi negara pemasok susu serta melakukan efisiensi rantai pasok agar biaya logistik dan penyimpanan dapat ditekan.

"Menjaga ketersediaan pasokan susu impor itu tetap ada. Jadi ada mungkin dari pemanfaatan kontrak pembelian jangka panjang yang bisa mengurangi risiko terjadi fluktuasi naik turun," ujar Widyastuti.

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah fokus meningkatkan produktivitas peternak, mengembangkan sentra sapi perah baru, memperkuat kemitraan, hingga memperluas akses pembiayaan murah bagi peternak.

"Lalu kita berharap adanya juga dukungan dari pembiayaan yang bisa di mana ada kredit yang mempunyai bunga rendah untuk sisi peternak. Sehingga peternak itu semakin termotivasi untuk melakukan produksi lebih bagus lagi," ujarnya.

Harga daging sapi di wilayah Jabodetabek diprediksi melonjak dalam waktu dekat. Hal ini seiring kenaikan harga sapi bakalan impor dari Australia yang kini menembus level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengungkapkan kenaikan harga di negara asal menjadi tekanan utama bagi pelaku usaha dalam negeri.

Ia menyoroti lonjakan harga pada jenis feeder heifer, yakni sapi bakalan betina muda yang biasanya dipelihara untuk digemukkan sebelum dipotong, yang kini sudah jauh melampaui tren historis.

"Harga sapi di Australia itu sudah naik. Jadi feeder heifer itu per tanggal 20 April itu harganya sudah di US$4 (per kilogram). Pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya tidak pernah melebihi angka US$3,5," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (20/4).

Selain sapi betina, harga sapi bakalan jantan (feeder steer) juga tercatat lebih tinggi, mencapai sekitar US$4,56 per kilogram, dengan rata-rata keduanya di kisaran US$4,32. Kenaikan ini kemudian berdampak langsung pada harga impor setelah ditambah berbagai komponen biaya seperti ongkos angkut (freight), asuransi, hingga proses karantina di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan biaya impor (CIF), harga sapi hidup saat tiba di Indonesia sudah berada di kisaran Rp73.459 per kg untuk betina dan Rp81.988 per kg untuk jantan.

Setelah ditambah pajak penghasilan impor, biaya penanganan, serta potensi susut selama distribusi, harga akhirnya melonjak menjadi sekitar Rp77.177 per kg untuk sapi betina dan Rp86.139 per kg untuk sapi jantan.

Kondisi ini dinilai menjadi persoalan karena harga tersebut jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang saat ini ditetapkan pemerintah, yakni maksimal Rp58 ribu per kg bobot hidup.

Selisih yang cukup lebar ini berpotensi mendorong kenaikan harga daging di pasar, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada pasokan impor seperti Jabodetabek.

"Ini posisi yang agak rumit ini kelihatannya, karena harga kita di HAP-nya Rp58 ribu maksimal, sementara harga belinya teman-teman ini sudah sangat tinggi. Ini ber-impact pada harga daging sapi di Jabodetabek," kata Makmun.

Ia menjelaskan wilayah di luar Jawa relatif masih memiliki penopang dari sapi lokal sehingga dampaknya tidak terlalu terasa. Namun, untuk Jabodetabek yang sebagian besar pasokannya berasal dari impor, tekanan harga diperkirakan akan lebih kuat dan berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, Makmun juga mengingatkan risiko yang lebih besar jika pelaku usaha dipaksa menjual sesuai HAP di tengah kenaikan biaya. Kondisi tersebut dapat membuat pelaku usaha menahan pembelian sapi bakalan, yang pada akhirnya justru memicu kekurangan pasokan di pasar.

"Kalau kita tekan khawatirnya mereka tidak belanja, nanti malah kita kekurangan stok. Ini lebih berbahaya lagi kalau kemudian stoknya tidak ada," ujarnya.

Kementan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) disebut tengah membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan harga agar tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal Arab Saudi melarang impor ayam dan telur dari Indonesia.

Kementan menilai kebijakan larangan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) merupakan langkah sanitari yang bersifat kehati-hatian. Hal ini lazim diterapkan dalam perdagangan internasional produk peternakan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menegaskan larangan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan.

"Penguatan sistem kesehatan hewan adalah fondasi utama kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kami memastikan biosekuriti, surveilans penyakit, serta penerapan zonasi dan kompartemen berjalan konsisten sebagai standar nasional," ujar Agung dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (25/2).

Agung mengatakan pemerintah akan terus mendorong pembukaan akses pasar melalui diplomasi veteriner dan penguatan hilirisasi.

"Pendekatan kami tidak hanya membuka pasar, tetapi memastikan produk peternakan Indonesia hadir dengan standar yang diakui dunia. Produk olahan menjadi jalur strategis sekaligus bukti kesiapan industri nasional," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa menambahkan pendekatan zonasi dan kompartemen menjadi instrumen utama dalam proses pembukaan akses pasar.

"Melalui penguatan zonasi dan kompartemen, perdagangan dapat dilakukan secara aman berbasis risiko sekaligus mendukung proses dialog teknis dengan negara tujuan," kata Hendra.

Kemudian, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan proses akses pasar unggas ke Arab Saudi saat ini masih berada pada tahap negosiasi persyaratan teknis. Meski produk unggas segar, seperti karkas dan telur belum mendapatkan persetujuan akses pasar, Makmun menyampaikan terdapat kemajuan pada produk olahan unggas.

"Persyaratan yang sudah disetujui adalah produk olahan ayam yang telah mengalami pemanasan pada suhu yang mampu membunuh virus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)," Makmun.

Sebelumnya, Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.